​Sebuah bangsa tidak runtuh dalam sehari, melainkan perlahan terkikis oleh ketimpangan yang dinormalisasi, demokrasi yang kehilangan substansi, dan pembangunan yang terus menuntut korban. Di tengah berbagai krisis yang saling bertaut itu, peluncuran buku Jam Pasir Indonesia: Menakar Masa Depan Indonesia dari Butir Kuasa dan Ketimpangan yang dilaksanakan pada hari Senin (4/5/2026), menghadirkan refleksi penting tentang arah perjalanan Indonesia menuju 2045.

     ​Buku yang disusun oleh para peneliti dan ahli dalam Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) ini tidak sekadar membaca masa depan Indonesia secara optimistis. Sebaliknya, ia justru memperlihatkan retakan-retakan yang selama ini tersembunyi di balik narasi pertumbuhan, stabilitas, dan pembangunan nasional. Melalui dua belas topik yang membentang dari politik ekonomi, demokrasi, media, pertahanan, hingga krisis ekologis, buku ini mengajak kita mempertanyakan ulang: masa depan Indonesia sebenarnya sedang dibangun untuk siapa?

     ​​Salah satu benang merah yang paling terasa dalam buku ini adalah paradoks demokrasi Indonesia. Setelah Reformasi 1998, demokrasi sering dipahami sebagai pencapaian final di mana pemilu rutin, kebebasan sipil, dan pergantian kekuasaan dianggap sebagai tanda kematangan politik. Namun, sebagaimana terlihat dalam pembahasan mengenai partai politik, media massa, hingga operasi informasi, demokrasi Indonesia justru sedang mengalami pendangkalan. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan daya emansipatorisnya.
 
     ​Partai politik semakin terlembaga sebagai mesin elektoral, bukan ruang artikulasi kepentingan rakyat. Media massa berada di bawah tekanan oligarki dan logika pasar. Sementara itu, generasi muda menghadapi ruang publik digital yang dipenuhi disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lagi bekerja sebagai arena deliberasi warga, melainkan sebagai manajemen stabilitas politik.
 
     ​Situasi tersebut mengingatkan pada kritik Wendy Brown (2015) terhadap neoliberalisme, yakni ketika demokrasi direduksi menjadi tata kelola administratif yang miskin imajinasi politik. Warga diposisikan sebagai konsumen politik, bukan subjek yang aktif menentukan arah kolektif bangsa. Akibatnya, partisipasi publik menjadi dangkal, sementara oligarki ekonomi dan politik semakin mengonsolidasikan kekuasaan.
 
     ​Namun, krisis demokrasi tidak hanya terlihat dalam institusi politik. Ia juga muncul dalam cara negara mengelola kehidupan. Pembahasan mengenai tingginya angka kematian ibu di Indonesia menjadi salah satu bagian paling penting dalam buku ini karena memperlihatkan bahwa pembangunan nasional sering kali gagal menyentuh persoalan paling mendasar, yaitu merawat kehidupan manusia.
 
     ​Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, angka kematian ibu tetap menjadi kenyataan yang menghantui banyak perempuan Indonesia. Hal ini merupakan cerminan dari ketimpangan struktural yang lebih jauh dari persoalan teknis layanan kesehatan. Tubuh perempuan terus ditempatkan di pinggiran prioritas pembangunan. Negara tampak sigap dalam menjaga stabilitas fiskal, keamanan nasional, atau investasi, tetapi sering lamban ketika berhadapan dengan kerentanan hidup sehari-hari.
 
     ​Dalam perspektif filsafat politik, kondisi ini dapat dibaca melalui konsep biopolitics Michel Foucault (1978): negara modern mengelola populasi melalui regulasi kehidupan. Namun, sebagaimana dikembangkan Achille Mbembe (2003) melalui konsepnecropolitics, tidak semua kehidupan dianggap layak untuk dilindungi secara setara. Ada kelompok-kelompok yang secara sistematis dibiarkan rentan—perempuan miskin, masyarakat adat, warga di wilayah konflik, atau mereka yang hidup di kawasan ekstraktif.
 
     ​Karena itu, pembahasan mengenai Papua, pertahanan, dan Undang-Undang Intelijen Negara menjadi relevan untuk dibaca secara bersamaan. Negara modern semakin memperkuat aparatus keamanan dan pengawasan, tetapi pada saat yang sama gagal menghadirkan rasa aman yang substantif bagi warganya. Keamanan lebih sering dimaknai sebagai stabilitas politik ketimbang perlindungan terhadap kehidupan.
 
     ​Di sisi lain, buku ini juga memperlihatkan bagaimana persoalan ekonomi Indonesia menyimpan kerentanan yang cukup serius. Utang negara yang “aman di permukaan”, relasi fiskal dan moneter, hingga trajektori politik ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ketimpangan sosial terus melebar, sementara pembangunan masih sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya alam.
 
     ​Di sinilah persoalan ekologis menjadi penting. Bagian “Demokrasi yang (Tak Otomatis) Hijau” secara implisit menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak dengan sendirinya menghasilkan keadilan ekologis. Pergantian rezim tidak selalu mengubah logika pembangunan yang eksploitatif. Hutan tetap dibuka, tambang terus diperluas, dan masyarakat lokal sering diposisikan sebagai hambatan pembangunan.
 
     ​Perspektif ekofeminisme membantu kita memahami bahwa krisis ekologis tidak pernah netral. Kerusakan lingkungan selalu terkait dengan relasi kuasa: siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang kehilangan ruang hidup, dan siapa yang dipaksa menanggung dampaknya. Dalam banyak kasus, perempuan justru menjadi kelompok yang paling merasakan dampak krisis ekologis karena mereka berada di garis depan reproduksi sosial, seperti mengurus air, pangan, kesehatan keluarga, hingga keberlangsungan komunitas.
 
