​Toeti Heraty Scholarship (THS) 2026 Angkatan kelima resmi diluncurkan melalui kegiatan Peluncuran THS 2026 dan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Yayasan Toeti Heraty Roosseno secara daring melalui Zoom pada Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Andi Thoifatul Misbach selaku Koordinator THS 2026. Ia menyampaikan bahwa peluncuran THS 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan sembilan penerima beasiswa yang telah terpilih melalui serangkaian proses seleksi. Peluncuran tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi publik bertajuk "Kontribusi Strategis Perempuan dalam Transisi Hijau yang Berkeadilan" bersama Gadis Arivia, akademisi dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, sebagai ruang refleksi mengenai peran strategis perempuan dalam mewujudkan transisi hijau yang berkeadilan. 

​     Dalam diskursus pembangunan di Indonesia, kepemimpinan perempuan hampir selalu dibicarakan melalui bahasa representasi. Pertanyaan yang diajukan berulang kali adalah berapa banyak perempuan menjadi kepala daerah, anggota legislatif, atau menduduki jabatan strategis dalam birokrasi. Cara pandang semacam ini secara tidak langsung menyamakan kepemimpinan dengan posisi formal, seolah-olah seseorang baru dapat disebut pemimpin ketika memperoleh legitimasi institusional. Akibatnya, pengalaman perempuan yang membangun perubahan sosial dari luar struktur kekuasaan sering kali luput dari perhatian, bahkan tidak dianggap sebagai praktik kepemimpinan.

     ​Pada Jumat (12/6/2026) di bilangan Jakarta Selatan, Arus Pelangi meluncurkan Laporan Catatan Kelam: Kekerasan terhadap LGBTIQ+ di Indonesia Tahun 2024–2025. Dalam laporan ini terlihat bahwa kekerasan terhadap LGBTIQ+ muncul sebagai pola yang berulang. Pola ini tidak terbatas pada: ruang privat atau publik, dunia luring atau ruang digital, dan siapa yang melakukannya. Kekerasan tersebut merupakan bagian dari kerentanan struktural yang terus direproduksi bermacam lapisan seperti sistem sosial, politik, hukum, dan budaya.

     Kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di partai politik. Kondisi tersebut kerap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, stigma yang melekat pada korban, hingga belum adanya mekanisme internal yang tegas dan berpihak pada korban. Hal ini menjadi pembahasan utama oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam penyelenggaraan Diskusi Media “Membangun Ruang Aman dalam Politik: Pembelajaran dan Arah Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual” yang telah dilaksanakan pada Rabu (17/6/2024) lalu. Diskusi media ini menghadirkan paparan para narasumber sebagai penulis dari buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik. Kegiatan ini juga diisi dengan tanggapan dari perwakilan partai politik peserta lokakarya yang telah mengikuti proses asistensi penyusunan buku panduan, SOP, maupun kebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan partai politik.        

     Kekerasan di ruang pendidikan adalah fenomena yang kini marak kita jumpai. Idealnya, sekolah adalah ruang aman bagi anak-anak dan remaja untuk tumbuh, belajar, dan mengeksplorasi potensi diri tanpa rasa takut. Namun realitasnya, hak mendasar anak untuk belajar dalam lingkungan yang setara dan bebas dari ancaman masih sering kali terenggut. Sekolah yang seharusnya menopang kehidupan anak justru kerap menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, hingga eksklusi. Berangkat dari urgensi tersebut, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) menyelenggarakan acara diseminasi riset bertajuk “Memberdayakan Sekolah sebagai Garda Terdepan untuk Mencegah dan Menangani Kekerasan” pada Kamis (11/6/2024) di Manhattan Hotel, Jakarta.

     ​Jakarta (5/6/2026), peluncuran Laporan Femisida 2025 yang disusun Jakarta Feminist dilaksanakan di Tebet, Jakarta Selatan. Laporan ini disusun oleh Jakarta Feminist dan dibantu oleh peneliti eksternal Jakarta Feminist. Peluncuran ini diisi oleh Gispa Ferdinanda (Sa Perempuan Papua) sebagai pembicara. Pada sesi diskusi, ada empat penanggap pada peluncuran ini, Amalia Mahsunah (Tenaga Ahli LPSK), Sondang Frishka Simanjuntak (Koordinator Komnas Perempuan 2025–2030), Eka Christiningsih Tanlain (Komnas HAM), dan YM Ainal Mardhiah (Hakim Agung Republik Indonesia).

     ​Jakarta, 23 Mei 2026, PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) melangsungkan lokakarya bertajuk “Di Balik Pintu Rumah: Tersembunyinya Pekerja Rumah Tangga Anak” di Wahid Hasyim, Jakarta. Acara berlangsung secara sukarela dan berdasarkan persetujuan peserta. Sejak awal, peserta anak yang hadir tidak ditempatkan sebagai pendengar pasif, peserta anak memiliki posisi sebagai individu yang memiliki agensi atas dirinya sendiri.

     ​Memasuki fase transisi sebelum pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, komitmen negara dalam menegakkan hukum yang adil, akuntabel, dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali diuji. Dalam rangka membedah dinamika tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan diseminasi laporan tahunan bertajuk Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2025: Pidana Mati dalam Transisi KUHP dan KUHAP Baru: Menguji Komitmen Negara pada Kamis (21/5/2026) secara daring. Diskusi ini menjadi ruang refleksi penting bagi para regulator, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mengawal masa depan pemidanaan di Indonesia.