"Ada kebutuhan akademis untuk mengevaluasi politik", pernyataan tersebut dilontarkan oleh Rocky Gerung pada pertemuan pertama Kajian Filsafat dan Feminisme (KAFFE) ke-12 yang diselenggarakan oleh Jurnal Perempuan pada hari Kamis, 8 November 2018. Pada pertemuan pertama KAFFE ke-12 yang bertema "Moral Politik" tersebut, Rocky Gerung membahas mengenai filsafat politik.
 
Melanjutkan pernyataan di atas, Rocky menjelaskan bahwa politik tidak hanya dapat dievaluasi oleh tim sukses sebagai elit politik, tetapi juga warga negara yang memiliki kepentingan dengan masa depan politik bangsa. Tidak hanya berdasarkan pada kepentingan semata, namun menurutnya masyarakat perlu untuk mengevaluasi politik karena adanya kebutuhan untuk membaca seluruh permasalahan politik. Rocky mengatakan bahwa pemilu merupakan alat untuk menyelesaikan permasalahan politik tetapi pemilu juga dapat menimbulkan permasalahan politik apabila tidak ada evaluasi kritis dari masyarakat.  
 
Rocky menjelaskan bahwa politik sendiri sesungguhnya merupakan suatu persoalan etis karena pada awalnya politik adalah upaya untuk mendistribusikan keadilan. Filsafat politik sendiri muncul setelah adanya gejala-gejala patologis dalam politik. Rocky menyampaikan bahwa pertanyaan yang muncul dari gejala patologis tersebut adalah; mengapa politik yang tadinya adalah ideal berubah jadi buruk sehingga dibutuhkan evaluasi terus menerus? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut Rocky diperlukan filsafat politik. Peran utama dari filsafat politik adalah mengevaluasi kondisi politik serta mengevaluasi antara "election" dan"decision".Rocky menjelaskan bahwa maksud dari kesenjangan dua hal tersebut ialah kekecewaan publik atas hasil pilihannya yang justru terpilih larut dalam kekuasaaan.
 
Lebih lanjut Rocky membahas mengenai dasar dari filsafat politik. Ketika berbicara mengenai filsafat politik maka terdapat tiga hal yang akan terus dibahas yaitu, keadilan (justice), kebebasan (freedom),dan kedaulatan (sovereignity). Rocky menjelaskan tiga hal tersebut dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti; bagaimana mendistribusikan keadilan hingga tidak ada disparitas? Bagaimana kebebasan seorang individu bisa dimaksimalkan tanpa menghalangi kebebasan individu lain? Bagaimana agar ketertiban kehidupan politik dijamin oleh kekuasaan yang sah? Rocky menjelaskan bahwa politik sejak awal merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu masyarakat yang adil, apa itu masyarakat yang memelihara kebebasan, dan apa itu masyarakat yang pemerintahnya berdaulat berdasarkan legitimasi dari rakyat. Namun, menurut Rocky hal tersebut merupakan konsep awal filsafat politik yang saat ini sudah tidak lagi dibahas lebih lanjut. Pada masa kini, filsafat politik mengalami pergeseran konsep karena munculnya persoalan etis baru dalam masyarakat, yaitu lingkungan (enviroment). Jauh sebelum adanya pergeseran etis masalah lingkungan, gerakan perempuan telah lebih dahulu melakukan interupsi dalam filsafat politik yaitu dengan ethics of care. Hal tersebut terjadi karena tiga konsep dasar filsafat politik seluruhnya memihak laki-laki, Rocky menjelaskan bahwa para feminis menyatakan apabila relasi gender belum diselesaikan maka keadilan, kebebasan, dan kedaulatan hanya akan dinikmati oleh laki-laki.
 
Adanya pergeseran nilai etis dalam masyarakat memberikan suatu corak tersendiri bagi filsafat politik. Pada masa sekarang ini, masyarakat melihat pergerakan politik tidak hanya dalam konteks hak politik dan demokrasi tapi juga bagaimana lingkungan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya pun berpengaruh pada kontestasi politik. Meski adanya perubahan nilai etis dalam masyarakat, nilai-nilai dasar filsafat politik sesungguhnya tetap dan tidak pernah berubah. Konsep keadilan, kebebasan, dan kedaulatan merupakan tiga hal dasar yang terus dan tetap menjadi indikator evaluasi dalam politik. Pada akhirnya filsafat politik merupakan alat evaluasi dari kekuasaan yang berkuasa untuk memeriksa kembali apakah keadilan, kebebasan, dan kedaulatan berpihak pada masyarakat. (Bella Sandiata)

Femina bersama P&G mengadakan acara Indonesian Women’s Forum pada 8-9 November 2018 yang bertempat di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Acara tersebut memiliki beberapa agenda seperti konferensi, kelas master, dan pameran. Pada hari Jumat (9/11) terselenggara konferensi yang berjudul “Siapa Bilang Gak bisa” yang menghadirkan Anggun Cipta Sasmi (Penyanyi), Silvia Halim (Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta), Najwa Shihab (Jurnalis dan Pendiri Narasi TV), Devi Asmarani (Co-Founder Magdalene) sebagai pembicara dan Petty S. Fatimah (Pemimpin Redaksi Majalah Femina) sebagai moderator.

Pada acara tersebut Anggun Cipta Sasmi mengungkapkan bahwa perempuan perlu memiliki keberanian. Ia merasa beruntung memilih mengejar cita-citanya di usia yang masih belia yakni 20 tahun. “Usia 20 tahun ego saya masih tinggi, tetapi saya mempergunakan itu untuk mengejar cita-cita saya dan jika diingat saya merasa beruntung karena saat itu saya membuat keputusan”, tutur Anggun. Namun menurut Anggun ada yang berbeda ketika ia sudah memiliki anak. Baginya, perempuan yang mengejar cita-cita memang harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Anggun mengaku bahwa selama 11 tahun anaknya lahir, Anggun empat kali absen pada ulang tahun anaknya. “Uniknya, mengapa jika seorang ayah absen pada ulang tahun anaknya itu menjadi hal biasa, sedangkan jika ibunya yang absen itu menjadi hal yang luar biasa buruk”, tegas Anggun.

Selain itu Silvia Halim menyampaikan pendapatnya tentang peran perempuan pekerja. Silvia mengakui bahwa perempuan khususnya di dunia teknik mengalami diskriminasi kerja. Diskriminasi tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa teknik adalah zona yang sangat maskulin, sehingga ada anggapan perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut. Silvia mengaku awalnya ia bekerja di Singapura untuk bidang infrastruktur, pekerjaan cukup menjanjikan dari segi materi. Akan tetapi, penawaran datang dari Basuki Tjahaja Purnama (Mantan Gubernur DKI Jakarta) untuk membangun Jakarta. “Desember 2015 pak Basuki menemui profesional muda Indonesia, ia memberikan dialog dan mengajak kami para profesional muda untuk pulang dan membangun Indonesia”, tutur Silvia. Bagi Silvia tak mudah menjadi perempuan yang bekerja di dunia teknik. Akan tetapi, ia selalu memiliki tekat bahwa perempuan juga harus duduk di depan meja bersama para petinggi yang kebanyakan laki-laki.