     ​Karena itu, masa depan Indonesia tidak bisa hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi atau bonus demografi menuju 2045. Apakah pembangunan Indonesia sungguh mampu merawat kehidupan? Ataukah ia justru mempercepat krisis sosial dan ekologis yang semakin dalam?
 
     ​Metafora “jam pasir” dalam buku ini terasa sangat kuat. Jam pasir merupakan simbol waktu yang terus berjalan, sekaligus gambaran tentang distribusi kuasa yang timpang. Di bagian atas, kekuasaan ekonomi dan politik terus terkonsentrasi pada segelintir elite. Sementara di bagian bawah, masyarakat menghadapi akumulasi kerentanan, mulai dari ketidakpastian kerja, krisis ekologis, melemahnya demokrasi, hingga menurunnya kualitas hidup.

     ​Pada akhirnya, buku Jam Pasir Indonesia mengingatkan bahwa masa depan dibentuk melalui keputusan-keputusan politik tentang siapa yang dianggap penting, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dikorbankan atas nama pembangunan. Indonesia 2045 bukan sekadar proyek menuju negara maju, melainkan pertaruhan tentang nilai apa yang ingin dijadikan dasar kehidupan bersama.
 
     ​Jika demokrasi hanya menghasilkan stabilitas tanpa keadilan, pertumbuhan tanpa keberlanjutan, dan pembangunan tanpa kepedulian terhadap kehidupan, maka yang tersisa hanyalah kemajuan yang hampa. Serta, mungkin saja, di situlah jam pasir Indonesia sedang bergerak paling cepat. (Yasyfa Nadhira)
​
 
Daftar Pustaka
Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books.
Foucault, M. (1978). The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction (R. Hurley, Trans.). Vintage Books.
Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11
​

​     Pada Kamis (7/5/2026), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) menggelar perayaan Hari Kartini 2026 dengan tema  “Kartini Jakarta: Berkembang Tanpa Batas, Berdaya Tanpa Sekat”. Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta ini menjadi ruang refleksi mengenai pemberdayaan perempuan sekaligus upaya mendorong kesetaraan gender di Jakarta melalui berbagai kegiatan, seperti talkshow, workshop, cerdas cermat, sampai bazar yang menampilkan UMKM Jakarta.

     ​Mewakili Jurnal Perempuan, saya berkesempatan hadir dalam sesi pembukaan acara yang dihadiri oleh Pramono Anung, selaku Gubernur DKI Jakarta, lalu dilanjutkan dengan talkshow bersama Anne Avantie (Perancang Busana) dan Cinta Laura Kiehl (Aktris). Dalam sesi tersebut, kedua narasumber yang dipandu oleh Rivana Pratiwi (Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV) memberikan pandangan dan pengalamannya terkait makna dari ‘berdaya’.
 
     ​Acara dibuka dengan sambutan Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktaviani, yang menjelaskan bahwa rangkaian Hari Kartini tahun ini diisi dengan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti lokakarya Women Go Digital, bazar UMKM perempuan, penandatanganan kerja sama pencegahan kekerasan berbasis gender bersama Transjakarta, launching fasilitas daycare untuk karyawan Transjakarta, hingga pemberian bantuan usaha bagi perempuan disabilitas dan penyintas kekerasan seksual.
 
     ​Seminar ini juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang yang inklusif bagi perempuan untuk berkembang. Ketua TP PKK DKI Jakarta, Hani Pramono, menekankan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam kehidupan keluarga, dunia kerja, maupun masyarakat. Karena itu, pemberdayaan perempuan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh melalui dukungan lingkungan sosial, akses ekonomi, dan ruang partisipasi yang setara.

     ​​Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyinggung perkembangan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif terhadap perempuan. Ia menyebut tingginya keterlibatan perempuan di lingkungan pemerintahan serta peningkatan Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator bahwa perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan kota. Selain itu, ia juga menyoroti cara pandang generasi muda yang mulai melihat emansipasi sebagai kebebasan menentukan pilihan hidup tanpa dibatasi norma gender yang kaku.
 
     ​Setelah itu, sesi bincang-bincang pun dimulai dengan pertanyaan pemantik dari Rivana mengenai perjalanan karier Anne Avantie dan Cinta Laura. Dalam diskusi tersebut, keduanya membagikan pengalaman tentang perjuangan perempuan menghadapi stigma sosial, tekanan ruang publik, hingga pentingnya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Cinta mengakui bahwa dirinya termasuk perempuan yang beruntung karena tumbuh di lingkungan keluarga dan pendidikan yang mendukung perempuan untuk berkembang. Namun, ia menyadari bahwa tidak semua perempuan Indonesia memiliki ruang yang sama untuk tumbuh dengan rasa percaya diri dan keberanian menyuarakan diri. 
 
     ​Pengalamannya melakukan riset mengenai kasus kekerasan seksual di Amerika Serikat juga membuatnya melihat perbedaan dukungan terhadap korban, yang menurutnya masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena itu, ia menilai perempuan yang memiliki privilege perlu menggunakan suaranya untuk membantu perempuan lain yang belum memiliki kesempatan yang sama.
 
     ​Diskusi kemudian berlanjut pada tekanan terhadap perempuan di ruang publik dan media sosial. Cinta menyoroti bagaimana perempuan sering kali dibatasi oleh standar sosial mengenai usia, penampilan, hingga status pernikahan. Menurutnya, perempuan seolah dibuat memiliki “tanggal kedaluwarsa”, misalnya dianggap terlambat jika belum menikah di usia tertentu atau belum mencapai posisi tertentu dalam karier. 
 
     ​Ia mengkritik budaya yang membuat perempuan terus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain hingga lupa menikmati proses hidupnya sendiri. Baginya, perempuan memiliki banyak definisi dan tidak harus selalu mengikuti ekspektasi masyarakat. “Perempuan boleh menjadi berbeda, berekspresi, bahkan melawan arus,” ujarnya.
 
