Semangat HWDI sebagai Aktor Pembangunan Nasional

Dok. Jurnal Perempuan

     Pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang berat selama dua tahun terakhir. Terutama bagi kelompok marjinal, virus yang mengglobal ini seolah-olah semakin merenggut kebebasan para anggotanya dari berkegiatan dan bersosialisasi. Namun, berbeda halnya dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Semangat HWDI dalam berperan dalam kehidupan bermasyarakat tercerminkan pada acara pembukaan Musyawarah Nasional IV (Munas IV) yang diadakan Selasa (08/03/2022) lalu. Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, acara yang diadakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran tersebut bertajuk “Perempuan Disabilitas Garda Utama Masyarakat Inklusif”. Pembukaan Munas kali ini dimeriahkan oleh sambutan dari Walin Hartati (HWDI), Mursidin (Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Dinsos Prov. DKI Jakarta), Maulani A. Rotinsulu (HWDI), Dwi Ariyani (Disability Rights Fund and the Disability Rights Advocacy Fund/DRAF), dan Anna Juliastuti (United States Agency for International Development/USAID).

---

     Sebagai pembuka, sambutan pertama diberikan oleh Walin Hartati selaku Ketua Panitia Pelaksana Munas IV. Walin mengungkapkan rasa bangga akan kepengurusan HWDI selama tahun 2016 hingga 2021. Tidak hanya tetap memberdayakan kelompok disabilitas di Indonesia, HWDI turut menunjukkan resiliensi para anggotanya dalam bersikap tegar selama pandemi COVID-19. Walin berharap agar Munas IV dapat mewujudkan keinginannya dalam menjadikan perempuan-perempuan disabilitas sebagai subjek dan pelaku pembangunan di Indonesia.

     Berikutnya sambutan diberikan oleh Mursidin, Sekretaris Dinas Dinsos Prov. DKI Jakarta. Mewakili Gubernur DKI Jakarta, Mursidin menyampaikan apresiasi dari Anies Baswedan terhadap semangat yang dimiliki oleh HWDI. Menurutnya, pemberdayaan yang menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan HWDI merupakan bentuk dari partisipasi aktif dalam memajukan negara. Selain layak diteruskan, semangat tersebut perlu didukung oleh pemerintah agar tidak padam. Dalam mewujudkan dukungan, Mursidin mengedepankan pentingnya pengadaan kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang dapat menguntungkan kelompok disabilitas. Agar kegiatan-kegiatan HWDI di masa yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

     Sambutan berikutnya diberikan oleh Ketua Umum HWDI, Maulani A. Rotinsulu. Maulani merespons baik revisi yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas dan rencana aksi daerah untuk kelompok disabilitas. Walaupun sedikit tertinggal dari daerah lain, kemajuan ini menjadi wujud baik pemerintah dalam mendukung warga penyandang disabilitas. 

     Maulani juga merangkum prestasi HWDI selama lima tahun ke belakang. Pertama, adanya pengakuan penuh akan kebutuhan para penyandang disabilitas oleh Pemda DKI Jakarta. Hal ini diwujudkan oleh dukungan pendidikan, pelayanan publik, hukum, dan infrastruktur. Selain itu, tidak hanya di DKI Jakarta, terdapat 30 Pusat Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia. Pengadaan fasilitas ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat. 

     Prestasi berikutnya yang disinggung oleh Maulani adalah tersampaikannya suara HWDI hingga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Opini yang terangkum dalam list of issues tersebut sudah diapresiasi dan menunggu ditindaklanjuti oleh PBB dalam membantu pemberdayaan kelompok disabilitas di Indonesia. Selain itu, HWDI juga sudah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia perihal pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas. 

     Peran para penyandang disabilitas sebagai aktor strategis dan inspirasi pembangunan di seluruh penjuru Indonesia turut diwujudkan dengan prestasi mereka dalam berpartisipasi di dalam pelayanan publik. Anggota HWDI tidak hanya mendapatkan dukungan dari pelayanan konseling psikologis, seperti Yayasan Pulih, tapi ikut memberdayakan serta membantu kondisi kesehatan mental penyandang disabilitas lainnya. Perhimpunan Jiwa Sehat dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) juga menjadi dua dari berbagai gerakan yang diikuti oleh anggota HWDI dalam memberdayakan sesama.   

     Berikutnya Maulani memberikan penghargaan kepada dua perwakilan organisasi yang telah membantu HWDI dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Penghargaan pertama diberikan kepada Dwi Ariyani dari DRAF. Dwi kemudian memberikan apresiasi kepada HWDI dalam mewujudkan peran perempuan sebagai garda masyarakat inklusi selama 10 tahun terakhir. Rasa senang dan bangga turut disampaikan oleh Dwi karena sudah menjadi mitra dalam mempromosikan hak-hak perempuan disabilitas di Indonesia. Selain itu, ia mengungkapkan pujian akan buku rangkuman landasan hukum dari HWDI yang membantunya dalam memberdayakan kelompok disabilitas di Indonesia. 

     Penghargaan yang kedua diberikan kepada Anna Juliastuti dari USAID. Anna selama ini mengasuh gerakan Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI) yang ditujukan untuk membangkitkan semangat berwirausaha kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas. Dalam apresiasinya, Anna menyampaikanbahwa kegiatan JAPRI tidak akan bisa berjalan tanpa antusiasme dari HWDI. Akan tetapi, ia menyayangkan bahwa program ini hanya berjalan di beberapa wilayah di Indonesia saja. Selain itu, kerja sama antara JAPRI dan HWDI akan segera berakhir di bulan April mendatang. Namun kekaguman Anna akan semangat HWDI memberikannya harapan agar dapat bertemu dan bekerja sama lagi dikemudian hari.

     Acara pembukaan Munas IV HWDI ditutup dengan pemutaran video perjalanan Hari Perempuan Internasional sejak pertama kali dicetuskan. Gerakan yang menuntut kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang tersebut diharapkan mampu menginspirasi kesamaan hak di antara semua golongan masyarakat termasuk kelompok perempuan penyandang disabilitas. (Retno Daru Dewi G. S. Putri)