Dalam persiapan menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kalyanamitra bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menginisiasi agenda orasi yang bertajuk, “Open Mic Suara Perempuan Untuk Pemilu 2024: Mempertegas Komitmen Negara untuk Pemilu yang Setara, Berkeadilan dan Inklusif”. Acara yang diselenggarakan pada Senin (28/8/2023) lalu, menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang.

     Dalam situasi bencana, berbagai pihak harus bahu-membahu agar kondisi tidak semakin buruk akibat respons bencana yang kurang memadai. Keterlibatan kaum muda dalam respons bencana bukanlah hal baru, tetapi bentuk keterlibatannya perlu dikritisi: apakah mereka sudah dilibatkan secara strategis sejak tahap perencanaan? Itulah yang berusaha dijawab dalam penelitian pelibatan kaum muda dalam respons kemanusiaan yang telah dilakukan oleh lima anak muda, bekerja sama dengan Plan Indonesia. Berkaitan dengan itu, pada Sabtu (26/8/2023), Plan Indonesia menyelenggarakan webinar untuk memaparkan hasil riset terkait respons kemanusiaan yang dilakukan anak muda.

     Kehadiran kecerdasan buatan menjadi salah satu topik besar tahun ini dengan kedatangan mesin teks generatif seperti ChatGPT dari OpenAI. Dengan cepat penggunaan teknologi kecerdasan buatan hadir di keseharian, bahkan menjadi teman mengobrol orang-orang. Namun tak butuh lama bagi masyarakat untuk menyadari persoalan-persoalan baru yang meresahkan yang dibawa oleh penggunaan kecerdasan buatan ini. Berangkat dari dilema ini, LG. Saraswati Putri, atau yang akrab dipanggil Yayas, hadir pada kelas daring KAFFE Agustus (14/8/2023) untuk membagikan pemahaman terkait teknologi kecerdasan buatan dari sudut pandang filsafat dan keadilan gender.

     ​Kesulitan akses informasi untuk melakukan pelaporan dan mendapat advokasi merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh para penyintas kekerasan berbasis gender dan seksual di Indonesia. Dengan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun lalu, kesulitan-kesulitan tersebut tidak lantas teratasi begitu saja. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya ketidakpahaman secara menyeluruh penegak hukum terhadap aturan baru tersebut hingga ketiadaan aturan turunan spesifik yang menyebabkan kegagapan penegak hukum. Hal ini menyebabkan banyak dari penyintas kekerasan berbasis gender dan seksual tidak mendapat pelayanan secara cepat dan tepat.