Rabu (6/3) bertempat di Hotel Bidakara, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (Catahu) 2019. Setiap tahun Komnas Perempuan memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh di tanggal 8 Maret dengan meluncurkan Catahu. Tahun ini Catahu diluncurkan dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” sebagai dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga pengadalayanan.

Dalam acara tersebut Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (marital rape), incest, kekerasan dalam pacaran (KDP), cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam.

Sementara itu Adriana Venny (Komisioner Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa dalam Catahu Komnas Perempuan memetakan jenis-jenis kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Berdasarkan pengaduan korban banyak kasus yang terjadi di luar nalar kemanusiaan juga, misalnya tentang penelanjangan perempuan di bandara atas nama keamanan dan ancaman mengedarkan video porno (revenge porn).

Yuniyanti Chuzaifah (Wakil Ketua Komnas Perempuan) menyatakan bahwa saat ini Komnas Perempuan dikejutkan dengan fakta meningkatnya kasus kekerasan di ranah personal. Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 9637 kasus yang dilaporkan dengan jenis kekerasan yang menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3927 kasus. Yuniyanti menyayangkan bahwa selama ini kasus kekerasan berakhir pada perceraian tanpa tindakan lanjut yang mendukung hak korban.

Selain itu, Yuniyanti mengingatkan bahwa negara perlu terlibat langsung dalam kasus femisida atau kasus pembunuhan perempuan dengan alasan misoginis. Menurutnya, negara juga perlu bergerak cepat dalam menangani perlindungan korban pasca melaporkan. “Kita dikejutkan dengan kasus seorang dokter yang dibunuh suaminya, padahal ia sudah mengadukan kasus kekerasan yang terjadi sebelumnya, ini menjadi catatan bagi pemerintah bahwa korban membutuhkan perlindungan pasca pengaduan”, tutur Yuniyanti.
​
Thaufiek Zulbahary (Komisioner Komnas Perempuan) menyatakan bahwa pemerintah perlu mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera karena pengesahan tersebut merupakan wujud komitmen negara. Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi kepada semua elemen negara untuk menciptakan situasi kondusif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban. (Iqraa Runi)

Jumat (1/3) bertempat di LBH Jakarta, Komite International Women’s Day (IWD) Indonesia mengadakan konferensi pers. Komite IWD yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia tersebut berinisiatif mengadakan aksi #GerakBersama untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Acara akan diadakan pada tanggal 8 Maret 2019 bertepatan dengan International Women’s Day/Hari Perempuan Internasional (HPI), tema yang diusung ialah “Panggung Politik Perempuan Independen”. 

Di tengah maraknya kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai lini, komite IWD akan mengajukan tuntutan di berbagai bidang yakni ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, media dan teknologi, hukum dan kebijakan, ruang hidup dan agraria, kekerasan seksual, dan persoalan identitas dan ekspresi. Komite IWD berupaya mengemas tuntutan sejalan dengan momentum politik elektoral Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilingan Anggota Legislatif (Pileg) di level nasional dan daerah. Sehingga, isu perempuan dapat masuk menjadi salah satu agenda politik. 

Dalam konferensi pers tersebut ada Riska (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) yang menjadi salah satu pembicara menyatakan bahwa negara harus menaruh perhatian yang serius pada persoalan kesehatan reproduksi. Menurutnya selama ini, pemerintah tidak benar-benar serius dalam memberi akses layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak. Ia mencontohkan, dalam kasus kehamilan tidak diinginkan perempuan tidak memiliki otoritas tubuhnya sendiri, perempuan harus meminta izin pasangannya terlebih dahulu sebelum melakukan aborsi. 

Riska juga menjelaskan bahwa kebijakan kontrasepsi memiliki problem tersendiri karena hanya bisa diakses oleh perempuan yang memiliki status “menikah”. “Kontrasepsi tidak diperbolehkan jika seorang perempuan belum menikah, apabila kita lihat maka seorang perempuan usia 10 tahun diperbolehkan mengakses kontrasepsi dengan catatan jika sudah menikah dan perempuan usia 70 tahun sekalipun tidak diperbolehkan mengakses kontrasepsi jika berstatus belum menikah”, pungkas Riska. Permasalahan ini menurutnya tidak menyelesaikan hak kesehatan reproduksi perempuan sekaligus melanggengkan pernikahan anak secara bersamaan.

Sementara itu Naomi (Aliansi Jurnalis Independen) yang juga hadir sebagai pembicara menyatakan bahwa media perlu meningkatkan kualitas pemberitaan terhadap perempuan, khususnya dalam penyebutan identitas perempuan korban kekerasan seksual. Pada sejumlah pemberitaan media elektronik, tubuh dan seksualitas perempuan sering dijadikan komoditas, sehingga kerap kali perempuan menjadi korban kembali (reviktimisasi). Misalnya pemberitaan tentang korban kekerasan seksual disajikan dalam bentuk berita yang bias dan seksis. “Jurnalis perlu melindungi indentitas korban, karena itu adalah salah satu kode etik jurnalistik” tutur Naomi.  

