Jurnal Perempuan
  • TENTANG KAMI
    • Profil
    • Kontak
    • Laporan Tahunan
    • Demo Suara Ibu Peduli
  • Jurnal Perempuan
    • Kirim Tulisan
  • YJP PRESS
    • Buku Seri YJP Press
  • KAFFE
  • Radio JP
    • Podcast JP
  • Sahabat JP
    • Daftar Nama SJP
    • International Friends of JP
    • Blog SJP
    • Gathering SJP
  • