Minggu, 23 Februari 2020, Yayasan Jurnal Perempuan dan Yayasan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi “Perempuan dan Keadilan di Indonesia” di kediaman Melli Darsa, Jakarta Selatan. Diskusi ini menghadirkan Bivitri Susanti (Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), Said Zaidansyah (Deputy Country Director Asian Development Bank-Indonesia Resident Mission), Gandjar Laksmana (Dosen FH UI), Atnike Nova Sigiro (Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan), dan Rocky Gerung (Pengajar Kajian Filsafat dan Feminisme) sebagai pembicara. Diskusi yang dipandu oleh Melli Darsa selaku tuan rumah ini dihadiri oleh Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) dan alumni FH UI.

Melli Darsa yang adalah seorang advokat, dalam sambutannya menjelaskan bahwa masih banyak masalah yang dialami perempuan advokat. Ia menyebutkan bahwa representasi perempuan di bidang hukum baik sebagai akademisi maupun advokat profesional masih rendah. Kemudian, berdasarkan pengalamannya ia mengungkapkan bahwa masih ada kesenjangan upah dan karier antara perempuan dan laki-laki. “Mungkin sudah banyak perempuan yang bekerja di berbagai sektor, tapi coba kalau kita lihat lagi hanya sedikit perempuan yang ada di top level,” ungkap pendiri kantor firma hukum Melli Darsa & Co tersebut.

Sejalan dengan Melli, salah satu alumni Fakultas Hukum UI, Said Zaidansyah dalam paparannya ia menyebutkan fakta-fakta seputar tingkat partisipasi perempuan di berbagai sektor. Deputy Country Director Asian Development Bank-Indonesia Resident Mission ini menyebutkan bahwa perempuan merupakan setengah dari populasi penduduk dunia tetapi kondisinya masih tertinggal, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah yakni 54.3% dibandingkan laki-laki yakni 83.9%. “Di Indonesia belum ada kebijakan yang eksplisit mengatur tentang equal pay for work. Negara-negara di ASEAN seperti Kamboja, Filipina, dan Vietnam telah menerapkan kebijakan equal pay untuk laki-laki dan perempuan,” jelasnya. Ia melanjutkan bahwa, berdasarkan indeks Gender Empowerment Measure (GEM), ketimpangan gender di Provinsi Papua Barat masih sangat tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Lebih jauh, Said menjelaskan tentang kebijakan progender yang dimiliki Asian Development Bank (ADB), salah satunya yakni adanya policy on gender and development sejak tahun 1998 dan telah diintegrasikan di dalam projek-projek ADB. “Di dalam organisasi ADB kita berusaha mendorong partisipasi dan karier perempuan di top level,” tuturnya.
 
Kemudian, Atnike Nova Sigiro (Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan) menjelaskan bahwa bahwa di dunia internasional, kesetaraan gender dan inklusivitas telah menjadi norma dan kebijakan. Atnike melanjutkan bahwa di Indonesia jejak kesetaraan dan keadilan gender telah ada setidaknya sejak tahun 1908 ketika organisasi Budi Utomo didirikan, yang mana bersamaan dengan itu organisasi perempuan juga tumbuh. “Ide-ide tentang kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan terus tumbuh dan mewarnai gerakan pemuda 1928, gerakan kemerdekaan, bahkan hingga perlawanan di era orde baru,” jelas Atnike.
 
Atnike melanjutkan bahwa setelah 21 tahun reformasi, gerakan perempuan sudah berhasil membuat kebaruan dalam norma-norma hukum. Pertama, UU Pemilu yang mengatur tentang kuota 30% caleg perempuan. Kedua, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berhasil melindungi perempuan dari kekerasan yang terjadi di ruang privat yakni rumah.  “Dalam budaya kita penghapusan kekerasan itu bukan urusan publik. Kalau perempuan dipukuli bukan urusan tetangga, bukan urusan negara. Kedua UU adalah sebuah lompatan dalam hukum. Kuota 30% dalam UU Pemilu bukan hanya mendorong partisipasi tapi juga agenda politik yang lebih luas yang tujuannya keadilan gender,” jelas Atnike.
 
Berangkat dari refleksi keberhasilan gerakan perempuan itu, Atnike juga menyangkan banyaknya kebijakan diskriminatif yang muncul baik di level nasional maupun daerah, salah satunya adalah munculnya RUU Ketahanan Keluarga. “Mereka yang mengusung RUU Ketahanan Keluarga tidak melihat perempuan sebagai orang yang memiliki subjektivitas. Adanya RUU Ketahanan Keluarga ini mengingkari apa-apa yg diperjuangkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah didesakkan sejak 5 tahun lalu namun belum juga dibahas,” jelas Atnike.
 
Lebih jauh, dalam tataran praktis, Atnike melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi gerakan perempuan melalui propaganda di media sosial. “Misalnya ada akun Indonesia Tanpa Feminis, Indonesia Tanpa Pacaran. Bukan tidak mungkin nanti ada akun Indonesia Tanpa Perempuan. Budaya semacam itu berusaha ditumbuhkan di Indonesia,” ungkap Atnike. Menurutnya, bahwa gerakan perempuan hari ini sedang mengalami tantangan serius di level kebijakan dan hukum yang berangkat dari akar budaya patriarki di dalam masyarakat.
 
Selanjutnya, Bivitri Susanti bahwa keadilan dalam hukum bukan hanya diukur atau dilihat dari putusan pengadilan saja tetapi juga proses pembuatan hukum itu sendiri, yakni prosedur hukum dan perspektif gender pada pembuat hukum. “Dalam belajar hukum itu, justru orang-orang hukum perlu dibekali pemikiran bahwa peran hukum dalam mengatur. Hukum bisa mengubah perilaku, tetapi bukan satu-satunya cara atau jalan keluar untuk mengubah masyarakat,” jelas Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemahaman gender pembuat hukum adalah hal yang sangat penting, sebab jika pembuat hukum bias gender maka hukum yang dihasilkan akan merugikan perempuan.
 
Salah satu pembuat kebijakan yang dikritisi oleh Bivitri adalah DPR. Ia menyebutkan bahwa ada kenaikan keterwakilan perempuan di DPR RI pada pemilu 2019. Namun, ia juga mencatat bahwa banyak dari anggota DPR tidak memiliki perspektif adil gender sehingga kebijakan yang muncul merugikan perempuan seperti RUU Ketahanan Keluarga. Meski demikian, Bivitri mencatat bahwa ada dua kemungkinan di balik muncul RUU Ketahanan Keluarga, yakni kurangnya pemahaman gender dan adanya agenda-agenda politik yang sifatnya ideologis berbasis agama.
 
Selain RUU Ketahanan Keluarga, Bivitri mencatat bahwa ada RUU lain yang sama berbahayanya masuk Prolegnas 2020-2024 yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, dan RUU Minuman Beralkohol. Menurut Bivitri, masih banyak orang yang beranggapan bahwa hukum bisa menyelesaikan masalah sosial di bumi. Menurutnya, tidak semua norma di dalam masyarakat harus menjadi norma hukum. “Dalam budaya patriarki, ketika ada masalah sosial, maka yang menanggung beban kesalahan itu adalah perempuan,” jelas Bivitri.
 
Gandjar Laksmana, melanjutkan bahwa isu keadilan merupakan isu yang sangat tua, yakni sama tuanya dengan peradaban manusia—yang sampai saat ini belum juga sampai pada kesimpulan. Dalam konteks hukum pidana, Gandjar menjelaskan bahwa keadilan itu sendiri sulit tercapai. Ia mencontohkan bahwa banyak UU yang tuntutan pidananya tinggi, namun di sisi lain unsur tindak kriminalnya tidak ditemukan. “Hukum pidana hari ini kerap digunakan sebagai alat untuk menakuti publik,” tegas Gandjar.
 
Rocky Gerung dalam acara ini menjelaskan bahwa salah satu problem peradaban adalah menganggap perempuan separuh manusia. Anggapan ini kemudian berevolusi menjadi cara pandang yang melihat bahwa sumber segala kejahatan adalah perempuan. “Peradaban membuat perempuan sebagai akar dari segala kejahatan, maka perempuan perlu diatur, maka ada RUU Ketahuan Keluarga, supaya perempuan dan keluarga tidak menjadi jahat. Bahkan hukum pidana mengatur sampai rahim perempuan,” jelas Rocky.
 
Rocky menjelaskan bahwa hukum dalam sejarahnya hanya mengakui pengalaman laki-laki di ruang publik. “Sehingga tidak heran bila subjek hukum adalah laki-laki, heteroseksual, dan dewasa. Karena hanya laki-laki yang hanya bisa bersaksi tentang kejahatan,” pungkasnya. Rocky mencontohkan salah satu ketidakadilan yang kasat mata yakni akses dan kontrol perempuan terhadap aset. Ia menyebutkan sebesar 85% dari produk pertanian Afrika dihasilkan dari tangan perempuan, namun hak properti perempuan hanya 15%.
 
“Peradaban kita dikuasai oleh cara pandang laki-laki bukan pada laki-laki. Jadi cara pandang itu ada di kepala perempuan juga,” jelas Rocky. Permainan patriarki dalam kebudayaan menurutnya telah masuk sampai ke wilayah agama, hukum, dan kebijakan. Menurutnya, bukan agama yang mengekploitasi perempuan, tetapi patriarki yang menggunakan agama untuk mengeksploitasi perempuan.
 
Sebagai penutup, Melli Darsa sebagai moderator mengajak untuk melakukan perlawanan dan membuat perubahan atas ketidakadilan gender melalui kolaborasi lintas sektor. Sebab, menurutnya persoalan ketidakadilan ini adalah persoalan yang dialami hamper di semua lini kehidupan, budaya, politik, hukum, pendidikan. Melli Darsa dalam penutupnya mengucapkan terima kasih kepada para pihak, Sahabat Jurnal Perempuan (SJP), dan Alumni Fakultas Hukum UI, yang hadir dalam diskusi dan masih berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. (Andi Misbahul Pratiwi)
 
 

Jakarta (19/2), Jaringan Solidaritas LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta mengadakan konferensi pers guna menyampaikan perkembangan kasus penggerebekan, intimidasi, dan penggeledahan paksa yang dialami LBH APIK Jakarta pada 3 Februari 2020. Dalam kronologi kasus yang dibagikan terungkap bahwa kantor LBH APIK didatangi segerombolan orang yang mengaku berasal dari Komunitas Islam Maluku dan terjadi tindakan maladministrasi serta pembiaran oleh anggota kepolisian Polsek Matraman. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh penanganan pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta terhadap DW atas rujukan Komnas Perempuan. Segerombolan orang tersebut memaksa untuk bertemu korban, dan bahkan menuduh LBH APIK telah menyembunyikan korban.
​
Kuasa hukum LBH APIK Jakarta, R.R. Sri Agustine menyatakan pihaknya telah melaporkan kasus penggerebekan dan intimidasi yang dilakukan gerombolan tadi kepada Polres Jakarta Timur. Selain itu pihaknya juga mendatangi Divisi Profesi dan Keamanan (Propam) Polres Jakarta Timur untuk melaporkan 4 anggota kepolisian dengan kasus maladministrasi dan pembiaran terhadap tindakan penggerebekan, intimidasi, dan penggeledahan paksa yang tidak sesuai prosedur dan tata cara penggeledahan yang diatur.

LBH APIK merupakan lembaga penyedia layanan bantuan dan konsultasi hukum bagi perempuan yang berusaha memperoleh keadilan. Sebagian besar kasus yang ditangani merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah privat (rumah tangga) maupun ranah publik. Perlindungan terhadap LBH APIK sebagai lembaga bantuan hukum dijamin oleh UU Bantuan Hukum. Sementara itu, dalam menjalankan profesinya, advokat di LBH APIK juga dilindungi oleh hak imunitas sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Sekjen PERADI, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan bahwa peristiwa yang dialami LBH APIK merupakan serangan terhadap profesi hukum (advokat)—yang juga merupakan penegak hukum. Sugeng juga menegaskan bahwa negara/aparat keamanan diwajibkan memberi perlindungan  ketika advokat sedang menjalankan tugasnya.

R.R. Sri Agustine dalam konferensi pers menjelaskan bahwa peristiwa intimidasi yang terjadi menimbulkan trauma bagi staf LBH APIK dan membuat mereka tidak bisa bekerja secara maksimal dalam memberi layanan bantuan hukum. Upaya perempuan korban yang mencari keadilan di LBH APIK juga menjadi terhambat.

Lebih jauh, Tunggal Pawestri, pegiat HAM menyatakan bahwa LBH APIK seharusnya menjadi tempat yang aman bagi perempuan korban kekerasan. “Kasus penyerangan yang terjadi, tidak hanya berdampak pada staf yang trauma tetapi juga membuat perempuan korban kekerasan takut mendatangi LBH APIK”, ungkap Tunggal Pawestri. Menurut Tunggal, kejadian yang dialami LBH APIK sering juga dialami perempuan pembela HAM di pelosok kabupaten dan desa. Tunggal menegaskan bahwa ancaman bagi perempuan pembela HAM akan semakin buruk bila negara dan masyarakat tindak memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan hak korban dan hak pendamping hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), “LBH APIK sebagai organisasi pembela HAM, termasuk untuk kekerasan berbasis gender yang khas patriarkis. Secara global, intimidasi seperti yang dialami LBH APIK juga banyak dialami oleh perempuan pembela HAM, karenanya kasus ini harus kita persoalkan”. Usman juga menjelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap pembela HAM dengan menciptakan suasana yang kondusif dan lingkungan yang mendukung serta tidak boleh mengintervensi kerja-kerja pembela HAM, selain menyediakan mekanisme perlindungan yang  efektif. Dalam konteks tersebut, peran kepolisian adalah wajib memfasilitasi kerja-kerja pembela HAM. Menurutnya, intervensi oleh kepolisian seharusnya mampu mencegah kejadian yang membuat terhambatnya kerja-kerja pembela HAM dengan secara aktif menindak pelaku penyerangan maupun intimidasi. “Masih terus terjadinya berbagai kasus teror, intimidasi sampai penyerangan terhadap pembela HAM menunjukkan lemahnya respons negara dalam perlindungan terhadap perempuan korban dan perempuan pembela HAM,” lanjut Usman.

Meskipun sudah ada Deklarasi Pembela HAM PBB sejak 1998 namun secara nasional masih belum ada payung hukum kebijakan yang melindungi pekerja HAM. Kebijakan terkait perlindungan terhadap pembela HAM baru terbatas pada aturan internal di Komnas HAM maupun dalam aturan internal kepolisian. Era Purnamasari dari YLBHI menyebutkan, “sudah ada beberapa aturan di internal kepolisian yang mengatur tentang perlindungan HAM bagi warga negara dan pembela HAM”. Era mempertanyakan sejauhmana komitmen kepolisian terhadap perlindungan HAM yang termuat dalam berbagai peraturan tersebut, hingga kini belum ada tindak lanjut atas laporan LBH APIK. Menurut Era, langkah hukum yang ditempuh LBH APIK dengan melaporkan peristiwa tersebut merupakan bentuk kepercayaan terhadap proses hukum. Era juga menekankan bahwa perempuan lebih rentan dalam menjalankan kerja-kerja pelindungan HAM sehingga perlu perlindungan yang spesifik.

“Sebelum peristiwa ini, LBH APIK sendiri sudah pernah beberapa kali mengalami berbagai bentuk teror, intimidasi maupun penyerangan oleh pihak yang terganggu dengan kerja-kerja LBH APIK, namun  selama ini hal tersebut diabaikan karena dianggap sebagai bagian dari risiko perjuangan,” ungkap Ratna Batara Munti, salah seorang Dewan Pengawas LBH APIK Jakarta. Akan tetapi menurutnya, hal tersebut tidak bisa terus dibiarkan terjadi. Ia menegaskan perlu ada kebijakan khusus yang melindungi pekerja HAM. (Dewi Komalasari)

Jakarta (23/1), Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menyelenggarakan konferensi pers guna menyampaikan Catatan Awal Tahun (Cawalu) tahun 2020. Kegiatan yang diadakan di Bakoel Koffie, Cikini tersebut dihadiri Dian Kartikasari (Sekjen KPI), Anna Margret (Direktur Cakra Wikara Indonesia) dan Dominicus Dalu (Staf Ombdusman RI) sebagai narasumber.

Penyampaian Cawalu merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap awal tahun oleh KPI sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap publik. Laporan tersebut memotret dan merefleksikan pengalaman yang dialami perempuan Indonesia sepanjang tahun 2019. Dalam laporannya yang disampaikan oleh Dian, KPI menyoroti berbagai persoalan perempuan dalam berbagai isu seperti hukum dan legislasi, SDGs, perlindungan sosial dan layanan dasar, intoleransi, ekstremisme dan terorisme, perempuan dan desa membangun, kelompok rentan, PUG dan prioritas KPPPA.

Terkait legislasi, Dian menyebutkan salah satu RUU yang dibahas pada tahun 2019 dan berkaitan dengan  perempuan yaitu RUU Kebidanan. “RUU ini hanya mengatur soal pendaftaran bidan,  perijinan praktik dan organisasi kebidanan. Kemudian kami kritisi karena RUU tidak menyinggung mengenai layanan kebidanan,” Dian menuturkan. Salah satu masukan yang diberikan adalah jaminan pemerataan persebaran bidan untuk memenuhi kebutuhan perempuan di pedesaan. Masukan terkait layanan kebidanan bagi ibu dan anak serta kesehatan reproduksi kemudian diadopsi ke dalam RUU Kebidanan tersebut.

KPI juga menyoroti banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan berbagai program perlindungan sosial seperti dana BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan JKN. Khusus terkait penyelenggaraan JKN, Dian menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS bukanlah solusi yang permanen karena menurutnya sejak awal BPJS selalu menyampaikan defisit anggaran. “Namun di sisi lain ada isu gaji dan tunjangan bagi pejabat dan direksi BPJS yang sangat tinggi melebihi standar gaji pada badan-badan lainnya dan menjadi sorotan publik namun luput dari perhatian pemerintah dan DPR,” protesnya.

Isu lainnya yang Dian sampaikan ialah terkait dengan layanan dasar di bidang Pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Berdasarkan pantauan KPI tercatat bahwa belum semua provinsi dan kabupaten / kota memiliki Peraturan Daerah mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut termasuk pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daearah wajib memiliki SPM sebagai wujud implementasi dari mandat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018.

Dian juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 pengabaian hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender minoritas, buruh migran, perempuan masyarakat adat masih terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Perempuan dalam kelompok-kelompok rentan tersebut tidak mendapat perhatian bahkan menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dalam pemenuhan hak-haknya. Dian menuturkan, “masih banyak diskriminasi yang dialami kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabiltas, LBT, buruh migran dan perempuan masyarakat adat”. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kelompok LBT semakin terancam dikriminalisasi melalui RUU Pidana Propaganda Penyimpangan Seksual.

Lebih jauh, KPI juga mencatat berbagai persoalan perempuan pada pemilu 2019 lalu.  Dian menyayangkan bahwa adanya praktik partai politik yang menempatkan perempuan sebagai caleh hanya hanya untuk vote getter. Hal itu ditunjukkan ketika seorang caleg perempuan yang terpilih melalui proses pemilu namun kemudian dipecat oleh partai politik, atau kalah dalam proses sengketa pemilu di pengadilan. “Pemanfaatan perempuan sebagai vote getter dalam pemilu menjadi catatan penting supaya ke depan tidak terjadi lagi,” Dian menambahkan. Di sisi lain, hasil pemilu menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR. Namun menurutnya masih ada tantangan untuk meningkatkan sensitivitas gender para anggota DPR terpilih mengingat hampir sebagiannya adalah politisi baru.

Salah satu isu yang juga menjadi perhatian KPI adalah menyoal radikalisme dan ekstremisme. “Isu ini memiliki banyak wajah, mulai dari promosi negara khilafah sampai dengan isu-isu yang berkaitan langsung dengan tubuh perempuan seperti penolakan terhadap aturan yang membatasi perkawinan anak, penolakan terhadap aturan penghentian sunat perempuan dan penolakan terhadap vaksin,” lanjut Dian. Salah satu isu yang juga diusung kelompok tersebut adalah promosi poligami, yang juga dimanfaatkan oleh partai politik untuk meningkatkan perolehan suaranya.

Merespons pembentukan kabinet oleh Presiden Joko Widodo dan prioritas KPPPA, menurut Dian turunnya jumlah menteri perempuan dalam kabinet sangat mengejutkan. Selain itu, proritas KPPPA yang terbatas pada 5 hal (UKM Perempuan, Perempuan sebagai pendidik, penghapusan KTPA, penghapusan perkawinan anak, dan juga penghapusan pekerja anak) sangat sempit menurut Dian.

Dian menyatakan kekecewaannya karena isu-isu lain yang sempat disuarakan ketika kampanye pemilihan presiden dulu seperti pengarusutamaan gender di segala bidang, pemberdayaan politik perempuan tidak menjadi prioritas sama sekali. “Isu pengarusutamaan gender semakin redup dan perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah hampir tidak ada. Hal ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Dian.

Menurut Dian, isu-isu yang disebutkannya tidak berdiri sendiri dan saling terkait satu sama lain (intersectional). Dian menjelaskan bahwa pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman perempuan sepanjang tahun 2019 adalah dibutuhkan kecermatan dan kecakapan perempuan dalam mengintegrasikan isu-isu strategis. Dian mencontohkan bahwa isu politik identitas bersinggungan dengan isu kesejahteraan.

Sementara itu Direktur CWI, Anna Margret, membenarkan pernyataan Dian yang menyebutkan bahwa perempuan diposisikan sebagai vote getter dalam pemilu. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya perolehan suara bagi kandidat perempuan dalam pemilu 2019 dimana rata-rata kontribusi suara caleg perempuan di setiap partai adalah di atas 20%. Di sisi lain, Anna juga memaparkan bahwa indeks prestasi keterwakilan perempuan dari masing-masing partai politik masih sangat rendah. Indeks keterwakilan perempuan di partai politik adalah perbandingan jumlah kursi perempuan yang diperoleh partai politik terhadap jumlah perolehan kursi partai politik di parlemen. Namun yang perlu dicatat dari data yang disingkap oleh CWI adalah terjadinya defisit suara perempuan dalam proses pemilu. Defisit ini nampak dari jukstaposisi yang menunjukkan semakin kecilnya angka persentase yang dialami perempuan dari mulai pencalonan, perolehan suara (keterpilihan) hingga perolehan kursi perempuan. Variable yang sama pada laki-laki justru menunjukkan angka yang semakin besar.

Menyikapi anggota legislative (aleg) perempuan terpilih, Anna menjawab bahwa dibutuhkan diskusi yang lebih adil untuk menelusuri kualitas aleg terpilih. Berangkat dari data yang ada, Anna menyebutkan beratnya pekerjaan rumah dan tantangan yang dihadapi ke depan dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan. “Apakah 120 orang perempuan yang terpilih dan masuk dapat menentukan atau mempengaruhi proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan di parlemen, masih harus dinantikan bersama,” jelas Anna.

Dalam merespons mengenai pilkada yang akan berlangsung tahun ini, Anna menjelaskan bahwa isu utama perempuan dalam pilkada 2020 adalah aturan yang ada bersifat netral gender. “Banyak perempuan yang terpilih dalam pilkada-pilkada yang lalu adalah istri dari pejabat yang terpilih sebelumnya yang kemudian sebelum masuk penjara atau anak dari pejabat yang kemudian masuk penjara,” ungkap Anna. Oleh karena itu menurut Anna, penting untuk memperhatikan sumber rekrutmen dalam pencalonan pilkada, termasuk basis dukungannya.

Dominicus dari Ombudsman RI (ORI) menyampaikan dari laporan-laporan yang masuk sejak ORI berdiri (meski tidak ada data yang spesifik) bisa dipastikan sebagian besarnya sangat berkaitan dengan isu perempuan seperti layanan kesehatan, pendidikan sampai isu agraria. Selama ini laporan yang paling banyak diterima Ombudsman adalah pengaduan mengenai layanan publik oleh pemerintah daerah seperti layanan adminduk, perizinan, juga yang terkait dengan kesejahteraan. Terbanyak kedua adalah adalah terkait konflik pertanahan/agraria, diikuti oleh laporan mengenai layanan oleh kepolisian. Lalu yang berikutnya adalah laporan mengenai K/L di tingkat pusat, diikuti dengan laporan mengenai layanan penegakan hukum.

Dominicus mengungkapkan bahwa maladministrasi mayoritas terjadi dalam bentuk penundaan atau lambatnya layanan. ORI juga menemukan masih adanya praktik permintaan biaya untuk layanan publik yang seharusnya disediakan secara gratis dan minimnya representasi penyandang disabilitas dalam lembaga publik.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa ada beberapa Pemerintah Daerah yang belum membuat Perda pelayanan publik—yang memuat standar pelayanan dan beberapa daerah yang sudah memiliki Perda tersebut pun mbelum mengimplementasi secara maksimal.  Dominicus menyebutkan HAM generasi ke-4 adalah pelayanan publik, yaitu bahwa Negara memiliki kesempatan kedua untuk mengoreksi atau memperbaiki kualitas layanan namun ini juga belum terjadi.
Terkait prospek ke depan, ORI menyebutkan 2 mekanisme yang ada untuk mendorong transformasi pelayanan publik. Pertama, menerima laporan aduan dari masyarakat. Kedua, proaktif memenuhi layanan atau meningkatkan kualitas layanaan, dengan memberi masukan terhadap rancangan regulasi termasuk isu-isu di daerah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (Dewi Komalasari)

Tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 telah dicanangkan sejak tahun 2015 sebagai respons dari gagalnya tujuan pembangunan milenium. Setelah lima tahun, data menunjukkan ketimpangan di dunia masih besar. “Berdasarkan penelitian Oxfam di tahun 2019, gabungan kekayaan 22 laki-laki terkaya di dunia lebih besar dari kekayaan semua perempuan di Afrika,” ujar Megawati peneliti Infid pada diskusi publik yang mengusung tema Pekerjaan Perawatan dan Kontribusinya terhadap Perekonomian dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Sosio-ekonomi dan Ketimpangan Gender di Gedung Perpusatakaan Nasional, Jakarta (23/01/2020).

Di Indonesia, ketimpangan di sektor pekerjaan masih menjadi permasalahan. Dalam konteks kerja masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kesempatan maupun pendapatan, berdasarkan data Sakernas 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan  jauh lebih rendah yakni 51,88% dibandingkan laki-laki 82,69%. Kemudian, rata-rata upah per bulan perempuan 2,4 juta dan laki-laki 3,06 juta. Masih berdasarkan data tersebut, perempuan mendominasi sektor kerja informal sebab hanya 35,05% perempuan bekerja di sektor formal. Peneliti Prakarsa, Herawati, menambahkan bahwa berdasarkan data International Labor Organization tahun 2018, sebanyak 76% perempuan di dunia melakukan kerja perawatan yang tidak berbayar (unpaid care work).

Menyoal kerja perawatan, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan bahwa publik termasuk perempuan masih berasumsi bahwa kerja perawatan adalah bagian dari tanggung jawab perempuan, baik sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) maupun sebagai anggota di dalam keluarga. Lebih jauh, dalam sistem ekonomi kapitalistik pun perempuan dianggap sebagai angkatan kerja cadangan. Sehingga menurut Atnike, tak heran bila terjadi ketimpangan dalam hal kesempatan dan pendapatan perempuan dalam kerja. “Kerja perawatan yang dilakukan ibu rumah tangga dan anggota keluarga perempuan di dalam rumah cederung dianggap sebagai kerja non-ekonomi karena tidak remunerasi atau upah,” jelas Atnike.

Jurnal Perempuan di tahun 2018 melakukan penelitian terkait persepsi publik terhadap kerja perawatan yang dimuat dalam JP 99 Perempuan dan Kerja Perawatan. Riset tersebut menggunakan metode pengumpulan data dengan survei nasional di 34 provinsi dan mengambil 2.041 dengan kategori IRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 9 kategori pekerjaan perawatan yang dilakukan IRT, mulai dari memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak hingga mengurus kebun. Penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata lama kerja IRT yakni 13,5 jam per hari, lebih besar dibandingkan survei ILO di tahun 2018 yang menyebutkan bahwa rata-rata perempuan di Asia Pasifik bekerja 7,7 jam per hari.

Meskipun demikian, penelitian ini memperlihatkan minimnya penghargaan terhadap kerja perawatan oleh publik maupun perempuan itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa 21% responden IRRT menilai pekerjaan yang mereka lakukan layak diberikan upah 2-3 juta rupiah per bulan. Bila dibuat rata-rata keseluruhan responden maka rata-rata upah yang diasumsikan untuk kerja perawatan IRT ialah 2 juta per bulan. “Bila pekerjaan IRT tersebut didistribusikan pada PRT, tukang kebun, baby sitter, maka sesungguhnya nominal 2 juta rupiah tersebut sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari rata-rata upah buruh perempuan nasional yakni sebesar 2,2 juta rupiah,” pungkas Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan tersebut. Riset yang dilakukan Jurnal Perempuan menyimpulkan adanya kesenjangan antara beban kerja dan renumerasi kerja perawatan IRT di Indonesia.

