Plan Indonesia adalah sebuah organisasi kemanusiaan berskala global yang memperjuangkan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Saat ini Plan bekerjasama dengan 71 negara di dunia. Sejak tahun 1969 Plan Indonesia sudah beroperasi di Indonesia, saat ini Plan telah mensponsori lebih dari 35.000 anak dari kelompok marginal.

Jakarta (10/12),  sebagai bentuk komitmen dalam kampanye Girls Get Equal dan dalam rangka perayaan ulang tahun Plan Indonesia yang ke-50, Plan Indonesia menyelenggarakan Forum yang mengusung tema Getting Equal: Let’s Invest in Girls! ini mendiskusikan pentingnya investasi untuk anak dan kaum muda perempuan selain untuk membangun kesetaraan gender, juga untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kegiatan ini diselnggarakan di Balai Sarbini. 

Prof. Fasli Jalal selaku Dewan Pembina Plan Indonesia dalam sambutannya menyatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak perempuan lewat regulasi dan kebijakan. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana Konvensi Perlindungan Anak dan CEDAW telah mendapat tempat dalam Undang-Undang  namun demikian capaian yang didapatkan belum begitu baik.

“Kita sadar bahwa kita perlu melakukan investasi pada perempuan karena faktanya capaian kita belum seperti yang kita harapkan. Satu dari tiga anak kita masih stunting, angka kematian bayi masih mencemaskan, tingkat AKI masih cukup memilukan karena kita belum berhasil menurunkan angkanya secara signifikan, begitu juga dalam hal pendidikan, akses anak pada pendidikan di Indonesia telah membaik tetapi mutu dan keterlibatan perempuan dalam kelembagaan juga kurikulum masih perlu ditingkatkan” ungkap Fasli Djalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional.

Menurut Prof. Fasli Jalal tidak ada jalan lain selain memberikan perhatian dan investasi perempuan agar keterlibatan perempuan meningkat dalam pendidikan dan dunia kerja. Sejalan dengan itu, wakil menteri keuangan Suahasil Nazara juga mengungkapkan bahwa negara akan kehilangan potensi terbesarnya jika gagal memberdayakan perempuan termasuk anak perempuan.

“Terdapat stereotipe mengenai keterlibatan perempuan di berbagai sektor yang sering tidak dianggap sebagai inti utama. Kampanye Getting Equal: Let’s invest in Girls ini baik untuk digaungkan kepada seluruh pembuat kebijakan dari seluruh kementerian, para pemerhati pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Suahasil Nazara.

Laporan McKinsey pada tahun 2018 menunjukkan bahwa  kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, PDB tahunan berpotensi meningkat hingga 135 miliar USD pada 2025 dengan tercapainya kesetaraan gender. Namun saat ini, Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index UNDP. Peringkat ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Tiga indikator dalam indeks ini termasuk pembangunan SDM, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam lapangan pekerjaan formal.

Dalam pidato kuncinya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ghafur Dharmaputra menunjukkan bahwa pelibatan perempuan  di berbagai sektor penting untuk dilakukan.

“Dengan melibatkan semakin banyak perempuan di berbagai bidang, Indonesia akan semakin maju dan sama dengan negara-negara maju lainnya. Inilah peran kita bersama, pemangku kepentingan, lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut” tandas Ghafur.

Mendorong keterlibatan perempuan menjadi penting sebab adalah bagian dari pemenuhan SDGs. Menurut Ghafur ada 5 target SDGs yang terkait kesetaraan gender,  tujuannya adalah memanusiakan manusia dengan prinsip “no one left behind dan inclusive”. Oleh karena itu kerja sama antara negara, swasta, ngo, akademisi, media, tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai.

Dalam forum ini berbagai tantangan dan rekomendasi diperbicangkan. Kegiatan ini  melibatkan sekitar 500 peserta dan lebih dari 40 pembicara yang merupakan anak dan kaum muda, serta 14 mitra institusi. Terdapat enam topik pilihan diskusi, yaitu perempuan muda di bidang politik, sains dan teknologi, dunia kerja, dunia digital, industri kreatif dan media, serta perubahan iklim.

Summit on Girls 2019 juga dihadiri oleh Nahar - Deputi Perlindungan Anak yang mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Subandi, M. Sc - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan BAPPENAS, Fauziah - Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan yang mewakili Menteri Tenaga Kerja, dan Sumiyati - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Beberapa pembicara utama yang terlibat diantaranya Prof. DR. Fasli Jalal – Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia; H.E. Cameron MacKay - Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste; Suci Apriani – Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa dari Lombok Barat; Hannah Al-Rashid aktor dan aktivis kesetaraan gender; serta Suzy Hutomo pendiri dan Chairperson Body Shop Indonesia, NGO pemerhati anak dan perempuan (Abby Gina).

