Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sebuah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, menyelenggarakan peluncuran kertas kebijakan terkait Revisi Informasi dan. Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Kamis (25/4/2024) lalu. Acara yang diselenggarakan secara luring di Ke:Kini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta Pusat, serta daring melalui platform Zoom ini menggandeng KEMITRAAN melalui program Enhancing the Leverage of Women Environment Human Rights Defenders (ELEVATE) guna menyajikan evaluasi yang komprehensif mengenai hasil revisi UU ITE, sehingga peka terhadap kesetaraan gender dan hak-hak digital masyarakat sipil. Direktorat PPA dan PPO Polri sebagai Terobosan Layanan Hukum dan Penegakan Keadilan bagi Perempuan22/4/2024
Pada Jumat (19/4/2024) pukul 13:00-17:00 WIB, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Uni Eropa dan Satu Suara Wujudkan Cita-Cita menggelar diskusi publik bertajuk "Webinar Mengawal Pembentukan Kelembagaan Direktorat PPO dan PPA Polri”. Webinar yang dilaksanakan melalui platform Zoom ini dibuka oleh Andy Yetriyani sebagai Ketua Komnas Perempuan dan Benny Josua Mamoto sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI. Dalam rangka menyambut Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) yang akan diselenggarakan di Badung, Bali, pada 20 April 2024 mendatang, dilaksanakan media briefing pada Selasa (16/42024) melalui Zoom Meeting yang dihadiri sebanyak 150-an peserta dari berbagai lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta jurnalis dari berbagai media. Kegiatan ini turut didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Pada Selasa (2/4/2024) lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyelenggarakan kegiatan tahunan yaitu “Laporan Pelaksanaan Tugas 2023 dan Konsultasi Publik Tahun 2024: Menyiapkan Langkah ke Depan”. Acara ini diselenggarakan secara bauran dari kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, dan disiarkan via Zoom serta Youtube. Tahun 2023, yang merupakan tahun dimana Komnas Perempuan menginjak usia 25 tahun, dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai tahun refleksi dengan meninjau ulang rencana kerja dan menyiapkan langkah advokasi anti kekerasan terhadap perempuan selanjutnya. Pada Selasa (2/4/2024), Migrant CARE, sebuah organisasi sipil yang bergerak dalam kerja-kerja advokasi untuk isu pekerja migran Indonesia, menyelenggarakan bincang publik yang bertajuk “Ironi Perdagangan Orang Muda”. Kegiatan yang diselenggarakan secara bauran, yakni di Sekretariat Migrant CARE, Jakarta Selatan dan daring via platform Zoom ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah isu perdagangan orang yang selaras dengan bonus demografi International Labor Organization (ILO) Indonesia menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan “Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Dunia Kerja yang Lebih Setara”. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/3/2024). Peta jalan ini disusun dalam rangka memajukan peran perempuan dalam sektor kerja, sekaligus merekognisi peran-peran perawatan sebagai investasi ekonomi bangsa. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, serta Country Director ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh. Jumat (22/3/2024) lalu, Migrant CARE telah menyelenggarakan Diskusi “Refleksi Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023 dan Assessment Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Isu Pekerja Migran dan Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN” di Sekretariat Migrant CARE, Jakarta Selatan. Kegiatan yang dimoderatori oleh Trisna Aresta (Divisi Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant CARE) ini menghadirkan Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant CARE), Daniel Awigra (Direktur Eksekutif Human Rights Working Group), Savitri Wisnu Wardhani (Jaringan Buruh Migran), dan Dinna Prapto Raharja (Co-Founder Synergy Policies). Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 26—27 Maret 2024 silam. Kegiatan ini dilaksanakan secara bauran, baik secara tatap muka dan secara daring via Zoom dan livestream YouTube. Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) ini merupakan aksi kolektif yang diinisiasi oleh organisasi pengampu program INKLUSI bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan didukung oleh Bappenas, khususnya Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO). |
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
August 2024
Categories |