     ​Sementara itu, Anne membagikan pengalaman personalnya dalam membangun karier di industri fesyen. Ia mengaku sering mendapat cibiran dan stigma karena dianggap berbeda dan tidak mengikuti standar industri mode pada masanya. Penampilannya yang khas dengan bunga kamboja di rambut kerap membuatnya dipandang kuno dan sulit diterima di lingkungan fesyen Jakarta. Namun, pengalaman tersebut justru menjadi proses yang membentuk dirinya untuk tetap konsisten dengan identitasnya sendiri.
 
     ​Anne juga mengenang masa ketika ibunya sakit kanker sebagai titik yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Baginya, proses hidup tidak pernah instan dan setiap pengalaman harus dimaknai sebagai kesempatan untuk bertumbuh serta memberi dampak bagi orang lain, sekecil apa pun lingkupnya.
 
     ​Baik Anne maupun Cinta, keduanya sama-sama menekankan bahwa perempuan berdaya bukan hanya soal kesuksesan personal atau pencapaian finansial, tetapi juga keberanian untuk terus belajar, berpikir bebas, dan memberi manfaat bagi orang lain. Cinta memaknai keberdayaan sebagai kebebasan berpikir agar perempuan tidak mudah dipengaruhi oleh standar eksternal yang membuat mereka merasa kecil. 
 
     ​Sementara Anne menegaskan bahwa perempuan berdaya adalah perempuan yang mampu memberikan “daya” bagi lingkungan sekitarnya, bahkan melalui “gaya” yang merujuk pada kerja-kerja yang ia lakukan dalam industri fesyen tanah air. Menutup sesi diskusi, Anne dan Cinta mengajak perempuan untuk tidak membatasi diri pada standar sosial yang sempit, melainkan terus bertumbuh dengan menjadi diri sendiri, menghargai proses hidup, serta menyadari bahwa setiap perempuan memiliki perjuangan dan titik berangkat yang berbeda.
 
     ​Namun, di balik berbagai narasi positif yang disampaikan dalam forum tersebut, muncul pertanyaan dalam benak saya mengenai sejauh mana pembahasan tentang “perempuan berdaya” benar-benar menyentuh realitas kehidupan perempuan di Jakarta. Banyak pernyataan dalam seminar masih berfokus pada motivasi individual, optimisme pembangunan, dan simbol keberhasilan kota, sementara persoalan struktural yang dialami perempuan kelas bawah belum banyak dibicarakan secara mendalam.
 
     ​Pernyataan Pramono mengenai menurunnya kawasan kumuh dan kemiskinan sampai tingginya indeks pembangunan gender Jakarta, belum tentu sepenuhnya merepresentasikan kenyataan dan sekat-sekat yang dialami perempuan di lapangan. Sebab data statistik sering kali tidak mampu menggambarkan pengalaman hidup perempuan sehari-hari yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi, ruang tinggal yang tidak layak, serta kerentanan sosial lainnya.
 
     ​Kontras tersebut terasa ketika selepas acara, saya masih melihat ibu-ibu berjualan makanan ringan sambil duduk di bangku akses pejalan kaki dekat Balaikota DKI Jakarta. Pemandangan itu menjadi ironi di tengah diskusi di dalam ruangan ber-AC yang dipenuhi narasi tentang kebebasan berekspresi, pengembangan diri, dan perempuan sukses. Realitas tersebut menunjukkan bahwa masih ada perempuan Jakarta yang harus bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup, tinggal di lingkungan padat, serta menghadapi beban kerja yang tidak terlihat.

     ​Narasi yang disampaikan kedua narasumber juga cenderung berhenti pada level pemberdayaan individual, seperti pentingnya percaya diri, berani mencoba, dan terus berkembang. Padahal, pendekatan semacam ini berisiko mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua perempuan memiliki titik berangkat, akses, dan kondisi sosial yang sama. Banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural berupa kemiskinan, keterbatasan pendidikan, beban kerja domestik, kekerasan berbasis gender, hingga tekanan sosial yang membuat kesempatan untuk “berdaya” tidak bisa dicapai hanya melalui motivasi personal semata.
 
     ​Suara perempuan akar rumput juga belum banyak diamplifikasi dalam forum tersebut. Pengalaman perempuan pekerja informal, ibu rumah tangga miskin kota, maupun perempuan yang hidup di wilayah-wilayah padat Jakarta belum benar-benar menjadi pusat pembahasan. Meskipun kerja-kerja PKK diapresiasi, tapi jika hanya sebatas ucapan belaka tanpa pemberian upah layak, hal tersebut tetap meminggirkan kerja yang dilakukan perempuan. Akibatnya, seminar lebih banyak menghadirkan representasi perempuan kelas atas yang sukses dibandingkan ruang refleksi kritis mengenai ketidaksetaraan yang masih berlangsung.
 
     ​Hal lain yang mengganggu saya adalah pemberian bantuan kepada perempuan penyintas kekerasan seksual—yang masih belum memiliki sensitivitas terhadap korban. Penyintas diajak naik ke atas panggung untuk menerima bantuan dan berfoto di depan publik sebagai bagian dari seremoni acara. Sebagai penyintas pula, saya merasa tidak nyaman karena seremoni tersebut berpotensi menjadikan pengalaman penyintas sebagai simbol formalitas dan pencitraan institusi, alih-alih benar-benar berpusat pada kebutuhan serta kenyamanan korban.
 
