Dalam berbagai narasi yang beredar di masyarakat, perempuan digambarkan memiliki keterkaitan yang erat dengan perdamaian. Terdapat suatu perbedaan bernuansa dikotomis, yakni maskulinitas laki-laki cenderung diasosiasikan dengan hierarki, kekerasan, dan opresi, sedangkan femininitas perempuan dinilai memiliki kedekatan dengan kehidupan dan perdamaian. Meskipun demikian, tidak jarang perempuan justru dikesampingkan seolah-olah tidak berhak atas ruang dan kesempatan untuk ikut andil dalam resolusi konflik dan negosiasi perdamaian. Namun di sisi lain, kita tidak boleh luput dengan kasus ketika perempuan tidak selalu berada di pihak perdamaian, sebagaimana juga laki-laki yang tidak selalu mendukung peperangan.

     Jumat lalu (29/09/2022), telah diselenggarakan diskusi publik oleh Yayasan Penabulu melalui program CO-EVOLVE dan ACCELERATE. Dilaksanakan di platform Zoom Meeting, diskusi tersebut mengusung judul, “Tantangan Pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Warga Rentan di Indonesia dan Penguatan Peran Masyarakat Sipil”. Diskusi publik ini membahas refleksi, implementasi dan rekomendasi program bantuan sosial sebagai kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan dalam situasi pandemi COVID-19.

     Pada Sabtu yang lalu (23/09), Let’s Talk about Sex and Sexualities (LETSS Talk) merayakan ulang tahunnya yang kedua dengan menyelenggarakan webinar yang berjudul “Produksi Pengetahuan Feminis di Indonesia: Kontekstualisasi Dekolonialisasi dan Pengetahuan Natif”. Acara yang dimoderatori oleh Elizarni (Aktivis Feminis Aceh) ini menghadirkan enam pembicara yang bergerak pada isu perempuan, gender, dan kelompok difabel, yaitu Intan Paramaditha (Penulis dan Senior Lecturer Kajian Media dan Film Macquarie University), Martha Hebi (Penulis), Nina Nurmila (Guru Besar Studi Islam dan Gender UIN Sunan Gunung Djati), Ishak Salim (Pendiri Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan), Abby Gina Boang Manalu (Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan), dan Hendri Yulius Wijaya (Penulis).

     Pada Jumat (16/09) yang lalu, Yayasan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Pendidikan Publik Jurnal Perempuan (JP) 112 sekaligus peluncuran JP edisi 112 yaitu “Pengetahuan Feminis Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis”. Pendidikan Publik ini menghadirkan tiga pembicara yang juga menulis dalam JP 112 yaitu Ikhaputri Widiantini (Departemen Filsafat, Universitas Indonesia), Musdah Mulia (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), dan Abby Gina Boang Manalu (Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan), serta dimoderatori oleh Retno Daru Dewi G. S. Putri (Redaksi Jurnal Perempuan).

     Institusi pendidikan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan citra yang kredibel dan terhormat nyatanya tidak lepas dari isu kekerasan seksual. Skema Kampus Merdeka yang realitanya tidak benar-benar memerdekakan insan pendidikan dari tindak kekerasan seksual telah memantik diskusi dari berbagai kalangan, termasuk dari lembaga pendidikan itu sendiri. Salah satu diskusi terkait isu kekerasan seksual dilaksanakan oleh Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Mulawarman dengan diskusi bertajuk “Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Mampukah Negara Melindungi?” pada Selasa (13/9) lalu. Narasumber diskusi yang berasal dari kalangan akademisi dan penggiat gender mengajak para peserta diskusi yang hadir secara luring dan daring untuk merefleksikan kembali isu kekerasan seksual yang tidak pandang pilih. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan di manapun, termasuk di institusi pendidikan, yang notabenenya menjadi wadah bagi kaum intelektual.

