Jurnal Perempuan
  • TENTANG KAMI
    • Profil
    • Kontak
    • Laporan Tahunan
    • Demo Suara Ibu Peduli
    • Rilis JP
  • Jurnal Perempuan
    • Kirim Tulisan
  • YJP PRESS
    • Buku Seri YJP Press
  • KAFFE
  • Radio JP
    • Podcast JP
  • Sahabat JP
    • Daftar Nama SJP
    • International Friends of JP
    • Blog SJP
    • Gathering SJP
  • Wacana Feminis
    • Tokoh Feminis
    • Cerpen/Puisi Feminis
  • Warta Feminis
  • Warung JP
    • Category
    • Daftar Toko Buku
  • Toeti Heraty Scholarship
    • Biodata Penerima Beasiswa 2022
    • Biodata Penerima Beasiswa 2023
    • Biodata Penerima Beasiswa 2024
Warta Feminis

Siaran Pers: Prioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2021

3/10/2020

 
Perjalanan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sudah terkatung-katung hampir lima tahun sejak masuk Prioritas Prolegnas Tahun 2016-2019 dan masuk kembali menjadi Prioritas Prolegnas DPR RI 2020-2024. Namun pada 2 Juli 2020, Badan Legislasi DPR RI mengeluarkan RUU PKS dari dari Prolegnas Prioritas 2020 berdasarkan keputusan Komisi VIII DPR RI selaku pembahas RUU P-KS selama ini. Sehingga proses advokasi dan pengawalan RUU P-KS ini harus dimulai lagi agar RUU ini masuk kembali ke dalam daftar Prioritas Prolegnas Tahun 2021.
 
Keputusan DPR menuai reaksi kekecewaan dari korban, keluarga korban, pendamping dan masyarakat pemerhati hak-hak perempuan korban kekerasan seksual.Karena RUU P-KS menjadi harapan yang tertinggi dari masyarakat agar menjadi solusi dari persoalan kekerasan seksual yang selama ini terus terjadi dan membuat setiap orang berpotensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual.
 
Hal lain yang membuat RUU P-KS mendesak untuk segera diproses dan disahkan adalah meningkatnya data kasus kekerasan seksual di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 406,178 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2019, dimana kasus Kekerasan Seksual di ranah publik 2521 kasus dan di ranah privat 2988 kasus. Kekerasan seksual juga di alami oleh perempuan dengan disabilitas, anak, lansia dan perempuan dengan HIV/AIDS. Data Forum Pengada Layanan (FPL) tahun 2020 yang dihimpun dari 25 organisai lembaga layanan, menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat 340 kasus kekerasan seksual.
 
Hari ini kekerasan seksual juga semakin beragam modusnya, sehingga kebijakan dan aturan hukum yang ada saat ini tidak mampu menjawab dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dampaknya 10 % kasus kekerasan seksual tidak bisa diproses hukum. Sembilan bentuk kekerasan seksual belum semuanya dikenali dalam KUHP dan UU lainnya. KUHAP belum mengatur secara khusus hak perlindungan korban dan pembuktian masih menjadi beban korban yang telah terpuruk karena tindakan kekerasan yang dialami. Praktik budaya dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang berdampak pada reviktimisasi korban dan melangengkan praktik kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia (seperti Papua, NTT dan Sulawesi). Kondisi ini tidak dapat di ubah jika kebijakan nasional tidak mengintervensi.
 
Untuk mendorong pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemulihan, dan penanganan, kami mendorong DPR RI untuk membahas RUU P-KS agar kembali menjadi Undang-Undang prioritas pada PROLEGNAS 2021 yang harus di bahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 9 Oktober 2020 mendatang.

Untuk itu Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU P-KS :
 
  1. Mendorong Pimpinan Badan Legislasi DPR RI untuk berkomitmen penuh mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan memasukkan kembali RUU P-KS dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. 
  2. Untuk memastikan optimalisasi RUU P-KS segera dibahas dan disahkan, maka masyarakat sipil mendorong Ketua dan pimpinan DPR-RI memutuskan dan memastikan pembahasan RUU P-KS dilakukan di Baleg DPR RI. 
  3. Menuntut DPR-RI untuk memastikan RUU P-KS mengakomodir 6 elemen kunci dalam substansi : (1) Melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan sehingga mendapatkan proses peradilan yang berkeadilan; (2) Mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku; (3) Memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual; (4) Mencakup juga pemidanaan khusus bagi pelaku korporasi, pelaku yang menghambat, bertindak lalai menjalankan kewajiban untuk penanganan kasus kekerasan seksual, serta sanksi administratifnya; (5) Memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual; (6) Menegaskan pengaturan layanan pemerintah maupun layanan negara yang sinergi dengan masyarakat dan LSM sebagai upaya pemulihan korban.
  4.  Mendesakkan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU P-KS secara transparan, partisipatif dan inklusif dengan membuka akses diskusi, memberikan ruang bagi kelompok masyarakat sipil dan korban kekerasan seksual dari kelompok marjinal untuk memberikan masukannya.
  5. Menuntut kepada Pemerintah RI dan DPR RI melakukan kerja-kerja kolaboratif dan koordinatif dengan masyarakat sipil untuk mengawal substansi RUU P-KS yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan seksual, serta mensosialisasikan pentingnya RUU P-KS untuk perlindungan korban agar masyarakat bersama-sama mendukung pembahasan RUU P-KS.
  6. Menghimbau kepada berbagai elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi kerja mengawal proses pembahasan RUU PKS di DPR RI juga melakukan dialog-dialog terbuka untuk mendukung perjuangan RUU P-KS menjadi kebijakan substantif.