     ​Situasi-situasi di atas menunjukkan bahwa peringatan Hari Kartini di institusi pemerintah kita masih memiliki catatan merah. Terlebih, apabila ia tidak diiringi refleksi yang lebih kritis terhadap ketimpangan sosial yang nyata di sekitar kota. Narasi tentang perempuan kuat dan berdaya memang penting, tetapi pemberdayaan perempuan tidak dapat hanya dimaknai sebagai persoalan kepercayaan diri atau keberanian bermimpi semata. Begitu pula, pencitraan pada situasi dan data yang masih timpang dirasakan perempuan miskin kota.
 
     ​Pada akhirnya, Hari Kartini yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta kembali mereproduksi perayaan simbolik di dalam gedung pemerintahan. Momentum ini, semestinya menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana perempuan-perempuan di luar forum tersebut masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, menghadapi kerentanan, dan bertahan di tengah ketimpangan kota. Sebab perempuan berdaya bukan hanya mereka yang berhasil menembus ruang publik, tetapi juga pengakuan terhadap mereka yang setiap hari terus bertahan hidup di tengah keterbatasan. (Alifia Putri Yudanti)

     ​Tubuh perempuan tidaklah benar-benar netral. Ia menjadi medan tafsir, tempat agama, budaya, dan kekuasaan saling berkelindan menentukan makna, batas, dan kontrol. Dalam kelas KAFFE April II 2026 bertema Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam Progresif yang diselenggarakan rutin oleh Jurnal Perempuan (29/4/2026), persoalan ini dibedah secara kritis melalui pembacaan ulang terhadap dokumen, argumentasi teologis, dan praktik keagamaan yang selama ini cenderung bias gender. Diskusi ini menghadirkan Prof. Musdah Mulia, MA., APU, seorang akademisi, aktivis, dan perempuan ulama, yang menekankan bahwa hak reproduksi adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang berakar pada prinsip keadilan dalam Islam.

     ​Dalam pemaparannya, Musdah menunjukkan bahwa rendahnya pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak bisa dilepaskan dari struktur yang lebih luas, baik kultural, struktural, maupun teologis (dalam artian, bukan wahyu Tuhan). Tingginya angka kematian ibu, perkawinan anak, kekerasan seksual, hingga stunting bukan persoalan teknis, tetapi refleksi dari sistem yang gagal melihat perempuan sebagai subjek yang utuh. Dalam banyak kasus, agama justru digunakan sebagai legitimasi untuk membatasi akses perempuan terhadap tubuhnya sendiri. Padahal, menurutnya, persoalannya bukan pada ajaran agama, akan tetapi pada tafsir yang sarat kepentingan patriarkal.
​
     ​“Kita harus senantiasa ‘Iqra’, disebut dalam Al-Qur’an, yang bukan hanya membaca, namun juga berarti belajar, meneliti, menganalisis,” Musdah mengkritik bagaimana ayat-ayat yang sejatinya ditujukan untuk mengatur laki-laki (seperti perintah menjaga diri dan keluarga) justru dalam praktiknya dialihkan menjadi kontrol terhadap tubuh perempuan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa tafsir tidak pernah steril dari relasi kuasa. Tubuh perempuan kemudian ditempatkan sebagai penjaga moral, sementara yang lain mengaturnya. Perempuan tidak hanya kehilangan otonomi, tetapi juga dibebani tanggung jawab moral yang tidak proporsional.

     ​​Persoalan ini tampak jelas dalam berbagai isu, seperti kontrasepsi, aborsi, hingga relasi dalam pernikahan. Dalam pandangan konservatif, praktik-praktik tersebut kerap dipandang tabu dan dibingkai sebagai bentuk pelanggaran moral. Dalam perspektif Islam progresif yang berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, padahal justru ditekankan bahwa tujuan agama adalah menjaga kehidupan, akal, dan martabat manusia. Dengan demikian, pengaturan kelahiran, persetujuan dalam relasi seksual, hingga keputusan atas tubuh menjadi bagian dari ikhtiar manusia untuk mencapai kesejahteraan, bukan bentuk pembangkangan terhadap Tuhan. Pernikahan dilakukan tidak semata-mata untuk menghindari zina, ia memiliki tujuan holistik mencapai Sakinah (ketenangan), Mawaddah (cinta), dan Rahmah (kasih sayang). 

     ​Dalam pandangan Islam yang substantif, rujukan kesehatan reproduksi bisa dipahami melalui tiga hal utama. Pertama, konsep tauhid (lā ilāha illā Allāh), dorongan untuk menegakkan kesetaraan dan kemerdekaan manusia, serta menolak segala bentuk perbudakan. Kedua, konsep khalifah fī al-arḍ yang melihat manusia, laki-laki maupun perempuan, sebagai pengelola, mulai dari diri sendiri (pikiran, perasaan, dan syahwat, termasuk seks dan kekuasaan) hingga keluarga dan ruang sosial. Ketiga, misi amar ma’ruf nahi munkar yang dimaknai sebagai upaya untuk terus memperbaiki diri, keluarga, dan masyarakat lewat pendidikan, humanisasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. 
​
     ​Pendekatan ini juga menantang anggapan bahwa tubuh perempuan harus selalu dikontrol demi kehormatan. Sebaliknya, tubuh dipahami sebagai amanah yang harus dihormati, bukan didisiplinkan. Dalam relasi suami-istri, misalnya, konsep libās (saling menjadi pakaian) menegaskan adanya relasi timbal balik kasih sayang. 

     ​Dalam sesi tanya jawab, Rabicha Ilma (alumni Universitas Al-Azhar dengan latar belakang pesantren) mengangkat kritik tentang kecenderungan meromantisasi kitab tertentu seperti Uqud al-Lujayn, yang dianggap menunjukkan adanya ‘lompatan kurikulum’ dalam pendidikan reproduksi, bahkan memunculkan pertanyaan apakah justru edukasi ini perlu lebih diarahkan kepada para kiai; ia juga menyoroti batas wilayah agama dalam mengatur moralitas, khususnya terkait orientasi dan perilaku seksual, serta problem tafsir yang sarat kepentingan dan berpotensi cocokologi jika tidak selaras dengan perspektif gender. 

