Jurnal Perempuan
Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:
Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak. 8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. 9. Hak Cipta (Copyright): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk. |
Pemimpin Redaksi
Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (atnike@jurnalperempuan.com) Redaksi Andi Misbahul Pratiwi (pratiwiandi@jurnalperempuan.com) Abby Gina Boangmanalu (abbygina@jurnalperempuan.com) Dewi Komalasari (dewikoma@jurnalperempuan.com) Dewan Redaksi Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Nur Iman Subono Prof. Sylvia Tiwon Prof. Saskia Wieringa Mariana Amiruddin, M.Hum. Yacinta Kurniasih Soe Tjen Marching, Ph.D. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Mitra Bestari Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia) David Hulse, Ph.D. (Ford Foundation) Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga) Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia) Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia) Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana) Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne) Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University) Ro’fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga) Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia) Prof. Merlyna Lim (Carleton University) Prof. Claudia Derichs (Universität Marburg) Sari Andajani, PhD (Auckland University of Technology) Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada) Prof. Ayami Nakatani (Okayama University, Japan) Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside) Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam) Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt) Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen) Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame, Indiana) TOR JP105
Tenggat 6 Mei 2020 Hak Anak dan Keadilan GenderPengantar Masalah
Secara internasional, pengakuan terhadap anak dapat ditelusuri sejak diadopsinya Deklarasi Hak Anak pada 1924 di era Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Pada era Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), perhatian terhadap hak-hak anak dituangkan kedalam Deklarasi Hak Anak PBB 1959. Setelah melalui proses perjuangan panjang, pengakuan dan jaminan terhadap eksistensi hak anak diakui dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989. Sementara pada tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Ketika suatu negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional, maka negara tersebut memikul kewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang diatur dalam perjanjian tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional. Pengakuan terhadap hak anak dalam hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengakuan terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam Konvensi Hak Anak dapat dimaknai dalam dua sisi. Pertama, anak berhak atas hak asasi manusia sebagai individu. Kedua, mempertegas pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan. Perlindungan bagi anak dibutuhkan karena anak rentan mengalami perlakuan yang diskriminatif semata-mata karena statusnya sebagai anak dalam relasi sosial baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tiga puluh tahun sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, hukum maupun fungsi kelembagaan yang ada belum dapat mengenali pentingnya pemahaman dimensi gender dalam Hak Anak. Semua anak baik perempuan maupun laki-laki tumbuh dalam sosialisasi dan praktik yang membentuk konsep dan identitas gender mereka hingga dewasa. Anak perempuan secara khusus memiliki kerentanan yang berbeda dari anak laki-laki akibat relasi gender yang bias terhadap perempuan di dalam masyarakat. Akibatnya anak perempuan rentan mengalami diskriminasi baik di dalam keluarga maupun di ranah publik. Persoalan Hak Anak dalam aspek ketimpangan dan kekerasan berbasis gender merupakan persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sejak usia bayi misalnya, anak perempuan dapat mengalami kekerasan akibat pemotongan/ pelukaan genitalia perempuan (P2GP). Meskipun praktik tersebut sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai praktik yang membahayakan dan tidak memiliki manfaat medis, namun praktik sunat terhadap anak perempuan masih dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia (Komnas Perempuan 2018). Baca selengkapnya>> | ||
Edisi 103 Agensi Perempuan Pedesaan
| |||||||||||||
| jp103-cjp.pdf |
Edisi 101 Perempuan dan Demokrasi
Vol. 24 No.2, Mei 2019
Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.
Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.
Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunis dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.
Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.
Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunis dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.
| JP101_cjp.pdf |
Edisi 98 Perempuan dan Kebangsaan
Vol. 23 No.3, Agustus 2018
Proklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan
konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun
atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia
adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis
terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima.
Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan
penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007)
mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang
diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan
orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu
tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita
Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka
keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang
luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama.
Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara,
dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga.
Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang
memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth
I Rahayu 2017). (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun
atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia
adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis
terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima.
Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan
penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007)
mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang
diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan
orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu
tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita
Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka
keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang
luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama.
Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara,
dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga.
Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang
memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth
I Rahayu 2017). (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp98-cjp.pdf |
Edisi 102 Perempuan dan Kesehatan
Vol. 24 No. 3, Agustus 2019
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang senantiasa menjadi isu penting bagi publik maupun individu di dalamnya, termasuk perempuan. Bagi Indonesia, isu kesehatan merupakan salah satu persoalan penting yang diatur dalam konstitusi dan alokasi sumber daya di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, berbagai data dan riset memperlihatkan masih kompleksnya persoalan kesehatan publik maupun kesehatan berdasarkan gender dan kelompok usia.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan masalah gizi dan penyakit tidak menular merupakan pekerjaan rumah terbesar Indonesia. Data yang sama mencatat bahwa Kementerian Kesehatan hanya mampu mengurangi angka stunting dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen selama lima tahun. Gizi buruk hanya sedikit berkurang, dari 19,6 persen menjadi 17,6 persen. Sementara itu, angka obesitas justru mengalami peningkatan dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen. Pada saat yang sama penyakit tidak menular, seperti kanker, strok, gangguan ginjal kronis, diabetes, dan hipertensi hampir semua mengalami peningkatan.
Kondisi bidang kesehatan di Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi kesehatan keluarga dan kesehatan perempuan. Saat ini ditemukan munculnya rintangan dalam pemberian vaksin untuk penyakit menular seperti vaksin Measles & Rubella (MR) dan polio sehubungan dengan ketidaksesuaian standar produk dengan nilai-nilai agama, maupun mitos-mitos seputar dampak dari vaksin terhadap anak.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan tahun 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi, dari 100.000 kelahiran hidup, sekitar 305 diantaranya berakhir dengan kematian sang ibu. Data Kementerian Kesehatan 2017 juga memperlihatkan jumlah penderita AIDS tertinggi menurut status/pekerjaan adalah pada ibu rumah tangga sebanyak 14.721 jiwa.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan masalah gizi dan penyakit tidak menular merupakan pekerjaan rumah terbesar Indonesia. Data yang sama mencatat bahwa Kementerian Kesehatan hanya mampu mengurangi angka stunting dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen selama lima tahun. Gizi buruk hanya sedikit berkurang, dari 19,6 persen menjadi 17,6 persen. Sementara itu, angka obesitas justru mengalami peningkatan dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen. Pada saat yang sama penyakit tidak menular, seperti kanker, strok, gangguan ginjal kronis, diabetes, dan hipertensi hampir semua mengalami peningkatan.
Kondisi bidang kesehatan di Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi kesehatan keluarga dan kesehatan perempuan. Saat ini ditemukan munculnya rintangan dalam pemberian vaksin untuk penyakit menular seperti vaksin Measles & Rubella (MR) dan polio sehubungan dengan ketidaksesuaian standar produk dengan nilai-nilai agama, maupun mitos-mitos seputar dampak dari vaksin terhadap anak.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan tahun 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi, dari 100.000 kelahiran hidup, sekitar 305 diantaranya berakhir dengan kematian sang ibu. Data Kementerian Kesehatan 2017 juga memperlihatkan jumlah penderita AIDS tertinggi menurut status/pekerjaan adalah pada ibu rumah tangga sebanyak 14.721 jiwa.
| jp102-cjp.pdf |
Edisi 100 Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia
Vol. 24 No.1, Februari 2019
Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.
Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.
Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan.
Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.
Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan.
| jp100-cjp.pdf |
Edisi 99 Perempuan dan Ekonomi Perawatan
Vol. 23 No.4, November 2018
Dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor perawatan. Perempuan-perempuan dari desa dan daerah terpencil bermigrasi menuju kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Mereka menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anakanak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan rumah. Mereka melakukan pekerjaan yang selama ini dikenal sebagai kerja perawatan tak berbayar.
Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi. Kenyataannya kerja perawatan tak berbayar merupakan faktor yang sangat penting dalam menyokong ekonomi berbayar. Ia menyuplai kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk akumulasi modal.
Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi. Kenyataannya kerja perawatan tak berbayar merupakan faktor yang sangat penting dalam menyokong ekonomi berbayar. Ia menyuplai kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk akumulasi modal.
| jp99-cjp.pdf |