Sementara itu Najwa Shihab ikut serta menceritakan kegelisahannya dalam menentukan masa depan untuk dirinya sendiri. Bagi Najwa tidak mudah melepaskan perusahaan yang selama 17 tahun sudah ia tinggali. “Kadang saya menangis di depan suami saya sambil bertanya apakah pantas saya membuang semua yang sudah saya bangun sampai sejauh ini, tetapi saya mencoba pahami bahwa keputusan tidak akan menemukan waktu yang tepat, jadi saya hanya memutuskan dengan keberanian untuk membangun Narasi TV dan saya senang melakukan hal itu”, tutur Najwa.
​
Kemudian, Devi Asmarani juga menyampaikan pengalamannya sebagai jurnalis. Menurut Devi pengalamannya sebagai jurnalis di The Jakarta Post membawanya berkeinginan untuk membangun perusahaan berita. Namun keterbatasan dana membuatnya membangun perusahaan berita berbasis web. “Saat itu saya tidak punya modal yang besar, akhirnya kami membuat Magdalene berbasis web yang simple”, Devi menjelaskan. Ia mengakui bahwa belum banyak media yang secara khusus membahas perempuan. Oleh karena itu, Magdalene berupaya membangun media yang ramah terhadap narasi dan perspektif perempuan. Sebab media mainstream seringkali membisukan narasi perempuan. (Iqraa Runi)

Rabu malam, 7 November 2018, diskusi "Perempuan dan Politik" menjadi pembuka rangkaian acara Indonesian Women's Forum (IWF) 2018 yang diselenggarakan oleh Majalah Femina. Acara yang diperkirakan akan mempertemukan lebih dari 2000 pengusaha perempuan se-Indonesia ini akan berlangsung pada 8-9 November 2018 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Dalam acara malam pembukaan IWF 2018 tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa hadir sebagai pembicara. Jurnal Perempuan merupakan salah satu knowledge partner dalam acara Indonesian Women's Forum 2018. Acara pembukaan yang diselenggarakan di Raffles Hotel Jakarta Selatan ini diawali dengan makan malam bersama para tamu undangan.
 
Menurut Svida Alisjahbana (CEO Femina Group), pemilihan tema "Perempuan dan Politik" sebagai topik diskusi pada malam pembukaan IWF 2018 relevan dengan konteks tahun politik 2019 dan hasil riset yang dilakukan Femina, Accenture dan Jurnal Perempuan tentang pemimpin pilihan perempuan. "Kita akan berbagi wawasan tentang kekuatan wanita dalam dunia politik, juga tentang pentingnya bagi perempuan dan juga laki-laki menjadi pemilih yang bertanggung jawab dan sadar saat menggunakan hak suaranya dalam setiap proses pemilu", jelas CEO Femina Group tersebut. Ia menyebutkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia ialah perempuan yaitu sebesar 49% dan sekitar 50.4% dari daftar pemilih potensial di tahun 2019 adalah perempuan. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Femina, Accenture dan Jurnal Perempuan melakukan survei terkait pemimpin pilihan perempuan yang hasilnya cukup disayangkan karena 22% dari responden (perempuan) lebih memilih pemimpin laki-laki. Hasil riset tersebut menemukan tiga alasan perempuan lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin karena identitas gendenrnya, yaitu karena laki-laki mobilitasnya lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki dianggap lebih rasional, dan laki-laki dianggap lebih berwibawa. Menurut Svida hasil riset tersebut menjadi pemantik menarik untuk didiskusikan bersama.
 
Khofifah Indar Parawansa dalam diskusi tersebut menuturkan sepenggal pengalamannya meniti karier di dunia politik. Ia menceritakan bahwa tidak mudah bagi perempuan untuk meyakinkan publik akan kemampuannya sebagai pemimpin di ruang publik. Ia menuturkan bahwa ia pernah ditolak oleh para Kyai untuk menjadi ketua Komisi 8 DPRI RI pada tahun 1993. "Seorang Kyai mendatangi saya, dan berkata, Khofifah pemimpin itu harus laki-laki", ungkap Khofifah. Ia menjelaskan bahwa perempuan sebagai pemimpin haruslah bernegosiasi dengan banyak hal, dengan dirinya, dengan lingkungannya dan dengan kemampuannya. Meskipun sebenarnya keputusan fraksi tidak bisa dipatahkan oleh siapapun, namun ia tetap rendah hati, alih-alih mengabaikan pernyataan Kyai tersebut, Khofifah justru mengunjungi satu per satu para anggota Komisi 8 untuk minta restu. "Saya sowani satu per satu, Kyai sepuh, yang ada di komisi 8 waktu itu, saya nuwun sewu keputusan fraksi saya ditugasi jadi pimpinan komisi 8, beliau menyampaikan: saya sebetulnya tersinggung dan berat hati tapi bu Khofifah sudah silaturahim ke rumah saya dengan ikhlas menerima bu Khofifah sebagai pimpinan saya", ungkapnya.
 
Selain menyoal sulitnya mendapatkan dukungan politik di kalangan elit politik, Khofifah juga menjelaskan bahwa masyarakat juga perlu diberikan kayakinan untuk menaruh kepercayaan pada pemimpin atau politisi perempuan. Ia sendiri menyiapkan waktu khusus untuk menyapa dan mendengar pendapat masyarakat. Ia menceritakan bahwa pada masa kampanye Pilgub Jawa Timur, dirinya setiap hari pergi ke pasar. Menurutnya pasar adalah spirit dan energi yang baik untuk memulai hari, selain karena pasar adalah pusat berkumpulnya masyarakat yang masif tetapi juga karena di pasarlah ia dapat mendengar berbagai aspirasi masyarakat--yang mayoritas perempuan. Sebagai pemimpin perempuan ia sendiri merasa memiliki tanggung jawab untuk mendorong lahirnya pemimpin perempuan lainnya, yang ia tanamkan adalah optimisme bahwa perempuan bisa.
 
Hal penting yang juga dituturkan ialah soal pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga. Khofifah menceritakan bahwa ia dan suaminya memiliki kesepakatan untuk berbagi peran di rumah tangga. Ia bertanggung jawab atas sekolah, kehidupan keagamaan dan perilaku anak. Sedangkan suaminya bertanggung jawab atas kesehatan, olahraga, kesenian anak-anak mereka. "Jadi di meja kerjanya (suami) itu ada KMS atau Kartu Menuju Sehat, jadi dia yang tahu anak saya imunisasi kapan, jadi dimanapun dia bertugas beliau akan kasih tahu saya dan beliau akan berusaha mengantarkan anak ke dokter, karena kesehatan tugas ayah", ungkap Khofifah. Menurutnya pembagian tugas seperti ini sangat membantu dirinya dalam menjalani karier politik.  
 
Atnike  Nova Sigiro, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, memberikan apresiasi kepada Khofifah Indar Parawansa karena aktivismenya sebagai politisi dan atau pemimpin perempuan, baik di level legislatif maupun eksekutif. Atnike pada diskusi tersebut menjelaskan bahwa perempuan masih mengalami berbagai hambatan untuk menjadi pemimpin. Ia menjelaskan bahwa bias gender terhadap pemimpin perempuan tidak hanya bekerja pada masyarakat umum tetapi juga pada diri perempuan. Merujuk dari hasil riset yang dilakukan Femina, Accenture dan Jurnal Perempuan, Atnike menjelaskan bahwa masih banyak perempuan yang merasa kurang yakin atas kemampuan perempuan menjadi pemimpin maupun politisi. "Hasil survei menunjukkan 70% lebih responden terlibat dalam pemilu untuk melakukan tugas sebagai warna negara, 60% lebih menyatakan mereka ikut dalam pemilihan karena ingin ada perubahan", jelas Atnike.  Meskipun kedua hal tersebut mendominasi secara positif, artinya perempuan menyadari tanggung jawab sebagai negara dan perempuan memiliki keinginan untuk perubahan, namun pada perihal preferensi memilih pemimpin perempuan ada kesenjangan.  
 