Prili (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta) menyatakan bahwa saat ini marak kasus peraturan daerah diskriminatif terhadap permepuan dan kaum minoritas lainnya. Sedangkan kebijakan yang pro perempuan seperti Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) justru tidak disahkan. “Persoalan tentang kebijakan diskriminatif sangatlah kompleks, bisa jadi permasalahan tersebut terjadi karena struktur hukum di Indonesia melanggengkan hal tersebut” tutur Prili. Selain itu, pejabat publik yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan menjadi salah satu hambatan pengalaman perempuan tidak dapat diakomodasi dalam kebijakan publik.  “Isu perempuan sangatlah krusial, tetapi dalam debat calon presiden (capres) persoalan perempuan sama sekali tidak diangkat, bisa diartikan bahwa kepentingan perempuan tidak masuk dalam agenda politik mereka” tutur Prili. 
​
Komite IWD berupaya mengajukan tuntutan sesuai dengan permasalahan perempuan dan kaum minoritas di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 2019 Komite IWD akan mengemukakan tuntutannya kepada pemerintah. (Iqraa Runi)

Dalam rangka merayakan Hari Internasional Perempuan dalam Sains yang jatuh pada tanggal 11 Februari, UNDP Indonesia mengadakan seminar bertajuk “SDGs Talk 1: Women and Girls in Science, Technology, Engineering, Mathemathics”. Acara yang digelar di Jakarta Creative Hub pada 26 Februari 2019 ini mengundang para perempuan inspirasional yang bergelut dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika). Acara ini dibuka oleh Sophie Kemkhadze, Phd (UNDP Indonesia Deputy Resident Representative) yang menyampaikan dukungannya kepada para perempuan yang bergelut dalam dunia STEM.

Menurut Sophie, partisipasi perempuan dalam bidang STEM menunjukkan adanya kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5, yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”. SDGs juga memiliki motto yang berbunyi “Leaving No One Behind”, mengartikan bahwa semua orang dapat membawa perubahan yang positif kepada dunia dan semua orang dapat menjadi agen perubahan, termasuk perempuan. Selain itu, ketimpangan gender pada kenyataannya telah merugikan komunitas global secara ekonomi. “Studi terdahulu mengatakan, jika perempuan memiliki akses dalam semua kesempatan, layaknya laki-laki, dan jika tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, maka keuntungan yang akan diperoleh secara ekonomi dapat mencapai USD 1063”, tutur Sophie. Ia menekankan bahwa kesetaraan gender di bidang ekonomi melalui akses perempuan terhadap teknologi inovasi adalah hal yang penting.  

Stereotip peran perempuan yang “tabu” dalam dunia STEM menjadi salah satu faktor menciutkan nyali perempuan untuk berkecimpung di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan signifikan peraih penghargaan nobel yang mayoritas laki-laki, yakni sebanyak 853 laki-laki dan 56 perempuan. Menurut Sophie, kehidupan di era revolusi 4.0 dan masa depan akan berdampingan dengan ekologi dan sains karenanya, penting bagi perempuan untuk fokus edukasi berbasis teknologi dan sains, serta membangun standar kompetitif yang lebih tinggi. Melalui inovasi teknologi, perempuan dapat melibatkan diri dalam perubahan, diskusi, bahkan menciptakan solusi. “Perempuan harus berani untuk mengambil bagian dalam dunia STEM, karena STEM membawa dunia ini kepada perubahan yang lebih baik”, tuturnya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman yang diisi oleh Verania Andria, PhD (Renewable Energy Advisor, UNDP Indonesia), Tengku Alia Sandra (Signal Engineer, MRT Indonesia), dan Three Maskerteens (pemenang 2017 L’Oreal Girls in Science). Yenny Widjaja (Gender Specialist, UNDP Indonesia), selaku moderator, turut menyampaikan data mengani ketimpangan gender dalam STEM. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data UNESCO tahun 2018, dua dari sepuluh orang perempuan memilih berkarier secara profesional dalam industri STEM dan tiga dari sepuluh perempuan menjadi peneliti di bidang STEM. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menemukan bahwa perbandingan gender dalam tingkat partisipasi pasar kerja  masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 83% dan perempuan sebanyak 55%. Selain itu, hanya sekitar 30% pekerja perempuan memiliki pekerjaan dalam industri STEM.

Setelah penyampaian data tersebut, Yenny mempersilakan Verania Andria untuk berbagi pengalaman bekerja dalam bidang STEM. Memiliki latar belakang sains dengan pendidikan sarjana biologi dan pascasarjana dalam bidang mikrobiologi dan genetika, Verania kini menjadi ahli energi terbarukan. Dalam kesehariannya, ia bekerja untuk memberikan saran agar UNDP dapat berkontribusi dan meningkatkan dampak kepada masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam. Salah satu program yang ia kerjakan adalah meningkatkan akses listrik pada desa-desa terpencil. Sebagai minoritas dalam bidang pekerjaanya, seringkali ia merasa dipandang sebelah mata. “Bekerja dalam berbagai tim proyek dan terlibat dengan kementrian, seringkali kami mengadakan meeting tersebut. Dalam meeting tersebut, saya perempuan sendiri”, ujarnya. Tak jarang pula ia dianggap sebelah mata karena ia bekerja dalam bidang sains. Tetapi, Verania terus membuktikan kemampuannya dan melawan untuk tunduk pada stereotip yang ada.

Lain halnya dengan Tengku Alia Sandra. Pasalnya, menjadi engineer bukan cita-citanya sejak awal. Ketika kecil, ia bermimpi untuk menjadi dokter, namun kegagalan dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri mengantarkan dia untuk bersekolah di Jurusan Sistem Informasi. Selepas sarjana, ia kemudian bekerja sebagai telco engineer di perusahaan Nokia Siemens selama dua tahun, kemudian pindah ke Australia. Namun sayangnya prospek kerja sebagai telco engineer di Australia, tidak mudah seperti di negara Asia. Kemudian, Alia bekerja menjadi signal engineer di sebuah perusahaan Australia bernama Jacob Engineering. Setelah pulang ke Indonesia di tahun 2017, ia mempertahankan idealisme untuk tetap menjadi signal engineer dan bekerja untuk MRT Jakarta. Saat ini, Alia mengelola departemen raw Engineering yang memiliki 6 disiplin ilmu, track, signalling, rolling stock (kereta), tempo, power, dan overheat regulation system. Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan ketimpangan gender dalam dunia STEM bukan karena perbedaan laki-laki dan perempuan, “Satu hal yang saya ambil dari pengalaman saya, isu dari permasalahan perempuan dalam STEM bukan lah masalah gender, namun masalah mampu atau tidak. Melalui bekerja dengan ekstra keras, respek akan muncul dengan sendirinya”, ucapnya.

