Konde.co bekerja sama dengan Komnas Perempuan mengadakan peluncuran hasil riset dan diskusi tentang Pemberitaan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) oleh Media (8/4). Riset ini dilakukan oleh Widya Primastika, Lestari Nurhajati dan Marina Nasution pada bulan Januari hingga Maret 2021.
Dalam sambutan pembuka, Luviana mewakili Konde.co menjelaskan bahwa perempuan PRT rentan mengalami kekerasan, dan menekankan pentingnya keterlibatan media dalam menyuarakan advokasi RUU Perlindungan PRT. Menurut Luvi RUU PPRT sudah 17 tahun diadvokasi tetapi belum diundangkan, sehingga media diharapkan membantu mendorong pengesahan RUU ini melalui penulisan berita. menurut Luviana, media memiliki peran menentukan apa yang diperbincangkan publik, sehingga jurnalis adalah salah satu pihak yang dapat memperjuangkan isu ini menjadi bahasan di dalam redaksi.
Menurut Tika Adriana, Peneliti dan Managing editor Konde.co, riset ini dilakukan karena keprihatinan terhadap lambatnya pembahasan RUU PKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Tika salah satu hambatannya terhadap pembahasan RUU adalah adanya penolakan 2 fraksi besar di DPR, yaitu fraksi Golkar dan PDIP. Tika menjelaskan tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana media menuliskan pemberitaan tentang RUU ini. Penelitian ini meneliti bagaimana 10 media teratas versi Alexa (alexa itu apa?) dalam memberitakan isu terkait RUU PRT. Menurut Tika penelitian ini menemukan bahwa hampir seluruh media mendukung pengesahan RUU PPRT, namun isi pemberitaannya masih normatif.
Riset ini juga menemukan minimnya pemberitaan RUU PRT di media, di mana jumlah berita yang muncul di media belum sebanding banyak kegiatan atau acara yang diselenggarakan organisasi masyarakat terkait PRT. Riset ini juga menemukan adanya beberapa berita terkait PRT dalam satu acara yang namu menuliskan narasumber yang berbeda. Pemberitaan RUU PRT lebih banyak memberikan porsi narasumber kepada DPR-RI, aktivis, dan Komnas Perempuan. Sementara narasumber perwakilan Pekerja Rumah Tangga (PRT) jarang diberitakan. Selain itu, penelitian menemukan banyaknya replikasi/ pengulangan berita dari sesama media dalam induk perusahaan yang sama.
Sonya Helen Sinombor, Jurnalis Senior Kompas membagikan pengalamannya sebagai jurnalis yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan minoritas. Menurut Sonya isu PRT memang tidak menarik perhatian publik. Isu ini tidak menjadi prioritas jurnalis, karena kalah bersaing dengan isu politik lain. Media hanya memberitakan isu terkait PRT ketika temanya terkait dengan isu penyiksaan PRT, kriminalitas terhadap PRT atau ketika PRT yang melakukan tindak kriminal. Merujuk pada pengalaman Sonya, meski isu tersebut tidak menjadi prioritas media, jurnalis dapat melakukan sejumlah strategi untuk menaikkan isu tersebut agar mendapat perhatian.
Irna Gustiawati, Pemred Liputan6.com, mengapresiasi riset dari Konde.co. Menurut Irna media online perlu belajar dari media-media seperti Konde dan the Magdalene yang mengangkat isu kelompok yang terpinggirkan. Ia membenarkan bahwa isu PRT masih sedikit dibahas di ruang redaksi media, salah satu alasannya bahwa kebanyakan masyarakat termasuk jurnalis tidak mengetahui tentang RUU tersebut. Persoalan lain adalah bahwa tren media online saat ini dituntut untuk mencari berita yang traffic tinggi, sehingga jurnalis seringkali tidak sempat mendalami suatu isu karena harus segera berpindah ke isu lain untuk mengikuti perkembangan pemberitaan.
Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, memaparkan bahwa PRT adalah sejarah potret industri yang ada secara diam-diam di balik pintu tertutup. Oleh sebab itu PRT kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, seperti penyiksaan oleh majikan, atau sasaran kekerasan seksual, dan/ atau eksploitasi kerja (overtime). Menurut Mariana, PRT adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Menurut Mariana, Jurnalisme perlu mengenali lebih jauh bagaimana PRT, baik PRT migran maupun dalam negeri, kerap mengalami bentuk-bentuk diskriminasi. Dalam penutupnya Mariana Menyatakan bahwa RUU PRT adalah sebuah payung hukum yang sangat dibutuhkan untuk melindungi para PRT (Abby Gina).
Menurut Tika Adriana, Peneliti dan Managing editor Konde.co, riset ini dilakukan karena keprihatinan terhadap lambatnya pembahasan RUU PKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Tika salah satu hambatannya terhadap pembahasan RUU adalah adanya penolakan 2 fraksi besar di DPR, yaitu fraksi Golkar dan PDIP. Tika menjelaskan tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana media menuliskan pemberitaan tentang RUU ini. Penelitian ini meneliti bagaimana 10 media teratas versi Alexa (alexa itu apa?) dalam memberitakan isu terkait RUU PRT. Menurut Tika penelitian ini menemukan bahwa hampir seluruh media mendukung pengesahan RUU PPRT, namun isi pemberitaannya masih normatif.
Riset ini juga menemukan minimnya pemberitaan RUU PRT di media, di mana jumlah berita yang muncul di media belum sebanding banyak kegiatan atau acara yang diselenggarakan organisasi masyarakat terkait PRT. Riset ini juga menemukan adanya beberapa berita terkait PRT dalam satu acara yang namu menuliskan narasumber yang berbeda. Pemberitaan RUU PRT lebih banyak memberikan porsi narasumber kepada DPR-RI, aktivis, dan Komnas Perempuan. Sementara narasumber perwakilan Pekerja Rumah Tangga (PRT) jarang diberitakan. Selain itu, penelitian menemukan banyaknya replikasi/ pengulangan berita dari sesama media dalam induk perusahaan yang sama.
Sonya Helen Sinombor, Jurnalis Senior Kompas membagikan pengalamannya sebagai jurnalis yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan minoritas. Menurut Sonya isu PRT memang tidak menarik perhatian publik. Isu ini tidak menjadi prioritas jurnalis, karena kalah bersaing dengan isu politik lain. Media hanya memberitakan isu terkait PRT ketika temanya terkait dengan isu penyiksaan PRT, kriminalitas terhadap PRT atau ketika PRT yang melakukan tindak kriminal. Merujuk pada pengalaman Sonya, meski isu tersebut tidak menjadi prioritas media, jurnalis dapat melakukan sejumlah strategi untuk menaikkan isu tersebut agar mendapat perhatian.
Irna Gustiawati, Pemred Liputan6.com, mengapresiasi riset dari Konde.co. Menurut Irna media online perlu belajar dari media-media seperti Konde dan the Magdalene yang mengangkat isu kelompok yang terpinggirkan. Ia membenarkan bahwa isu PRT masih sedikit dibahas di ruang redaksi media, salah satu alasannya bahwa kebanyakan masyarakat termasuk jurnalis tidak mengetahui tentang RUU tersebut. Persoalan lain adalah bahwa tren media online saat ini dituntut untuk mencari berita yang traffic tinggi, sehingga jurnalis seringkali tidak sempat mendalami suatu isu karena harus segera berpindah ke isu lain untuk mengikuti perkembangan pemberitaan.
Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, memaparkan bahwa PRT adalah sejarah potret industri yang ada secara diam-diam di balik pintu tertutup. Oleh sebab itu PRT kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, seperti penyiksaan oleh majikan, atau sasaran kekerasan seksual, dan/ atau eksploitasi kerja (overtime). Menurut Mariana, PRT adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Menurut Mariana, Jurnalisme perlu mengenali lebih jauh bagaimana PRT, baik PRT migran maupun dalam negeri, kerap mengalami bentuk-bentuk diskriminasi. Dalam penutupnya Mariana Menyatakan bahwa RUU PRT adalah sebuah payung hukum yang sangat dibutuhkan untuk melindungi para PRT (Abby Gina).
RSS Feed