Dok. Jurnal Perempuan Selasa, 09 Desember 2014 Jurnal Perempuan mengadakan pendidikan publik dengan mengangkat tema “Perempuan dalam Kabinet”. Diskusi ini menghadirkan Prof. Dr. Meutia Hatta (Menteri Pemberdayaan Perempuan 2004-2009), Jeffrey A. Winters (Director of the Equality Development and Globalization Studies Program, Northwestern University, USA) dan Jaleswari Pramodhawardani (Peneliti LIPI) sebagai narasumber. Meutia Hatta mengawali pembicaraannya dengan sebuah harapan bahwa harus ada perbedaan yang signifikan dengan adanya 8 perempuan di kabinet Jokowi. Ia juga menceritakan pengalamannya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dimulai dari penanganan korban kekerasan hingga perumusan kebijakan yang berperspektif gender.
Dari pengalamannya, Meutia menceritakan kasus kekerasan yang banyak dialami kaum perempuan, di sini ada peran penting perempuan dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menyelesaikan hal tersebut, karena menurutnya pengalaman perempuan bisa dijadikan sumber pengetahuan dan power sehingga dalam perumusan kebijakan ada ethics of care. Dan setelah lahir sebuah peraturan, diperlukan pelaksanaan yang menyeluruh karena kekerasan tidak hanya terjadi di kelas bawah namun juga di kelas atas, bahkan boleh dibilang kekerasan terjadi di semua level.
“saya pernah melakukan konsolidasi bersama tiga kementerian (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan) mengenai pentingnya ruangan untuk memerah ASI” ungkap Meutia membagi pengalamannya. Menurutnya, hal-hal seperti itu pasti dianggap penting oleh kaum perempuan dan harus ada perhatian lebih dari perempuan yang menduduki jabatan publik, sehingga bisa menjadi sebuah dorongan yang positif dalam hal pemberdayaan perempuan. Ia juga menyoroti soal pembangunan di perkotaan dan pedesaan dimana seringkali kepentingan perempuan tidak diutamakan. Hal ini akan memengaruhi kondisi perempuan di wilayah tersebut. Selain berbicara soal kebijakan, Meutia juga menyoroti tentang perlunya jaminan rasa aman terhadap perempuan ketika berada di transportasi publik. “Menteri-Menteri yang lain harus paham bahwa isu perempuan adalah cross cutting issue,” Meutia melanjutkan, sehingga ada sebuah energi postif dengan keberadaan perempuan dalam kabinet. Ia berharap dengan kenaikan 100% perempuan di kabinet akan ada program pemberdayaan perempuan di setiap kementerian sehingga kepentingan perempuan bisa terakomodir secara masif. (Andi Misbahul Pratiwi)
Dari pengalamannya, Meutia menceritakan kasus kekerasan yang banyak dialami kaum perempuan, di sini ada peran penting perempuan dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menyelesaikan hal tersebut, karena menurutnya pengalaman perempuan bisa dijadikan sumber pengetahuan dan power sehingga dalam perumusan kebijakan ada ethics of care. Dan setelah lahir sebuah peraturan, diperlukan pelaksanaan yang menyeluruh karena kekerasan tidak hanya terjadi di kelas bawah namun juga di kelas atas, bahkan boleh dibilang kekerasan terjadi di semua level.
“saya pernah melakukan konsolidasi bersama tiga kementerian (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan) mengenai pentingnya ruangan untuk memerah ASI” ungkap Meutia membagi pengalamannya. Menurutnya, hal-hal seperti itu pasti dianggap penting oleh kaum perempuan dan harus ada perhatian lebih dari perempuan yang menduduki jabatan publik, sehingga bisa menjadi sebuah dorongan yang positif dalam hal pemberdayaan perempuan. Ia juga menyoroti soal pembangunan di perkotaan dan pedesaan dimana seringkali kepentingan perempuan tidak diutamakan. Hal ini akan memengaruhi kondisi perempuan di wilayah tersebut. Selain berbicara soal kebijakan, Meutia juga menyoroti tentang perlunya jaminan rasa aman terhadap perempuan ketika berada di transportasi publik. “Menteri-Menteri yang lain harus paham bahwa isu perempuan adalah cross cutting issue,” Meutia melanjutkan, sehingga ada sebuah energi postif dengan keberadaan perempuan dalam kabinet. Ia berharap dengan kenaikan 100% perempuan di kabinet akan ada program pemberdayaan perempuan di setiap kementerian sehingga kepentingan perempuan bisa terakomodir secara masif. (Andi Misbahul Pratiwi)
RSS Feed