Ari Ujianto, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menjelaskan bahwa isu PRT itu beririsan dengan identitas kelas, identitas gender, bahwa di beberapa negara identic dengan identitas ras. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data ILO bahwa di Indonesia terdapat 4,2 juta PRT. Namun ia sendiri yakin bahwa jumlah PRT di Indonesia lebih banya daripada temuan ILO. Ari menyebutkan, dalam konteks kerja perwatan yang dilakukan PRT, rata-rata upah yang mereka dapatkan hanya 25-35% dari upah minimun regional. Menurutnya penghargaan terhadap kerja perawatan dan perlindungan sosial PRT masih sangat rendah. “Meski bagi sebagian banyak orang PRT adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, namun pekerjaan PRT ini sangat identik dengan umur. Berdasarkan temuan Jala PRT mayoritas perempuan PRT berusia 20-35 tahun. Umur itu penting untuk mendapatkan pekerjaan PRT,” jelas Ari.

Maria Lauranti, Country Director Oxfam Indonesia, mengatakan bahwa seharusnya pekerjaan perawatan tidak dianggap pekerjaan biasa. “Pemangku kebijakan sebagai arsitektur ekonomi bisa berperan salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kerja perawatan. Contohnya, dengan ketersediaan sumber air yang lebih dekat, para pekerja rumah tangga dapat dipermudah aksesnya untuk mengambil air,” jelasnya. Menurutnya, saat infrastruktur dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan pengasuhan anak dan ketenagakerjaan dikembangkan dengan keberpihakan terhadap perempuan, maka mereka akan lebih berdaya pada sektor sosial, ekonomi maupun politik dan ketimpangan bisa dikurangi.

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga mengakui bahwa ada ruang kerja perempuan yang belum mendapat perhatian dari negara yakni kerja perawatan dan kerja sektor informal. Menurutnya pemerintah dan LSM perlu bekerja bersama untuk merumuskan indikator-indikator kerja yang belum diakomodir dalam perhitungan ekonomi makro ini. “Kementerian PPPA punya peran besar untuk upaya mendorong pengakuan pekerjaan perawatan di Indonesia. Pemerintah memerlukan data dan indikator tentang kontribusi pekerjaan domestik dan unpaid care work dalam ekonomi,” tuturnya.

“Data yang dipaparkan menarik, dan saya kira penting bagi kita untuk membuat perhitungan valuasi dari kerja perawatan baik yang dilakukan ibu rumah tangga, anggota keluarga perempuan, maupun pekerja rumah tangga agar dapat terlihat seberapa besar kontribusi kerja perawatan ini terhadap perekonomian makro,” pungkas Wahyu Susilo Direktur Migrant Care yang juga menyampaikan pendapatnya dalam forum tersebut. (Andi Misbahul Pratiwi)

Jumat, 17 Januari 2020, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (STFT), PERSETIA (Perhimpunan sekolah-sekolah Teologi di Indonesia, Jurnal Perempuan, dan Perhimpunan Gereja Indonesia (PGI), menyelenggarakan Seminar dan Bedah Buku Ensiklopedia Muslimah Reformis “Peran Pemuda dan Perempuan dalam Merawat Kebinekaan dan Mewujudkan Perdamaian” di aula STFT Jakarta. Acara ini menghadirkan Prof. Siti Musdah Mulia (Penulis Buku Muslimah Reformis, Ketua umum ICRP), Pdt. Septemmy Eucharistia Lakawa (Ketua STFT Jakarta), Dr. Atnike Nova Sigiro (Direktur Yayasan Jurnal Perempuan) sebagai pembicara dan Abdiel Fortunatus Tanias (MPH PGI) sebagai moderator.

Pada pembukaan acara diskusi ini, Romo Haryanto (ICRP) memberikan sambutannya. Ia menjelaskan bahwa dengan membicarakan buku ini di STFT artinya kita sebagai masyarakat berhasil dan mampu melewati batas-batas yang kita ciptakan sendiri. “Buku yang ditulis Musdah Mulia diberikan judul ensiklopedia yang berarti mencakup begitu banyak aspek dan topik. Ensiklopedia tidak pernah diharapkan memberikan jawaban”, tutur Romo Haryanto. Lebih jauh, ia menuturkan bahwa melalui buku ini Musdah Mulia menawarkan sudut pandang yang tidak banyak disentuh orang yakni teologi feminis. Romo Haryanto mengungkapkan bahwa agama bukan hanya sebatas ritual tetapi studi bersama.

Setelah sambutan dari Romo Haryanto, selanjutnya Pdt. Septemmy Lakawa mewakili civitas STFT Jakarta. Dalam sambutannya Pdt. Septemmy menegaskan bahwa pluralisme harus menjadi basis hidup berbangsa dan ia sangat mendukung kegiatan-kegiatan diskusi lintas agama seperti hari ini. Ia berharap STFT dapat menjadi ruang aman untuk membicarakan agama di Indonesia.

Acara selanjutnya, yakni diskusi yang dimulai dengan paparan dari Prof. Musdah Mulia. Dalam paparannya secara khusus ia menjelaskan bukunya mulai dari penamaan, konsep yang digunakan, hingga topik pembahasan di dalam buku. “Buku ini adalah upaya memperkenalkan ajaran islam yang damai, yang sejuk, yang menekankan kepada pengharagaan kebinekaan. Memang tidak mudah, karena pandangan ini tidak mainstream”, jelas Musdah.

Melalui buku ini, Musdah Mulia hendak menghadirkan pandangan keislaman yang membantu manusia dalam beragama agar menghindari proses dehumanisasi yang bertentangan dengan prinsip kemuliaan. Ia melanjutkan bahwa agama yang mengedepankan ajaran konservatif, intoleran dan radikal kerap menyadera harkat dan martabat manusia sehingga membawa kepada kehancuran peradaban. Sehingga menurutnya, penting bagi umat manusia untuk mendobrak konservatisme beragama.

Lebih jauh, Musdah Mulia menjelaskan arti kata muslimah yang berakar dari kata al-salam, yang bermakna damai, tenang, aman, dan sejahtera. “Menjadi muslimah adalah kata kerja aktif bukan pasif. Menjadi muslimah artinya aktif merajut damai, mulai dari diri sendiri, dan bukan hanya untuk sesama muslim saja, tapi juga sesama manusia, bahkan semesta alam”, jelas Musdah Mulia. Ia melanjutkan bahwa definisi perempuan solehah yang digambarkan sebagai pasrah, tidak banyak bicara, itu adalah definisi yang keliru. Ia menegaskan bahwa menjadi muslimah yakni menjadi orang yang aktif, peduli, dan penuh empati terhadap kebaikan bersama.

“Saya merumuskan muslimah berjihad adalah mereka yang meneggakan nilai-nilai keadilan dan kasetaraan yang menjadi esensi ajaran islam sekaligus pilar utama demokrasi dan pluralisme demi terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spritual dan kemanusiaan”, jelas Musdah Mulia.

Ia menjelaskan bahwa ada dua alasan dibalik lahirnya buku ini. Pertama, dilatarbelakangi karena kegelisahan pribadinya dalam melihat kondisi sosial di Indonesia yakni terjadinya distrupsi atau perubahan yang cepat dan drastis dalam kehidupan sosial. Hal tersebut menurutnya membawa pengaruh yang besar terutama dalam bidang agama. “Manusia semakin merasa teralienasi dan terpinggirkan sehingga tidak sedikit mengalami disorientasi dan kehilangan arah”, jelasnya.

Alasan kedua Musdah Mulia dalam menerbitkan buku ini yakni karena meningkatnya konservatisme beragama yang dipengaruhi oleh masifnya ujaran kebencian dan berita bohong yang tersebar melalui media sosial. “Ledakan informasi yang mengandung konten hoax dan fitnah menciptakan politik identitas yang membuat polarisasi dalam masyarakat. Hal tersebut menimbulkan konflik kegamaan yang berkepanjangan. Hasil survey anak-anak muda kita lebih intoleran daripada generasi sebelumnya”, jelas Musdah.

Rujukan utama dalam buku ini adalah konsep tauhid. Musdah menjelaskan bahwa konsep tauhid mengajarkan manusia untuk tunduk hanya kepada Tuhan. Dengan konsep ini maka manusia akan dapat sama-sama membangun peradaban dengan damai karena kesadarannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. “Bagi saya dengan pemaknaan tauhid semua orang akan dapat berjuang atau berjihad melawan kekerasan dan diskriminasi di muka bumi”, jelas Musdah.

Buku ini dimulai dengan visi penciptaan manusia, yakni penjelasan tentang manusia agen moral. “Laki-laki dan perempuan adalah khalifah yang artinya pemimpin atau pengelola. Sehingga kita harus menjadi manusia yang mampu mengelola kehidupan di bumi untuk kebaikan semua makhluk”, tutur Musdah. Ia melanjutkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan kepada manusia, dan mengajak manusia untuk berjuang menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Buku ini menggunakan perspektif islam sebagai agama rahmatan lil alamin. “Ajaran islam mengedepankan cinta kasih dan akomodatif. Rahmatan lil alamin adalah ajaran islam yang humanis, ajaran islam yang mendorong keluarga yang damai dan sejahtera, ajaran islam yang inklusif dan menjunjung nilai pluralis, ajaran islam yang peduli kemanusiaan”, tegas Musdah.

