Melihat Perlawanan Rakyat Myanmar melalui Pameran Foto dan Dokumenter Jejak Perbudakan Digital9/10/2026
 Dok. Jurnal Perempuan Lima tahun setelah kudeta militer, kisah perlawanan rakyat Myanmar terhadap kekerasan dan represi dihadirkan melalui pameran fotografi The Coup Years: A Visual Chronicle of Resistance in Myanmar. Tidak hanya pameran, acara juga melingkupi diskusi yang beragam sampai pemutaran empat film mengenai Myanmar pasca-kudeta dan sebuah film terkait isu di Indonesia Neraka Perbatasan: Jejak Mafia Judi Online dan Perbudakan Digital di Asia. Pameran ini digelar pada 26 September hingga 11 Oktober 2026 di ruang seni Dia.lo.gue, Jakarta, oleh Kurawal Foundation, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Asia Justice and Rights (AJAR), dan Migrant CARE. Dikuratori oleh Yit, Ji Ji, dan Rosalia Sciortino, pameran diharapkan membangun solidaritas lintas negara dalam perjuangan melawan otoritarianisme, militerisme, dan impunitas. The Coup Years berangkat dari peristiwa kudeta militer pada 1 Februari 2021 ketika Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan setelah kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) dalam pemilu 2020. Kudeta tersebut diikuti penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta sejumlah pejabat kunci dan aktivis politik lainnya. Perlawanan kemudian berkembang melalui berbagai bentuk, mulai dari aksi demonstrasi dan gerakan pembangkangan sipil hingga perjuangan bersenjata yang melibatkan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis (Ethnic Armed Organizations). Pameran ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan yang terjadi setelah kudeta, tetapi juga merekam bagaimana masyarakat tetap mempertahankan perlawanan di tengah situasi yang semakin sulit. The Coup Years pertama kali dilaksanakan di Bangkok Art and Culture Centre (BACC) dengan menampilkan 53 foto karya empat fotografer asal Myanmar, yakni Ko Kaung, Loki, Phoenix, dan Sis Min Naing. Foto-foto tersebut mendokumentasikan berbagai momen penting dari setiap tahun perlawanan di berbagai wilayah Myanmar, termasuk aksi demonstrasi jalanan, kampanye media dan seni, perjuangan bersenjata, hingga solidaritas antarwarga di tengah ketiadaan pemerintahan yang responsif. Tiga dari fotografer tersebut bahkan pernah dipenjara hingga menjalani hidup dalam pengasingan di Thailand. Ketika pameran dilaksanakan di Jakarta, pameran mengalami sejumlah pembaruan. Beberapa foto diganti dan foto-foto baru ditambahkan agar gambaran mengenai gerakan perlawanan menjadi lebih luas secara geografis maupun tematik. Kontributor pameran pun tidak lagi terbatas pada empat fotografer awal, tetapi berkembang menjadi karya kolektif yang melibatkan seniman, komunitas, dan kelompok dari Myanmar maupun negara lain. Keterangan pada foto juga disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris sehingga pengalaman yang direkam dapat lebih mudah diakses oleh pengunjung Indonesia.  Dok. Jurnal Perempuan Di antara berbagai elemen pameran, perhatian tidak hanya diarahkan pada foto-foto aksi perlawanan. Pameran juga menghadirkan rekaman suara demonstrasi, Butterfly Interactive Projection, serta spanduk kain yang memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam perjuangan pembebasan. Kehadiran elemen tersebut membuat pameran terasa lebih dari sekadar kumpulan dokumentasi visual. Foto dan suara menjadi pengingat bahwa kekerasan yang berlangsung selama bertahun-tahun telah meninggalkan kehilangan yang nyata. Kehilangan tersebut tercermin dalam data yang dicatat dalam materi pameran. Per 10 Juli 2026, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat 8.153 orang telah dikonfirmasi tewas akibat junta, sementara 5.100 lainnya masih menunggu verifikasi. Sebanyak 31.418 orang telah ditangkap dan 22.391 orang masih ditahan. Data tersebut juga mencatat 173 orang yang dijatuhi hukuman mati, sementara 639 anak dilaporkan pernah dipenjara dan 1.086 anak tewas. Angka tersebut menunjukkan bahwa perlawanan yang didokumentasikan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekerasan yang telah memakan korban dalam jumlah besar.  Dok. Instagram @migrantcare Pameran The Coup Years tidak berhenti pada cerita mengenai kekerasan politik dan perjuangan demokrasi. Rangkaian kegiatan selama pameran juga menghadirkan diskusi dan pemutaran film yang memperluas pembahasan mengenai situasi Myanmar dan persoalan yang berkaitan dengannya. Salah satu film yang diputar adalah Neraka Perbatasan: Jejak Mafia Judi Online dan Perbudakan Digital di Asia, sebuah dokumenter produksi Deduktif dan Jurno Vision yang menelusuri praktik kerja paksa dalam jaringan penipuan daring di kawasan perbatasan Myanmar-Thailand. Film tersebut membawa penonton dari ruang pameran menuju persoalan lain yang juga memperlihatkan kerentanan manusia di tengah situasi konflik. Cerita dimulai dari kesaksian korban asal Indonesia yang berhasil melarikan diri dari sebuah kompleks kriminal di Myanmar. Para korban sebelumnya datang dengan harapan memperoleh pekerjaan di luar negeri, tetapi justru dipaksa menjadi pelaku penipuan (scammer) dalam jaringan kejahatan lintas negara. Mereka dibawa melalui Thailand menuju Myanmar dan ditempatkan di kompleks yang memiliki fasilitas seperti hotel, kasino, dan tempat prostitusi. Dalam menjalankan penipuan, para korban menggunakan identitas palsu, termasuk berpura-pura menjadi perempuan dan berkomunikasi dengan target melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Yang membuat dokumenter ini semakin kuat adalah cara penyelidikan tidak berhenti pada kesaksian korban. Tim investigasi menelusuri jaringan digital yang digunakan perusahaan scam, menemukan keterhubungan berbagai situs yang menyamar sebagai platform investasi atau tambang kripto, serta melacak jaringan perekrut melalui Telegram. Penelusuran tersebut mengarah pada sejumlah kompleks yang disebut menjadi pusat penipuan dan kejahatan lintas negara, salah satunya KK Park. Kompleks tersebut digambarkan seperti penjara terbuka karena dijaga oleh pasukan bersenjata, sementara pekerja yang tidak memenuhi target atau melanggar aturan dapat menghadapi kekerasan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Dokumenter juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai kejahatan digital. Kerja paksa dalam industri scam berkaitan dengan perekrutan dan penyelundupan manusia, perjudian, pencucian uang, bisnis properti, hingga penggunaan infrastruktur digital. Film memperkirakan lebih dari 120.000 orang dari berbagai negara terjebak dalam kerja paksa untuk menjalankan penipuan daring. Jika foto-foto dalam pameran The Coup Years merekam mereka yang bertahan dan melawan di tengah represi militer, film dokumenter Neraka Perbatasan memperlihatkan sisi lain dari kerentanan manusia yang berkembang di tengah kekacauan tersebut. Keduanya memperlihatkan bagaimana tubuh dan kehidupan manusia menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari kekerasan, konflik, dan struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada masyarakat. Pada akhirnya, The Coup Years hadir bukan sekadar untuk memperlihatkan foto tentang Myanmar, melainkan untuk menjaga ingatan tentang mereka yang terus melawan dan mereka yang kehilangan nyawa dalam perjuangan tersebut. Ketika dipertemukan dengan diskusi dan pemutaran dokumenter Neraka Perbatasan, rangkaian ini menjadi cara untuk menghadirkan kembali pengalaman korban sekaligus mempertanyakan struktur kekuasaan yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung. Pameran tersebut mengajak publik bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk mengingat, merasakan, dan membangun solidaritas terhadap mereka yang masih menghadapi penindasan. (Purwati Wulan)