Jakarta (24/11/2019), lebih dari 200 peserta hadir dalam gelaran Feminist Festival (FemFest) 2019 telah dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu, 23-24 November 2019 di Wisma PKBI, Jakarta. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah diadakan sejak Oktober. Diselenggarakan oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), FemFest 2019 menjadi gelaran kedua yang dibuat sejak debut perdananya di tahun 2017 lalu. Acara dibuka secara resmi oleh Koordinator Umum FemFest 2019, Skolastika Lupitawina (Tika), yang mengungkapkan bahwa acara ini dibentuk sebagai upaya untuk mendorong pemahaman bahwa pada hakikatnya, feminisme bukan barang impor melainkan perspektif perjuangan yang sudah lama hidup di Indonesia.
 
“Peserta yang hadir sangat antusias dan seru. Mereka ikut karena peduli tentang isu-isu yang kita gaungkan, misalnya keterwakilan perempuan dalam politik, perempuan dalam budaya, pendidikan, dan reforma agraria, hak pekerja perempuan, serta isu-isu seputar kesehatan dan reproduksi, kesehatan mental, hingga yang berkaitan dengan hukum seperti RKUHP dan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual),” kata Tika.
 
Dengan banyaknya pleno dan diskusi yang dihadirkan oleh Femfest 2019, Tika ingin generasi muda saat ini bisa membawa tongkat estafet perjuangan dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, dia berharap isu-isu yang dibicarakan dalam FemFest 2019 bisa berdampak terhadap diskursus publik dan pembuatan kebijakan yang lebih pro-publik dan ramah terhadap perempuan. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu pengisi acara, Tunggal Pawestri (HIVOS), yang mengungkapkan bahwa banyak sekali isu yang tengah dihadapi oleh perempuan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ia mendorong perempuan Indonesia untuk tidak tinggal diam, tetapi perlu bergerak bersama.
 
“Belum disahkannya RUU PKS dan juga RKUHP yang cenderung mengkriminalkan perempuan, kita juga punya banyak isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian child marriage, hingga angka kematian ibu yang tinggi. Kita harus menghimpun diri untuk solidaritas, bergerak bersama, bekerja secara kolektif, berjuang untuk merespon hal-hal ini,” kata Tunggal.
 
Pada hari pertamanya, sejumlah moderator dan pembicara lintas latar belakang, mulai dari pejuang advokasi, politisi, hingga selebritis tanah air turut hadir, diantaranya Devi Anggraini (KAPAL Indonesia), Vicky Singmin (Mission of Canada to ASEAN), Dena Rahman (Seniman), Hannah Al Rashid (Aktor & Aktivis), Tara Basro (Aktor), Kokok Dirgantoro (Pengusaha/PSI), Dr Marcia Soumokil (IPAS), Maryam Lee (Penulis “Unveiling Choice”- Malaysia), Zuby (The Healing Circle Singapore), serta Tunggal Pawestri (HIVOS).

Hari ini, sesi pleno dan diskusi akan diisi oleh Kalis Mardiasih (Gusdurian), Devi Anggraini (PEREMPUAN AMAN), Nur Hidayati (WALHI), Susan Herawati (KIARA), Maidina Rahmawati (ICJR), Ratna Batara Munti (JKP3), Riska Carolina (PKBI), Rika Rosvianti (perEMPUan), Silvia Halim (MRT Jakarta), Mian Tiara (Seniman), Bhagavad Sambadha (Jurnalis & Fotografer), Margianta Surahman (Emancipate Indonesia), Rani Hastari (Plan International), serta Anindya Restuviani (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta/JFDG). Malamnya, seluruh rangkaian FemFest akan ditutup dengan penampilan dari sejumlah seniman. Misal, penampilan tari perut dari Christine Yaven hingga pertunjukan komedi dari komika Indonesia, Sakdiyah Ma’ruf.