Buku ini terdiri dari 16 bagian, yang masing-masing bagiannya memiliki perspektif teologi feminis. Tema-tema dalam buku ini yakni, pendidikan, membentuk keluarga melalui perkawinan, membangun keluarga berencana, poligami menghambat keluarga harmonis, mengapa memilih sistem demokrasi, menegakkan HAM, hak asasi anak, hak asasi perempuan, sulitnya mewujudkan prinsip kesetaraan gender, membangun kekuasaan politik yang ramah perempuan, melawan radikalisme dan terorisme, melindungi hak kebebasan beragam, berjuang menghapus kekerasan, berjihad merajut perdamaian, menawarkan humanis-feminis, merumuskan dakwa transformatif.

Setelah penjelasan dari Musdah Mulia terkait isi bukunya. Atnike Nova Sigiro (Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan) memberikan tanggapannya atas buku Ensiklopedia Muslimah Reformis. Atnike mengatakan bahwa topik yang ditulis Musdah Mulia dalam bukunya sangat beragam, sehingga layak diberikan nama ensiklopedia. “Ibu musdah menuangkan pertanyaan dan pengalaman ibu Musdah sebagai muslimah. Buku ini adalah buku feminis yang mengambil standpoint perempuan. Buku memaknai dan mempertanyakan segala sesuatu sebagai perempuan dan masyarakat”, jelas Atnike.

Atnike melanjutkan bahwa dalam buku ini, pembahasannya tidak melulu menyoal topik spesifik perempuan, artinya Musdah Mulia sebagai perempuan tidak hanya berkutat pada persoalan dirinya saja, tetapi juga dirinya sebagai bagian dari situasi yang lebih luas yakni sebagai warga negara. Menurut Atnike, buku ini tidak hanya relevan terhadap umat muslim tetapi juga agama lain. Sebab dalam buku ini juga dimuat refleksi tentang hubungan umat islam dengan agama lain dalam konteks Indonesia.

Lebih jauh, Atnike menjelaskan bahwa salah satu kritik feminisme terhadap agama ialah dominasi laki-laki dalam tafsir teks keagamaan. Sehingga menurut Atnike, buku Musdah Mulia memberikan cara pandang  baru terhadap agama yang lebih humanis dan feminis. Atnike juga mengapresiasi keberanian Musdah Mulia untuk membicarakan dan bahkan mengkritik tafsir agama yang bias melalui buku ini.

Atnike menjelaskan bahwa di dalam feminisme ada dua cara pandang feminisme dalam memandang agama. Cara pandang yang pertama yakni yang memandang agama sebagai objek di luar dirinya. Studi semacam ini khususnya berkembang di pemikiran barat. Kedua, yang tidak menempatkan agama sebagai objek di luar dirinya, tapi justru meleburkan feminisme ke dalam diskursus agama itu sendiri. Menurut Atnike, Musdah Mulia ada pada cara pandangan yang kedua, yakni tidak menarik batas antara agama dengan dirinya. Dalam proses tersebut, Musdah Mulia membangun narasi yang feminis dan humanis.

Atnike menjelaskan bahwa pada bagian yang membahas tentang poligami, Musdah Mulia menggunakan literatur agama, pengalaman sejarah, dan pengalaman politik di negara lain, serta konsep-konsep keadilan gender. “Dalam buku ini kita bisa lihat bahwa agama bukan sesuatu yang statis, dia dipengaruhi manusia dalam sejarah”, jelas Atnike. Pembahasan dalam bab poligami ini, menurut Atnike, memperlihatkan adanya perubahan dalam agama yang terjadi karena adanya agensi dari manusia.

“Ibu Musdah mengembangkan suatu teologi feminis, yakni menggunakan agama sebagai pandangan hidup, dan juga membangun pandangan yang berkeadilan secara bersamaan”, jelas Atnike.  Atnike melihat buku ini menawarkan beberapa hal yakni pandangan tentang relasi agama dan perempuan, relasi agama dan masyarakat, dan kehidupan agama masyarakat Indonesia. Buku ini juga menawarkan ruang emansipasi dengan membuka ruang berpikir tentang agama yang humanis dan nasionalis.

Pdt. Septemmy dalam paparannya menjelaskan bahwa buku ini berdimensi lintas iman. Menurutnya buku ini berusaha melawan proses hegomi identitas kolektif yang pedekatannya menisbikan feminsme dalam islam.  Melalui buku ini saya diyakinkan oleh Musdah Mulia bahwa menjadi muslimah juga adalah menjadi Indonesia. “Musdah Mulia dalam buku ini mengafirmasi identitas kolektif yang multidimensi”, jelas Pdt. Septemmy. Lebih jauh ia menegaskan bahwa pluralitas dalam komunitas agama adalah penting.

“Secara khusus, dalam pembahasan terkait Pancasila saya melihat bu Musdah sabar menjelaskannya khususnya dalam diskusi tentang islam dan demokrasi”, jelas Pdt. Septemmy. Bagi Pdt. Septemmy buku ini adalah tulisan perempuan beriman dan nasionalis. Secara khusus, Pdt. Septemmy menjelaskan bahwa penting untuk memasukkan cerita-cerita muslimah reformis di akar rumput sehingga tergambar jelas dan terbukti bahwa sosok muslimah reformis itu sungguh ada.

Pdt. Septemmy yakin bahwa lembaga Pendidikan sangat strategis sebagai sumber agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa perubahan yang transformatif adalah bagian dari kegiatan keagamaan dan pendidikan. “Gereja yang diperbaharui mesti memperbaharui dirinya seturut dengan firman Allah”, jelas Pdt. Septemmy.

Lebih jauh Pdt. Septemmy menjelaskan bahwa prisnip dalam kristen ialah perubahan harus berakar pada firman, artinya perubahan tentang cara pandang haruslah berakar pada yang tekstual. Di agama Kristen dikenal konsep metanoya, yang artinya berputar 180 derajat. “Pendidikan itu artinya kita berubah total kearah yang lebih baik. Metanoya adalah pertobatan, kembali menghadapi kepada Tuhan. Caranya kita menghadap pada tuhan yaitu tertunduk”, jelas Pdt. Septemmy. Menurutnya perubahan bukanlah antitesis dari agama. Pdt. Septemmy menjelaskan bahwa Hermenetuika teologi feminis di Indonesia harus ada dan tidak bisa melepaskan diri dari konteks Indonesia. Ia menutup dengan pernyataan bahwa buku Ensiklopedia Muslimah Reformis adalah personifikasi dari diskursus resistensi.

Diskusi ini dihadiri oleh akademisi, aktivis kemanusiaan, agamawan dan mahasiswa di STFT Jakarta. Diskusi berjalan dengan interaktif dan informatif.  (Andi Misbahul Pratiwi)
 
 
 
 
 
 

Salam pencerahan dan kesetaraan!

​Setelah terbit sejak tahun 1996, tahun 2019 Jurnal Perempuan telah mencapai edisi ke-100 (JP 100). JP 100 yang berjudul Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia, berusaha merefleksikan pemikiran dan gerakan perempuan di Indonesia selama duapuluh tahun terakhir, khususnya pasca Reformasi 1998. Beberapa kebaruan telah dicapai gerakan perempuan Indonesia, salah satunya adalah pengakuan negara atas kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan, yang diatur dalam Undang-undang No. 2003 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kebaruan lain yang dicatat dalam JP 100 adalah pengakuan terhadap hak-hak politik perempuan, melalui kuota pencalonan legislatif perempuan dalam undang-undang Pemilihan Umum sejak tahun 2003.
​
Tahun 2019 merupakan tahun politik, tahun dimana prinsip-prinsip sebuah negara demokrasi dijalankan melalui penyelenggaraan pemilihan umum. JP 101 mengangkat judul Perempuan dan Demokrasi. Meski Pemilu di Indonesia telah mengatur kuota pencalonan perempuan dalam Pemilu legislatif, namun gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi tantangan. Pemilu yang berbiaya tinggi, serta pragmatisme/ oportunisme politik yang oligarkis, baik di tingkat nasional maupun daerah, menyebabkan terabaikannya agenda keadilan gender dalam sistem kepartaian, selain sebatas keperluan memenuhi kuota administratif dalam Pemilu. Politisi perempuan masih menghadapi kultur politik yang maskulin, baik di dalam partai maupun badan legislatif.

Tahun 2019 juga perlu dicatat sebagai tahun perjuangan kaum perempuan Indonesia, khususnya dalam mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tahun 2019 juga diisi dengan gerakan perempuan, bersama dengan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil, dalam mengkritik RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya memasukkan pasal-pasal yang berpotensi merentankan perempuan, salah satunya terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi. Untunglah RUU KUHP ini kemudian ditunda pengesahannya.

Kesehatan perempuan secara khusus diangkat dalam JP 102 Perempuan dan Kesehatan. Berbagai isu terkait kesehatan perempuan, mulai dari persoalan kesehatan reproduksi, kematian ibu, hingga kanker payudara diangkat dalam edisi ke-102 ini. Hingga kini, nilai dan unsur budaya di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap kesehatan perempuan. Pemahaman pembuat dan pelaksana kebijakan terkait kesehatan perempuan masih kurang memahami keragam konteks budaya, ekonomi, sosial, dan geografis yang dihadapi oleh perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Meski gerakan perempuan di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, namun perlu disadari bahwa diskursus seputar hak-hak perempuan dan keadilan gender masih lebih banyak berfokus pada isu perempuan urban dan berpusat pada Jakarta, atau sedikit lebih luas terfokus pada pulau Jawa. JP 103 tentang Agensi Perempuan Pedesaan, mengangkat pengalaman kaum perempuan di wilayah pedesaan di berbagai wilayah, seperti Aceh, Bengkulu, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perempuan di berbagai wilayah Indonesia, menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Namun, di setiap wilayah tersebut, perempuan masih menghadapi persoalan yang sama, yaitu ketimpangan gender, kemiskinan, dan eksklusi sosial.