 Dok. Humas SPPB UI Upaya restorasi mangrove di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai persoalan pemulihan ekosistem. Di balik kawasan pesisir yang hendak direhabilitasi terdapat masyarakat yang telah lama menggantungkan kehidupan pada ruang tersebut, termasuk perempuan. Persoalan tersebut menjadi fokus dalam Diskusi Akademik bertajuk “Perspektif Tenurial Perempuan dalam Tata Kelola Pesisir dan Restorasi Mangrove di Indonesia” yang diselenggarakan secara luring dan daring pada Rabu (23/9/2026). Diselenggarakan oleh Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) dan Yayasan CARE Peduli, diskusi akademik ini berupaya sebagai ruang dialog dalam mengkritisi riset kajian literatur yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pembuatan policy brief. Oleh karena itu, diskusi ini mengundang Soka Handinah, perwakilan dari Yayasan CARE, juga Mia Siscawati serta Hariati Sinaga, sebagai akademisi dari Kajian Gender SPPB UI yang memberi materi komprehensif dan tanggapan. Soka Handinah atau yang kerap disapa Dinah, memaparkan risetnya yang menemukan pola bahwa dalam berbagai program restorasi, perempuan relatif banyak terlibat dalam kegiatan seperti pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan mangrove. Namun, keterlibatan tersebut tidak otomatis memberikan mereka akses terhadap informasi, sumber daya, ruang representasi, pengambilan keputusan, maupun hasil dari manfaatnya. Salah satu contoh yang dipaparkan berasal dari Jepara, ketika partisipasi perempuan dalam pembibitan tinggi tetapi bagian manfaat yang diterima perempuan jauh lebih kecil.  Dok. Jurnal Perempuan Terbatasnya akses tersebut dipengaruhi oleh tiga lapis ketimpangan yang saling mengunci. Pertama, lapis struktural-regulatif, berupa mandat kelembagaan yang tumpang tindih, aturan yang minim sensitivitas, serta hak informal perempuan yang tidak selalu diakui. Kedua, lapis administratif-institusional, ketika status pekerjaan, keanggotaan kelompok, data kependudukan, undangan rapat, maupun akses terhadap pelatihan dapat menghasilkan eksklusi (seperti status pekerjaan pada KTP yang ditulis Ibu Rumah Tangga, bukan nelayan). Ketiga, lapis sosial-budaya, yaitu norma mengenai siapa yang dianggap berhak berbicara, memiliki lahan, mengambil keputusan, dan juga kerja domestik yang dianggap menjadi tanggung jawab perempuan. Mia kemudian menekankan bahwa persoalan tersebut menunjukkan perlunya melihat situasi masyarakat pesisir dan perempuan dengan lensa interseksionalitas. Sebab, tidak semua perempuan tentu memiliki titik berangkat yang sama, bahkan sedari akses. Konsep ini penting agar pengelolaan pesisir dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan identitas dan kerentanan yang beragam. Situasi tersebut tentu perlu didukung oleh keamanan tenurial dan keadilan tenurial. Keamanan tenurial berkaitan dengan kepastian bahwa akses dan kontrol individu maupun kelompok terhadap tanah dan sumber daya, termasuk mangrove, diakui serta dilindungi pada berbagai tingkatan, mulai dari keluarga dan komunitas hingga negara. Sementara itu, keadilan tenurial menyoroti pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok yang selama ini mengalami eksklusi dari akses maupun penguasaan sumber daya.  Dok. Jurnal Perempuan Hariati kemudian memaparkan temuan empiris dari studi di dua desa pesisir di Flores. Dengan menggunakan konsep bundle of rights dari Schlager dan Ostrom (1992), ia menunjukkan bahwa hak tenurial tidak hadir sebagai satu kesatuan. Perempuan dapat memiliki akses untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki kewenangan mengelola atau mengambil keputusan atasnya. Bahkan, hak tersebut dapat bersifat relasional, misalnya akses perempuan terhadap tanah yang diperoleh melalui suami dan dapat hilang ketika terjadi perceraian. Dari perspektif Feminist Political Ecology, Hariati menekankan bahwa hubungan perempuan dengan mangrove terbentuk melalui pembagian kerja dan posisi sosial dalam keluarga. Situasi ini terlihat dalam konteks adat, ketika masyarakat mendapatkan lahan mangrove untuk dimanfaatkan. Perempuan mempergunakannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sementara laki-laki dalam temuan tersebut cenderung melakukan pemanfaatan yang lebih