​Pada Jumat (7/8/2026), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyelenggarakan “Forum Nasional Berbagi Praktik Baik, Advokasi, dan Kolaborasi”  dengan tujuan memperkuat kepemimpinan perempuan muda penyandang disabilitas serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Forum ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Youth Feminist Disability Leadership Model (FDLM), sebuah program yang bertujuan menguatkan kapasitas kepemimpinan feminis perempuan-perempuan muda disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia.

​     Film dokumenter Pesta Babi diputar dalam rangkaian Special Screening & Concert Lecture di kegiatan The 9th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (ISJAI) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, pada Selasa (5/8/2026). Pemutaran film tersebut juga melibatkan Kasim, salah satu tokoh dalam Pesta Babi, untuk menyampaikan pendapatnya tentang keadaan yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat Papua. Pesta Babimenampilkan kehidupan masyarakat Papua dan masalah yang mereka hadapi—sekaligus memberikan penonton kesempatan untuk melihat situasi melalui pengalaman dan suara mereka sendiri.

     Kondisi kekuatan global yang kian berubah, krisis lingkungan, transformasi ekonomi, serta dinamika sosial dan politik terus menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam The 9th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (ISJAI 9) yang mengangkat tema “Pluriversal Futures in a Multipolarising World: Global South Perspectives”

     ​Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) menjadi sorotan karena bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap hak anak, seperti hak atas akses informasi data, privasi, dan kebebasan berekspresi. Menyikapi isu tersebut, ICT Watch bersama beberapa mitra mengadakan diskusi berjudul "PP TUNAS: 'Mute' or 'Unmute' Children's Rights?" dalam rangkaian Jagongan Hak Digital 2026 pada Sabtu (1/8/2026) lalu, bertempat di Lodji Paris, Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas implementasi PP TUNAS dari berbagai pandangan, dengan tujuan peraturan tersebut memberikan manfaat terbaik bagi anak-anak.

     ​Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus menuntut kita berpikir dan berefleksi untuk menciptakan ruang aman bagi korban. Begitu pula jika korbannya adalah perempuan disabilitas yang memiliki kerentanan berlapis dan perlu diberi perhatian khusus. Terbatasnya akses yang inklusif, seperti Juru Bahasa Isyarat (JBI), pendamping, transportasi, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, hingga jaminan keberlangsungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak korban. Sayangnya, di lapangan mereka masih mengalami hambatan dalam pemenuhannya.

     ​Tier Two Coalition yang beranggotakan 13 organisasi masyarakat sipil, serikat buruh migran, dan akademisi menggelar konferensi pers serta diskusi publik di Jakarta pada 31 Juli 2026, sehari setelah peringatan Hari Anti-Perdagangan Orang Sedunia. Kegiatan yang diprakarsai Migrant CARE bersama mitra jaringan seperti Yayasan Integritas Madani Indonesia (IJMI) dan INKLUSI ini sekaligus menandai peluncuran Kertas Posisi “Mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”. Koalisi ini menggarisbawahi fakta bahwa setelah hampir dua dekade UU tersebut disahkan, jumlah korban terus bertambah dan modus perdagangan orang semakin beragam. 

     Anak yang menjadi korban kekerasan seksual kerap harus menempuh jalan berliku sebelum benar-benar dianggap “layak dipercaya”. Dalam kelas KAFFE Juli 2026 (Kajian Feminisme dan Filsafat) bertajuk “Pendekatan Psikologi Forensik dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan pada Jumat (24/7/26) secara daring, persoalan ini dibahas sebagai upaya refleksi kritis dalam merayakan Hari Anak Nasional di tengah berbagai peristiwa kekerasan yang masih menimpa anak-anak Indonesia.

     ​Pelindungan terhadap pekerja migran di kawasan Asia Tenggara semakin sulit karena semakin banyaknya kemajuan teknologi digital dan munculnya cara baru yang merugikan pekerja migran. Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam CSO Regular Meeting bertajuk "Mempersiapkan Agenda Masyarakat Sipil dalam ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) 2026" yang diselenggarakan oleh Migrant CARE pada Jumat (3/7/2026) di Bangi Kopi, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan mempersatukan organisasi masyarakat sipil Indonesia agar bisa mengenali isu-isu yang paling penting dan menyusun rekomendasi bersama yang akan dibawa ke dalam ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) 2026 di Filipina. Diskusi dipandu oleh Trisna Dwi Yuni Aresta dengan menghadirkan Dewi Amalia dari Asia Pacific Mission for Migrants, Gemilang dari Greenpeace Indonesia, Dios dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Ifa dari Human Rights Working Group (HRWG).

     Jakarta (9/7/2026), bertempat di Auditorium Gedung I Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, terselenggara kegiatan Pendidikan Publik Jurnal Perempuan (JP) Edisi 123. Mengusung tajuk “Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup dan Politik Perempuan Adat”, kegiatan dirancang sebagai ruang diskusi kritis sekaligus ajang peluncuran edisi terbaru Jurnal Perempuan yang ke-123. Acara ini merupakan kolaborasi antara Jurnal Perempuan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), FIB UI, serta didukung oleh Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dan FIB UI.