Selanjutnya, kelompok perempuan muda bernama Three Maskerteens mendapatkan giliran untuk bercerita mengenai prestasinya. Ketiga siswi kelas 12 SMA Plus Pembangunan Jaya ini merupakan pemenang dari kompetisi L’Oreal Girls in Science di tahun 2017. Beranggotakan Ayu Sekar, Ashilla Maitsa, dan Alia Reiza, mereka berbagi pengalaman mengenai keiikutsertaan dalam pengembangan sains. Dengan tema “Social Impact”, Three Maskerteens berhasil menciptakan inovasi baru dengan membuat produk masker anti polusi. “Masker ini dibuat karena masker yang dijual dipasaran kebanyakan hanya menggunakan karbon aktif sebagai pelindungnya. Kami menawarkan masker dengan proteksi ganda, dengan pelindung dari lidah mertua, yang berfungsi untuk menyerap polutan-polutan yang ada, aromaterapi jeruk, dan arang aktif dari buah bintaro”, tutur Ashilla. Selain itu, alasan lain dari pembuatan masker ini ialah data yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab angka kematian di tahun 2014 adalah tuberculosis (TBC), yang dapat dipicu oleh polusi, dan kecelakaan berkendara karena mengantuk. Aromaterapi jeruk yang digunakan dalam masker ini akan membantu para penggunanya menghilangkan rasa ngantuk.

Desain yang dimiliki oleh masker ini pun sangat unik, selain terbuat dari kain yang dapat dicuci ulang, terdapat pula resleting di bagian depan dan sampingnya sebagai akses untuk mengganti isi dari proteksi ganda tersebut. “Ruang ini diisi dengan 3 lapisan, pertama, yang paling depan atau yang jauh dari mulut, adalah arang aktif dai buah bintaro. Kedua, ekstrak lidah mertua, dan ketiga, aromateriapi jeruk yang paling dekat denan mulut”, jelas Ayu lebih lanjut. Selain itu, nama tim yang dipilih pun menggambarkan keunikan masker ini. “Kita cari nama yang mampu mendeskripsikan kita bertiga, tapi nama itu harus juga mudah masuk ke telinga orang, catchy, dan mudah diingat. Nama Three Maskerteens diambil dari cerita anak-anak, The Three Musketeers. “Three” mengartikan 3 desain yang dibuat untuk masker ini. Kemudian, teens dipilih karena corak yang dipakai pada masker ini sesuai dengan anak muda dan tidak ketinggalan jaman,” jelas Alia.

Acara ini kemudian ditutup dengan motivasi yang diberikan oleh setiap pembicara. Alia dari Three Maskerteens memotivasi para peserta yang hadir agar tidak pernah ragu dalam menjalankan setiap rencana, setiap orang harus yakin akan kemampuan dirinya. Ayu mengatakan bahwa anak-anak muda harus berani untuk memulai inovasi, “Bukan hanya untuk yang ada di sini, tetapi juga mereka yang ada di luar sana, terutama untuk anak-anak yang seumuran dengan kita, atau pun yang masih kecil. Apapun yang kita pikirin, yakini saja kalau kita bisa dan jangan pernah takut sebelum kita memulai”, ujarnya. Kemudian, Verania menyampaikan bahwa dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir sama, ia percaya potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan setara, “Sudah bukan zamannya lagi kalo laki-laki dan perempuan itu tidak bisa beriringan. Kita semua capable, mari kita jadikan 100% potensi laki-laki dan perempuan bisa terwujud”, tuturnya.

Terakhir, Tengku menjelaskan bahwa ada dua hal yang membawa kita kepada kemajuan. “Bagi saya, ada dua hal. Kerja keras, karena saya yakin kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Kalau kita benar-benar menunjukkan kita siapa, dan kita mampu, pasti orang akan melihat kita. Kedua, berani akan kesempatan yang ada. Satu kesempatan yang muncul akan membawa kita kepada kesempatan lain yang mungkin dapat membawa kita menjadi lebih baik lagi”, tutup Tengku. (Nadya Nariswari Nayadheyu)

Perbedaan pendapat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih menjadi isu besar yang diperdebatkan oleh masyarakat, khususnya di tahun politik 2019 ini. Sabtu (23/2) Jurnal Perempuan mengangkat isu ini dalam Gathering Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) dalam diskusi terbuka. Diskusi diawali dengan pemaparan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh Mariana Amiruddin, M.Si (Komisioner Komnas Perempuan). Dalam kesempatan tersebut, banyak anggota SJP yang antusias  mengutarakan pendapat dan memberikan saran mereka tentang isu undang-undang tersebut.
 