​     Isu kekerasan seksual (KS) yang terjadi di lembaga keagamaan sedang marak terjadi. Pada akhir tahun 2021, sebanyak 12 santriwati di Bandung diperkosa oleh guru mereka. Setahun sebelumnya, kekerasan seksual terjadi di sebuah gereja Katolik di Depok dan merugikan 21 korban di bawah umur. Menanggapi isu tersebut, Let’s Talk About SEX and SEXUALITIES (LetSSTalk) mengadakan diskusi dengan perwakilan dari tokoh-tokoh agama Katolik sebagai salah satu institusi yang disorot perihal KS. Talkshow yang diselenggarakan pada Jumat (09/09/2022) lalu ini bertajuk “Gereja Katolik dan Kekerasan Seksual: Memahami Persoalan, Memikirkan Perubahan”.

     Industri ekstraktif berskala besar, khususnya yang tidak memperhatikan alam, merupakan salah satu kelompok yang berkontribusi dalam kondisi perubahan iklim. Ditandai oleh cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim dapat memperburuk risiko kekeringan di suatu daerah, hingga mengimplikasikan kerugian dalam banyak aspek, pun kemiskinan bagi banyak orang. Ironisnya, dampak yang ada justru seringkali menimpa kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan khususnya perempuan adat dan perdesaan, yang tidak seharusnya bertanggung jawab akan hal tersebut. Perubahan iklim dalam konteks ini bukanlah permasalahan lingkungan semata, tetapi juga isu yang mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi perempuan. Sebagai hal yang kompleks, isu ini perlu untuk menjadi perhatian bagi semua kalangan.

     Sabtu (27/8) lalu, Jurnal Perempuan mengadakan gathering Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) Talks ke-1. Kesempatan ini menjadi sebuah forum pertemuan antar keluarga Sahabat Jurnal Perempuan yang turut mendukung gerilya pencerahan untuk kesejahterahan. Di antaranya adalah dukungan teori, afeksi, hingga material kepada Jurnal Perempuan (JP) beserta komunitas pemberdayaan yang dihimpun. SJP Talks Gathering Sahabat Jurnal Perempuan  juga merupakan kemasan baru dari SJP Gathering yang sebelumnya sempat vakum lantaran terdampak pandemi. Euforia SJP Talks Gathering terasa ceria dan memberi nuansa bersemangat di antara audiens yang hadir. Tampak pula percakapan ringan nan santai yang menampilkan kehangatan komunitas SJP.  Sekadar sapaan dan pertanyaan mengenai kabar, menjadi pelipur kerinduan para peserta. Suasana hangat ini mencairkan suasana sebelum acara dimulai. Agenda utama dari acara ini adalah pembahasan tentang implementasi, transparansi, dan solidaritas dalam semangat penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan Antik Bintari, S.I.P., M.T. sebagai narasumber.

     Bertepatan dengan diperingatinya Hari Internasional Orang Hilang atau Hari Penghilangan Paksa, telah diadakan Diskusi Publik Penghilangan Paksa dan Dampaknya pada Perempuan di hari Selasa (30/8). Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk membahas dan mengingat pengalaman, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan kepada korban dan keluarga korban penghilangan paksa.

     Diskusi publik dibuka dengan sambutan dari Andy Yentriyani selaku Ketua Komnas Perempuan, dan juga dihadiri oleh empat narasumber; Fitri Nganthi Wani (putri sulung Wiji Thukul), Galuh Wandita (Direktur Asia Justice and Rights – AJAR), Betni H. Purba (Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kemenkumham), Theresia Iswarini (Komisiner Komnas Perempuan), dan dimoderatori oleh Anton Prajasto Hardojo.

     Perempuan dan kelompok difabel sudah seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama di setiap lini kehidupan. Namun faktanya, dua kelompok minoritas tersebut harus menelan pengalaman diskriminatif karena masih minimnya tindakan afirmatif. Permasalahan inilah yang diketengahkan oleh P3D (Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas) dalam webinar P3D Carnival “Pemberdayaan Perempuan dan Disabilitas” pada Minggu (14/8) lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda tahunan “P3D Carnival” oleh P3D dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (BEM FTP UB). P3D Carnival tahun ini mengangkat tema “To Infinity and Beyond: Opportunity to Everyone”.