Jurnal Perempuan
Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:
Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak. 8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. 9. Hak Cipta (Copyright): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk. |
Pemimpin Redaksi
Anita Dhewy (anitadhewy@jurnalperempuan.com) Redaksi Andi Misbahul Pratiwi (pratiwiandi@jurnalperempuan.com) Abby Gina Boangmanalu (abbygina@jurnalperempuan.com) Dewan Redaksi Atnike Nova Sigiro, M.Sc. Dr. Gadis Arivia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Nur Iman Subono Prof. Sylvia Tiwon Prof. Saskia Wieringa Mariana Amiruddin, M.Hum. Yacinta Kurniasih Soe Tjen Marching, Ph.D. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Mitra Bestari Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia) David Hulse, Ph.D. (Ford Foundation) Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga) Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia) Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia) Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana) Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne) Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University) Ro’fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga) Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia) Prof. Merlyna Lim (Carleton University) Prof. Claudia Derichs (Universität Marburg) Sari Andajani, PhD (Auckland University of Technology) Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada) Prof. Ayami Nakatani (Okayama University, Japan) Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside) Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam) Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt) Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen) Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame, Indiana) TOR JP101
Tenggat 20 April 2019 Perempuan dan Demokrasi Pengantar Masalah
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama sejumlah kementerian menunjukkan adanya peningkatan, yakni mencapai angka 72,11 dibandingkan tahun 2016 sebesar 70,09. Meskipun demikian, variabel kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat menunjukkan penurunan. IDI 2017 juga memperlihatkan indikator lain yang perlu diperhatikan yakni persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. Terkait perempuan, IDI menunjukkan bahwa keterwakilan dan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif belum sesuai harapan. Sementara partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan publik merupakan salah satu prasyarat demokrasi. Selain itu keterwakilan perempuan di lembaga pengambil keputusan politik sekaligus keberadaannya sebagai pembuat kebijakan menjadi penting mengingat pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan telah menjadi diskursus global sejak tahun 1995 pada Konferensi Perempuan sedunia yang keempat di Beijing, yang menghasilkan Beijing Platform for Action. Hal ini ditegaskan kembali dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di Indonesia keterwakilan perempuan telah diatur dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik. Hari ini keterwakilan perempuan telah diterima sebagai prasyarat yang harus diikuti. Partai politik yang berkontestasi dalam pemilu berupaya untuk memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT). Namun mengapa jumlah perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif belum mencapai angka minimal tersebut? Salah satu sebabnya diduga karena belum ada kebijakan afirmatif yang efektif di internal partai. Akibatnya bukan hanya jumlah perempuan yang terpilih tidak mencapai angka ideal yang diharapkan, mereka yang terpilih menjadi anggota parlemen pun belum dapat efektif dalam mewakili aspirasi, suara, dan kepentingan perempuan. Baca selengkapnya>> | ||
Edisi 101 Perempuan dan Demokrasi
| |||||||||||||||
| JP101_cjp.pdf |
Edisi 97 Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender
Vol. 23 No. 2, Mei 2018
Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp97-cjp.pdf |
Edisi 95 Perempuan Nelayan
Vol. 22 No. 4, November 2017
“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_95.pdf |
Edisi 100 Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia
Vol. 24 No.1, Februari 2019
Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.
Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.
Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan.
Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.
Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan.
| jp100-cjp.pdf |
Edisi 99 Perempuan dan Ekonomi Perawatan
Vol. 23 No.3, November 2018
Dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor perawatan. Perempuan-perempuan dari desa dan daerah terpencil bermigrasi menuju kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Mereka menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anakanak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan rumah. Mereka melakukan pekerjaan yang selama ini dikenal sebagai kerja perawatan tak berbayar.
Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi. Kenyataannya kerja perawatan tak berbayar merupakan faktor yang sangat penting dalam menyokong ekonomi berbayar. Ia menyuplai kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk akumulasi modal.
| jp99-cjp.pdf |
Edisi 98 Perempuan dan Kebangsaan
Vol. 23 No.3, Agustus 2018
Proklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan
konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun
atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia
adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis
terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima.
Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan
penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007)
mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang
diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan
orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu
tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita
Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka
keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang
luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama.
Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara,
dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga.
Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang
memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth
I Rahayu 2017). (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun
atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia
adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis
terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima.
Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan
penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007)
mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang
diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan
orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu
tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita
Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka
keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang
luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama.
Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara,
dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga.
Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang
memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth
I Rahayu 2017). (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp98-cjp.pdf |
Edisi 96 Feminisme dan Cinta
Vol. 23 No. 1, Februari 2018
Cinta termasuk salah satu topik yang sering dibicarakan, bahkan dalam keseharian kita dikelilingi oleh berbagai representasi cinta. Bermacam-macam karya seni dan sastra juga musik, film, sinetron dan iklan menjadikan cinta sebagai tema utama. Cinta sebagaimana kerap dinarasikan dalam kisah-kisah romantis dianggap pada dasarnya tidak dapat didefinisikan, misterius dan berada di luar wacana rasional. Makna cinta hanya dapat diraih secara intuitif, pada tataran perasaan dan tidak dapat dikomunikasikan dengan tepat (Jackson 1999). Karena itu cinta seringkali dipandang sebagai kebutuhan dan hasrat personal yang unik yang kemudian menempatkan cinta dalam wilayah privat. Gagasan tentang cinta semacam ini banyak diyakini oleh masyarakat sehingga hal-hal yang merupakan bagian dari konstruksi sosial dan budaya atas cinta cenderung diterima begitu saja. Sementara sesungguhnya konstruksi sosial dan budaya ikut memengaruhi dan menentukan makna dan definisi cinta. Dapat dikatakan terdapat dua pembacaan dominan atas cinta (Grossi 2014). Di satu sisi cinta dipandang memiliki hubungan erat dengan patriarki dan heteroseksualitas. Hal ini mengingat narasi tentang cinta kebanyakan dikaitkan dengan prokreasi, keluarga, pernikahan dan rumah tangga, juga dengan hubungan monogami dan/atau poligami dan kesetiaan. Dengan demikian bagi perempuan cinta dengan mudah diterjemahkan sebagai menjadi seorang istri atau ibu. Di sisi lain cinta dilihat tidak terikat dengan keharusan dan batasan sosial, sebaliknya ia terkait dengan gagasan tentang kebebasan, persamaan dan agensi. Dengan kata lain cinta dipandang sebagai kekuatan yang mampu mengatasi hambatan sosial yang ada. Oleh karenanya bagi perempuan cinta dianggap dapat membebaskan dan memberdayakan. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp96-cjp.pdf |