Bias gender dari pemilih hanya salah satu faktor, menurut Atnike beban ganda yang dialami perempuan dalam ruang publik dan domestik juga menjadi faktor penghambat lainnya yang membuat perempuan ragu ataupun tertatih-tatih berkarier di ranah politik. Tidak adanya pembagian kerja di dalam rumah tangga membuat perempuan yang berkarier di dunia publik memiliki dua jam kerja, yaitu jam kerja di ruang domestik dan publik. Menurutnya penting untuk berkomunikasi dengan pasangan dan membangun relasi yang setara antara suami dan istri sehingga pembagian kerja bisa diharmonisasikan. "Hal ini tidak mungkin bisa diatasi tanpa ada kesadaran untuk saling membantu dalam pengelolaan rumah tangga, atau dalam kerja-kerja perawatan atau care work yang selama ini dilekatkan dengan perempuan", jelas Atnike.
 
Menyoal kuota 30% untuk perempuan di legislatif yang tak kunjung tercapai, Atnike menegaskan bahwa kaderisasi partai politik selama ini pun tidak cukup memadai. Namun menurutnya hal tersebut bukan hanya spesifik berdampak pada kualitas caleg perempuan tetapi juga laki-laki. Tidak adanya kaderisasi kader partai yang sehat membuat perempuan memiliki hambatan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu mulai dari level dirinya, keluarga hingga komunitas dalam hal ini partai politik. "Caleg perempuan itu dicalonkan bukan dipersiapkan sebagai caleg yang mampu tapi hanya untuk memenuhi 30% ada, hal yang sama juga dialami caleg laki-laki", tutur Atnike. Lebih jauh ia menjelaskan tentang biaya politik di Indonesia yang sangat tinggi. Menurutnya kapabilitas perempuan untuk terjun di politik juga ditentukan dengan kapabilitas perempuan di dalam bidang ekonomi. Sehingga menurut Atnike, acara Indonesian Women's Forum 2018 juga sangat relevan dalam konteks perempuan dan politik, yaitu dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik.
 
 
"Pada politik perempuan kita bicara mengenai aspirasi dan kepentingan perempuan di dalam politik, sedangkan perempuan dan politik itu kita bicara agensi perempuan dan bagaimana perempuan turut serta di dalam politik", jelas Atnike. Menurutnya perbincangan publik mengenai perempuan dan politik kerap kali sempit, hanya sebatas menjadi politisi atau pemimpin. Padahal menurut Atnike, perempuan dan politik juga adalah menyoal peran warga negara untuk turut aktif dan kritis dalam pemilu, pilkada, ataupun dalam berbagai keputusan politik. Dengan demikian, menurut Atnike, perempuan juga seharusnya memikirkan kepentingannya dalam politik, misalnya kepentingannya dalam perumusan undang-undang yang terkait kesehatan reproduksi, kekerasan seksual dan sebagainya. (Andi Misbahul Pratiwi)
 
​

Putri Sulung Reformasi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), merayakan hari jadinya yang ke-20 pada tanggal  15 Oktober 2018. Untuk memperingati usianya yang telah menginjak dua dasawarsa, Komnas Perempuan mengadakan diskusi "Refleksi 20 Tahun Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia", pada hari Rabu, 31 Oktober 2018 di Hotel Sari Pacific Jakarta. Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Azriana Manalu, Ketua Komisioner Komnas Perempuan, dan pidato kunci dari Jaleswari Pramodhawardhani (Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden Republik Indonesia). 
 
Pada pidato pembukanya, Azriana menyampaikan bahwa tidak ada perubahan apapun terkait kondisi perempuan pasca dua puluh tahun reformasi. Lebih jauh, Azriana menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan mengalami kemajuan dalam satu sisi dan juga kemunduran di sisi lainnya. Menurutnya, hal positif dapat dilihat dari terdapat sejumlah peraturan tingkat nasional maupun regional yang melindungi hak-hak perempuan. Namun, Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 421 kebijakan diskriminatif di daerah yang menjadi faktor penghambat bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Azriana juga menyoroti mengenai perempuan pembela HAM (Women Human Rights Defender/WHRD) yang tersebut dalam empat Undang-Undang namun tidak ada satupun yang menyebutkan mengenai perlindungan dalam bentuk jaminan keamanan maupun hukum bagi para perempuan pembela HAM secara spesifik. 
 
Jaleswari dalam pidato kuncinya memberikan penegasan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kekerasan yang berdampak bagi aspek kehidupan sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan politik perempuan. Namun, perlindungan bagi perempuan dalam dua puluh terakhir sangat jauh dari kata tercukupi atau bahkan mumpuni. Menurutnya, dua puluh tahun merupakan perjalanan yang panjang dan berliku bagi Komnas Perempuan untuk bekerja dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jaleswari mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan juga keterlibatan media memiliki peranan penting dalam membantu kerja Komnas Perempuan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke depannya.
 
Pada acara inti yakni, Refleksi 20 Tahun Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia, diadakan diskusi panel yang terbagi menjadi tiga tema, yaitu, "Reformasi Hukum dan Kebijakan untuk Pemenuhan HAM Perempuan dalam Dua Dekade Reformasi"; "Dua Dekade Reformasi dan Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan"; dan "Perlindungan Perempuan Pembela HAM dalam Dua Dekade Reformasi". Diskusi panel yang dilaksanakan serentak dan diikuti oleh para tamu undangan--yang merupakan para aktivis gerakan perempuan--tersebut diharapkan dapat memberikan suatu resolusi untuk masing-masing topik.
 
Dalam diskusi panel tema ketiga yang difasilitasi oleh Tati Krisnawati, menghadirkan Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) dan Arimbi Heroepoetri (Komisioner Purnabakti Komnas Perempuan) sebagai pemantik diskusi. Tati membuka diskusi dengan menyampaikan terlebih dahulu mengenai perempuan pembela HAM yang luput dari perhatian negara, padahal beban kerja yang dimiliki oleh para perempuan pembela HAM sangat berat dan juga penuh tantangan. Arimbi memantik diskusi dengan menyampaikan definisi dari perempuan pembela HAM yang dapat diartikan sebagai siapapun yang melakukan pembelaan kepentingan perempuan tanpa melihat batasan gender. Diskusi pun dimulai dengan pembahasan mengenai kerentanan perempuan pembela HAM yang berawal dari isu tentang rendahnya kesadaran perempuan pembela HAM akan bahaya yang mengancam mereka. 
 
Para perempuan pembela HAM sering kali tidak menyadari bahwa dirinya pun manusia biasa yang dapat jatuh sakit dan juga memiliki keterbatasan lainnya, hal ini diungkapkan oleh para aktivis perempuan yang hadir dalam diskusi tersebut. Para peserta forum menyampaikan beberapa poin permasalahan bagi perempuan pembela HAM yang berasal dari diri mereka sendiri, antara lain, lupa untuk menjaga kesehatan, tidak bijak dalam mengatur keuangan pribadi, dan tidak peduli akan waktu. Selain itu, faktor eksternal yang menjadi penyebab kerentanan perempuan pembela HAM adalah para pelaku pelanggar HAM seperti korporasi, negara, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang seringkali menyudutkan dan bersikap sewenang-wenang pada perempuan pembela HAM. Sehingga masyarakat yang mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dipolitisasi pun juga menjadi ancaman bagi para perempuan pembela HAM yang dapat membahayakan hidup mereka dalam melakukan pekerjaannya. 
 