     ​Menanggapi hal tersebut, Musdah menjelaskan bahwa di kalangan tertentu kitab tersebut telah dikaji ulang secara kritis dan progresif, bahkan ditemukan bahwa sebagian besar hadis di dalamnya tergolong lemah. Namun hasil reinterpretasi ini belum banyak menjangkau pesantren karena dianggap tidak otoritatif ketika disajikan dalam bahasa Indonesia; terkait seksualitas, ditekankan pentingnya keterbukaan diskusi berbasis pengetahuan yang benar, termasuk memahami bahwa ada aspek yang dapat diintervensi dan ada yang tidak, sementara dalam penafsiran ayat diperlukan pijakan prinsipil seperti Maqashid al-Sharia dan misi kemanusiaan amar ma’ruf nahi munkar agar tafsir tetap berorientasi pada tujuan etis agama.

     ​Menariknya, perspektif sufistik yang turut disinggung dalam kelas ini justru membuka kemungkinan pembacaan yang lebih egaliter. Dengan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Arabi, dan Jalaluddin Rumi, Musdah menolak tubuh sebagai sumber dosa. Dalam perspektif sufistik, tubuh adalah sarana spiritual untuk mendekat kepada Tuhan. Artinya, setiap bentuk penindasan terhadap tubuh tidak cuma bermasalah secara sosial, tapi juga menyimpang dari etika spiritual Islam.

     ​Namun, sebagaimana diakui dalam diskusi, pembacaan yang egaliter ini tidak serta-merta menghapus bias patriarkal dalam teks-teks klasik. Tafsir tetap terikat pada konteks zamannya sehingga pembacaan ulang menjadi keniscayaan. Dalam sesi tanya jawab, Musdah menegaskan bahwa pendekatan sufistik justru memberi ruang untuk melampaui legalisme sempit menuju spiritualitas yang lebih inklusif. Dengan menekankan kasih sayang sebagai inti ajaran, tasawuf membuka kemungkinan untuk meruntuhkan hierarki yang selama ini dilegitimasi atas nama agama.

     ​Pada akhirnya, diskusi ini menunjukkan bahwa perjuangan atas hak reproduksi perempuan bukan hanya soal kebijakan atau layanan kesehatan, tetapi juga soal siapa yang berhak menafsirkan tubuh. Ketika tafsir dikuasai oleh perspektif yang timpang, maka tubuh perempuan akan terus menjadi objek kontrol. Namun, ketika tafsir dibuka, dipertanyakan, dan dikembalikan pada prinsip keadilan, maka tubuh dapat kembali menjadi ruang otonomi. (Hana Rusmalia)

     Narasi besar tentang kelahiran Republik Indonesia kembali dipertanyakan dalam Dialog Republik “Lahirnya Negara Indonesia” yang diselenggarakan Forum 2045, UGM, dan Nalar Institute di Ballroom UC UGM, Yogyakarta, pada Kamis (30/4). Di tengah diskursus sejarah yang selama ini sarat dominasi tokoh laki-laki, forum ini menyoroti satu hal yang kerap luput: absennya perempuan dalam ingatan kolektif proklamasi. Agenda ini dihadiri oleh para ahli sebagai narasumber dan penanggap serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. M. Baiquni, M.A. selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM.

     Perbincangan soal iklim akan selalu relevan di zaman yang penuh dengan bencana ekologis. Kali ini, isu tersebut dibahas secara komprehensif dalam seminar “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender SPPB UI bersama PINUS Indonesia pada Senin (27/4/2026).

​

     ​Feminisme Indonesia hari ini terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Hashtag (tagar) bersirkulasi cepat, testimoni bermunculan, dan wacana kesetaraan semakin hadir dalam ruang publik. Namun, di tengah visibilitas yang meningkat ini, apakah feminisme benar-benar semakin berdaya atau sekadar semakin terlihat? Diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Keberlanjutan Feminisme Pasca-Reformasi: Kritik dan Praktik Kolektif” yang dilaksanakan pada Jumat (24/4/2026), memperlihatkan bahwa di balik ekspansi ruang gerak feminisme, terdapat kontradiksi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

     Pasca-Reformasi sering dipahami sebagai titik balik yang membuka ruang kebebasan bagi berbagai gerakan sosial, termasuk feminisme. Dibandingkan dengan era Orde Baru yang represif, feminisme kini memiliki akses lebih luas untuk mengartikulasikan tuntutannya. Namun, perlu dicermati bahwa keterbukaan ini tidak secara otomatis memperkuat gerakan. Sebaliknya, ia justru mengubah medan perjuangan menjadi lebih kompleks. Jika sebelumnya tantangan utama adalah represi negara, kini feminisme berhadapan dengan fragmentasi internal, logika media, dan dinamika kekuasaan yang lebih tersebar.
 
     ​​Salah satu perubahan paling signifikan adalah munculnya aktivisme digital sebagai strategi utama gerakan. Media sosial memungkinkan pengalaman personal korban kekerasan seksual diangkat ke ruang publik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Testimoni anonim tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi individual, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan solidaritas kolektif. Dalam banyak kasus, tekanan digital bahkan mampu memaksa institusi untuk merespons. Namun, menganggap media sosial sebagai solusi utama adalah simplifikasi yang berbahaya. Sebagaimana disoroti dalam diskusi, digital hanyalah alat yang efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dengan strategi gerakan yang lebih luas.
 
     ​Di titik ini, penting untuk mempertanyakan asumsi bahwa viralitas identik dengan perubahan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perhatian publik yang masif tidak selalu berujung pada transformasi struktural. Tekanan digital memang dapat membuka ruang diskusi dan bahkan mendorong lahirnya kebijakan, seperti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali berjalan lambat dan tidak merata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan di tingkat wacana dan realitas di tingkat praksis. Dengan kata lain, feminisme digital cukup kuat dalam membangun perhatian, tetapi belum tentu efektif dalam memastikan keberlanjutan perubahan.
 