Di FemFest 2019, peserta juga dapat mengunjungi pameran komunitas dan cuci gudang yang akan digelar selama dua hari FemFest 2019 berlangsung. Kehadiran pameran ini juga turut diisi oleh berbagai stan dari berbagai mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir diantaranya Rumah Faye, Yayasan PLAN International Indonesia, Yayasan IPAS, Indorelawan, Walhi, dan Amnesty International Indonesia. Sejak acara Women’s March Jakarta 2017, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta memang mulai menyadari ketertarikan masyarakat terhadap gerakan feminisme di Indonesia. “FemFest 2019 ini dihadiri oleh lebih dari dua ratus peserta dari berbagai kalangan, dan banyak juga yang tertarik datang dan tahu mengenai acara ini lewat Women’s March Jakarta,” ujar Tika. Tika juga berharap melalui acara FemFest ini anak muda bisa tahu landasan perjuangan mereka dan bergerak nyata di kemudian hari. (Pers Rilis)

Feminist Festival (FemFest) 2019 telah dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu (23-24 November 2019) di Wisma PKBI, Jakarta. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah diadakan sejak Oktober. Diadakan oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Femfest 2019 adalah festival kedua yang dibuat sejak festival perdana di tahun 2017 lalu.
 
Skolastika Lupitawina, selaku Koordinator Umum FemFest 2019 dan salah satu penggagas acara ini, mengungkapkan acara ini dibentuk sebagai upaya untuk mendorong pemahaman bahwa feminisme bukan barang impor, melainkan perspektif dan perjuangan yang sudah lama hidup di Indonesia. “Kami juga ingin mendorong masyarakat, khususnya muda-mudi, untuk turut menjadi aktivis feminis dengan pemahaman ini,” ujar perempuan yang akrab disapa Tika ini.

Mengangkat tema ‘Feminis Buatan Indonesia’ tahun ini FemFest 2019 mengundang moderator, pembicara lintas latar belakang, mulai dari pejuang advokasi, politisi, hingga selebritis tanah air termasuk, Devi Anggraini, Anis Hidayah, Vicky Singmin, Dena Rachman, Hannah Al Rashid, Tara Basro, Maryam Lee, Ika Vantiani, Bhagavad Sambadha, Tunggal Pawestri, Marcia Soumokil, Dara Nasution, Kalis Mardiasih dan banyak lainnya.

Pemilihan narasumber yang beragam ini dilakukan atas berbagai pertimbangan. “Kami ingin memasukkan semua input yang bisa kami kumpulkan dari beragam latar belakang hingga negara sehingga semua peserta juga diharapkan bisa tersampaikan aspirasinya,” ujar Anindya Restuviani yang merupakan Pembina acara ini.
 
FemFest 2019 juga mengajak teman-teman disabilitas untuk datang ke acara dwitahunan ini dengan membuat acara ini mudah diakses oleh semua. “Kami sangat berusaha untuk membuat acara ini ramah bagi teman-teman disabilitas dan juga ramah anak. Kami ingin membuat Femfest 2019 ini tempat belajar bagi peserta yang tertarik seputar feminisme, jadi tidak salah kaprah,” tambah Anindya yang akrab disapa Vivi.
 
Mengenai kritisi yang ditujukan ke panitia beberapa waktu lalu di media sosial mengenai inklusivitas, Tika juga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat menjadi masukan yang berarti bagi panitia untuk selalu memberikan yang terbaik ke depannya. “Kami tahu kami memiliki kekurangan dan kami sangat terbuka untuk semua masukan. Kami senang ternyata orang-orang peduli dengan gerakan ini,” ujar Tika.
 
Sejak acara Women’s March 2019 lalu yang dihadiri oleh ribuan peserta di Jakarta, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta memang mulai menyadari ketertarikan masyarakat terhadap gerakan feminisme di Indonesia. “Femfest 2019 ini dihadiri oleh lebih dari dua ratus peserta dari berbagai kalangan, dan banyak juga yang tertarik datang dan tahu mengenai acara ini lewat Women’s March,” ujar Tika. Tika juga berharap melalui acara Femfest ini anak muda bisa tahu landasan perjuangan mereka dan bergerak nyata di kemudian hari.

Selama dua hari berjalan, acara akan selalu ditutup dengan penampilan dari sejumlah seniman. Misal, penampilan tari bellydance dari Christine Yaven hingga pertunjukan komedi dari Sakdiyah Ma’ruf. Dua seniman tersebut merupakan hiburan penutup yang dapat disaksikan usai rangkaian agenda FemFest 2019 berlangsung.
 