Dalam kaitannya mengenai perlindungan bagi para perempuan pembela HAM, Hasto menyampaikan bahwa negara melalui LPSK telah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi para pembela HAM tanpa melihat gendernya. "Tidak ada yang berbeda (antara perempuan dan laki-laki) untuk perlindungan bagi para pembela HAM", ujar Hasto. Hal tersebut dinilai menjadi polemik tersendiri bagi forum karena perempuan memiliki kerentanan yang spesifik dan tidak bisa disamakan kebutuhan perlindungannya dengan laki-laki. Peserta forum mengidentifikasi bahwa ada kebutuhan utama bagi para perempuan pembela HAM adalah pengetahuan yang komprehensif akan bahaya yang mengancam dirinya dalam melakukan pekerjaannya, seperti mendapatkan ancaman dari pihak tidak dikenal hingga serangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dibutuhkan suatu kesadaran bagi para perempuan pembela HAM akan risiko pekerjaan yang dijalaninya.
 
Di akhir diskusi para peserta forum sepakat bahwa perlindungan dari negara unyuk para perempuan pembela HAM sangat diperlukan demi menjamin keselamatan para perempuan pembela HAM yang rela mempertaruhkan hidupnya dalam menjalankan pekerjaannya. Strategi yang diusulkan forum dalam upaya perlindungan bagi perempuan pembela HAM adalah upaya penegasan definisi dari perempuan pembela HAM untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan agar elemen negara dan masyarakat tidak menjadi pihak yang membahayakan para perempuan pembela HAM ketika mereka melakukan pekerjaannya. (Bella Sandiata)

Selasa (30/10) bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Aliansi Bersama Mengakhiri Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja yang terdiri dari 49 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat isu perempuan dan buruh mengadakan acara diskusi bersama untuk meyikapi diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja, khususnya kekerasan berbasis gender. Hal tersebut juga sejalan dengan perjuangan International Labour Organization (ILO) terkait konvensi perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Acara diskusi tersebut menghadirkan oleh Ema Liliefna (Ketua K2N-KSBSI), Lita Anggraini (Jala PRT), Sumiyati (Serikat Pekerja Nasional), Fitri (Migrant Care), Lilis Mahmudah (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional) dan Mutiara Ika Pertiwi (Perempuan Mahardika) sebagai pembicara.

Pada acara tersebut, Ema Liliefna menyampaikan bahwa konvensi ini akan memasuki pembahasan final dalam tiga sidang perburuhan internasional dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Ema menyatakan bahwa pengusaha dan pemerintah memiliki keberatan dalam menyikapi isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). “Jarang Perusahaan mau mengakui bahwa ruang kerja berkaitan dengan ruang privat atau rumah tangga. Padahal penelitian yang dilakukan oleh ILO menunjukkan tidak jarang istri masih diancam sampai ke kantor apabila terjadi KDRT di rumahnya”, tutur Ema. Bagi Ema perlu ada pendekatan serius kepada perusahaan agar dapat menyuarakan hal yang sama yakni melindungi perempuan di lingkungan kerja.
​
Sementara itu, Lita Anggraini menyampaikan konvensi ini lahir karena desakan dan penelitian dari berbagai negara anggota ILO untuk memberikan mandat pada negara dalam membuat kebijakan yang memperhatikan hak pekerja. “Syarat tinggi badan, jenis kelamin, dan ras masih menjadi ukuran yang diwajarkan dalam dunia profesionalitas, hal ini tentunya menjadi batasan bagi seseorang untuk bekerja, padahal seharusnya bekerja membutuhkan kualitas skill” tutur Lita.  

Kemudian, Fitri mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki arus migrasi buruh yang tinggi, namun belum memiliki kebijakan yang memadai dalam menangani persoalan yang dialami para pekerja migran. Fitri mengakui bahwa Indonesia masih kental dengan budaya patriarki dan diskriminasi pada pekerja apalagi pekerja perempuan. Selain itu Fitri juga mengungkapkan bahwa Migrant care menemukan ketertindasan buruh migran memiliki tiga fase. Pertama, fase sebelum bekerja. Pada fase ini buruh migran tidak diberikan pendidikan yang memadai oleh biro Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kemudian, pada fase saat bekerja, sering ditemukan buruh migran mengalami pelecehan baik verbal maupun non-verbal dari majikan. Yang terakhir adalah fase setelah bekerja. Pada fase ini buruh migran sering mendapat bayaran yang tidak sesuai, tidak jarang pula nasib buruh migran berakhir pada eksekusi mati. “Pejuangan buruh migran perlu didukung, pagi tadi Migrant Care mendapat kabar bahwa Tuti Tursilawati dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa ada notifikasi” tutur Fitri.

Selanjutnya, Lilis Mahmudah menyatakan dukungannya atas konvensi ILO tersebut, karena menurutnya konvensi tersebut dapat mengatur persoalan dari hulur ke hilir. Menurut Lilis, selama ini terdapat banyak kasus kekerasan di ruang kerja. Akan tetapi, kasus ini tidak pernah diusut karena keterbatasan perlindungan bagi kaum buruh. Kemudian Mutiara Ika juga menyatakan dukungannya atas konvensi ILO guna mengakhiri diskriminasi di dunia kerja. Ika menekankan bahwa masyarakat perlu mengingat adanya beban ganda yang dilimpahkan kepada perempuan baik secara sosial maupun budaya. “Tidak jarang kita temukan perempuan bekerja di pabrik lalu sampai di rumah harus bekerja mengurus rumah”, tutur Ika. Ia juga menyatakan bahwa yang harus diperhatikan juga adalah cara untuk membongkar beban ganda, bukan sekadar mengatur cara bertahan pada beban ganda. (Iqraa Runi)

Aliansi Bersama Mengakhiri Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja:
 
1. KSBSI
2. KSPI
3. KSPSI-CAITU
4. SPN
5. KSPN
6. KPBI
7. Perempuan Mahardhika
8. JALA PRT
9. SINDIKASI
10. YayasanPerlindungan Insani
11. Kalyanamitra
12. SP TSK-SPSI
13. GERKATIN (Tuli)
14. Institut KAPAL Perempuan
15. JOUDI
16. Rumpun Gema Perempuan
17. YAPESDI
18. SPRT Sapulidi DKI Jakarta
19. SPRT Tangerang Selatan
20. SPRT Tunas Mulia
21. SPRT Merdeka
22. RUMPUN Tjoet Njak Dien
23. RUMPUN
24. TURC
25. Koko.Dirgantoro Opal Communication
27. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
28. SPRT Bandar Lampung
29. KIDUNG
30. Migrant Care
31. Institut Perempuan
32. KSARBUMUSI
33. Mitra ImaDEI
34. PPDI Kota Padang
35. www.konde.co
36. LARD Mataram
37. Dewi Keadilan
38. SPRT Paraikatte
39. Asosiasi LBH APIK Indonesia
40. Labor Institute Indonesia.
41. FSPM
42. KOY
43. LBH Jakarta
44. Garteks
45. KOWANI
46. LBH Apik Jakarta
47. SBMI
48. Jurnal Perempuan
49. LIPS

Pada 31 Oktober 2018, Komnas Perempuan merayakan hari jadi yang ke-20. Reformasi adalah penanda kelahiran lembaga negara yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia tersebut. Bertempat di halaman kantor Komnas Perempuan, acara ulang tahun tersebut dirayakan dengan rangkaian acara dari pukul 7 hingga 9 malam. Salah satu kegiatannya adalah melakukan refleksi 20 tahun Komnas Perempuan melalui pemikiran para kolega, mitra dan aktivis seperjuangan Komnas Perempuan. Kristi Poerwandari dan Usman Hamid adalah dua diantaranya.
 