Tim Redaksi Jurnal Perempuan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kami di tahun 2019 ini. Terimakasih kami sampaikan kepada MAMPU (Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender), Ford Foundation, Kemitraan, dan The Asia Foundation. Secara khusus kami berterimakasih kepada para penulis/ peneliti yang telah menyumbangkan karyanya bagi Jurnal Perempuan, kepada para Mitra Bestari dan Dewan Redaksi. Kami juga berterimakasih sebesar-sebesarnya kepada para Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) yang mempercayai dan mendukung kami melalui dukungan publik. Demikian juga terimakasih kami kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu.

Tahun 2019 penuh dengan tantangan bagi perempuan Indonesia. Masih terlalu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum memperoleh keadilan. Feminisasi kemiskinan masih membayangi kaum perempuan. Sistem dan budaya politik pun masih menjadi tembok besar bagi partisipasi penuh perempuan. Namun, posisi subordinat perempuan, tidak serta merta mematikan agensi perempuan. Keempat edisi Jurnal Perempuan di tahun 2019 ini memperlihatkan tidak hanya resiliensi perempuan, tetapi juga bentuk agensi perempuan. Melalui agensinya, kaum perempuan di Indonesia dapat melampaui subordinasi melalui strategi-strategi yang bersifat lokal dan kontekstual. Tahun 2019 telah diisi oleh berbagai agensi perempuan, perempuan korban kekerasan seksual, perempuan pejuang HAM, perempuan petani dan nelayan, politisi perempuan, dan lainnya, yang berusaha mendobrak sistim dan budaya kekerasan dan ketimpangan berbasis gender, sistim patriarki. Tahun 2019 adalah tahun agensi perempuan Indonesia!
Jakarta, 31 Desember 2019
Atnike Nova Sigiro
Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

Jumat, 13 Desember 2019, dalam rangka memperingati hari jadi ke-29, Solidaritas Perempuan merefleksikan dan memproyeksikan agenda politik gerakan perempuan di Indonesia dalam acara media brieifing bersama dengan JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), Kalyanamitra, Sanggar Swara, Perempuan Mahardika, Koalisi Perempuan Indonesia, Jurnal Perempuan, dan Kapal Perempuan. Dinda Nur Annisaa Yura, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, dalam acara yang dilaksanakan di kantor Solidaritas Perempuan tersebut mengatakan bahwa agenda politik perempuan melampaui agenda politik elektoral, meskipun menurutnya turut penting juga melihat momen politik di tahun 2019 dan 2020. Menurutnya, merefleksikan agenda politik perempuan harus dan penting dilakukan, sehingga ke depan gerakan perempuan mampu menyusun strategi agar isu keadilan gender bisa menjadi agenda gerakan sosial dan prioritas pemerintah.
 
Ratna Batara Munti (JKP3) menyatakan bahwa setelah otonomi daerah mulai bermunculan peraturan daerah/perda diskriminatif yang menyasar tubuh perempuan dan kelompok minoritas seperti LGBT. “Apa yang terjadi di daerah ini juga tidak terlepas dari konteks nasional. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) juga kencang ditolak,” ungkapnya. Menurut Ratna, gagal disahkannya kebijakan pro gender juga dipengaruhi oleh menguatnya radikalisme di Indonesia. Koordinator JKP3 itu melanjutkan, bahwa sosialisasi dan advokasi RUU PKS secara substantif terhambat sebab selalu diserang dengan fitnah dan hoax.
 
“Di tahun 2020 ada semangat baru, kita berhasil memasukkan RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Prolegnas. Perlu ada kerjasama lintas sektor termasuk menggerakan kelompok muda,” jelas Ratna. Menurutnya, ke depan masih ada harapan terkait kebijakan pro gender. Ia menyarankan agar gerakan perempuan berfokus pada hal-hal yang bersifat substansi seperti memperbaiki naskah akademis maupun pasal-pasal dalam RUU dan saling berkolaborasi.
 
Yohana Tantria Wardani (Kalyanamitra) menyatakan bahwa kultur di masyarakat masih bias terhadap perempuan. Dari pengalaman pengorganisiran, pendampingan, dan advokasi perempuan di berbagai daerah, Kalayanmitra menemukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual anak perempuan dan perempuan dari keluarga miskin, mereka kerap kali tidak mendapatkan pelayanan dan hak yang semestinya sebagai korban. “Di Kulonprogo, ada kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan dengan disabilitas, komunitas justru menikahkan paksa, korban tidak memiliki hak untuk bersuara,” ujarnya. Lebih jauh ia menegaskan bahwa hukum harus berjalan lebih maju dalam melihat kompleksitas situasi perempuan korban.
 
Dian Kartika (Koalisi Perempuan Indonesia) menyebutkan bahwa setelah 20 tahun reformasi Indonesia telah banyak kemajuan terkait kebijakan pro gender. Dian juga mengakui meski gerakan perempuan telah mencapai banyak hal tetapi juga kini semakin semakin besar tantangannya. Serupa dengan Ratna Batara Munti, Dian juga menyebutkan menguatnya radikalisme yang mendomestifikasi perempuan dan mengkriminalisasi kelompok minoritas adalah tantangan yang perlu dihadapi gerakan perempuan hari-hari ini.
 
“Semua isu adalah isu perempuan adalah isu politik. Tidak banyak organisasi perempuan yang bekerja di isu sumber daya alam, padahal perubahan iklim berdampak pada semua bentuk kekerasan terhadap perempuan,” tutur Dian. Menurutnya, selain berfokus pada isu pemberdayaan perempuan, gerakan perempuan juga perlu terlibat pada isu arus utama seperti isu lingkungan dan pemerintahan. Isu pemerintahan yang perlu menjadi perhatian ialah soal ancaman pemilu kembali ke parlemen atau tidak lagi dipilih oleh raykat secara langsung. Ia mengungkapkan bila #ReformasiDikorupsi akan berdampak pada representasi, agenda politik, dan kehidupan perempuan. “Politik elektoral akan sebatas politik transaksional, izin tambang dan privatisasi air akan marak terjadi, semuanya berdampak pada perempuan,” pungkasnya.  
 
Lebih jauh, Dinda Nur Annisaa Yura (Solidaritas Perempuan) memandang bahwa fundamentalisme agama dan pasar menjadi ancaman bagi kehidupan perempuan. Fundamentaslime agama mengontrol tubuh dan diri perempuan, sedangkan fundamentalisme pasar mengancam pengetahuan dan kehidupan perempuan. Menurut Dinda fundamentaslime pasar terjadi ketika argumen investasi selalu dijadikan satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal tersebut justru menghilangkan pengetahuan lokal, pengetahuan perempuan, dan kehidupan perempuan.  
 
 “Solidaritas perempuan yang selama ini berkerja dan mendampingi perempuan miskin kota, nelayan, petani menemukan bahwa pengetahuan perempuan dalam mengolah benih, hutan, rumah, komunitas sanga luar biasa,” jelas Dinda. Lebih jauh, menurutnya solidaritas dan aksi kolektif perempuan hanya bisa terwujud bila ada pengharagaan terhadap keberagaman pengetahuan dan identitas. 
 
Ulfah Kasim (Kapal Perempuan) memaparkan bahwa di bidang pendidikan formal dan non-formal, perempuan masih tertinggal daripada laki-laki. “Masih ada ketimpangan akses pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah perempuan 7,5 tahun, sedangkan laki-laki 8,4 tahun. Di pedesaan gap pendidikan anak perempuan dan laki-laki lebih besar,” jelas Ulfah. Ia melanjutkan bahwa wajah pendidikan Indonesia masih bias gender, terbukti dengan konten pembelajaran yang masih melanggengkan peran gender.

Sedangkan menyoal pendidikan non-formal, menurut Ulfah hal ini mendapatkan ancaman dari radikalisme. Sebab, menurutnya Direktorat Paud dan Pendidikan masyarakat yang mengelola program pendidikan perempuan kini diganti menjadi pendidikan keluarga. Konten pendidikan keluarga tersebut melanggengkan ketimpangan gender dan hanya memuat pola pengasuhan anak secara islam.
 
Kanza Vina (Sanggar Swara) menuturkan pentingnya aksi kolaboratif antar gerakan perempuan untuk mewujudkan agenda politik perempuan. Mewakili kelompok transpuan, Kanza menceritakan bahwa penggunaan isu LGBT untuk melemahkan gerakan perempuan oleh negara dan masyarakat berdampak serius pada kondisi hidup kelompok LGBT sendiri. “Dalam 5 tahun terakhir, isu LGBT digunakan untuk menutupi atau mengalihkan  isu tertentu. Ini isu sendiri, bukan hanya bumbu, dibalik itu banyak teman2 yang mengalami kekerasan. Ada 1.800 lebih kekerasan terhadap LGBT di indonesia, mereka dipersekusi, diusir, dan kehilangan pekerjaan,” pungkasnya. 
 
Lebih jauh, Kanza menjelaskan bahwa narasi kebencian tersebut diadopsi negara melalui kebijakan dan perda yang secara eksplisit menyebutkan bahwa LGBT bentuk ancaman negara. Kanza mendorong gerakan perempuan juga turut melawan dan bergerak bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang adil bagi semua identitas.
 
Mutiara Ika (Perempuan Marhadika) pada gilirannya menjelaskan bahwa logika investasi yang digadang-gadang pemerintah sesungguhnya tidak pernah sejalan dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja perempuan. Iklim investasi pro kapital yang dilegitimasi oleh negara menciptakan sistem kerja fleksibel, dimana perempuan banyak dipekerjakan secara kontrak dan borongan. Sehingga menurutnya, melawan patriarki ialah juga melawan oligarki.
 
