Pada tema pra-konferensi ke-3, International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development (INFID) membawa tema “Kabar Terbaru Hak Asasi Manusia dari Sektor Bisnis di Indonesia”. Acara dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) lewat kanal YouTube INFID dan Zoom pada hari Rabu (13/7) lalu. Melalui tema ini, para hadirin diajak untuk melihat sudah sampai sejauh mana implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga peran negara serta sektor bisnis dalam sektor lingkungan khususnya sektor perhutanan, pertambangan, dan budidaya perikanan di Indonesia.

     Acara ini dibuka dengan kata sambutan dari Alya Nabiilah Zuhroh selaku Program Officer HAM dan Demokrasi INFID. Terdiri dari empat narasumber, Hajerati (Direktur Kerja sama HAM, Kementerian Hukum dan HAM – Kemenkumham), Tongam Panggabean (Direktur eksektutif Banuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara – BAKUMSU), Abdul Waidi (Senior Program Officer HAM & Demokrasi INFID), dan Ruth Indiah Rahayu (Program Manager Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif – INKRISPENA). Diskusi dimoderatori oleh Masro Delima Silalahi (Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarya Masyarakat dari Tapanuli).

     Dalam rangka memperingati 38 tahun ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Senin (25/7) Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) mengadakan webinar yang berjudul “Tutur Perempuan: Kolaborasi Pentahelix dalam Mendukung Penerapan CEDAW”. Acara yang dimoderatori oleh Alva Aldini ini dihadiri oleh sejumlah narasumber yang telah lama bergelut dalam dunia isu perempuan yaitu Mariana Amiruddin (Wakil Ketua Eksternal Komnas Perempuan), Syanaz Nadia Winanto Putri (Pendiri Rorokenes), Luviana Ariyanti (Pemimpin Redaksi Konde.co), Abby Gina Boang Manalu (Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan), dan Soraya Oktaviani (Manager Program dan Pengembangan Sumber Daya IKa).

     Pada Kamis (14/7) lalu, International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development (INFID)  tengah mengadakan  Pra Konferensi dengan tema "Sikap dan Pandangan Generasi Z dan Milenial di Indonesia terhadap Toleransi, Kebhinekaan, dan Kebebasan Beragama". Diadakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi INFID. Sebagai bentuk rangkaian dari Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Sidang Umum Anggota INFID pada 19-20 Juli 2022, Pra Konferensi ini bertujuan untuk mengetuk pintu kemanusiaan untuk mampu menerima perbedaan. 
     Pra Konferensi kali ini dihadiri oleh Alfindra Primaldhi (Koordinator Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Indonesia–LD FEB UI), Abdul Waidl (Senior Program Officer Hak Asasi Manusia [HAM] dan Demokrasi INFID), Dwi Rubiyanti (Direktur Eksekutif The Asian Muslim Action Network Indonesia—AMAN Indonesia), Kalis Mardiasih (Feminis Muslimah dan Peneliti Jaringan Gusdurian), dan Andre Notohamijoyo (Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia—Kemenko PMK).

     Banyak sekali tokoh perempuan Indonesia yang berkontribusi pada negara. Namun, namanya tidak diingat selayaknya tokoh pejuang laki-laki. Kurangnya kepekaan dan simpati terhadap kontribusi tokoh perempuan semakin mengubur keberadaan mereka. Salah satunya adalah Maria Ulfa Subadio, perempuan asal Banten yang karya dan jasanya sangat penting. Beliau adalah perempuan pertama di Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum dan menjadi menteri, menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Selama tahun keaktifannya, ia dikenal gencar memperjuangkan hak perempuan dalam mengakses hukum.

     Pada Selasa (12/07) lalu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar acara Pra-Konferensi dengan webinar bertajuk “Menilik Kembali (R)UU untuk Rakyat”. Acara ini menghadirkan empat tim riset INFID yakni A.D. Eridani (Senior Program Officer Partnership & Membership INFID), Alfindra Primaldhi D. (Tim Riset Kuantitatif SETARA), Dio Ashar (Tim Riset Kuantitatif SETARA), dan Maidina Rahmawati (Tim Riset Kualitatif SETARA). Keempat pembicara tersebut memaparkan hasil penelitian sementara dari amatan pasca disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

     Pada Kamis (30/06) yang lalu, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mengadakan Diskusi Pusat Gender dan Demokrasi (PGD). Diskusi bertajuk “Segitiga Kekerasan, HAM, dan Hak Asasi Perempuan” tersebut menghadirkan tiga pembicara, yakni Herlambang P. Wiratraman (LP3ES Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada – FH UGM), Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Hukum Pidana UGM), dan Mariana Amiruddin (Wakil Ketua-Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan – Komnas Perempuan) serta Lya Anggraini (Wakil Direktur Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia – HAM LP3ES) sebagai moderator.

     Diskusi dibuka oleh Julia Suryakusuma selaku Direktur PGD LP3ES yang menyatakan bahwa hukum dan HAM merupakan dasar suatu negara. Hukum dan HAM seharusnya dapat berjalan dengan baik dan melindungi masyarakatnya. Akan tetapi, masih banyak pelanggaran di dalam implementasinya.

     Pada Kamis (30/6) lalu, telah dilaksanakan bincang-bincang "Hati-Hati di Pangan" secara luring di Galeri Salihara, Jakarta Selatan. Bersamaan dengan bincang-bincang, dilaksanakan pula pameran foto bertajuk "Menanam Investasi Memanen Korupsi". Acara tersebut diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di bidang ketahanan pangan masyarakat akar rumput.

     Minggu (26/6) lalu seminar bertajuk “Kegelisahan Perempuan Minang dalam era Milenial” diadakan oleh Bundo Kanduang Mancanegara (BKM) secara dalam jaringan (daring). Acara menghadirkan empat narasumber, yaitu Dr. Sri Setiawati, M.A., Dr. Gadis Arivia Effendi, S.S., DEA., Dr. Sastri Sunarti Sweeney, dan Dr. Elly Warti Maliki, Lc., M.A. Sebelum diskusi, sambutan diberikan oleh Nurbaini McKosky (Ketua BKM), Denny Abdi (Duta Besar RI untuk Vietnam-Pembina BKM), dan Prof. Dr. Siti Salmah (Penasihat BKM).
     Dibuka menggunakan bahasa Minang, pembawa acara, Jawahir, S.S., berdoa agar semua bundo tetap diberkati oleh Tuhan di manapun mereka berada. Diskusi dipandu oleh Dininta Melani Sari Moesady, M.Sc. selaku moderator.