Di FemFest 2019, peserta juga dapat mengunjungi bazar komunitas serta garage sale yang akan digelar selama dua hari FemFest 2019 berlangsung. Kehadiran bazar ini juga turut diisi oleh berbagai booth dari berbagai mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir, yakni Rumah Faye, Yayasan PLAN International Indonesia, Yayasan IPAS, Indorelawan, Walhi, dan Amnesty International Indonesia. (Pers Rilis)

Guna mengisi kekosongan narasi perempuan dalam diskursus sejarah seni rupa Indonesia, Cemara 6 Galeri-Museum bersama SEA Junction menyelenggarakan Pameran Tunggal Seruni Bodjawati dan Peluncuran Buku Esthi Susanti Hudiono yang bertempat di Cemara 6 Galeri-Museum. Pembukaan acara yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2019, dimulai dengan sambutan dari Inda C. Noerhadi (Direktur Cemara 6 Galeri-Museum), Dr. Rosalia Sciortino (Pendiri dan Direktur SEA Junction), dan Kamala Chandrakirana (aktivis hak asasi perempuan). Setelah itu acara dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di poster acara sebagai bentuk peresmian pameran secara simbolis.

Dialog intens antara Esthi Susanti Hudiono (penulis dan aktivis intelektual) dengan Seruni Bodjawati (pelukis) melahirkan kolaborasi yang apik, LITERASI RUPA. “Buku Esthi yang menitikberatkan pada kemerdekaan-aktualisasi diri sebagai perempuan untuk menjadi diri yang seutuhnya telah menginspirasi Seruni untuk memvisualisasikan para perempuan pemimpin dalam wujud lukisan yang identik dengan guratan, garis, serta atribut-atribut simbolis,” ujar Inda.

“Ide Ibu Esthi mengenai pameran tentang tokoh-tokoh perempuan Indonesia langsung saya sambut dengan semangat,” ungkap Seruni.  Karya lukisan Seruni yang dipamerkan terdiri dari  29 tokoh sejarah perempuan lintas zaman, yang hidup pada tahun 833 sampai 2019, yang dikategorikan dalam 9 zaman (Prakolonial, VOC, Hindia Belanda, Jepang, Masa Perang Kemerdekaan, Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi). Kesemua tokoh ini dilukis Seruni Bodjawati dalam semangat Menghidupkan yang Terlupakan. Beberapa tokoh yang dilukisnya antara lain Martha Christina Tiahahu (remaja putri yang bersama ayahnya memilih perang melawan kolonial) dan Marsinah (perempuan buruh pabrik yang berjuang memperbaiki nasib buruh perempuan, yang juga menjadi simbol perjuangan buruh perempuan di Indonesia).

Buku Perempuan-Perempuan Menggugat, Literasi Rupa Sejarah Perempuan Indonesia, Esthi menulisnya melalui studi literatur dan dialog dengan mereka yang paham tentang tokoh perempuan Indonesia sejak Oktober 2017 lalu. Buku ini mengangkat semangat perjuangan perempuan-perempuan lintas zaman dalam melawan penindasan dan ketidakadilan yang ada di keluarga, masyarakat, dan negara. Melalui studinya tersebut, Esthi pun menemukan banyak hal-hal reflektif, salah satunya adalah bahwa feminisme justru ada di tatanan lama Nusantara.

Lia menambahkan, “Ada risiko perempuan ‘dihilangkan’ dari peradaban sosial, dan oleh karenanya lebih penting lagi mempresentasikan para tokoh perempuan dan kiprahnya di ruang publik (di samping ruang domestik) dengan media visual”. Menurutnya, “Perempuan-Perempuan Menggugat” adalah legitimasi dan proklamasi untuk para tokoh perempuan masa lalu. Lebih dari itu, adalah penuntutan masa depan yang adil dan setara.

Melalui LITERASI RUPA, semangat feminisme diharapkan masih terus bergulir. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, perempuan Indonesia semakin disebut namanya dan menunjukkan daya cipta kreativitasnya serta mendapat ruang yang patut diperhitungkan. Diharapkan pula acara ini menjadi pengenalan diri sebagai bangsa (khususnya kepada generasi muda) agar bisa membangun diri dan masa depan. Selama masa pameran (21–31 Agustus 2019) ini ada lima kegiatan yang akan berlangsung, yang terdiri dari tiga diskusi interaktif, bedah buku, serta pemutaran film dan diskusi tokoh yang difilmkan. (Shera Ferrawati)

Sebagai bentuk dukungan untuk pembahasan lebih lanjut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Panja dan Pemerintah, Jaringan Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) pada Rabu (07/08) mengadakan acara bertema “Fakta Kekerasan Seksual adalah Urgensi Disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Gedung LBH Indonesia. Acara ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Umi Lasminah (Warta Feminis), Dewi Astuti (Rumah Faye), Oki Wiratama (LBH Jakarta), dan perwakilan dari LBH APIK. 

