Jurnal Perempuan
Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:
Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak. 8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. 9. Hak Cipta (Copyright): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk. |
Pemimpin Redaksi
Anita Dhewy (anitadhewy@jurnalperempuan.com) Redaksi Andi Misbahul Pratiwi (pratiwiandi@jurnalperempuan.com) Abby Gina Boangmanalu (abbygina@jurnalperempuan.com) Naufaludin Ismail (naufal@jurnalperempuan.com) Dewan Redaksi Atnike Nova Sigiro, M.Sc. Dr. Gadis Arivia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Nur Iman Subono Prof. Sylvia Tiwon Prof. Saskia Wieringa Mariana Amiruddin, M.Hum. Yacinta Kurniasih Soe Tjen Marching, Ph.D. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Mitra Bestari Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia) David Hulse, Ph.D. (Ford Foundation) Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga) Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia) Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia) Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana) Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne) Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University) Ro’fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga) Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia) Prof. Merlyna Lim (Carleton University) Prof. Claudia Derichs (Universität Marburg) Sari Andajani, PhD (Auckland University of Technology) Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada) Prof. Ayami Nakatani (Okayama University, Japan) Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside) Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam) Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt) Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen) Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame, Indiana) TOR JP100
Tenggat 7 Januari 2019 Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia
Bagaimana peta dan dinamika gerakan perempuan Indonesia pascareformasi 1998? Bagaimana capaian gerakan perempuan sepanjang dua dasawarsa terakhir? Siapa dan bagaimanakah aktor-aktor gerakan perempuan Indonesia pada era yang disebut sebagai periode demokratisasi di Indonesia? Bagaimana kepentingan dan agenda gender yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan pada periode 1998-2018? Bagaimana pemikiran dan pengetahuan perempuan tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan sebagai refleksi kritis atas makna reformasi bagi pemberdayaan perempuan dan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender. Ia juga menjadi pembuka ruang diskusi dan dialog untuk mendokumentasikan dan menumbuhkan pemahaman kritis tentang gerakan perempuan di Indonesia khususnya pascareformasi. Pemahaman ini dibutuhkan sebagai landasan bagi pengembangan arah dan strategi gerakan perempuan di masa mendatang. Reformasi politik di Indonesia membawa perubahan pada sistem politik, dari sistem otoritarian menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi, dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan. Baca selengkapnya>> | ||
Edisi 98 Perempuan dan Kebangsaan
| |||||||||||||
| jp98-cjp.pdf |
Edisi 95 Perempuan Nelayan
Vol. 22 No. 4, November 2017
“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_95.pdf |
Edisi 94 PRT Domestik & Migran
Vol. 22 No. 3, Agustus 2017
Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh— merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga— tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela— mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_94 |
Edisi 97 Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender
Vol. 23 No. 2, Mei 2018
Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp97-cjp.pdf |
Edisi 96 Feminisme dan Cinta
Vol. 23 No. 1, Februari 2018
Cinta termasuk salah satu topik yang sering dibicarakan, bahkan dalam keseharian kita dikelilingi oleh berbagai representasi cinta. Bermacam-macam karya seni dan sastra juga musik, film, sinetron dan iklan menjadikan cinta sebagai tema utama. Cinta sebagaimana kerap dinarasikan dalam kisah-kisah romantis dianggap pada dasarnya tidak dapat didefinisikan, misterius dan berada di luar wacana rasional. Makna cinta hanya dapat diraih secara intuitif, pada tataran perasaan dan tidak dapat dikomunikasikan dengan tepat (Jackson 1999). Karena itu cinta seringkali dipandang sebagai kebutuhan dan hasrat personal yang unik yang kemudian menempatkan cinta dalam wilayah privat. Gagasan tentang cinta semacam ini banyak diyakini oleh masyarakat sehingga hal-hal yang merupakan bagian dari konstruksi sosial dan budaya atas cinta cenderung diterima begitu saja. Sementara sesungguhnya konstruksi sosial dan budaya ikut memengaruhi dan menentukan makna dan definisi cinta. Dapat dikatakan terdapat dua pembacaan dominan atas cinta (Grossi 2014). Di satu sisi cinta dipandang memiliki hubungan erat dengan patriarki dan heteroseksualitas. Hal ini mengingat narasi tentang cinta kebanyakan dikaitkan dengan prokreasi, keluarga, pernikahan dan rumah tangga, juga dengan hubungan monogami dan/atau poligami dan kesetiaan. Dengan demikian bagi perempuan cinta dengan mudah diterjemahkan sebagai menjadi seorang istri atau ibu. Di sisi lain cinta dilihat tidak terikat dengan keharusan dan batasan sosial, sebaliknya ia terkait dengan gagasan tentang kebebasan, persamaan dan agensi. Dengan kata lain cinta dipandang sebagai kekuatan yang mampu mengatasi hambatan sosial yang ada. Oleh karenanya bagi perempuan cinta dianggap dapat membebaskan dan memberdayakan. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp96-cjp.pdf |
Edisi 93 HKSR dan Kebijakan Pembangunan
Vol. 22 No. 2, Mei 2017
Diskursus mengenai Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) telah mengemuka lebih dari dua puluh tahun yang lalu sejak dibahas pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ICPD) tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (Fourth World Conference on Women) tahun 1995 di Beijing. HKSR mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan reproduksi mereka; bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara khusus, akses atas HKSR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan kapan mempunyai anak; dan untuk mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya. Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi yang pertama kali secara eksplisit mengakui hak reproduksi sebagai hak asasi manusia sekaligus menandai perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu populasi, namun data-data yang ada memperlihatkan bahwa banyak orang, terutama mereka yang paling terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan akses atas HKSR. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_93.pdf |