     ​Selain itu, ruang digital yang kerap dipandang sebagai ruang emansipatoris juga menyimpan ambiguitas. Di satu sisi, ia membuka peluang bagi kelompok marginal untuk membangun narasi tandingan terhadap dominasi patriarki. Di sisi lain, ia tetap tunduk pada logika algoritma yang rentan terhadap serangan balik, dan justru memperkuat kekerasan simbolik.
 
     ​​“Kebijakan-kebijakan yang sifatnya multitafsir justru kerap punya potensi untuk mengkriminalisasi baik kelompok rentan atau korban yang hendak mencari keadilan,” ujar Abby Gina. Dengan demikian, ruang digital bukanlah ruang bebas nilai, melainkan arena kontestasi yang terus-menerus memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa.

     ​Diskusi tersebut juga menyoroti persoalan fragmentasi dalam gerakan feminis kontemporer. Perbedaan pendekatan, baik dalam bentuk advokasi kebijakan, edukasi publik, maupun pengorganisasian akar rumput, sering kali menghasilkan strategi yang tidak selalu sejalan. “Ada bentuk upaya untuk menyederhanakan pesan. Kalau pesannya terlalu kompleks, media sosial nggak bisa, dan ini yang memicu semacam percakapan yang lebih luas,” ucap Umam.
 
     ​Di satu sisi, fragmentasi ini dapat melemahkan konsistensi pesan dan daya tekan gerakan. Namun, di sisi lain, ia juga mencerminkan kompleksitas isu yang dihadapi feminisme hari ini. Oleh karena itu, tantangannya bukan sekadar menyatukan gerakan secara formal, tetapi juga menemukan cara untuk membangun koherensi tanpa menghapus keragaman.

     ​Relasi feminisme dengan negara juga menjadi titik kritis yang perlu dibaca secara lebih hati-hati. Keberadaan kerangka hukum seperti UU TPKS sering dijadikan indikator kemajuan. Namun, keberhasilan ini tidak selalu diikuti oleh akses keadilan yang nyata bagi penyintas. “Advokasi itu menjadi titik temu gerakan perempuan yang beragam dan telah memberikan dampak adanya perubahan hukum, walaupun perubahan hukumnya tidak selalu positif,” jelas Sri Wiyanti yang akrab disapa Iyik ini. Negara dapat merespons tekanan publik dengan menghasilkan regulasi, tetapi belum tentu memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk memastikan implementasinya. Dalam konteks ini, feminisme berhadapan dengan dilema klasik, yaitu bekerja sama dengan negara untuk mendorong perubahan, atau tetap menjaga jarak kritis terhadapnya.
 
     ​Sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan tersebut, diskusi menekankan pentingnya integrasi antara aktivisme digital dan gerakan berbasis komunitas. Namun, seruan ini sering kali berhenti pada level normatif. Pertanyaan yang lebih sulit adalah bagaimana integrasi tersebut dapat diwujudkan secara konkret. Siapa yang mengorganisasikannya? Dengan sumber daya apa? Lalu, bagaimana memastikan keberlanjutan di tengah dinamika perhatian publik yang fluktuatif? Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, gagasan kolaborasi berisiko menjadi sekadar jargon yang berulang tanpa implementasi yang jelas.
 
     ​Pada akhirnya, keberlanjutan feminisme pasca-Reformasi tidak dapat diukur hanya dari seberapa sering isu ini muncul di ruang publik. Tantangan utamanya terletak pada kemampuan gerakan untuk melampaui logika viralitas dan membangun kerja jangka panjang yang sering kali tidak terlihat. Dalam situasi di mana perhatian publik mudah bergeser, feminisme dituntut untuk tidak hanya responsif terhadap momentum, tetapi juga konsisten dalam membangun perubahan struktural.
 
     ​Dengan demikian, pertanyaan tentang arah feminisme hari ini tidak dapat dijawab secara sederhana. Ia tidak hanya bergerak maju atau mundur, tetapi juga bernegosiasi dengan berbagai kontradiksi yang menyertainya. Di tengah perluasan ruang gerak dan kompleksitas tantangan, feminisme dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: apakah akan mengikuti ritme cepat ruang digital, atau membangun ketahanan sebagai gerakan yang mampu bertahan melampaui momentum. Mungkin, justru di antara ketegangan inilah masa depan feminisme sedang dipertaruhkan. (Yasyfa Nadhira)

     “Sudah jatuh tertimpa tangga.” Aforisme klasik ini menjadi tajuk reflektif dalam diskusi Feminist in Law and Litigation (FILL) #2 bertajuk “Visum Berbayar Sebagai Pelanggaran Kewajiban Negara terhadap Hak Korban” yang diselenggarakan secara daring oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) pada Sabtu (18/4/2026) pukul 14.00 WIB. Diskusi ini merespons fenomena krusial pada Februari 2026, dimana pendamping korban melaporkan bahwa sejumlah Pemerintah Daerah tidak lagi menanggung biaya visum korban kekerasan seksual. Diskusi ini menghadirkan para ahli, di antaranya Siti Aminah Tardi (Direktur ILRC), Della Belinda, S.Psi., M.Psi. (DP3AKB Jateng), Romauli Situmorang (Pembina Yayasan HANARA), Wity Muntari (Direktur LRC-KJHAM), dan Dian Puspitasari, S.H. (Direktur LBH RaKeSia).