Kristi Poerwandari yang merupakan pendiri Yayasan pulih menyampaikan bahwa Komnas Perempuan adalah suatu komisi nasional yang penting dan unik. Menurutnya keunikan Komnas Perempuan terletak pada cara menghapus kekerasan pada perempuan yaitu melalui advokasi dan pemulihan. Bagi sosok yang telah lama berkecimpung di dunia pemulihan dan psikologi tersebut, aktivitas advokasi dan pemulihan adalah pekerjaan yang sama pentingnya dan kerap kali sulit dilakukan bersamaan, namun Komnas Perempuan gigih mengupayakan keduanya berjalan selaras.
 
Pemulihan sendiri menurut Kristi perlu dimaknai secara luas agar dapat berjalan seiringan dengan advokasi. Ia memberikan contoh dalam kasus perkosaan yang pelakunya adalah keluarga inti kerap kali korban enggan melaporkan kasus tersebut. Pada kasus tersebut menurut Kristi, advokasi dan pemulihan perlu bersinergi agar korban tidak menjadi korban kembali. "Pemulihan dalam makna luas bisa digunakan karena korban bisa dilihat sebagai sosok utama yang kepentingannya perlu didahulukan, baik dalam proses hukum maupun perihal traumanya", jelas Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tersebut.
 
Kristi menjelaskan bahwa pemulihan itu dilakukan pada individu atau kelompok untuk dapat berdaya, bahagia, mandiri, dan menghilangkan kekacauan batinnya. Ia juga menjelaskan bahwa Komnas Perempuan memiliki 5 prinsip dalam pemulihan yaitu, berbasis hak, perspektif perempuan korban, multidimensi, berbasis masyarakat, dan berkesinambungan. Kelima prinsip tersebut menurut Kristi adalah upaya Komnas Perempuan untuk mendukung korban agar tidak memunculkan persoalan baru.
 
Lebih jauh, Kristi menjelaskan bahwa Komnas Perempuan juga memiliki mekanisme advokasi yang dalam prosesnya tidak boleh menyebabkan korban menjadi korban lagi. "Komnas Perempuan memiliki prosedur advokasi yaitu setiap strategi advokasi harus didiskusikan dengan korban dan dilaksanakan dengan persetujuan korban, terutama dengan memberikan dan menjelaskan opsi dan risiko atas strategi yang diambil", jelas Kristi. Dengan demikian menurut Kristi, proses advokasi dan pemulihan tidak bisa dilepaskan satu sama lain.
 
Usman Hamid, Direktur Amensty Internasional Indonesia juga diundang untuk memberikan refleksi. Dalam refleksinya Usman mengungkapkan bahwa Komnas Perempuan adalah kristalisasi gerakan perempuan yang setelah begitu lama direndahkan oleh sistem otoritarianisme orde baru atau militerisme Orba. Usman menjelaskan gerakan Suara Ibu Peduli yang telah mendahului gerakan mahasiswa 1998 merupakan bukti bahwa gerakan perempuan adalah gerakan masyarakat sipil yang tidak bisa dianggap remeh. Usman juga menjelaskan bahwa protes kenaikan harga susu yang dilakukan Suara Ibu Peduli adalah suatu abstraksi dari krisis moneter yang terjadi saat itu. "Kemudian ada gerakan masyarakat anti kekerasan yang melawan kekerasan orde baru, kekerasan yang menyasar tubuh perempuan. Komnas perempuan lahir dari rahim reformasi", jelas Usman.
 
Lebih jauh, Usman Hamid mengungkapkan bahwa Komnas Perempuan pada masa awal berdiri kesulitan mencari role model--karena tidak ada negara yang memiliki lembaga negara seperti itu. Kemudian, Komnas Perempuan merujuk ke belakang, mengadopsi CEDAW sebagai basis perjuangannya. Menurut Usman, Komnas Perempuan juga telah mengambil sebagian pekerjaan Komnas HAM yaitu penyelidikan berbagasi kasus HAM seperti kasus Timor hingga tragedi 1965. Tak hanya itu, bahkan Komnas Perempuan, gerakan perempuan dan gerakan sosial bersama-sama berhasil melahirkan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). "UU PKDRT memulai suatu babak baru untuk keberanian dalam kehidupan dan untuk keberanian bersuara melawan kekerasan", jelas Usman.

Bagi Usman, Komnas Perempuan berbeda dengan gerakan hak asasi manusia lainnya di dunia yang mayoritas meninggalkan "agama". Usman menjelaskan bahwa Komnas Perempuan melibatkan banyak tokoh agama dalam kerja-kerjanya kemajuan perempuan, sehingga berbeda dari kebanyakan gerakan HAM di dunia yang meninggalkan agama atau melepaskan diri dari belenggu agama yang kerap kali dianggap melegitimasi kekerasan. Sebaliknya Komnas Perempuan merebut agama untuk bersama-sama memberikan kesetaraan dan keadilan. 
 
"Dua puluh tahun Komnas Perempuan, kita menemukan bahwa ada bukti gerakan sosial atau dalam konteks ini gerakan perempuan bisa bertahan lama", jelas Usman. Menurut Usman, keberadaan Komnas Perempuan yang mulanya adalah gerakan sosial dan kemudian bertransformasi menjadi lembaga negara juga harus diperkuat peran-perannya oleh negara. Ia berharap Komnas Perempuan dapat menjadi lembaga negara yang memiliki kekuatan seperti KPK atau LPSK sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dapat diturunkan. (Andi Misbahul Pratiwi)

Kamis (18/10) bertempat di Grand Cemara Hotel, Jakarta Pusat, Kalyanamitra mengadakan acara diskusi publik “Menuju Posyandu yang Adil Gender dan Berkualitas”. Acara ini menghadirkan oleh Adriansyah (Kepala Bidang Pembangunan Bappeda DKI Jakarta), Titin Muktini (Pemda DKI Jakarta) dan Ruth Indiah Rahayu (Peneliti) sebagai pembicara. Listyowati (Ketua Kalyanamitra) dalam sambutannya menyampaikan bahwa kalyanamitra memiliki fokus untuk mendorong Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada goal 3 tentang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan goal 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Guna mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, Kalyanamitra membuat program Audit Gender Partisipatif (AGP) untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tiga tempat yaitu Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Pejaringan, dan Desa Banjaraya.

Pada Audit Gender Partisipatif (AGP) untuk layanan Posyandu tim Kalyanamitra menemukan sejumlah permasalahan seperti kurangnya pendidikan sensitifitas gender dan kurangnya sosialisasi kepada kader posyandu terkait pengetahuan perkembangan gizi anak dan ibu. Bagi Kalyanamitra Posyandu sebagai lembaga masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu jalan untuk mencapai tujuan goal 3 dan 5 dari SDGs. Oleh karena itu, Kalyanamitra memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan yakni menjadikan posyandu sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk semua program Posyandu, memastikan adanya program pendidikan dan pelatihan kader, memberikan dana insentif untuk kader, menyelenggarakan pendidikan sensitifitas gender, dan melakukan upaya Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dalam acara tersebut Titin Muktini mengungkapkan bahwa minimnya dukungan pada Posyandu disebabkan oleh kebijakan yang tumpang tindih misalnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 dituliskan perlu adanya sosialisasi, rapat koordinasi, konsultasi, workshop, dan lomba. Sementara itu tidak tertulis jelas mengenai anggaran untuk menjalankan program tersebut. Bagi Titin, tumpang tindihnya kebijakan akan berdampak pada hilangnya rasa tanggung jawab sebuah instansi sehingga saling melempar tanggung jawab. "Tidak jarang kader posyandu kebingungan untuk mengurus kebutuhan posyandu, untuk itu perlu ada perbaikan yang signifikan pada kebijakan yang mengatur posyandu", tutur Titin.