 “Dalam 5 tahun terakhir kebijakan investasi kawasan industri terutama garmen itu sangat massif di daera luar Jakarta, misalnya semarang. Di Kendal dibangun kawasan industri utnuk menarik investasi, masyarakat yang sebelumnya bertani kehilangan tanahnya dan harus bergantung hidup dengan pabrik,” jelas Ika. Di tengah-tengah masifnya investasi, relokasi pabrik garmen ke areal lokasi yang memiliki upah minimum lebih rendah pun terjadi. Menurut Ika, ada fenomena pabrik-pabrik yang sebelumnya di Jakarta, Bekasi, Karawang kini pindah ke daerah jawa tengah demi menekan biaya upah untuk buruh.
 
Atnike Nova Sigiro (Jurnal Perempuan) merefleksikan bahwa telah ada capaian penting dalam gerakan perempuan yakni terciptanya ruang publik bagi perempuan melalui berbagai UU pro perempuan seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Pemilu yang mengafirmasi keterwakilan perempuan di politik.  Atnike menegaskan bahwa adanya perlindungan bagi perempuan di dalam rumah dan afirmasi perempuan di politik bukanlah hadiah dari negara melainkan perjuangan politik perempuan. Meskipun demikian, ia juga tidak menyangkal bahwa di level daerah perda diskriminatif juga menjamur. “Sudah ada semangat pengarusutamaan gender secara umum, namun semangat itu tidak berlanjut pada hal-hal yang lebih positif sekarang, tapi justru kontradiktif khususnya di daerah. Ancaman di nasional misalnya RKUHP itu juga menjadi catatan,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan tersebut mengatakan bahwa negara memiliki peran dalam membiarkan keberlangsungan radikalisme—yang berusaha menghancurkan nilai-nilai kesetaraan dan keberagaman. Pembiaran negara juga terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi kelompok minoritas, masyarakat adat, aktivis lingkungan, petani dan pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan. Menurutnya, ada suasana yang dibangun di tengah-tengah masyarakat bahwa musuh gerakan perempuan dan HAM adalah radikalisme, sementara publik lupa bahwa negara tidak pernah sungguh-sungguh melindungi dan menjalankan amanat reformasi. 
 
“Kita juga lupa mengkritik negara agar konsisten setelah reformasi dan menegakkan prinsip HAM dan kesetaraan gender di dalam konstitusi kita. Kedua prinsip tersebut tidak diterapkan dalam konteks investasi juga. Akhrinya pembangunan justru mengeksploitasi desa, sementara perputaran ekonomi tetap masif terjadi di Jawa. Kita perlu mengawal negara agar segera melaksanakan pekerjaan rumah mereka,” jelas Atnike. (Andi Misbahul Pratiwi)

“Dalam penelitian Rewrite Her Story Plan Internasional pada tahun 2018 yang melibatkan 10.000 anak perempuan di 20 negara ditemukan bahwa perempuan masih termarginalkan perannya dalam media. Hal ini memengaruhi cara bertutur mereka di media audio visual termasuk bagaimana perempuan digambarkan di media,” ujar Nazla, Influencing Director Plan Indonesia.

Nazla melanjutkan bahwa dari penelitian lain terkait representasi perempuan di dalam film, ditemukan bahwa film-film paling populer di dunia mengirimkan pesan kepada anak perempuan dan perempuan muda bahwa kepemimpinan lebih banyak untuk laki-laki. Pemimpin perempuan dalam film-film layar lebar--baik itu sebagai presiden, CEO atau pemilik bisnis--jauh lebih mungkin digambarkan sebagai objek seks yang ditampilkan dalam pakaian terbuka atau bahkan telanjang. Riset tersebut juga menemukan karakter pemimpin perempuan di dalam film yang diperlakukan tidak sebaik karakter laki-laki dan narasi cerita yang masih didominasi laki-laki.

Paparan Nazla tersebut mengawali diskusi paralel bertema “The Media Darlings” dalam rangkaian kegiatan Summit on Girls 2019 yang diselenggarakan Yayasan Plan Indonesia (10/12/2019) di Balai Kartini. Diskusi tersebut tersebut juga menghadirkan Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Dr. Atnike Nova Sigiro, Fitria Sofyani (Chief of Kumparan Woman), Rachel Amanda (Youth Advisory Panel UNFPA & Aktris), Arief Suditomo (Deputy CEO Metro TV) sebagai pembicara.

Nazla melanjutkan bahwa media memiliki peran besar bagi anak khususnya anak perempuan, sebab melalui film anak dapat melihat karakter positif yang dapat menginspirasi mereka. Untuk itu menurutnya perempuan perlu menuliskan kisah-kisah anak perempuan dari sudut pandang mereka sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Atnike Nova Sigiro menyampaikan dalam konteks Indonesia bahwa film layar lebar yang ditayangkan di bioskop yang hanya bisa diakses kalangan tertentu. Di sisi lain, perempuan dan anak perempuan dari kelas menengah bawah mengonsumsi tayangan sinetron di televisi yang menggambarkan perempuan perempuan sebagai objek, perempuan tidak berdaya, perempuan sebagai korban.

Lebih jauh, menurut Atnike, dalam membahas media dan ketimpangan gender, khususnya diskriminasi terhadap anak perempuan, tidak cukup hanya bicara soal film atau sinetron. Iklan di televisi pun pada umumnya mengobjektifikasi tubuh perempuan. “Kebanyakan iklan yang diperankan oleh perempuan menampilkan perempuan cantik namun sesuai dengan mitos kecantikan,” ujar Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan itu.

Selain film dan iklan, berita di media massa maupun daring pun belum berpihak pada suara perempuan, anak perempuan, dan korban. “Judul berita seringkali dibuat bombastis dan sensasional namun tidak sesuai dengan isinya,” lanjut Atnike. Menurutnya media seharusnya memproduksi hal-hal yang mendukung keseteraan bukan malah menyerah pada kompetisi pasar yang cenderung bias gender. Menurutnya harus ada kehendak dari media untuk memproduksi konten yang mendukung kesetaraan dan pendidikan bagi media tentang kesetaraan gender.

Hal senada disampaikan oleh Rachel Amanda yang akrab dipanggil Manda. Ia menuturkan bahwa dalam dunia film, yang memiliki kuasa untuk menentukan cerita adalah produser dan sutradara, yang mana masih didominasi laki-laki. Pelaku film yang tertarik untuk mengangkat isu perempuan masih sedikit karena indsutrinya masih mengikuti selera pasar.

Fitria dari Kumparan mengutarakan bahwa di industri media tempat ia bekerja memiliki komitmen untuk menyampaikan berita yang mengutamakan substansi, meskipun menurutnya masih banyak tantangan yang ditemui. Di Kumparan, dari 11 kanal hanya terdapat 4 editor perempuan.

Fitria menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola media yang mendukung kesetaraan gender. Dari ratusan jurnalis yang dikelola, masih sangat sedikit yang paham isu gender. Secara internal juga sudah ada aturan (guideline) untuk isu perempuan dan anak, hanya saja isu spesifik anak memang belum digarap. Fitria mengungkapkan dari pengalamannya bekerja di media daring, memang masih banyak yang belum memahami perspektif gender. Maka tidak mengejutkan jika banyak berita dengan judul dan isi yang tidak mendukung kesetaraan. Menurut Fitria perspektif gender harus dibangun sejak awal kepada tim redaksi atau jurnalis.

“Tantangan dari luar kadang muncul dari pembaca yang mematahkan semangat penulis melalui komentar, bahkanketika penulis menuliskan berita atau artikel yang menginspirasi sekalipun. Saya berharap ke depan ada mekanisme umpan balik dari netizen, untuk memberikan tanggapan yang sehat agar konten yang menginspirasi dapat terus diproduksi,” pesan Fitria.

Arief Suditomo, Deputy CEO Metro TV, menyampaikan bahwa sensitivitas gender di media perlu terus dikawal oleh pembaca maupun pemirsa. Di media tempatnya bekerja sendiri tidak ada formula atau aturan spesifik untuk menuliskan pemberitaan yang adil gender, tetapi sumber daya manusia (SDM) sudah memiliki sensitivitas tersebut sehingga dapat saling mengoreksi satu sama lain.

 “Dalam konteks industri media yang tergantung pada selera pasar, revenue dan rating merupakan target dari setiap media dan kadang yang terjadi adalah seberapa jauh satu media rela berkorban demi menghasilkan berita yang berkualitas,” ungkap Arief. Iaoptimis bahwa masih ada harapan untuk siaran televisi berita untuk dapat menjadi media yang menginspirasi. Siaran televisi berita sebab mampu memotret kondisi sosial sebagai referensi atau potret riil situasi sosial di masyarakat,tidak seperti sinetron yang sekadar menunjukkan fantasi.

Summit on Girls adalah bagian dari kampanye Girls Get Equal yang diluncurkan Plan Internasional pada tahun 2018. Girls Get Equal sendiri adalah kampanye perubahan sosial yang dipimpin oleh anak muda. Pesan utama gerakan kampanye tersebut bertujuan memastikan setiap anak perempuan dan perempuan muda memiliki kuasa terhadap hidupnya dan bisa mempengaruhi dunia di sekitarnya.

Dengan tajuk Getting Equal: Let’s Invest in Girls, Summit on Girls tahun 2019 bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara figur pemimpin, tokokh berpengaruh, pegiat kesetaraan gender, anggota komunitas, cendekiawan dan kaum muda dari berbagai latar belakang untuk saling menginspirasi dan memberdayakan diri mereka sendiri demi terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. Tema Invest in Girls diangkat karena investasi pada anak perempuan dapat memperluas akses mereka pada pendidikan dan lapangan pekerjaan yang beragam.