     Layanan Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum (VeP) merupakan instrumen fundamental dalam pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan. Dalam ranah pidana, hasil visum menjadi determinan penentu pasal yang diterapkan serta besaran restitusi. Sementara dalam ranah perdata, ia krusial dalam menentukan biaya pemulihan korban. Forum ini hadir sebagai ruang belajar bersama, berbagi pengetahuan dan pengalaman pendamping korban dalam mendorong pemenuhan akses keadilan dan pemulihan korban.

     Siti Aminah Tardi (Direktur ILRC) menekankan bahwa pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum harus dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap layanan ini masih bergantung pada komitmen politik pemerintah daerah yang sangat fluktuatif. Prosedur birokrasi yang terlalu ketat—seperti kewajiban adanya surat pengantar dari Kepolisian atau UPTD PPA—seringkali memaksa korban untuk mengakses visum secara mandiri demi mengejar efektivitas waktu.

     ​Ironisnya, hal ini juga diperparah oleh kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk layanan visum, padahal UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas biaya pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum (Pasal 154 dan 155).

     ​Pentingnya visum dalam perspektif emansipatoris terlihat nyata dalam beberapa advokasi lapangan. Kasus AJ, contohnya, yaitu seorang korban KDRT yang berhasil memenangkan gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama untuk biaya pemulihan selama dua tahun berkat hasil pemeriksaan medis dan psikologis. Begitu pula pada kasus AA, bukti psikologis dari dokter jiwa selama 15 tahun digunakan untuk mendorong Majelis Hakim memberikan perlindungan khusus bagi korban. Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti pada kasus KP, dimana keterlambatan hasil pemeriksaan psikologis hampir menghapuskan hak korban untuk melapor karena masa daluwarsa.

     Wity Muntari (Direktur LRC-KJHAM) bersama Della Belinda (DP3AKB Jateng) menyoroti bahwa ketidakhadiran negara dalam mengalokasikan anggaran untuk visum bukan hanya problem administratif, melainkan bentuk pengabaian sistematis terhadap hak korban. Sebaran lokasi rumah sakit yang tidak merata serta belum adanya lembaga negara yang menghitung kerugian dampak psikis secara presisi dalam ranah perdata menunjukkan celah perlindungan yang lebar.

     Sebagai penutup, diskusi yang dipandu oleh Nur Laela Hafizoh ini menegaskan bahwa tanpa jaminan akses visum yang bebas biaya dan bebas hambatan birokrasi, pemulihan bagi perempuan korban kekerasan akan terus terhambat oleh beban finansial yang seharusnya menjadi tanggung jawab publik. (Hana Rusmalia)

     Jakarta (21/4/2026), Perkumpulan HuMa Indonesia mengadakan diseminasi publik kajian kebijakan dengan tema “Mematikan yang Hidup: Labirin Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Melalui sambutan pembuka, Deputi Program HuMa, Erwin Dwi Kristianto, menegaskan bahwa hingga hari ini belum ada skema yang benar-benar mampu mewadahi masyarakat adat secara utuh. Pada praktiknya, sistem yang ada hari ini masih belum berpihak pada mereka yang termarginalkan.

     Diskusi yang dimoderatori oleh Joni Aswira Putra (SIEJ Indonesia) mempertegas bagaimana narasi pembangunan ekonomi terus-menerus dijadikan legitimasi untuk menekan masyarakat adat. Mekanisme hukum dan kebijakan yang ada seakan mencicil pengakuan, juga menahan yang esensial.
​
     Bimantara Adjie (Peneliti HuMa) memaparkan hasil risetnya yang bekerja sama dengan Kudu Komunikasi—perusahaan pengolah data—mengungkap bahwa pengakuan yang diberikan oleh negara bersifat reduktif. Komposisi Undang-Undang Kehutanan sendiri dinilai belum masih memiliki berbagai kekosongan. Belum lagi peraturan turunan yang bahkan setelah puluhan tahun belum sepenuhnya terisi. Situasi ini semakin kompleks setelah hadirnya perubahan paradigma melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus batas kawasan hutan di tingkat provinsi dan memperkenalkan sistem perizinan terpadu satu pintu. Skema ini memang mempermudah investasi, tetapi pada saat yang sama membuka peluang eksploitasi yang lebih luas, termasuk pemutihan sawit di kawasan hutan.

     Dalam kondisi tersebut, suara masyarakat adat menjadi sangat kecil dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih bagi perempuan adat yang dalam konteks ini menanggung beban berlapis. Bagi perempuan adat, hilangnya hutan bukan sekadar kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan sumber keberlangsungan hidup, sumber pengetahuan, dan sumber agensi kolektif. Belum lagi perihal regulasi yang tidak mengikut sertakan isu gender dan interseksionalitas—padahal merupakan isu yang amat krusial bagi kehidupan dan hak kolektif perempuan adat dengan berbagai lapisannya. 

     Britha Mahanani (Peneliti HuMa) dalam paparannya, menyoroti PP Nomor 55 Tahun 2025 sebagai turunan dari KUHP baru yang justru mereduksi kompleksitas hukum adat. Selain itu, ia melihat adanya pola formalisasi yang tidak berpihak yang mengakibatkan kedaulatan masyarakat adat justru berpindah ke tangan negara. Pengakuan terhadap masyarakat adat, dalam kerangka ini, menjadi bersyarat, berlapis, dan sektoral. Mereka diakui sebagai subjek hukum, tetapi tidak sepenuhnya diakui wilayah dan suaranya. Terlebih, mekanismenya tidak jelas, misalkan, ketika usulan dari masyarakat adat ditolak, bagaimana solusinya? Hal ini menjadikan seluruh proses menjadi sangat politis dan selalu berada di bawah kendali negara.

     Antonella (Peneliti HuMa) menambahkan bahwa hingga hari ini negara belum memandang eksistensi masyarakat adat sebagai hak bawaan. Keberadaan mereka terus-menerus dipertanyakan melalui administrasi formal. Masyarakat adat diberikan batasan eksistensi seperti keberadaan surat keputusan, yang justru nyatanya menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang harus membuktikan diri kepada pemangku kebijakan. Pengakuan yang harusnya mendasar dan milik semua, berubah menjadi sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh negara.