Sementara itu, Adriansyah mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 354 bab 14 telah mengatur tentang partisipasi masyarakat. Pada undang-undang tersebut juga diatur tentang kewenangan atributif lurah, camat, dan walikota untuk mengoordinasikan masyarakat dalam pemberdayaan. Sehingga menurut Adriansyah kader posyandu perlu jeli dalam menanyakan pendanaan dan sosialisasi, sebab menurutnya peran lurah, camat, dan walikota hanya sebatas pada urusan koordinasi. Adriansyah melanjutkan bahwa persoalan minimnya anggaran untuk posyandu masih diupayakan. "Pada tahun 2018 anggaran untuk posyandu DKI Jakarta sebesar Rp 120.000.838.298 hanya saja angka ini harus dibagi, sehingga tiap posyandu hanya mendapatkan Rp. 300.000 setiap bulannya", pungkasnya.

Ruth Indiah Rahayu menyatakan bahwa dirinya melakukan penelitian pada tahun 2013 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasil temuannya adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki 10 program yaitu (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; (6) Pendidikan dan Ketrampilan; (7) Kesehatan; (8) Mengembangkan kehidupan berkoperasi; (9) Kelestarian Lingkungan Hidup; (10) Perencanaan sehat. Posyandu sebagai salah satu bagian dari PKK fokus pada program kesehatan saja. “Mengapa isu kesehatan hanya berfokus pada kesehatan anak? Padahal penting untuk mengangkat isu kesehatan ibu secara bersamaan. Selama ini kita hanya fokus bahwa PKK dibentuk dari rezim orde baru yang mendomestikasi perempuan. Padahal kita perlu mengingat bahwa yang harus dilakukan adalah merebut PKK dan mengubah prinsip dasar menjadi ramah gender agar PKK tidak dikuasai sejumlah elit” ungkap Ruth. Bagi Ruth PKK perlu direvitalisasi agar ada regenerasi. Selain itu, PKK juga perlu memberi ruang untuk pemikiran baru masuk dan mengisi prinsip PKK seperti kesehatan yang fokus pada kesehatan anak dan juga ibu agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya. (Iqraa Runi)

​

Selain R.A Kartini, apakah anda pernah mendengar nama R.A Sutartinah, R.A Sri Sulandari, dan Nyi Siti Sukaptinah? Mungkin nama-nama tersebut terdengar asing di telinga banyak orang, tetapi siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara dan sekolah Taman Siswa yang didirikan olehnya? Ketiga nama perempuan yang disebut di atas merupakan tiga tokoh penting dalam sekolah Taman Siswa. R.A Sutartinah merupakan nama asli dari Nyi Hajar Dewantara, istri dari Ki Hajar Dewantara yang juga mengurus dan meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa. Selama ini perjuangan dari R.A Sutartinah luput dalam sejarah kebangsaan Indonesia, tidak hanya beliau, perempuan-perempuan lain selain R.A Kartini pun luput dalam narasi besar sejarah bangsa Indonesia. Diskusi mengenai sejarah perempuan dalam konteks kebangsaan menjadi topik utama dalam Pendidikan Publik Jurnal Perempuan 98 Perempuan dan Kebangsaan yang berlangsung pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
 
Diskusi publik hasil kerjasama Yayasan Jurnal Perempuan dan Departemen Sejarah UGM tersebut terdiri dari dua sesi. Diskusi sesi pertama memiliki tema "Perempuan dalam Sejarah Awal Kebangsaan Indonesia" dan diskusi sesi kedua memiliki tema "Sejarah Perempuan dan Tantangan Kebangsaan Saat ini". Pada diskusi sesi kedua, Iqraa Runi (Redaksi Jurnal Perempuan), Meike Lusye Karolus (Peneliti Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM), dan Galuh Ambar Sasi (Alumnus Program Studi S2 Ilmu Sejarah FIB UGM) hadir sebagai pembicara. Acara diskusi yang berlangsung interaktif tersebut dipandu oleh Makrus Ali (Alumnus Program Studi Ilmu Sejarah FIB UGM) sebagai moderator. 
 
Pada sesi kedua ini, ketiga pembicara menyampaikan hasil penelitian mereka yang berupaya mengisi ruang kosong dalam sejarah yang selama ini melupakan narasi perempuan. Para pembicara membahas perempuan dalam konteks kebangsaan saat ini dengan perspektif dan juga topik yang berbeda satu dengan lainnya. Iqraa Runi membuka presentasinya dengan menyampaikan pertanyaan dari Virginia Woolf mengenai kebangsaan, "What does our country mean to me, an outsider? In fact, as a women, I have no country. As a women I want no country. As a women my country is the whole word.". Pernyataan dari Virginia Woolf tersebut menurut Iqraa menjadi pengingat bagi para feminis masa kini yang belum memiliki pertanyaan tentang kebangsaan. 
 
Lebih jauh Iqraa menjelaskan bahwa perempuan sesungguhnya telah mengintegrasikan diri dalam konteks kebangsaan yang dapat dibuktikan melalui jejak-jejak sejarah seperti Kongres Pemuda Indonesia I tahun 1926, Kongres Sumpah Pemuda 1928, dan Kongres Perempuan 22 Desember 1928. Meski demikian, momen integrasi kepentingan politik perempuan dalam konteks kebangsaan yang ada saat ini sangat bersifat maskulin. Iqraa menjelaskan bahwa kepentingan perempuan yang dibicarakan masih dilihat dari sudut pandang maskulin dan melihat perempuan dalam posisi subordinat sehingga wacana kebangsaan belum mengutamakan kepentingan perempuan seutuhnya. Padahal bagi Iqraa, konsep kebangsaan yang dibutuhkan oleh perempuan sangatlah sederhana yakni untuk berjuang dan berkembang menjadi warga negara seutuhnya.
 
Setelah paparan dari Iqraa, Meike Lusye Karolus, menyampaikan hasil risetnya yang merupakan hasil dari kajian budaya populer yakni analisis film yang mengkaji perempuan dalam film-film Indonesia yang bertemakan Indonesia Timur. Menurut Meike, definisi Indonesia Timur dalam film-film Indonesia masih kabur, artinya belum ada definisi yang jelas, apakah itu definisi geografis, ras atau level pembangunan. Dalam risetnya, Meike menggunakan perspektif dan teori feminis dalam mengkaji film Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara (2016) karya Herwin Novianto, Salawaku karya Pritagita Arianegara (2016), dan Marlina: Si Pembunuh dalam 4 Babakkarya Mouly Surya (2017).Meike menyampaikan analisanya terhadap film Marlina. Ia menceritakan bagaimana Marlina yang merupakan korban kekerasan seksual berusaha untuk mendapatkan keadilan. Meike menjelaskan bahwa cerita film Marlina sangat feminis, namun pembuatnya masih menggunakan bahasa patriarki yakni kekerasan. Meike melihat bahwa film-film tentang Indonesia Timur yang ada masih belum dapat merepresentasikan perempuan dan juga keseluruhan Indonesia Timur dalam kerangka yang setara dan adil.

Kemudian, Galuh Ambar Sasi menyampaikan hasil penelitiannya yang melihat bagaimana para sejarawan hanya berfokus pada perempuan sebagai subjek penelitian, tanpa melihat relasi perempuan dengan kehidupan sekitarnya pada masa itu seperti konteks masa itu, ideologi yang berkembang, hingga kedudukan perempuan tersebut dalam keluarganya. Konsep keberagaman dalam kebangsaan di Indonesia dinilai Galuh sudah memudar bahkan tidak pernah terdengar lagi. "Saat ini konteks kebangsaan sangat lekat dengan agama, dalam hubungannya dengan perempuan, seringkali perempuan hanya dijadikan tempelan saja dalam dunia politik yang kerap dikaitkan dengan kebangsaan", tutur Galuh. Lebih jauh, Galuh menggarisbawahi pentingnya literasi untuk mengubah citra perempuan yang kini hanya sekadar 'tempelan' dalam kepentingan politik semata sehingga keterlibatan perempuan pada konteks perempuan tidak lagi terlupakan atau ditulis dengan konteks yang salah dalam narasi sejarah. Galuh juga mengingatkan bahwa terdapat beberapa hal penting dalam menulis sejarah perempuan yaitu sebagai upaya untuk merayakan kebhinekaan sehingga keberagaman perlu diperhatikan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah diksi ialah posisi perempuan dalam kaitannya dengan konteks masa itu dan sensitivitas sejarawan dalam melihat permasalahan perempuan. 
 