Jakarta, 1 Oktober 2020
 
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
 
Lembaga 
  • Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender (AIPeKaJe)
  • AMAN Indonesia
  • Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Sumatera Utara
  • Asosiasi APIK
  • Asosiasi Seni Kreasi Perempuan/ PWAG Indonesia
  • AUDISI (Advokasi Inklusi Disabilitas)
  • Biro Hukum, Perempuan dan Anak - Negeriku Indonesia Jaya (BHPA NINJA)
  • Biro Perempuan dan Anak – PGI
  • CEDAW Working Group Indonesia (CWGI)
  • Cakra Wikara Indonesia
  • Damar Lampung
  • DPP GMNI
  • Forum Pengada Layanan
  • GASIRA MALUKU
  • Girl Ambassador for Peace Lamongan
  • Hapsari Medan
  • Hope Helps Network
  • HWDI Nasional
  • HWDI DKI Jakarta
  • Rifka Annisa Jogjakarta
  • ICRP
  • ILFC
  • INAATA Mutiara, Maluku
  • INFID
  • Institut Kapal Perempuan
  • Institut Perempuan
  • Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
  • JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) – Bandung
  • JALA PRT
  • Jari Bandung
  • Jaringan Perempuan Interfaith untuk Kesetaraan, Keadilan dan Perdamaian
  • Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)
  • Kalyanamitra
  • Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB)
  • KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
  • Koalisi Perempuan Indonesia
  • Komunitas Pelangi Kalimantan Selatan
  • KOPRI PB PMII
  • KPKPST
  • Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores NTT
  • KPuK (Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan), Malang
  • Lambu Ina Kabupaten Muna
  • LAPAN Maluku
  • LBH APIK Aceh
  • LBH APIK Bali
  • LBH APIK Banten
  • LBH APIK Jakarta
  • LBH APIK Jakarta
  • LBH APIK Makasar
  • LBH APIK Pontianak
  • LBH Keadilan Tanggerang
  • Lensa Sukabumi
  • LP3A PAPUA
  • LPP SEKAR Jepara
  • LRC KJHAM Jawa Tengah
  • MaPPI FH UI
  • Pasah Kahanjak Consultant & Law Office
  • Peace Leader Indonesia
  • PEREMPUAN AMAN
  • Perempuan Mahardhika
  • Perhimpunan Jiwa Sehat
  • Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)
  • Peruati Kalimantan Selatan
  • Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
  • Puan Amal Hayati, Cipasung
  • Rumah Faye
  • Rumpun Gema Perempuan
  • Sahabat Perempuan Magelang
  • Sapa Institut Bandung
  • SAPDA, Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Savy Amira, Surabaya
  • SBMI Karawang
  • Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
  • Solidaritas Perempuan
  • Solidaritas Perempuan Kinasih
  • Spek HAM Solo
  • SPI Labuan Batu
  • SSP Soe TTS NTT
  • Swara Parangpuan, Manado
  • UPIPA Wonosobo
  • WCC Bali
  • WCC Bengkulu
  • WCC Dian Mutiara Malang
  • WCC Jombang
  • WCC Mawar Balqis Cirebon
  • WCC Nurani Perempuan Padang
  • WCC Palembang
  • WCC Pasundan Durebang
  • YABIKU
  • Rapat Perempuan Kupang
  • Yapesdi
  • YAPPIKA
  • Yayasan Ciqal, Jogjakarta
  • Yayasan Embun Pelangi, Batam
  • Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
  • Yayasan Lambuina, Sulawesi Tenggara
  • Yayasan Pulih
  • Yayasan PUPA Bengkulu
  • Yayasan Rahim Bumi, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
  • Yayasan Srikandi Sejati
  • YLBHI
  • PP Fatayat NU
  • Puan Mahakam, Kalimantan Timur
  • KWI dan Komisi Keadilan Migran
  • Gembala Baik
  • Parinama Astha
 
Individu 
  • Sjamsiah Achmad
  • Lies Soegondo
  • Ninik Rahayu
  • Vitria Lazzarini
  • Pratiwi Febry
  • Sri Lestari
  • Sr Irene Handayani, OSU
  • Sr Amanda
 
Narahubung 
Fathurozi +6281325693404
Venni Siregar +6283893445587
Khotimun Susanti +6281212210141
Rena Herdiyani +628129820
Mike Verawati +6281332929509

Comments are closed.
    Jurnal Perempuan
    ​
    terindeks di:
    Picture

    Archives

    May 2025
    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    October 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    December 2016
    November 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014

    Categories

    All

    RSS Feed

Yayasan Jurnal Perempuan| Alamanda Tower, 25th Floor | Jl. T.B. Simatupang Kav. 23-24 Jakarta 12430 | Telp. +62 21 2965 7992 Fax. +62 21 2927 7888 | [email protected]
  • TENTANG KAMI
    • Profil
    • Kontak
    • Laporan Tahunan
    • Demo Suara Ibu Peduli
    • Rilis JP
  • Jurnal Perempuan
    • Kirim Tulisan
  • YJP PRESS
    • Buku Seri YJP Press
  • KAFFE
  • Radio JP
    • Podcast JP
  • Sahabat JP
    • Daftar Nama SJP
    • International Friends of JP
    • Blog SJP
    • Gathering SJP
  • Wacana Feminis
    • Tokoh Feminis
    • Cerpen/Puisi Feminis
  • Warta Feminis
  • Warung JP
    • Category
    • Daftar Toko Buku
  • Toeti Heraty Scholarship
    • Biodata Penerima Beasiswa 2022
    • Biodata Penerima Beasiswa 2023
    • Biodata Penerima Beasiswa 2024