Jurnal Perempuan
Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:
Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak. 8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. 9. Hak Cipta (Copyright): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk. |
Pemimpin Redaksi
Anita Dhewy (anitadhewy@jurnalperempuan.com) Redaksi Andi Misbahul Pratiwi (pratiwiandi@jurnalperempuan.com) Abby Gina Boangmanalu (abbygina@jurnalperempuan.com) Naufaludin Ismail (naufal@jurnalperempuan.com) Dewan Redaksi Dr. Gadis Arivia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Phil. Dewi Candraningrum Dr. Nur Iman Subono Prof. Sylvia Tiwon Prof. Saskia Wieringa Mariana Amiruddin, M.Hum. Yacinta Kurniasih Soe Tjen Marching, Ph.D. Manneke Budiman, Ph.D. Mitra Bestari Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia) David Hulse, Ph.D. (Ford Foundation) Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga) Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia) Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia) Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana) Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne) Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University) Ro’fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga) Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia) Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada) Prof. Merlyna Lim (Carleton University) Prof. Claudia Derichs (Universität Marburg) Sari Andajani, PhD (Auckland University of Technology) Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada) Prof. Ayami Nakatani (Okayama University, Japan) Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside) Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam) Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt) Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen) Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame, Indiana) TOR JP 95
Tenggat tulisan 5 September 2017 Perempuan Nelayan“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo.[1] Di dalam aksi tersebut, para nelayan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah seperti reklamasi, pertambangan pesisir, privatisasi pulau untuk kepentingan pariwisata dan konservasi laut yang perlu ditinjau ulang. Terakhir, kebijakan yang ingin menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan juga menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Baca selengkapnya>>
| ||
Edisi 94 PRT Domestik & Migran
| |||||||||||||
| catatan_jp_94 |
Edisi 91 Status Perempuan dalam STEM
Vol.21 No.4, November 2016
Dalam agenda SDGs (Sustainable Development Goals) atau dikenal juga sebagai agenda 2030, salah satu mandat dalam wacana kesetaraan adalah pentingnya perempuan, remaja perempuan dan anak-anak perempuan untuk menguasai Sains, Teknologi dan Inovasi (STI), yang merupakan tujuan kelima. Kesempatan pembangunan politik ekonomi tidak bisa dipisahkan dari sektor ini, misalnya perubahan iklim dan teknologi yang bersih karbon (atau bebas karbon) membutuhkan partisipasi perempuan dalam penguasaan teknologinya. Akan tetapi, dunia mengalami masalah mendasar dalam hal ini, yaitu adanya gap penguasaan dan akses STI oleh laki-laki dan perempuan. Setidaknya 90% pekerjaan sekarang membutuhkan keterampilan ICT (Information Communication and Technology). The Commission on the Status of Women (2011, 2014) dan 20 tahun perjalanan Beijing Platform for Action (2015) merekomendasikan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengadvokasi rendahnya perempuan dan remaja perempuan dalam ICT dan STI. (Catatan Jurnal Perempuan- Dewi Candraningrum, Pemred)
| catatan_jp_91.pdf |
Edisi 90 Pedagogi Feminis
Vol. 21 No.3, Agustus 2016
Pedagogi feminis adalah paradigma tentang pengajaran dan pembelajaran yang dipakai dalam pelbagai kajian dan disiplin. Pedagogi feminis bukan merupakan alat atau sebuah koleksi strategi, tetapi ia adalah lsafat yang mengkaitkan antara teori pengajaran dan pembelajaran yang meletakkan feminisme dalam pusat dinamikanya. Ia menerima dirinya diapresiasi, dikritik, dan dilawan sebagai satu bentuk dinamika pengetahuan. Pertama, ia melakukan kerja perlawanan atas hirarki dan dominasi. Kedua, ia menggunakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ketiga, ia kemudian melakukan transformasi dan realisasi dengan cara-cara kritis. Donna Haraway (1991) menjelaskan bagaimana pedagogi feminis mengembangkan diri dengan melakukan praktik-praktik atas berbagi pengalaman dalam komunitas-komunitas sebagai alat pembebasan dari tirani dan dominasi. Dus feminis pedagogi dapat dinyatakan sebagai asumsi- asumsi epistemologis, strategi-strategi pengajaran, pendekatan teoritik, praktek-praktek pengajaran, dan hubungan antara pengajar dan pembelajar dalam semangat feminisme. Negara dalam hal ini, juga merupakan ruang kelas yang kaya akan dinamika. (Catatan Jurnal Perempuan- Dewi Candraningrum, Pemred)
| catatan_jp_90.pdf |
Edisi 93 HKSR dan Kebijakan Pembangunan
Vol. 22 No. 2, Mei 2017
Diskursus mengenai Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) telah mengemuka lebih dari dua puluh tahun yang lalu sejak dibahas pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ICPD) tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (Fourth World Conference on Women) tahun 1995 di Beijing. HKSR mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan reproduksi mereka; bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara khusus, akses atas HKSR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan kapan mempunyai anak; dan untuk mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya. Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi yang pertama kali secara eksplisit mengakui hak reproduksi sebagai hak asasi manusia sekaligus menandai perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu populasi, namun data-data yang ada memperlihatkan bahwa banyak orang, terutama mereka yang paling terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan akses atas HKSR. (Catatan Jurnal Perempuan-Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_93.pdf |
Edisi 92 Perempuan dan Kebijakan Publik
Vol. 22 No. 1, Februari 2017
Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan
perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di
lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. (Catatan Jurnal Perempuan- Anita Dhewy, Pemred)
perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di
lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. (Catatan Jurnal Perempuan- Anita Dhewy, Pemred)
| catatan_jp_92.pdf |
Edisi 89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Vol. 21 No.2, Mei 2016
Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia 2010-2014 mengungkapkan ada lebih dari 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota, dengan detil sebagai berikut: 42-58% merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak, sisanya kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Sayangnya data ini belum terpilah. Perlu penelusuran lebih jauh bagaimana status anak perempuan dalam irisan tersebut. Data tersebut juga menarasikan peningkatan kekerasan seksual setiap tahunnya, yaitu tahun 2010, tercatat 2.046 kasus (42% kejahatan seksual terhadap anak). Kemudian tahun 2011, terjadi 2.462 kasus (58% kejahatan seksual); 2012 terjadi 2.637 kasus (62% kejahatan seksual); tahun 2013 ada 3.339 kasus (62% kejahatan seksual); 2014 (Januari-April) terjadi 600 kasus dengan jumlah korban 876 orang, di antaranya 137 kasus adalah pelaku anak. (Catatan Jurnal Perempuan- Dewi Candraningrum, Pemred)
| jp_89-cjp.pdf |