Setelah ketiga paparan dari pembicara, acara dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dengan pembicara. Moderator memberikan ruang bagi peserta untuk memberikan komentar, masukan dan pertanyaan. Hasil paparan pembicara, riset dan diskusi pada sesi kedua ini menunjukkan bahwa perempuan dalam konteks kebangsaan masa kini masih menghadapi tantangan yang sama dalam konteks sejarah masa lalu, yaitu bagaimana perempuan dapat hadir dan dihadirkan dalam isu dan persoalan kebangsaan sehingga dapat menciptakan suatu narasi sejarah baru bangsa Indonesia yang tidak lagi melihat perempuan sebagai penghias belaka. (Bella Sandiata)
 
 

Kamis (11/10) bertempat di Gedung R. M. Margono Djojohadikusumo, Universitas Gadjah Mada, Yayasan Jurnal Perempuan mengadakan acara Pendidikan Publik JP 98 Perempuan dan Kebangsaan kerjasama dengan Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 80 peserta dari berbagai kalangan ini terdiri dari dua sesi diskusi. Pada sesi diskusi pertama, tema yang diangkat adalah "Perempuan dalam Sejarah Awal Kebangsaan". Diskusi sesi pertama yang dimoderatori oleh Andi Misbahul Pratiwi tersebut menghadirkan Siti Utami Dewi Ningrum (Alumnus S2 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada), Mutiah Amini (Dosen Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada), dan Andi Achdian (Sejarawan) sebagai narasumber.
​
Dalam acara tersebut Siti Utami Dewi Ningrum mempresentasikan hasil risetnya yang juga dimuat dalam JP 98, yang berjudul “Kebangkitan Para Ibu Bangsa Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia”. Dalam presentasinya Siti Utami menjelaskan bahwa pada masa pergerakan anti kolonial ada konstruksi atas peran perempuan dan laki-laki, yaitu perempuan sebagai pemangku keturunan dan laki-laki sebagai tiang keturunan. Konstruksi tersebut menurut Siti Utami memengaruhi suasana pendidikan di Taman Siswa--sebagai salah satu simbol pergerakan anti kolonialisme dan gerakan pendidikan modern pada masa itu.

Lebih jauh, Siti Utami dalam presentasinya menyebutkan tiga nama perempuan priayi dalam komunitas Taman Siswa yang kemudian ia sebut sebagai "Ibu Bangsa". Ketiga perempuan tersebut ialah Sutartinah atau istri Ki Hajar Dewantara, Sri Sulandari Mangunsarkoro, dan Siti Sukaptinah. Ketiga ibu bangsa tersebut memiliki kontribusi pada Taman Siswa namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat peran dan kontribusinya. Siti Utami menjelaskan bahwa Sutartinah mendorong hak atas pendidikan laki-laki dan perempuan yang setara, akan tetapi juga masih mengamini adanya pembagian tugas atau peran gender yaitu perempuan sebagai pemangku keturunan yang akan berkecimpung pada dunia domestik. Siti Utami menjelaskan bahwa pada saat itu Sutartinah lebih memainkan peran sebagai sumbadra atau perempuan lemah lembut.

Berbeda dengan Sutartinah, Nyi Sri Sulandari Mangunsarkoro mengarahkan pendidikan perempuan dan laki-laki yang setara. Siti Utami menjelaskan bahwa, Nyi Sulandari menganggap penting bagi perempuan untuk mempelajari semua hal yang dipelajari laki-laki dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam wacana kebangsaan baik dari keluarga maupun politik praktis. Selain isu pendidikan perempuan dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, isu poligami juga menjadi perhatian Nyi Sri Mangunsarkoro. Ibu bangsa selanjutnya, ialah Siti Sukaptinah yang berdasarkan hasil penelitian Siti Utami, memiliki peran dalam mendorong dan menggerakan arah perjuangan perempuan pada advokasi pemerintahan. Siti Sukaptinah yang kemudian menjadi anggota DPR RI pada tahun 1955 merupakan sosok ibu bangsa yang memperjuangkan kepentingan perempuan untuk masuk ke dalam agenda pemerintahan.

Pada tahun 1930 ada perubahan sosial politik di Jawa yang memengaruhi pembagian peran gender. Menurut Siti Utami, pada era itu tak jarang para gadis didoktrin untuk menjadi ibu bagi keluarga dan masyarakat sekaligus. Masa pergerakkan nasional mengubah pemikiran para gadis untuk ikut berjuang baik untuk Indonesia maupun kepentingannya. Tetapi, pergerakkan ibu bangsa menurun pada masa orde baru, sebab pada zaman itu gerakan perempuan dibatasi melalui lembaga negara seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita.

Setelah paparan dari Siti Utami, Mutiah Amini, doktoral di bidang Ilmu Sejarah UGM yang juga menulis artikel dalam JP 98 yang berjudul “Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan” mempresentasikan hasil risetnya. Menurut Mutiah, selama ini penulisan historiografi bias dalam menuliskan sejarah perempuan. "Sejarawan Indonesia khususnya pada tahun 1990 jarang menuliskan sejarah perempuan. Tulisan tentang sejarah perempuan Indonesia justru ditulis oleh peneliti asing seperti Cora Vreede-de Stuers, Saskia Wieringa, Elsbeth Locher-Scholten, Susan Blackburn, dan Jean Gelman Taylor", jelas Dosen Departemen Sejarah UGM tersebut. Bagi Mutiah, fenomena tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi sejarawan Indonesia.

Lebih jauh Mutiah mengungkapkan bahwa sebetulnya kedudukan laki-laki maupun perempuan dalam sejarah adalah sama penting. Sayangnya selama ini penulisan sejarah hanya terfokus pada sejarah laki-laki sehingga ketersediaan data tentang sejarah perempuan sangat minim. Padahal menurutnya, penulisan sejarah perempuan tak berfungsi untuk melihat cerita perempuan baik kesehariannya tetapi juga kontribusinya dalam pembentukkan konsep kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan dalam konteks yang lebih luas. Mutiah menjelaskan bahwa penulisan sejarah perempuan harus dilakukan dengan kritis agar tercapainya kebaruan pada penulisan sejarah.
​
Mutiah menegaskan bahwa terdapat dua kesulitan dalam tercapainya penulisan sejarah perempuan, yang pertama ialah kuatnya budaya patriarki di dalam kehidupan masyarakat yang belum mampu digeser oleh para perempuan aktivis, sehingga secara tidak langsung mengganggu kemapanan sejarawan dalam menuliskan sejarah perempuan dan yang kedua ialah tradisi historiografi Indonesia yang belum berani keluar dari arus utama. Mutiah Mengungkapkan bahwa kedua masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan menuliskan sejarah perempuan sebanyak-banyaknya.  

