Minggu (14/08/2022), patjarmerah, komunitas yang melabeli diri sebagai “festival kecil literasi dan pasar buku keliling Nusantara”, mengadakan sebuah diskusi #obrolanpatjar bertajuk “Membicarakan Tubuhku, Menyoroti Keberdayaan Perempuan”. Acara tersebut bertujuan untuk membahas isu ketubuhan yang diangkat oleh Emily Ratajkowski dalam karyanya Tubuhku. Sebagai seorang model, Emily mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Tanpa seizinnya, acap kali tubuhnya dieksploitasi oleh pihak-pihak yang berada di sekelilingnya. Melalui Tubuhku, Emily berharap untuk memberikan perlawanan dan menghentikan eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami olehnya dan model-model lainnya.

     Studi gender idealnya mendapatkan porsi pembahasan yang luas dalam ranah akademik. Hal tersebut karena gender sangat terkait dengan berbagai aspek penting masyarakat. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang berkelindan erat dengan isu gender. Dengan semangat tersebut, telah diadakan forum ilmiah Gender Studies Forum pada Rabu (10/08) dan Kamis (11/8) lalu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gender Studies Forum tahun ini mengangkat tema “Investigating Sexual Violence in Indonesia’s Higher Education: Intersections and Trajectories”.

     Tahun ini, Gender Studies Forum terwujud oleh kolaborasi dari berbagai universitas, yayasan, hingga pemangku kebijakan. Jurnal Perempuan berkesempatan menghadiri dan mewartakan beberapa sesi dari acara ini. Beberapa di antaranya adalah sesi empat dan sesi lima. Sesi empat (10/8), berbicara mengenai keadilan restoratif dan perlindungan saksi dan korban. Dalam konteks kekerasan seksual, keadilan restoratif justru menguntungkan pelaku, bukan korban. Sebab, keadilan restoratif berfokus pada upaya mendamaikan pelaku dan korban.

     Dalam berbagai teks yang muncul di media, perempuan kerap digambarkan dengan seksis. Pemberitaan tindak kriminal yang melibatkan perempuan terkadang menggunakan judul clickbait yang bernuansa misoginis dan seksis. Tidak jarang juga, agensi perempuan dikesampingkan di media, seperti upaya ibu-ibu mencari minyak goreng untuk keluarganya hanya dilihat sebagai histeria saja. Atas hal tersebut, menjadi penting bagi kita untuk dapat menganalisis konstruksi gender dalam teks.

     Untuk melakukannya, terdapat sebuah metode yang kerap digunakan dalam ilmu komunikasi, filsafat, maupun bahasa, yaitu Analisis Wacana Kritis (AWK). Menggunakan metode ini, kita dapat membedah makna dan interaksi dalam teks. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) menggandeng Dr. J. Haryatmoko, SJ., dosen filsafat di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, untuk membahas AWK dalam kelas Kajian Feminisme dan Filsafat (KAFFE) edisi bulan Juli 2022. KAFFE Juli ini bertajuk “Analisis Wacana Kritis untuk Keadilan Gender”. KAFFE Juli dilaksanakan pada Jumat (29/7) lalu secara dalam jaringan (daring). Dalam kelas ini, Retno Daru Dewi G.S.Putri selaku redaksi Jurnal Perempuan berlaku sebagai fasilitator kelas.

     Pada tema pra-konferensi ke-3, International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development (INFID) membawa tema “Kabar Terbaru Hak Asasi Manusia dari Sektor Bisnis di Indonesia”. Acara dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) lewat kanal YouTube INFID dan Zoom pada hari Rabu (13/7) lalu. Melalui tema ini, para hadirin diajak untuk melihat sudah sampai sejauh mana implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga peran negara serta sektor bisnis dalam sektor lingkungan khususnya sektor perhutanan, pertambangan, dan budidaya perikanan di Indonesia.

     Acara ini dibuka dengan kata sambutan dari Alya Nabiilah Zuhroh selaku Program Officer HAM dan Demokrasi INFID. Terdiri dari empat narasumber, Hajerati (Direktur Kerja sama HAM, Kementerian Hukum dan HAM – Kemenkumham), Tongam Panggabean (Direktur eksektutif Banuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara – BAKUMSU), Abdul Waidi (Senior Program Officer HAM & Demokrasi INFID), dan Ruth Indiah Rahayu (Program Manager Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif – INKRISPENA). Diskusi dimoderatori oleh Masro Delima Silalahi (Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarya Masyarakat dari Tapanuli).