Dalam diskusi tersebut, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Guru Besar UI) menyampaikan bahwa masih banyak dari pihak-pihak yang kontra terhadap RUU PKS karena menganggap bahwa undang-undang tersebut akan memperbolehkan zina atau seks bebas dalam masyarkat. Menurut Sulis,  sebagai aktivis perempuan kita harus bisa membuat mereka yang kontra dapat memahami bahwa RUU PKS ini berpihak kepada korban dan bertujuan untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
 
Merespons pendapat tersebut, Mariana Amirudin mengungkapkan bahwa diskusi-diskusi tentang RUU PKS lebih banyak terjadi di sosial media, sehingga menimbulkan banyak salah paham, bias, dan konflik. Mariana menambahkan bahwa permasalahan pada RUU ini adalah ketiadaan ruang-ruang diskusi dan dialog untuk membahas isu ini.
 
“Dialog itu ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada konfirmasi kepada Komnas Perempuan atau kelompok-kelompok yang menjadi tim perancang undang-undang ini. Menurut kami, DPR seharusnya memfasilitasi kedua pihak ini, yang pro dan kontra.” tambah Mariana.
 
Setuju dengan Mariana, Sonya (Jurnalis Harian Kompas)  menyarankan agar ruang-ruang diskusi dan dialog harus diperbanyak. Berdasarkan pengalaman Sonya saat menjadi moderataor di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang RUU PKS, dia menyampaikan bahwa di dalam pemerintahan pun masih banyak orang yang belum benar-benar memahami pentingnya RUU PKS. Untuk itu, sebaiknya ruang-ruang diskusi dan dialog tentang pemahaman  RUU PKS semakin diperbanyak, baik ke ranah pemerintahan dan juga ke masyarakat.
 
Dea Basori (Dokter Gigi dan Aktivis Perempuan) memerhatikan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh pihak yang kontra terhadap RUU PKS adalah melakukan diskusi online di Whatsapp. Diskusi grup online tersebut bersifat tertutup dan satu arah, sehingga apabila ada orang lain memberikan argumen pro RUU PKS maka akan langsung dikeluarkan dari grup Whatsapp. Berdasarkan  pengamatannya, Dea pun menyarakan agar para aktivis Perempuan juga melakukan hal serupa, yaitu membuat ruang diskusi online yang terbuka dan dua arah untuk mengedukasi warganet tentang pentingnya RUU PKS.
 
Dalam diskusi tersebut Melli Darsa, S.H., LL.M. (Pendiri & Mitra Senior, PwC Indonesia) menyatakan bahwa dibutuhkan kesabaran dalam membuat peraturan, apalagi bila peraturan tersebut mengandung gagasan yang dianggap berbenturan dengan pandangan-pandangan budaya dan norma-norma agama. Dia juga menegaskan bahwa pembuatan peraturan undang-undang membutuhkan waktu yang tidak singkat, namun sebagai aktivis perempuan, kita tetap harus optimis dalam mengadvokasi undang-undang tersebut.
 
Dr. Atnike Nova Sigiro selaku Direktur Eksekutif  Jurnal Perempuan mengakhiri diskusi dengan menyimpulkan beberapa hal  penting dalam diskusi. Pertama, diingatkan lagi bahwa sebagai aktivis perempuan kita harus sabar dan tetap optimis untuk memperjuangkan RUU PKS. Kedua, aktivis pemberdayaan perempuan harus fokus menakankan bahwa RUU PKS bertujuan melindungi korban. Ketiga, strategi penggunaan media sosial juga perlu diperhatikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menjadi media advokasi RUU PKS dan tidak menjadi senjata yang berbalik. Terakhir, perlu membuka ruang-ruang diskusi dan dialog. Selain itu kita sebagai aktivis perempuan harus memperlengkapi diri agar memiliki argumen yang kuat dan dapat bisa berdialog dengan orang-orang yang belum paham terhadap RUU PKS. (Rahel Narda Chaterine)

Sabtu (23/2), Jurnal Perempuan menggelar gathering perdana Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) di tahun 2019. Bertempat di kediaman Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, acara ini bukan hanya sekadar pertemuan rutin belaka, namun juga wadah untuk berdiskusi mengenai isu-isu perempuan dan keadilan gender di Indonesia saat ini. Pada gathering kali ini, Jurnal Perempuan mengajak para SJP untuk mendiskusikan perjuangan dan pro-kontra pengesahan “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” bersama Mariana Amiruddin, M.Si (Komisioner Komnas Perempuan).

Gathering SJP dimulai dengan sambutan oleh Prof. Sulistyowati Irianto selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan dukungan serta harapan untuk Jurnal Perempuan agar terus hidup dan giat memproduksi ilmu pengetahuan. Prof. Sulis, yang juga merupakan Dewan Redaksi Jurnal Perempuan, mengungkapkan bahwa penting bagi generasi muda untuk turut merawat kualitas dan menjaga keberlangsungan JP sebagai satu-satunya jurnal feminis di Indonesia. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staff dan penulis Jurnal Perempuan yang berkontribusi dalam memproduksi pengetahuan melalui tulisan-tulisannya,” tutur Prof. Sulis.

 Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan program dan penerbitan oleh Dr. Atnike Nova Sigiro, Diretur Eksekutif Jurnal Perempuan. “SJP tidak hanya komunitas berlangganan jurnal, namun juga komunitas yang bergerak bersama untuk mendukung cita-cita pemajuan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender,” tutur Atnike. Atnike juga menginformasikan bahwa JP 100 Pemikiran dan Gerakan Perempuan, akan segera terbit di bulan Maret sebagai upaya untuk menghadirkan suasana reflektif terhadap pemikiran serta gerakan perempuan di Indonesia dalam 20 tahun terakhir, khususnya semenjak reformasi 1998.

Atnike juga menjelaskan beragamnya tema atau isu yang diangkat dalam terbitan Jurnal Perempuan bukan hanya sebagai bukti bahwa persoalan gender di Indonesia masih banyak, tetapi juga merupakan upaya pengembangan teoritik dan advokasi guna menghadirkan perspektif feminisme yang dapat menjawab tantangan persoalan kontemporer. Ia menyebutkan judul terbitan JP selama tahun 2017, yaitu JP 96 Feminisme dan Cinta, JP 97 Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender, JP 98 Perempuan dan Kebangsaan, dan JP 99 Perempuan dan Ekonomi. Perawatan. “Misalnya pada JP 97, kami mengangkat isu hukum pidana dan ketimpangan gender, mengingat pada waktu itu ada urgensi untuk menjelaskan dan menghadirkan pada publik tentang pasal-pasal yang diskriminatif dalam rancangan kitab hukum pidana,” tutur Atnike.

Setelah paparan program dari Atnike, acara dilanjutkan dengan mendengar pendapat maupun kritik dari Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) sebagai bagian dari JP. Sjamsiah Achmad, seorang aktivis perempuan, memberikan saran kepada JP agar dapat hadir dan memberikan pendidikan kesetaraan gender kepada instansi pemerintah, mengingat masih banyaknya kebijakan diskriminatif dalam berbagai aspek. Selaras dengan kritik tersebut, Riris W. Widati turut memberikan masukan agar Jurnal Perempuan melakukan kerjasama dan pelatihan kepada anggota DPR, sehingga lembaga negara tersebut dapat memahami kondisi perempuan dan ketimpangan gender di Indonesia. Selain itu, beliau juga menyampaikan usulan agar program Kajian Filsafat dan Feminisme (Kaffe) dapat diakses secara daring. Terakhir, masukan kepada Jurnal Perempuan juga diberikan oleh Subeti Makdriani, pustakawan utama Perpustakaan RI, untuk memanfaatkan ruang dan fasilitas teknologi di Perpustakaan Nasional sehingga Jurnal Perempuan dapat memberikan sosialisasi terkait dengan isu-isu kesetaraan gender kepada publik.   

Acara ini disambung dengan pemaparan data dan perkembangan SJP oleh Himah Sholihah, selaku koordinator SJP. Himah melaporkan bahwa Januari 2019, tercatat ada 487 orang anggota aktif SJP, yang terdiri dari 107 orang laki-laki dan 380 orang perempuan. “SJP juga telah berhasil merangkul hampir seluruh bagian di Indonesia, kecuali Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara, serta mancanegara, seperti Norwegia dan Australia”, jelas Himah. Ia melanjutkan bahwa ragam pembaca Jurnal Perempuan masih didominasi oleh akademisi, LSM dan pegawai pemerintah. Himah juga menjelaskan bahwa Jurnal Perempuan juga terus mencoba mengenalkan jurnalnya ke daerah-daerah terpencil.

Setelah pemaparan tentang program dan SJP, acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai perkembangan dan pro kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Atnike Nova Sigiro. Diskusi ini dilatar belakangi oleh ramainya perbincangan dan kesalahpahaman tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mariana sebagai pemantik diskusi menekankan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual murni bertujuan untuk melindungi korban kekerasan. Ia juga menyayangkan banyaknya informasi yang salah dan kurang tepat terkait perjuangan perempuan dalam mendorong lahirnya payung hukum bagi korban kekerasan seksual. Menurutnya, kurangnya ruang dialog dengan berbagai pihak dan masyarakat menjadi salah satu faktor banyaknya kesalahpahaman akan isi kandungan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Merespons isu ini, SJP yang hadir juga secara aktif menyuarakan pandangan, pendapat, dan pengalaman mereka. Di penghujung acara, Atnike menutup Gathering SJP dengan harapan agar SJP terus mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan menyebarkan pengetahuan berkeadilan gender. Selepas acara, antusiasme SJP tak kujung padam, berbagai dialog bernafaskan isu sosial dan keadilan gender terus dirajut oleh SJP dalam diskusi-diskusi informal. (Nadya Nariswari Nayadheyu)

RUU Masyarakat adat telah dua kali masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).  Sejak tahun 2013 hingga saat ini pengesahan RUU tersebut masih belum jelas. Pada periode pemerintahan SBY, RUU Masyarakat Adat gagal menjadi undang-undang karena dianggap masih terdapat sejumlah persoalan dalam perumusan pasal-pasalnya. Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK, komitmen politik terkait masyarakat adat telah tertuang dalam Nawacita. Salah satu dari enam komitmen politik Jokowi-Jk terkait masyarakat adat adalah mendorong pengesahan RUU masyarakat adat. Namun sayangnya hingga jelang akhir periode pemerintahan Jokowi-JK, tanda-tanda akan disahkannya RUU tersebut belum juga nampak. Hal ini memperlihatkan rendahnya prioritas negara dalam perlindungan masyarakat adat. 

Dalam diskusi yang diselenggarakan di YLBHI, Jakarta (10/2), Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan.  Muntaza, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan AMAN mempertanyakan komitmen negara pada masyarakat adat khususnya perempuan adat. Ia menuturkan bahwa komitmen politik pemerintah melalui Nawacita seharusnya  membawa semangat pemulihan relasi negara dengan masyarakat adat dan bukan sebagai alat politik belaka.

“Bila kita mengingat sejarah Indonesia, masyarakat adat telah berkali-kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Komitmen pemerintahan Jokowi tahun 2014 perlu dipahami sebagai keinginan negara untuk memperbaiki relasi dengan masyarakat adat. Artinya ada sebuah upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat adat”, tutur Muntaza.  

