21 Mei 2025 merupakan hari khusus untuk Yayasan Asosiasi Bantuan Hukum (YLBH APIK) yang merayakan ulang tahun berdiri mereka. Sudah 30 tahun mereka membela korban perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Tiga dasawarsa bukanlah waktu yang singkat, tetapi selama itu pula YLBH APIK tak pernah lelah berdiri bersama mereka yang sering kali tak didengar suaranya: para perempuan korban ketidakadilan.

     Pada Sabtu (24/5/2025), Yayasan Kalyanamitra memperingati hari ulang tahun yang ke-40 tahun sejak pertama kali didirikan pada 28 Maret 1985. Perjuangannya sebagai salah satu lembaga feminis non-pemerintah yang independen, Kalyanamitra mengusung tajuk “Hidup Menghidupi Feminisme” dalam merayakan hari kelahirannya. Perayaan ini telah menjadi ruang refleksi lintas generasi atas capaian, tantangan, perlawanan, serta arah gerakan feminisme ke depan dalam lanskap sosial politik yang terus berubah. Dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Jurnal Perempuan, Arus Pelangi, Aliansi Laki-Laki Baru, akademisi, penyintas pelanggaran HAM 1998, dan berbagai media feminis Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat ini menampilkan talk show, pertunjukan pembacaan puisi, paduan suara oleh Dialita, bazaar, pameran sejarah gerakan Kalyanamitra. Lebih dari sebuah perayaan, acara ini menjadi forum strategis untuk memperkuat solidaritas dan mengartikulasikan strategi gerakan feminisme dalam menghadapi tantangan masa kini dan mendatang.​

     Diskusi bertema kekerasan terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 kembali diselenggarakan untuk menghidupkan ingatan kolektif dan menuntut keadilan. Acara ini berlangsung pada Sabtu (17/5/2025) secara online melalui platform Zoom. Logos ID berkolaborasi dengan KontraS menghadirkan Jessenia Destarini selaku staf Advokasi dan Pemantauan Impunitas KontraS sebagai pembicara utama. Diskusi ini digelar dalam konteks peringatan 27 tahun kerusuhan Mei 1998 yang masih menyisakan luka dan ketidakadilan. Diskusi ini diikuti oleh berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, aktivis, dan akademisi. Dalam pengantarnya, Jessenia menekankan pentingnya membedah peristiwa ini secara interseksional. Perempuan Tionghoa bukan hanya korban kekerasan, tetapi simbol dari kekuasaan yang ingin diperlihatkan secara brutal oleh para pelaku.

     Dalam beberapa pekan terakhir, perbincangan publik dan diskursus politik nasional diwarnai oleh isu "matahari kembar". Polemik ini mencuat ke permukaan politik nasional setelah dinamika yang terjadi pasca pemilu 2024, di mana Prabowo Subianto dan Joko Widodo sama-sama menunjukkan pengaruh yang besar dalam peta kekuasaan Indonesia. Istilah “matahari kembar” merujuk pada potensi konflik kepemimpinan atau pengaruh ganda dalam satu pemerintahan dan kini menjadi topik hangat di tengah kekhawatiran akan tumpang tindih patronase politik di era transisi kekuasaan. Menanggapi situasi politik nasional yang kian memanas ini, Program ROSI Kompas TV pada Kamis (24/4/2025) mengundang Pakar Etika Politik, Dr. Haryatmoko, SJ  atau biasa disapa Romo Moko dengan tajuk acara “Politik Matahari Kembar: Kenyataan atau Karangan?”.

     ​Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi kawasan Asia Tenggara, ketika Malaysia secara resmi mengambil alih Keketuaan ASEAN. Namun, momentum ini tidak datang dalam suasana dunia yang stabil. Kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan di Amerika Serikat memicu kembali gelombang populisme anti-migran dan kebijakan perdagangan proteksionis yang menciptakan eskalasi perang dagang. Kebijakan sepihak Amerika Serikat dalam menentukan tarif bea masuk ekspor menjadi salah satu faktor yang memperumit tatanan global dan memperbesar tantangan bagi ASEAN dalam mengusung agenda inklusif dan berkeadilan.

     Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang hingga kini masih termaginalkan karena berbagai macam faktor. Kendati telah diakui keberadaannya dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” masyarakat adat masih mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk penindasan yang berkaitan dengan hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam. Untuk itu, pada Selasa (22/4/2025), Kaoem Telapak bekerja sama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) untuk menyelenggarakan diskusi publik yang bertajuk: “RUU Masyarakat Adat: Urgensi Pengesahan dan Peran Akademisi dalam Advokasi Kebijakan”.