Sesuai dengan temanya, acara ini membahas urgensi disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual didukung fakta-fakta lapangan dan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, khususnya lansia. Seperti yang diungkap Umi Lasminah, pihaknya menerima banyak laporan kasus kekerasan seksual yang dialami lansia. “Juli kemarin, di Aceh ada seorang nenek berumur 74 tahun yang diperkosa,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Parahnya, si pelaku menyatakan akan bertanggung jawab bila korban hamil”. Ia menilai hal ini tentu suatu penghinaan yang luar biasa pada perempuan lansia, karena mereka yang telah menopause tentu sedikit kemungkinan akan hamil. Kasus kekerasan seksual yang dialami lansia seperti ini jelas menjadi fakta yang harus menjadi pertimbang serius. Kasus ini juga mematahkan stigma yang melekat selama ini bahwa korban kekerasan seksual hanyalah mereka yang masih muda dan kekerasan seksual terjadi diakibatkan perilaku atau pakaian seseorang.

Dewi Astuti kemudian menambahkan fakta lainnya. “Dari kasus-kasus yang dilaporkan dan diterima oleh Rumah Faye, 80% adalah kasus kekerasan seksual,” ujarnya. Ia menggarisbawahi bahwa perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual karena perempuan dianggap lemah, terlebih mereka yang lansia. Hal ini juga tentu berkaitan dengan relasi kuasa. Contoh lain yang ia paparkan adalah relasi antara orangtua (ayah) dan anak. Rumah Faye pernah menangani kasus anak perempuan berumur 12 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh sang ayah kandung dan ayah angkat. Dengan adanya relasi kuasa ini, mereka merasa memiliki hak dan kuasa lebih untuk melakukan kekerasan seksual kepada sang anak, sebaliknya sang anak tak kuasa melawan relasi kuasa tersebut.

Di lain sisi, Oki Wiratama menjelaskan kasus yang pernah ditanganinya, yaitu kasus lansia yang diperkosa bahkan hingga meninggal. Kilas balik ke belakang berdasarkan kasus-kasus yang ditanganinya itu, ia menekankan bahwa sudah saatnya kita harus menghilangkan stigma kepada korban, berhenti melakukan viktimisasi kepada korban. “Hilangkan stereotipe ‘Oh, dianya saja kali yang centil’, ‘Pakai baju seksi sih’, ‘Kayaknya dia yang kegatelan’, dan lainnya”. Hal ini membuat beban yang ditanggung korban semakin berat, dan karena sudah terbukti pula kasus kekerasan seksual tidak hanya dialami para perempuan muda, melainkan juga menimpa mereka yang lansia. 

Dengan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan pula akan mengatur beban pembuktian yang tidak lagi diberatkan kepada korban. Oki Wiratama menuturkan, “Kalau di dalam KUHAP, minimal dibutuhkan dua alat bukti yang sah. Ini sudah pasti memberatkan. Lain halnya dengan di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur cukup satu saja alat bukti yang sah”.

Kemudian, ia menyayangkan belum ada secara menyeluruhnya struktur Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap Polsek. Hal ini tentu akan menyulitkan dan meribetkan korban karena harus melapor ke Polda. Selain itu, hal lain yang meresahkan adalah masih banyaknya penyidik yang tidak berperspektif pada korban, mereka justru sering kali menyudutkan korban.

Perwakilan dari LBH APIK pun sependapat dengan paparan Oki bahwa perspektif penegak hukum harus lebih mengarah pada korban. Ia menambahkan, “Terkadang laporan mengenai kekerasan seksual yang dialami lansia ini tidak percaya, mereka memandangnya sebelah mata”. Sulitnya pembuktian secara non-fisik pun menjadi hambatan tersendiri bagi korban. Padahal, kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik.
​
Dengan terus meningkatnya kasus kekerasan seksual ini, bahkan menimpa pada lansia, tentu mengindikasikan keurgensian disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar tidak muncul perempuan korban lainnya. Tapi, perlu diperhatikan pula dan dikaji secara komprehensif setiap pasal-pasalnya agar tidak menjadi pasal karet, bahkan sampai merugikan korban. Supaya dengan begitu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu mengakomodasi kebutuhan para korban. (​Shera Ferrawati)