Menurut Muntaza, kehadiran UU Masyarakat adat akan membawa semangat perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.
“Kami di Perempuan AMAN menyadari bahwa di dalam komunitas adat masih terdapat praktik-praktik adat yang diskriminatif dan membenarkan tindak kekerasan terhadap perempuan adat. Misalnya hukum adat yang menyelesaikan kasus perkosaan dengan menikahkan korban dengan pelaku perkosaan dan tradisi potong jari. Ini adalah praktik kekerasan yang dilindungi oleh hukum adat”, kata Muntaza.

Muntaza juga menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat akan menjadi sebuah instrumen hukum yang memasukkan masyarakat adat ke dalam kehidupan bernegara dan mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. RUU Masyarakat Adat memandatkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Artinya disahkannya RUU tersebut tidak sekadar mempersoalkan hak tetapi mempersoalkan pula tentang kewajiban dari masyarakat adat sebagai warga negara untuk mendistribusikan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan adat. 

Selain itu, menurut Muntaza disahkannya RUU Masyarakat Adat menjadi UU amatlah penting  karena RUU ini akan menjadi media untuk mengenali dan melindungi hak kolektif perempuan adat. Aturan hukum yang ada selama ini, termasuk CEDAW hanya mengatur hak individual perempuan, padahal di dalam komunitas Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan. Muntaza menegaskan bahwa kehadiran UU Masyarakat Adat dapat menjadi ruang hukum yang kuat untuk melindungi hak kolektif perempuan adat.

 “RUU Masyarakat Adat merupakan satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjamin partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara”, sambung Muntaza.
Keberadaan UU Masyarakat Adat akan berguna untuk mengenali pengetahuan, peran dan kontribusi perempuan adat dalam keberlangsungan masyarakat adat.  Hak kolektif perempuan terkait dengan pengetahuan mereka seperti pengelolaan danau, pewarnaan tenun dan berbagai pengetahuan kolektif lainnya yang selama ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum menjadi diakui.

Perempuan adat memiliki peran besar dalam keberlangsungan bangsa ini, ungkap Muntaza. Perempuan adat berkontribusi dalam pengetahuan, pangan, etika dan berperan pula sebagai pembawa keberlangsungan masyarakat adat. Artinya tanpa perlindungan hukum yang jelas pengetahuan-pengetahuan perempuan adat perlahan akan menghilang.  Oleh karena itu, RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan demi melindungi hak-hak perempuan adat dan jaminan keberlangsungan masyarakat adat. (Abby Gina)

Rabu (6/2) Komnas Perempuan mengadakan “Media Briefing” guna menjelaskan berita bohong atau hoax yang menimbulkan kesalahpahaman tentang isi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

“Media Briefing” yang diselenggarakan di kantor Komnas Perempuan tersebut bertujuan untuk meluruskan pemberitaan dan informasi keliru tentang RUU PKS yang beredar di masyarakat. Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menjelaskan adanya informasi yang salah terkait RUU PKS tersebar di media sosial, sehingga publik dibuat bingung. Informasi yang salah tersebut tersebut antara lain, RUU PKS melindungi dan melegalkan perzinaan, aborsi dan LGBT. “Penting bagi kita untuk membaca terlebih dahulu isi dari RUU PKS, sebab semua yang dituduhkan tidak tertulis di dalam RUU PKS”, tutur Mariana. Ia juga meminta agar rekan media dapat menuliskan berita sesuai fakta. Mariana menegaskan bahwa pengesahan RUU PKS dibutuhkan untuk menjawab kegelisahan atas meningkatnya korban kekerasan seksual.

Selain itu Azriana Rambe Manalu (Ketua Komnas Perempuan) menjelaskan bahwa RUU PKS dibentuk pada tahun 2012 dengan pertimbangan laporan kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun yang sama kekerasan terhadap perempuan berada di tanda darurat, sebab setiap dua jam ada tiga perempuan mengalami kekerasan seksual. Azriana menjelaskan bahwa perjuangan mendorong RUU PKS juga diikuti sejumlah perlawanan, salah satunya ialah argumen bahwa persoalan kekerasan seksual telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Azriana, RUU PKS berguna untuk mengisi kekurangan KUHAP dalam menyelesaikan urusan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini belum memperhatikan hak korban untuk dilindungi dan dipulihkan.

Azriana juga memberikan catatan penting pada model diskusi dengar pendapat yang dilakukan Komisi 8 DPR RI selama ini. Menurutnya, penting untuk mengajak diskusi korban dan keluarga korban kekerasan seksual, selain diskusi dengan ahli gizi dan agama. Dengan pembuat UU dapat melihat pokok persoalan dengan lebih jelas.

Sementara itu, Sri Nurherwati (Komisioner Komnas Perempuan) menjelaskan bahwa dalam upaya pengesahan RUU PKS ada enam elemen kunci yang perlu dipertahankan yaitu, pencegahan kekerasan seksual, hukum acara yang ramah terhadap korban kekerasan seksual, kritik atas pemidanaan yang tidak memunculkan efek jera, 9 bentuk kekerasan yang tercantum di dalam pasal 11 RUU PKS, pemulihan korban dan keluarga korban, dan mencerahkan masyarakat. Dengan begitu substansi RUU PKS tetap fokus pada pemulihan dan hak korban.
​
Pada acara tersebut Masruchah (Komisioner Komnas Perempuan) juga mengemukakan pandangannya. Menurutnya selama ini banyak orang keliru memandang bahwa RUU PKS adalah inisiatif Komnas Perempuan semata. “Sejak RUU PKS diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hingga RUU PKS masuk dalam Program Legislasi Nasional Komnas perempuan telah melakukan diskusi dengan seluruh partai, fraksi, dan elemen kementerian”, tutur Masruchah. Ia juga menyayangkan bahwa banyak isu tersebar tentang RUU PKS yang bertolak dari ajaran Islam, sehingga terdapat pertentangan dari sejumlah kelompok. Padahal menurutnya Komnas Perempuan telah berdiskusi dengan sejumlah mitra strategis seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Ulama untuk membicarakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Islam. Para mitra mendukung pengesahan RUU PKS karena memiliki tujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan korban kekerasan seksual. (Iqraa Runi)
 

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab perkawinan anak. Anak perempuan perdesaan dari keluarga miskin yang tidak mendapat pendidikan kesehatan reproduksi, rentan menjadi korban perkawinan anak dan melahirkan anak stunting. Perkawinan anak merupakan faktor utama penyebab angka bayi stunting di Indonesia masih tinggi. Persoalan stunting dan perkawinan anak ini menjadi fokus kajian organisasi-organisasi perempuan di Indonesia, salah satunya Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).
 
YKP sebagai organisasi non-profit yang fokus pada isu kesehatan reproduksi perempuan melihat permasalahan stunting sebagai dampak dari perkawinan anak yang harus disoroti. Melalui acara Local Meeting: Stunting Sebagai Dampak Perkawinan Anak yang diadakan pada hari Senin, 7 Januari 2019, YKP mengajak organisasi masyarakat yang peduli pada isu perempuan untuk mendiskusikan permasalahan stunting. Pada acara tersebut hadir Dr. Ir. Subandi, M.Sc (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan) dan Iing Mursalin (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia) sebagai narasumber, dan Zumrotin K. Susilo (Aktivis Perempuan) sebagai moderator.
 
Subandi dalam paparannya menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya gizi dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (1000 hari pertama kehidupan). Ia menyebutkan, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 1 dari 3 bayi di bawah usia dua tahun (baduta) dan bayi di bawah usia lima tahun (balita) menderita stunting. Menurutnya, stunting merupakan masalah besar yang dapat menghambat produktivitas negara di beberapa aspek, seperti aspek kesehatan, pertumbuhan penduduk, dan ekonomi. Dalam aspek kesehatan, Subandi menjelaskan, bahwa anak-anak yang menderita stunting akan mengalami gagal tumbuh seperti berat saat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Selain itu anak dengan stunting juga akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan motorik. “Pada usia dewasa anak dengan stunting akan mengalami gangguan metabolisme seperti risiko penyakit diabetes, obesitas, strok, dan penyakit jantung”, jelas Subandi.
 
Sedangkan dampak stunting bagi pertumbuhan penduduk tidak langsung terjadi dalam jangka pendek melainkan jangka panjang. Subandi menjelaskan bahwa Balita dengan stunting menurunkan produktivitas sumber daya manusia ketika berada pada usia produktif. Akibat hal tersebut, menurut Subandi, bonus demografi tidak termanfaatkan dengan baik dan akan berdampak pada perekonomian Negara. Subandi menyampaikan berdasarkan data Bank Dunia, dampak stunting berpotensi memberikan kerugian ekonomi sekitar 2% hingga 3% dari GDP setiap tahunnya. Solusi yang ditawarkan Subandi untuk mengakhiri dan mencegah stunting ialah dengan mengakhiri perkawinan anak.
 
Kemudian, Iing Mursalin memaparkan tentang respons masyarakat mengenai stunting. “Masyarakat kita lebih waswas ketika dijelaskan bahwa stunting itu berpengaruh pada pertumbuhan otak dan produktivitas anak”, ujar Iing. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim TNP2K pada tahun 2014, 75% responden masih meyakini bahwa persoalan gizi merupakan tanggung jawab perempuan. Sedangkan responden laki-laki melihat bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam urusan gizi keluarga. Iing juga menyampaikan hasil utama Riskesdas tahun 2018 terkait status gizi baduta dan balita, prevalensi baduta stunting mengalami penurunan dari 32,8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018. Sedangkan prevalensi balita stunting menurun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Meski demikian, tantangan percepatan penurunan stunting masih cukup besar karena data menunjukkan bahwa proporsi berat badan lahir rendah dan panjang badan lahir kurang dari 48 cm mengalami kenaikan.
 
Kedua narasumber menyampaikan bahwa pencegahan stunting tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Subandi menyampaikan bahwa perkawinan anak sebagai penyebab stunting perlu dihentikan. Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan usaha pemerintah dalam menghentikan perkawinan anak yakni dengan melakukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaaan terkait isu perkawinan anak. Usaha tersebut dilakukan dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan terkait perkawinan anak, penguatan kapasitas dan wewenang peradilan agama untuk dapat menolak dispensasi perkawinan usia anak walau telah ada izin orang tua, memasukkan materi mengenai kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta risiko perkawinan anak dalam kurikulum pendidikan nasional sesuai dengan tingkatan pendidikan. Dari aspek pendidikan, perlu adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan melalui program wajib belajar 12 tahun. (Bella Sandiata)

Jumat (14/12) bertempat di Gedung YTKI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, organisasi Solidaritas Perempuan memperingati hari jadi yang ke-28. Acara yang diberi tema “Rembug Perempuan: Perempuan Bangkit, Bersolidaritas, Berdaulat” turut dihadiri oleh para perempuan pejuang dampingan Solidaritas Perempuan, serta staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Acara yang dimoderatori oleh Dinda Nuurannisaa Yura (Koordinator Program Solidaritas Perempuan) bertujuan untuk memberitahu publik tentang aktivisme dan perjuangan para perempuan dampingan Solidaritas Perempuan.

