Jurnal Perempuan
Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:
Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak. 8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. 9. Hak Cipta (Copyright): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk. |
Pemimpin Redaksi
Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (atnike@jurnalperempuan.com) Redaksi Andi Misbahul Pratiwi (pratiwiandi@jurnalperempuan.com) Abby Gina Boangmanalu (abbygina@jurnalperempuan.com) Dewi Komalasari (dewikoma@jurnalperempuan.com) Dewan Redaksi Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Nur Iman Subono Prof. Sylvia Tiwon Prof. Saskia Wieringa Mariana Amiruddin, M.Hum. Yacinta Kurniasih Soe Tjen Marching, Ph.D. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Mitra Bestari Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia) David Hulse, Ph.D. (Ford Foundation) Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga) Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia) Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia) Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana) Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne) Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University) Ro’fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga) Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia) Prof. Merlyna Lim (Carleton University) Prof. Claudia Derichs (Universität Marburg) Sari Andajani, PhD (Auckland University of Technology) Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada) Prof. Ayami Nakatani (Okayama University, Japan) Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside) Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam) Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt) Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen) Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame, Indiana) TOR JP104
Tenggat 23 Februari 2019 Perempuan dan Lahan GambutPengantar Masalah
Luas lahan gambut di Indonesia cukup besar, mencapai sekitar 22,5 juta hektar. Sepuluh propinsi dengan luas lahan gambut terbesar di Indonesia diantaranya adalah Papua, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Luas dan sebaran lahan gambut di Indonesia memperlihatkan besarnya populasi penduduk yang hidupnya bergantung kepada ekosistem lahan gambut ini, khususnya bagi kawasan pedesaan dan hutan yang terletak di kawasan gambut. Lahan gambut memiliki fungsi penting untuk menangkap karbon dan menyimpan nutrisi pada lahan. Kerusakan pada lahan gambut tidak hanya merusak lingkungan sekitarnya tetapi juga mengancam iklim secara global. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran, polusi udara, banjir, dan kerusakan tanah. Posisi Indonesia sebagai negara dengan lahan gambut kedua terbesar di dunia memberikan posisi yang strategis dalam pengelolaan iklim global. Ancaman kerusakan lahan gambut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor alami seperti musim kemarau yang panjang, maupun faktor yang antropogenic, yang disebabkan oleh manusia, seperti pengelolaan lahan yang eksploitatif dan pembukaan lahan dengan dibakar. Pemulihan dan kelestarian lahan gambut membutuhkan langkah yang strategis dan pemahaman yang komprehensif tentang kawasan dan masyarakat lahan gambut. Sebagai salah satu respon terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia pada tahun 2015, pemerintah Indonesia kemudian menyusun sebuah kebijakan dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bekerja utuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran dan pengeringan. Salah satu misi BRG dalam memulihkan kawasan gambut adalah menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut. Artinya, pemulihan dan keberlanjutan kawasan gambut di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan keterlibatan masyarakat. Baca selengkapnya>> | ||
Edisi 102 Perempuan dan Kesehatan
| |||||||||||||||||
| jp102-cjp.pdf |
Edisi 101 Perempuan dan Demokrasi
Vol. 24 No.2, Mei 2019
Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.
Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.
Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunis dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.
Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.
Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunis dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.
| JP101_cjp.pdf |
Edisi 97 Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender
Vol. 23 No. 2, Mei 2018
Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp97-cjp.pdf |
Edisi 95 Perempuan Nelayan
Vol. 22 No. 4, November 2017
“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_95.pdf |
Edisi 100 Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia
Vol. 24 No.1, Februari 2019
Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.
Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.
Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan.
Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.
Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan.
| jp100-cjp.pdf |
Edisi 99 Perempuan dan Ekonomi Perawatan
Vol. 23 No.3, November 2018
Dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor perawatan. Perempuan-perempuan dari desa dan daerah terpencil bermigrasi menuju kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Mereka menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anakanak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan rumah. Mereka melakukan pekerjaan yang selama ini dikenal sebagai kerja perawatan tak berbayar.
Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi. Kenyataannya kerja perawatan tak berbayar merupakan faktor yang sangat penting dalam menyokong ekonomi berbayar. Ia menyuplai kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk akumulasi modal.
| jp99-cjp.pdf |
Edisi 98 Perempuan dan Kebangsaan
Vol. 23 No.3, Agustus 2018
Proklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan
konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun
atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia
adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis
terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima.
Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan
penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007)
mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang
diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan
orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu
tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita
Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka
keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang
luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama.
Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara,
dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga.
Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang
memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth
I Rahayu 2017). (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun
atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia
adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis
terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima.
Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan
penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007)
mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang
diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan
orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu
tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita
Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka
keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang
luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama.
Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara,
dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga.
Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang
memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth
I Rahayu 2017). (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp98-cjp.pdf |
Edisi 96 Feminisme dan Cinta
Vol. 23 No. 1, Februari 2018
Cinta termasuk salah satu topik yang sering dibicarakan, bahkan dalam keseharian kita dikelilingi oleh berbagai representasi cinta. Bermacam-macam karya seni dan sastra juga musik, film, sinetron dan iklan menjadikan cinta sebagai tema utama. Cinta sebagaimana kerap dinarasikan dalam kisah-kisah romantis dianggap pada dasarnya tidak dapat didefinisikan, misterius dan berada di luar wacana rasional. Makna cinta hanya dapat diraih secara intuitif, pada tataran perasaan dan tidak dapat dikomunikasikan dengan tepat (Jackson 1999). Karena itu cinta seringkali dipandang sebagai kebutuhan dan hasrat personal yang unik yang kemudian menempatkan cinta dalam wilayah privat. Gagasan tentang cinta semacam ini banyak diyakini oleh masyarakat sehingga hal-hal yang merupakan bagian dari konstruksi sosial dan budaya atas cinta cenderung diterima begitu saja. Sementara sesungguhnya konstruksi sosial dan budaya ikut memengaruhi dan menentukan makna dan definisi cinta. Dapat dikatakan terdapat dua pembacaan dominan atas cinta (Grossi 2014). Di satu sisi cinta dipandang memiliki hubungan erat dengan patriarki dan heteroseksualitas. Hal ini mengingat narasi tentang cinta kebanyakan dikaitkan dengan prokreasi, keluarga, pernikahan dan rumah tangga, juga dengan hubungan monogami dan/atau poligami dan kesetiaan. Dengan demikian bagi perempuan cinta dengan mudah diterjemahkan sebagai menjadi seorang istri atau ibu. Di sisi lain cinta dilihat tidak terikat dengan keharusan dan batasan sosial, sebaliknya ia terkait dengan gagasan tentang kebebasan, persamaan dan agensi. Dengan kata lain cinta dipandang sebagai kekuatan yang mampu mengatasi hambatan sosial yang ada. Oleh karenanya bagi perempuan cinta dianggap dapat membebaskan dan memberdayakan. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| jp96-cjp.pdf |