ekstraktif. Meski memiliki keterbatasan dari segi kontrol dan manfaat, perempuan tak sepenuhnya pasif. Hariati memaparkan bahwa para perempuan juga menggunakan berbagai strategi seperti menggunakan relasi sosial, peran ekonomi, kekerabatan, serta forum adat dan desa untuk menegosiasikan akses terhadap sumber daya. Ruang-ruang negosiasi tersebut menunjukkan adanya agensi perempuan sekaligus memperlihatkan pentingnya melihat tenurial sebagai persoalan relasi kuasa, bukan sekadar kepemilikan formal. Dalam sesi tanya jawab, diskusi mengerucut pada persoalan pengakuan hak, partisipasi bermakna, serta perubahan kebijakan bagi perempuan pesisir. Pertanyaan peserta menyoroti pentingnya mengakui peran perempuan sesuai aktivitas aktual mereka, termasuk sebagai nelayan, pengolah hasil perikanan, maupun pengelola mangrove. Pembahasan juga menyinggung ketegangan antara sistem formal dan informal, termasuk norma adat yang dapat membatasi akses perempuan. Sementara itu, dalam konteks partisipasi, Mia menekankan bahwa hak untuk didengar belum cukup apabila pandangan perempuan tidak benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Diskusi kemudian diperluas melalui pengalaman lapangan dari sejumlah wilayah. Salah satu peserta menyoroti pentingnya pengakuan administratif terhadap profesi perempuan serta karakter wilayah pesisir yang dinamis. Ada pula soal pentingnya memperkuat kapasitas dan kepemimpinan perempuan nelayan melalui kelembagaan desa/negeri sehingga perempuan memiliki ruang untuk menegosiasikan kepentingannya. Meski begitu, diskusi ini juga memiliki catatan penting yang perlu dipertimbangkan, khususnya dalam merancang policy brief yang akan diserahkan ke lembaga pemerintah terkait. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah alasan pemilihan wilayah dan kasus yang digunakan dalam kajian. Mengingat studi ini merupakan preliminary study berbasis desk review dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi seluruh Indonesia, setiap wilayah yang dipilih perlu memiliki justifikasi yang jelas: persoalan apa yang hendak ditunjukkan, bagaimana konteks wilayah tersebut berkaitan dengan isu tenurial perempuan, dan mengapa kasus tersebut relevan untuk menjawab persoalan kebijakan yang hendak dituju. Sebenarnya, akan lebih baik penggunaan desk review juga dilengkapi dengan data lapangan. Kombinasi keduanya dapat memperkuat dasar penyusunan policy brief, karena kajian literatur dapat memberikan gambaran mengenai pola persoalan di berbagai konteks, sementara temuan lapangan dapat memperlihatkan bagaimana persoalan tersebut berlangsung pada tingkat tapak. Namun, hubungan antara kedua jenis sumber tersebut perlu dibuat lebih eksplisit. Harapannya, dengan memperjelas metode, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi lebih spesifik dan relevan bagi lembaga pemerintah. Semoga pula, kajian ini tidak berhenti pada dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi dapat menunjukkan perubahan tata kelola apa yang diperlukan agar perempuan diakui sebagai pemegang hak, pengguna, pengelola, sekaligus pihak yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan atas ruang pesisir. (Alifia Putri Yudanti)
 Dok. Jurnal Perempuan Setiap bulan September, memori bangsa Indonesia tertuju pada peristiwa sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam upaya merawat ingatan tersebut, Jurnal Perempuan menyelenggarakan Kajian Filsafat dan Feminisme (KAFFE) bertajuk “Refleksi Teologi Feminis atas Kekerasan 1965”. Acara ini menghadirkan Pdt. Dr. Mery Kolimon, seorang teolog feminis, akademisi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, sekaligus salah satu penulis buku Memori-Memori Terlarang (edisi bahasa Inggris: Forbidden Memories). Kelas ini menyoroti bagaimana narasi arus utama peristiwa ‘65 sering kali hanya berpusat di Pulau Jawa, padahal kekerasan tersebut juga menimpa masyarakat, khususnya perempuan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti di Pulau Timor, Sabu, Alor, dan Sumba.