Dinda menyatakan bahwa selama ini perempuan di daerah tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian, ia menjelaskan bahwa pengrusakan alam demi mewujudkan cita-cita investor tambang dan perkebunan sawit berimplikasi pada kesejahteraan perempuan yang menggantungkan hidupnya pada hutan tempat mereka tinggal. “Hilangnya mata pencaharian perempuan membuat mereka beralih profesi menjadi buruh migran, alih-alih sejahtera justru menjadikan mereka celaka”, tutur Dinda. Selain isu tentang ruang hidup, Dinda juga menekankan soal isu kekerasan seksual di ruang kerja selalu dihadapi oleh perempuan yang masih belum menjadi prioritas kebijakan.
​
Ratna (Buruh Migran) dalam forum ini mengungkapkan alasan kepergiannya menjadi buruh migran yaitu karena tidak tersedianya lapangan kerja di daerahnya. Ratna menuturkan bahwa selama ia menjadi buruh migran, ia mengalami berbagai jenis kekerasan bahkan sejak berada di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kekerasan tersebut antara lain, ketidaksesuaian kontrak kerja, penyiksaan majikan, bekerja di bawah tekanan, dan disitanya surat tanah oleh PJTKI.  Berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Perseroan Terbatas (PT), Ratna harus tidur di gudang dan membersihkan jendela bagian luar apartemen di lantai 13 tanpa pengaman. Dalam menanggapi testimoni Ratna, Dinda selaku moderator menekankan bahwa kekerasan di ruang kerja terjadi akibat adanya relasi kuasa antara majikan, penyalur kerja dan pekerja perempuan.

Sementara itu, Baiq Nuril (Guru) memiliki kisah yang sempat viral pada beberapa bulan belakangan. Baiq mengungkapkan bahwa pelecehan seksual sering ia alami, bukan hanya dalam bentuk sentuhan tetapi pembicaraan yang tidak pantas dari rekan kerjanya. Baiqi pun merekam kejadian tersebut untuk meminta pembelaan, alih-alih dilindungi, Baiq justru dipenjara karena melawan atasan. Akan tetapi, Baiq terus melakukan perlawanan hingga akhirnya ia terbebas dari hukuman tersebut. Baiq mengaku menyayangkan karena pelaku tidak diberikan sanksi sama sekali. “Perempuan harus menyuarakan pelecehan yang dialaminya, saya tahu ini berat untuk dilakukan, tetapi kita harus terus menyuarakan pelecehan yang terjadi kepada kita”, tutur Baiq.

Berbeda dengan Baiq yang menyuarakan pelecehan seksual, Ramlah (Perempuan Pesisir Makassar) bersuara untuk menolak reklamasi. Ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah hanya peduli dengan pembangunan infrastruktur padahal banyak manusia yang tersakiti atas pembangunan infrastruktur yang tidak berkeadilan. Lebih jauh, Ramlah berpendapat bahwa pembenahan infrastruktur itu baik, tetapi perlu adanya perhatian atas manusia yang hidup di wilayah sekitarnya. “Kemana rakyat kecil seperti kami harus mengadu? Jika tanah diambil, laut diambil, lalu mengusir kami, mengapa pemerintah tidak membunuh kami saja agar tidak kesulitan melakukan reklamasi”, tutur Ramlah.

Selama ini perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atas tanahnya. Padahal perempuan adalah kelompok yang paling berdampak pada lokasi pembangunan infrastruktur. Kerusakan terjadi pada lingkungan, lapangan pekerjaan untuk perempuan pun hilang. Hal tersebut menyebabkan perempuan harus beralih profesi menjadi buruh migran yang terpapar langsung pada kekerasan fisik, mental maupun seksual. (Iqraa Runi) 

Pada Kamis, 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan. Fokus dari gugatan tersebut adalah untuk menaikkan usia minimum menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Gugatan tersebut diajukan oleh para pemohon yang merupakan korban perkawinan anak.

Para hakim MK yang hadir di persidangan, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul secara bergantian membacakan amar putusan di ruang sidang MK. Para hakim MK juga membacakan pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan merugikan perempuan. MK juga menilai bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan yang ada dalam UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya jelas tertulis bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Dalam pembacaan pertimbangan, para hakim MK menyampaikan bahwa usia minimum batas perkawinan bagi perempuan dalam UU Perkawinan masih masuk dalam kategori usia anak, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dalam batas usia tersebut hanya akan menghilangkan hak mereka sebagai anak. Hal tersebut bertentangan dengan batas usia laki-laki yang diatur dalam UU Perkawinan, laki-laki masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga SMA sedangkan perempuan tidak. Hilangnya akses pendidikan dalam pertimbangan putusan MK dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 karena hak pendidikan merupakan hak konstitusional. MK juga mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan batas usia minimum yang diatur dalam UU Perkawinan juga hanya akan memberikan ruang bagi kekerasan terhadap anak perempuan.  Meski demikian, MK menyatakan bahwa mereka secara institusional tidak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan batas minimum usia perkawinan dalam UU Perkawinan karena wewenang tersebut adalah milik pembuat undang-undang.
​
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK memutus untuk mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat, serta ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai tenggang waktu yang diputuskan dalam putusan MK tersebut. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam UU Perkawinan dalam jangka waktu 3 tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun pembuat Undang-Undang tidak melakukan perubahan maka batas minimal usia perkawinan akan diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Anak yakni 18 tahun dan diberlakukan sama bagi perempuan dan laki-laki. (Bella Sandiata)