     Dalam rangka memperingati 38 tahun ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Senin (25/7) Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) mengadakan webinar yang berjudul “Tutur Perempuan: Kolaborasi Pentahelix dalam Mendukung Penerapan CEDAW”. Acara yang dimoderatori oleh Alva Aldini ini dihadiri oleh sejumlah narasumber yang telah lama bergelut dalam dunia isu perempuan yaitu Mariana Amiruddin (Wakil Ketua Eksternal Komnas Perempuan), Syanaz Nadia Winanto Putri (Pendiri Rorokenes), Luviana Ariyanti (Pemimpin Redaksi Konde.co), Abby Gina Boang Manalu (Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan), dan Soraya Oktaviani (Manager Program dan Pengembangan Sumber Daya IKa).

     Pada Kamis (14/7) lalu, International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development (INFID)  tengah mengadakan  Pra Konferensi dengan tema "Sikap dan Pandangan Generasi Z dan Milenial di Indonesia terhadap Toleransi, Kebhinekaan, dan Kebebasan Beragama". Diadakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi INFID. Sebagai bentuk rangkaian dari Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Sidang Umum Anggota INFID pada 19-20 Juli 2022, Pra Konferensi ini bertujuan untuk mengetuk pintu kemanusiaan untuk mampu menerima perbedaan. 
     Pra Konferensi kali ini dihadiri oleh Alfindra Primaldhi (Koordinator Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Indonesia–LD FEB UI), Abdul Waidl (Senior Program Officer Hak Asasi Manusia [HAM] dan Demokrasi INFID), Dwi Rubiyanti (Direktur Eksekutif The Asian Muslim Action Network Indonesia—AMAN Indonesia), Kalis Mardiasih (Feminis Muslimah dan Peneliti Jaringan Gusdurian), dan Andre Notohamijoyo (Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia—Kemenko PMK).

     Banyak sekali tokoh perempuan Indonesia yang berkontribusi pada negara. Namun, namanya tidak diingat selayaknya tokoh pejuang laki-laki. Kurangnya kepekaan dan simpati terhadap kontribusi tokoh perempuan semakin mengubur keberadaan mereka. Salah satunya adalah Maria Ulfa Subadio, perempuan asal Banten yang karya dan jasanya sangat penting. Beliau adalah perempuan pertama di Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum dan menjadi menteri, menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Selama tahun keaktifannya, ia dikenal gencar memperjuangkan hak perempuan dalam mengakses hukum.

     Pada Selasa (12/07) lalu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar acara Pra-Konferensi dengan webinar bertajuk “Menilik Kembali (R)UU untuk Rakyat”. Acara ini menghadirkan empat tim riset INFID yakni A.D. Eridani (Senior Program Officer Partnership & Membership INFID), Alfindra Primaldhi D. (Tim Riset Kuantitatif SETARA), Dio Ashar (Tim Riset Kuantitatif SETARA), dan Maidina Rahmawati (Tim Riset Kualitatif SETARA). Keempat pembicara tersebut memaparkan hasil penelitian sementara dari amatan pasca disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

     Pada Kamis (30/06) yang lalu, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mengadakan Diskusi Pusat Gender dan Demokrasi (PGD). Diskusi bertajuk “Segitiga Kekerasan, HAM, dan Hak Asasi Perempuan” tersebut menghadirkan tiga pembicara, yakni Herlambang P. Wiratraman (LP3ES Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada – FH UGM), Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Hukum Pidana UGM), dan Mariana Amiruddin (Wakil Ketua-Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan – Komnas Perempuan) serta Lya Anggraini (Wakil Direktur Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia – HAM LP3ES) sebagai moderator.

     Diskusi dibuka oleh Julia Suryakusuma selaku Direktur PGD LP3ES yang menyatakan bahwa hukum dan HAM merupakan dasar suatu negara. Hukum dan HAM seharusnya dapat berjalan dengan baik dan melindungi masyarakatnya. Akan tetapi, masih banyak pelanggaran di dalam implementasinya.

     Pada Kamis (30/6) lalu, telah dilaksanakan bincang-bincang "Hati-Hati di Pangan" secara luring di Galeri Salihara, Jakarta Selatan. Bersamaan dengan bincang-bincang, dilaksanakan pula pameran foto bertajuk "Menanam Investasi Memanen Korupsi". Acara tersebut diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di bidang ketahanan pangan masyarakat akar rumput.