Setelah itu, Andi Achdian dalam pemaparannya menjelaskan soal modernitas, kolonialisme dan pergerakan anti kolonial yang dilakukan perempuan. Ia menjelaskan bahwa modernitas yang terjadi pada masa kolonial tidak serta merta memberi ruang gerak pada perempuan, khususnya perempuan kulit putih. Andi Achdian menjelaskan secara khusus untuk konteks Surabaya, terbentuknya Dewan Kota Surabaya atau Gemeenteraad van Soerabaja pada 1906 juga tidak memberikan ruang bagi perempuan di posisi elit. Andi Achdian menjelaskan perempuan kulit putih tersebut berupaya untuk masuk menjadi elit Dewan Kota sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mirisnya hingga akhir masa kolonialisme, tidak satupun perempuan duduk sebagai elit Dewan Kota Surabaya.

Setelah menjelaskan tentang perjuangan perempuan kulit putih untuk masuk dalam Dewan Kota, Andi Achdian mengungkapkan bahwa pemikiran perempuan Indonesia terkait politik dan masyarakat telah ada dan setidaknya tercermin dalam surat-surat Kartini dan buku Sowwarsih Djojopuspito. Kartini menuliskan surat untuk Stella yang didalamnya ada keinginan untuk menjadi perempuan modern yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Begitupun Soewarsih dalam bukunya Manusia Baru yang menuliskan pemikirannya mengenai tanah air, desa dan masyarakat. Meskipun gerakan perempuan ada di berbagai lini, namun menurut Andi Achdian Dewan Kota menjadi wahana politik yang potensial untuk menyuarakan isu-isu warga negara.

"Sejarah pergerakan anti kolonial di Indonesia tidak bisa dilepaskan relasinya dengan kolonialisme sebagai keseharian dari masyarakat, salah satunya dalam Dewan Kota", tutur Andi Achdian. Lebih jauh, Andi Achdian menyebutkan beberapa kebijakan dan program Dewan Kota yang memberi ruang bagi kepentingan rakyat miskin dan perempuan. Salah satu contohnya adalah program rumah singgah untuk pekerja seks komersial. Isu lainnya yang muncul antara lain soal pemberantasan buta huruf, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya. Adanya program tersebut merupakan buah dari pergerakan masyarakat dan seharusnya juga dapat dihadirkan dalam catatan sejarah gerakan anti kolonial yang selama ini mengesampingkan arena Dewan Kota sebagai pusat kajian sejarah. "Dewan kota sebagai arena politik kewargaan, kaum perempuan yang bisa duduk adalah kaum perempuan dari Bumiputera pada masa itu Ny. Soedirman, namun politik perempuan sebetulnya juga telah hadir di sana karena Dewan Kota adalah tempat strategis yang memiliki alokasi dana", tutur Andi Achdian.

Setelah presentasi dari Andi Achdian, acara dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Para peserta sangat antusias dalam mengutarakan komentar, masukan ataupun pertanyaan dalam sesi diskusi pertama ini. Moderator diskusi, Andi Misbahul Pratiwi, menutup diskusi dengan pernyataan bahwa luput kepentingan perempuan dalam agenda pembangunan dan diskursus kebangsaan merupakan dampak dari hilangnya perempuan dalam catatan sejarah kebangsaan Indonesia, baik di level komunitas yaitu Taman Siswa maupun politik kota di Dewan Kota. "Dengan demikian pembacaan data dan catatan sejarah secara kritis dan menempatkan perempuan sebagai subjek merupakan salah satu upaya untuk memproduksi sejarah perempuan", tutur Andi Misbahul Pratiwi. (Iqraa Runi)

Kamis, 11 Oktober 2018, Yayasan Jurnal Perempuan bekerja sama dengan Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Pendidikan Publik JP 98 Perempuan dan Kebangsaan di UGM. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 80 peserta tersebut dibuka dengan sambutan dari Dr. Sri Margana. Ketua Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UGM tersebut dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Departemen Sejarah UGM sedang mengembangkan kajian sejarah dan perempuan sehingga acara yang diselenggarakan oleh Jurnal Perempuan mendukung kerja-kerja akademik Departemen Sejarah UGM.
 
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Dr. Atnike Nova Sigiro. Dalam sambutannya Atnike mengapresiasi Departemen Sejarah UGM yang anggota civitas akademianya telah berkontribusi dalam penerbitan JP 98 Perempuan dan Kebangsaan sebagai penulis. Namun dalam konteks yang sama, Atnike juga mengkritisi bahwa banyaknya penulis dari pulau Jawa menunjukkan masih ada kesenjangan produksi pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah--yang selama ini masih berpusat di Jawa dan berpusat pada laki-laki. Atnike menjelaskan bahwa tema perempuan dan kebangsaan dipilih sebagai upaya untuk memproduksi pengetahuan dan catatan sejarah yang berperspektif feminis dan beragam.
 
Lebih jauh, Atnike menjelaskan bahwa banyak sekali tokoh perempuan yang kerap kali luput dalam catatan sejarah sehingga namanya kurang dikenal oleh masyarakat. Ia memberikan contoh, bahwa pada umumnya masyarakat mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan nasional, tokoh pergerakan Sekolah Taman Siswa dan sosok yang berjuang menolak feodalisme dan kolonialisme, namun masyarakat tidak mengenal Nyi Hajar Dewantara (istri Ki Hajar Dewantara) yang bernama asli RA. Sutartinah. Padahal Nyi Hajar Dewantara juga turut mendirikan dan memimpin Taman Siswa, khususnya setelah Ki Hajar Dewantara meninggal. Atnike mengungkapkan bahwa Nyi Hajar Dewantara tak hanya berjuang mewujudkan ide-ide nasionalisme melalui pendidikan sekolah di masa pra kemerdekaan Indonesia tetapi juga memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.
 
"Itulah mengapa pandangan feminis kerap mengkritik sejarah sebagai his-tory, bukan her-story atau bahkan our-story", tutur Atnike. Ia menjelaskan bahwa hanya sedikit atau bahkan hampir tidak ada kehadiran perempuan dan aspirasi perempuan dalam catatan sejarah Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa. Menurutnya, persoalan kebangsaan hari ini dapat dilihat dalam kaitannya dengan tegangan politik identitas, yang menurut Atnike dalam ketegangan tersebut, tubuh perempuan kerap menjadi arena pertarungan. Baginya, hal tersebut terjadi karena masyarakat lupa bahwa di masa lalu kaum perempuan pernah terlibat dalam upaya-upaya memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, ia berharap terbitan JP 98 dapat menjadi media untuk memberi ruang bagi sejarah perempuan dan menjadi penghubung isu kebangsaan dengan persoalan yang hari ini dihadapi oleh bangsa Indonesia.
 
Setelah sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang terdiri dari dua sesi. Diskusi sesi pertama yang bertema "Perempuan dalam Sejarah Awal Kebangsaan" menghadirkan Siti Utami Dewi (Alumnus S2 Ilmu Sejarah UGM), Mutiah Amini (Dosen di Departemen Sejarah UGM), Andi Achdian (Masyarakat Sejarah Indonesia) sebagai pembicara dan Andi Misbahul Pratiwi (Redaksi Jurnal Perempuan) sebagai moderator. Kemudian diskusi sesi kedua yang bertema "Sejarah Perempuan dan Tantangan Kebangsaan Saat Ini" menghadirkan Iqraa Runi Aprillia (Redaksi Jurnal Perempuan), Meike Lusye Karolus (Peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM), Galuh Ambar Sasi (Alumnus S2 Ilmu Sejarah UGM) sebagai pembicara dan Makrus Ali (Alumnus S2 Ilmu Sejarah UGM) sebagai moderator. Diskusi berlangsung interaktif dari pukul 9 pagi hingga 3 sore dan dihadiri oleh berbagai kalangan. (Andi Misbahul Pratiwi)