     Antonella menemukan bahwa dalam draf RUU Masyarakat Adat versi BKD, persoalan ini semakin terlihat. Pengakuan terhadap masyarakat adat memiliki kemungkinan untuk dievaluasi berulang kali dalam rentang waktu tertentu, misal 10-25 tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa harus ada evaluasi jika eksistensi mereka juga selalu dikebiri? 

     Kembali ditekankan juga, perspektif mengenai perempuan adat hampir tidak hadir. Menurut penelusurannya, kata “perempuan” dalam draf, hanya disebut tiga kali sepanjang dokumen. Kata “perempuan” yang hilang ini menandakan bahwa tidak adanya perhatian khusus bagi perempuan adat secara serius.

     Prof. Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi penanggap dalam diseminasi ini, menyebut situasi ini sebagai bentuk imperialisme negara terhadap hukum adat dan masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa hukum adat tidak dapat direduksi menjadi teks semata. Hukum adat hidup melalui praktik sosial; melalui pelanggaran, penyelesaian, dan putusan yang dihasilkan oleh otoritas sosial. Di sanalah hukum benar-benar akan hadir sebagai “living law”. Namun dalam praktiknya, eksistensi masyarakat adat justru dibatasi oleh standar-standar formal seperti manuskrip kuno atau dokumen administratif. Batasan ini mengabaikan kenyataan bahwa hukum, sebagai bagian dari kebudayaan, akan terus bergerak, beradaptasi, dan berkembang.

     Dihadirkan juga Muhammad Nasir sebagai penanggap dari masyarakat adat Aceh yang mengingatkan bahwa hukum adat telah ada jauh sebelum hukum formal negara dibentuk. Pernyataan Pak Nasir mengungkap ironi mengenai hukum dan masyarakat adat yang telah hidup lebih dulu, malah harus mencari pengakuan dari sistem yang datang belakangan.

     ​Pengakuan seharusnya terasa memulihkan, mengakui, dan memeluk semua. Pengakuan harus utuh; dia tidak boleh bersyarat apalagi disekat. (Putri Nurfitriani)

     Pada 16 April 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Perempuan Adat Nusantara, PEREMPUAN AMAN mengadakan diskusi publik bertajuk “Memahami Urgensi Hak Kolektif Perempuan Adat” di bilangan Jakarta Selatan. Diskusi ini diisi oleh Devi Anggraini (Ketua Umum PEREMPUAN AMAN), Kurniawati Hastuti Dewi (Peneliti BRIN), Purnawan D. Negara (Akademisi dari Universitas Widya Gama, Malang), Agung Wibowo (HuMa), dan Dahlia Madanih (Komnas Perempuan) serta dimoderatori oleh Arimbi Heroepotri (Eco_ADAT). Diskusi ini mempertemukan interseksi dari perspektif hukum, sosiologis, dan pengalaman empirik yang mengungkap bahwa pengakuan yang selama ini diberikan belum mampu menjangkau realitas perempuan adat sepenuhnya.

     Selama ini, pendekatan hukum terhadap masyarakat adat berfokus pada aspek tanah ulayat atau hak komunal secara umum. Namun, pendekatan ini menyimpan persoalan ketika pengakuan hanya berhenti pada tanah, tanpa mempertanyakan siapa yang mengelola dan siapa yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Hukum secara tidak langsung mereproduksi bias patriarki. Perempuan adat, yang selama ini menjadi pengelola utama ruang hidup, berisiko terpinggirkan dalam struktur yang seharusnya melindungi mereka.Purnawan D. Negara dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang menegaskan bahwa hak kolektif perempuan adat tidak bisa direduksi menjadi isu agraria semata. Ia menyebutkan bahwa hak kolektif harus dipahami sebagai integrasi dari tiga dimensi utama: wilayah kelola, pengetahuan tradisional, dan otoritas adat. Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan, karena akan membentuk kesatuan dalam kehidupan masyarakat adat.

     “Ketika kita hanya berbicara tentang tanah, kita kehilangan gambaran besar tentang bagaimana masyarakat adat hidup dan bertahan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tanpa pengakuan terhadap agensi perempuan dalam mengelola wilayah dan pengetahuan, pengakuan hukum hanya akan menjadi formalitas yang tidak sampai pada akar ketimpangan.

     Perempuan adat merupakan penjaga langsung hutan dan ekologi. Misalnya di Kalimantan, perempuan Dayak mengelola rotasi hutan dan ladang dengan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan, di Maluku, perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga praktik sasi laut yang merupakan sistem kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

     ​Bagi perempuan adat, wilayah adat tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang membangun identitas, pengetahuan, dan relasi sosial. Perempuan adat juga memiliki peranan dalam menjaga dimensi seperti: keberlanjutan generasi, perlindungan spiritual, keseimbangan ekologis, serta keberlanjutan pengetahuan lintas generasi. Maka dari itu, ketika negara hanya mengakui tanah tanpa mengakui relasi kuasa dan dimensi kehidupan adat, perempuan adat dapat kehilangan posisi yang kuat dalam menentukan arah kehidupan komunitasnya.

     Pada Jumat (10/4/2026), Yayasan Jurnal Perempuan kembali menyelenggarakan KAFFE (Kajian Feminisme dan Filsafat) secara daring guna menghadirkan ruang diskusi atas dinamika gerakan perempuan hari ini. Dengan mengangkat tema “Membaca Fenomena ‘Gender War’ dan ‘Feminazi’”, kelas ini menghadirkan Dr. Abby Gina Boang Manalu, Pengajar Prodi Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan periode 2021–2025, sebagai pengampu.
​