Dok. Jurnal Perempuan Gathering Sahabat Jurnal Perempuan ke-X pada hari Sabtu, 21 Maret 2015 dengan tema “Tradisi, Adat dan Politik Kesetaraan” diselenggarakan di rumah kediaman Prof. Mayling Oey-Gardiner. Acara Gathering kali ini akan mengangkat diskusi tentang praktik budaya, tradisi, dan adat. Dalam diskusi ini Jurnal Perempuan mengundang Prof. Patrick Ziegenhain dari Goethe-Frankfurt University dan Sapariah Saturi dari Mongabay Indonesia. Pada Gathering ini turut hadir Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2004-2009, Linda Amalia Sari. Linda membuka pembicaraanya dengan menyampaikan bahwa sejarah telah membuktikan kehebatan perempuan Indonesia. “Perempuan Indonesia terlahir sebagai pejuang, kemerdekaan ini juga diraih oleh perempuan” tuturnya. Dengan demikian menurutnya kita telah bersama-sama untuk berjuang.
Linda menjelaskan bahwa diskriminasi yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah persoalan yang sangat rumit. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan secara menyeluruh di semua lini. Bagi Linda, kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh LSM, organisasi dan para pemerhati perempuan merupakan kekuatan untuk mengentaskan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas untuk persoalan diskriminasi ini yaitu UU dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Selain itu ada INPRES No. 9 Th. 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan yang bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk dapat mengentaskan persoalan ketidaksetaraan pembangunan secara inklusif. Dalam INPRES No.9 Th. 2000 ada peraturan anggaran yang responsif gender. Perjuangan perempuan tidak akan mudah tanpa adanya payung hukum yang jelas. Di samping itu upaya pemberdayaan perempuan harus terus dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga yang sudah di advokasi.
“Kesulitannya adalah jumlah ahli gender Indonesia yang masih sedikit, yaitu tidak lebih dari 60 orang” Linda melanjutkan. Menurutnya itu adalah jumlah yang sangat sedikit untuk membicarakan persoalan penduduk yang sebanyak ini. Universitas harus membuka ruang untuk pendidikan dan penelitian gender. Linda juga menyetujui adanya perubahan mindset masyarakat terkait pemahaman gender, bukan dengan cara yang kontroversi, tetapi memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih mudah diterima dan menarik. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah data. Penguatan data juga hal yang harus dilakukan. Data adalah amunisi yang baik untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan. Terkait hal itu, Linda menambahkan bahwa pemerintah harus memfasilitasi masyarakat adat agar implementasi kesetaraan dapat dirasakan oleh semua masyarakat termasuk perempuan ada. Jumlah LSM harus ditambahkan agar dapat menjadi ujung tombak langkah-langkah perjuangan perempuan di daerah. Masyarakat adat juga harus diberikan pemahaman tentang perubahan sikap dan mindset dengan tetap mempertahankan kearifan lokal mereka. Menurut Linda, secara nyata perlu dibuatkan modul yang jelas untuk menghindari adanya benturan. Semua itu harus kita upayakan agar anak perempuan dan laki-laki kita tidak lagi mengalami diskriminasi. (Lola Loveita)
Linda menjelaskan bahwa diskriminasi yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah persoalan yang sangat rumit. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan secara menyeluruh di semua lini. Bagi Linda, kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh LSM, organisasi dan para pemerhati perempuan merupakan kekuatan untuk mengentaskan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas untuk persoalan diskriminasi ini yaitu UU dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Selain itu ada INPRES No. 9 Th. 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan yang bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk dapat mengentaskan persoalan ketidaksetaraan pembangunan secara inklusif. Dalam INPRES No.9 Th. 2000 ada peraturan anggaran yang responsif gender. Perjuangan perempuan tidak akan mudah tanpa adanya payung hukum yang jelas. Di samping itu upaya pemberdayaan perempuan harus terus dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga yang sudah di advokasi.
“Kesulitannya adalah jumlah ahli gender Indonesia yang masih sedikit, yaitu tidak lebih dari 60 orang” Linda melanjutkan. Menurutnya itu adalah jumlah yang sangat sedikit untuk membicarakan persoalan penduduk yang sebanyak ini. Universitas harus membuka ruang untuk pendidikan dan penelitian gender. Linda juga menyetujui adanya perubahan mindset masyarakat terkait pemahaman gender, bukan dengan cara yang kontroversi, tetapi memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih mudah diterima dan menarik. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah data. Penguatan data juga hal yang harus dilakukan. Data adalah amunisi yang baik untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan. Terkait hal itu, Linda menambahkan bahwa pemerintah harus memfasilitasi masyarakat adat agar implementasi kesetaraan dapat dirasakan oleh semua masyarakat termasuk perempuan ada. Jumlah LSM harus ditambahkan agar dapat menjadi ujung tombak langkah-langkah perjuangan perempuan di daerah. Masyarakat adat juga harus diberikan pemahaman tentang perubahan sikap dan mindset dengan tetap mempertahankan kearifan lokal mereka. Menurut Linda, secara nyata perlu dibuatkan modul yang jelas untuk menghindari adanya benturan. Semua itu harus kita upayakan agar anak perempuan dan laki-laki kita tidak lagi mengalami diskriminasi. (Lola Loveita)
RSS Feed