 Dok. Jurnal Perempuan Ruang digital kerap kali menjanjikan kebebasan berekspresi, tetapi pada saat yang sama juga berisiko direproduksi menjadi arena baru bagi kekerasan struktural yang menyudutkan perempuan. Realitas ini menjadi sorotan kritis dalam Panel 6.40 4th Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms (KCIF 2026) bertajuk “Proses ‘Menjadi’ Pemimpin: Perempuan Melawan Kekerasan Struktural dalam Media Digital” yang diselenggarakan pada Jumat (11/9/2026) lalu secara daring.
HWDI dan Kemenkes RI Sepakati Layanan Kesehatan Inklusif bagi Perempuan dengan Disabilitas14/9/2026
 Dok. Jurnal Perempuan Akses layanan kesehatan yang responsif gender, berkeadilan, dan inklusif bagi perempuan disabilitas masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan hanya sekitar 9,4 persen perempuan disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi, jauh tertinggal dibandingkan 86,7 persen perempuan tanpa disabilitas. Menanggapi kesenjangan tersebut, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyelenggarakan Dialog Publik dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada Rabu (9/9/2026) lalu. Acara bertema “Penguatan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Inklusif” ini juga sekaligus memperingati 29 tahun perjalanan organisasi yang bermula dari semangat pertemuan perempuan disabilitas di Bangkok (1955) dan Washington D.C. (1997).
 Dok. Jurnal Perempuan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menyelenggarakan acara Launching Integrasi Data Masyarakat Adat dan Gelar Wicara Satu Data Masyarakat Adat, pada Rabu (19/8/2026) lalu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia Tahun 2026 dan menegaskan pentingnya data sebagai kekuatan untuk melindungi keberadaan masyarakat adat. Acara ini dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc., beserta jajaran pejabat tinggi kementerian dan lembaga, perwakilan masyarakat dari berbagai daerah, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan terkait.
Memantik Kepemimpinan Perempuan Muda Disabilitas melalui Youth Feminist Disability Leadership Model14/8/2026
 Dok. Jurnal Perempuan Pada Jumat (7/8/2026), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyelenggarakan “Forum Nasional Berbagi Praktik Baik, Advokasi, dan Kolaborasi” dengan tujuan memperkuat kepemimpinan perempuan muda penyandang disabilitas serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Forum ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Youth Feminist Disability Leadership Model (FDLM), sebuah program yang bertujuan menguatkan kapasitas kepemimpinan feminis perempuan-perempuan muda disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia.
“Pesta Babi” Suarakan Ancaman Hak Hidup Masyarakat Papua dalam Sesi Screening The 9th ISJAI11/8/2026
 Dok. Jurnal Perempuan Film dokumenter Pesta Babi diputar dalam rangkaian Special Screening & Concert Lecture di kegiatan The 9th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (ISJAI) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, pada Selasa (5/8/2026). Pemutaran film tersebut juga melibatkan Kasim, salah satu tokoh dalam Pesta Babi, untuk menyampaikan pendapatnya tentang keadaan yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat Papua. Pesta Babimenampilkan kehidupan masyarakat Papua dan masalah yang mereka hadapi—sekaligus memberikan penonton kesempatan untuk melihat situasi melalui pengalaman dan suara mereka sendiri.
 Dok. Jurnal Perempuan Kondisi kekuatan global yang kian berubah, krisis lingkungan, transformasi ekonomi, serta dinamika sosial dan politik terus menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam The 9th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (ISJAI 9) yang mengangkat tema “Pluriversal Futures in a Multipolarising World: Global South Perspectives”
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: 
Archives
September 2026
Categories |
RSS Feed