Dalam acara ini berbagai sesi diskusi paralel diselenggarakan dengan topik yang beragam mulai dari isu politik dan kepemimpinan perempuan, perempuan dan pekerjaan, aktivisme di era digital, perempuan dan media, perubahan iklim dan membongkar stereotipe. Masing-masing sesi diisi oleh pakar dan pegiat yang mendalami isu di bidang tersebut. (Dewi Komalasari)
 

Plan Indonesia adalah sebuah organisasi kemanusiaan berskala global yang memperjuangkan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Saat ini Plan bekerjasama dengan 71 negara di dunia. Sejak tahun 1969 Plan Indonesia sudah beroperasi di Indonesia, saat ini Plan telah mensponsori lebih dari 35.000 anak dari kelompok marginal.

Jakarta (10/12),  sebagai bentuk komitmen dalam kampanye Girls Get Equal dan dalam rangka perayaan ulang tahun Plan Indonesia yang ke-50, Plan Indonesia menyelenggarakan Forum yang mengusung tema Getting Equal: Let’s Invest in Girls! ini mendiskusikan pentingnya investasi untuk anak dan kaum muda perempuan selain untuk membangun kesetaraan gender, juga untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kegiatan ini diselnggarakan di Balai Sarbini. 

Prof. Fasli Jalal selaku Dewan Pembina Plan Indonesia dalam sambutannya menyatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak perempuan lewat regulasi dan kebijakan. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana Konvensi Perlindungan Anak dan CEDAW telah mendapat tempat dalam Undang-Undang  namun demikian capaian yang didapatkan belum begitu baik.

“Kita sadar bahwa kita perlu melakukan investasi pada perempuan karena faktanya capaian kita belum seperti yang kita harapkan. Satu dari tiga anak kita masih stunting, angka kematian bayi masih mencemaskan, tingkat AKI masih cukup memilukan karena kita belum berhasil menurunkan angkanya secara signifikan, begitu juga dalam hal pendidikan, akses anak pada pendidikan di Indonesia telah membaik tetapi mutu dan keterlibatan perempuan dalam kelembagaan juga kurikulum masih perlu ditingkatkan” ungkap Fasli Djalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional.

Menurut Prof. Fasli Jalal tidak ada jalan lain selain memberikan perhatian dan investasi perempuan agar keterlibatan perempuan meningkat dalam pendidikan dan dunia kerja. Sejalan dengan itu, wakil menteri keuangan Suahasil Nazara juga mengungkapkan bahwa negara akan kehilangan potensi terbesarnya jika gagal memberdayakan perempuan termasuk anak perempuan.

“Terdapat stereotipe mengenai keterlibatan perempuan di berbagai sektor yang sering tidak dianggap sebagai inti utama. Kampanye Getting Equal: Let’s invest in Girls ini baik untuk digaungkan kepada seluruh pembuat kebijakan dari seluruh kementerian, para pemerhati pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Suahasil Nazara.

Laporan McKinsey pada tahun 2018 menunjukkan bahwa  kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, PDB tahunan berpotensi meningkat hingga 135 miliar USD pada 2025 dengan tercapainya kesetaraan gender. Namun saat ini, Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index UNDP. Peringkat ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Tiga indikator dalam indeks ini termasuk pembangunan SDM, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam lapangan pekerjaan formal.

Dalam pidato kuncinya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ghafur Dharmaputra menunjukkan bahwa pelibatan perempuan  di berbagai sektor penting untuk dilakukan.

“Dengan melibatkan semakin banyak perempuan di berbagai bidang, Indonesia akan semakin maju dan sama dengan negara-negara maju lainnya. Inilah peran kita bersama, pemangku kepentingan, lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut” tandas Ghafur.

Mendorong keterlibatan perempuan menjadi penting sebab adalah bagian dari pemenuhan SDGs. Menurut Ghafur ada 5 target SDGs yang terkait kesetaraan gender,  tujuannya adalah memanusiakan manusia dengan prinsip “no one left behind dan inclusive”. Oleh karena itu kerja sama antara negara, swasta, ngo, akademisi, media, tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai.

Dalam forum ini berbagai tantangan dan rekomendasi diperbicangkan. Kegiatan ini  melibatkan sekitar 500 peserta dan lebih dari 40 pembicara yang merupakan anak dan kaum muda, serta 14 mitra institusi. Terdapat enam topik pilihan diskusi, yaitu perempuan muda di bidang politik, sains dan teknologi, dunia kerja, dunia digital, industri kreatif dan media, serta perubahan iklim.

Summit on Girls 2019 juga dihadiri oleh Nahar - Deputi Perlindungan Anak yang mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Subandi, M. Sc - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan BAPPENAS, Fauziah - Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan yang mewakili Menteri Tenaga Kerja, dan Sumiyati - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Beberapa pembicara utama yang terlibat diantaranya Prof. DR. Fasli Jalal – Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia; H.E. Cameron MacKay - Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste; Suci Apriani – Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa dari Lombok Barat; Hannah Al-Rashid aktor dan aktivis kesetaraan gender; serta Suzy Hutomo pendiri dan Chairperson Body Shop Indonesia, NGO pemerhati anak dan perempuan (Abby Gina).

Jakarta (24/11/2019), lebih dari 200 peserta hadir dalam gelaran Feminist Festival (FemFest) 2019 telah dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu, 23-24 November 2019 di Wisma PKBI, Jakarta. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah diadakan sejak Oktober. Diselenggarakan oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), FemFest 2019 menjadi gelaran kedua yang dibuat sejak debut perdananya di tahun 2017 lalu. Acara dibuka secara resmi oleh Koordinator Umum FemFest 2019, Skolastika Lupitawina (Tika), yang mengungkapkan bahwa acara ini dibentuk sebagai upaya untuk mendorong pemahaman bahwa pada hakikatnya, feminisme bukan barang impor melainkan perspektif perjuangan yang sudah lama hidup di Indonesia.
 
“Peserta yang hadir sangat antusias dan seru. Mereka ikut karena peduli tentang isu-isu yang kita gaungkan, misalnya keterwakilan perempuan dalam politik, perempuan dalam budaya, pendidikan, dan reforma agraria, hak pekerja perempuan, serta isu-isu seputar kesehatan dan reproduksi, kesehatan mental, hingga yang berkaitan dengan hukum seperti RKUHP dan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual),” kata Tika.
 
Dengan banyaknya pleno dan diskusi yang dihadirkan oleh Femfest 2019, Tika ingin generasi muda saat ini bisa membawa tongkat estafet perjuangan dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, dia berharap isu-isu yang dibicarakan dalam FemFest 2019 bisa berdampak terhadap diskursus publik dan pembuatan kebijakan yang lebih pro-publik dan ramah terhadap perempuan. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu pengisi acara, Tunggal Pawestri (HIVOS), yang mengungkapkan bahwa banyak sekali isu yang tengah dihadapi oleh perempuan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ia mendorong perempuan Indonesia untuk tidak tinggal diam, tetapi perlu bergerak bersama.
 
“Belum disahkannya RUU PKS dan juga RKUHP yang cenderung mengkriminalkan perempuan, kita juga punya banyak isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian child marriage, hingga angka kematian ibu yang tinggi. Kita harus menghimpun diri untuk solidaritas, bergerak bersama, bekerja secara kolektif, berjuang untuk merespon hal-hal ini,” kata Tunggal.
 
Pada hari pertamanya, sejumlah moderator dan pembicara lintas latar belakang, mulai dari pejuang advokasi, politisi, hingga selebritis tanah air turut hadir, diantaranya Devi Anggraini (KAPAL Indonesia), Vicky Singmin (Mission of Canada to ASEAN), Dena Rahman (Seniman), Hannah Al Rashid (Aktor & Aktivis), Tara Basro (Aktor), Kokok Dirgantoro (Pengusaha/PSI), Dr Marcia Soumokil (IPAS), Maryam Lee (Penulis “Unveiling Choice”- Malaysia), Zuby (The Healing Circle Singapore), serta Tunggal Pawestri (HIVOS).

Hari ini, sesi pleno dan diskusi akan diisi oleh Kalis Mardiasih (Gusdurian), Devi Anggraini (PEREMPUAN AMAN), Nur Hidayati (WALHI), Susan Herawati (KIARA), Maidina Rahmawati (ICJR), Ratna Batara Munti (JKP3), Riska Carolina (PKBI), Rika Rosvianti (perEMPUan), Silvia Halim (MRT Jakarta), Mian Tiara (Seniman), Bhagavad Sambadha (Jurnalis & Fotografer), Margianta Surahman (Emancipate Indonesia), Rani Hastari (Plan International), serta Anindya Restuviani (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta/JFDG). Malamnya, seluruh rangkaian FemFest akan ditutup dengan penampilan dari sejumlah seniman. Misal, penampilan tari perut dari Christine Yaven hingga pertunjukan komedi dari komika Indonesia, Sakdiyah Ma’ruf.

Di FemFest 2019, peserta juga dapat mengunjungi pameran komunitas dan cuci gudang yang akan digelar selama dua hari FemFest 2019 berlangsung. Kehadiran pameran ini juga turut diisi oleh berbagai stan dari berbagai mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir diantaranya Rumah Faye, Yayasan PLAN International Indonesia, Yayasan IPAS, Indorelawan, Walhi, dan Amnesty International Indonesia. Sejak acara Women’s March Jakarta 2017, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta memang mulai menyadari ketertarikan masyarakat terhadap gerakan feminisme di Indonesia. “FemFest 2019 ini dihadiri oleh lebih dari dua ratus peserta dari berbagai kalangan, dan banyak juga yang tertarik datang dan tahu mengenai acara ini lewat Women’s March Jakarta,” ujar Tika. Tika juga berharap melalui acara FemFest ini anak muda bisa tahu landasan perjuangan mereka dan bergerak nyata di kemudian hari. (Pers Rilis)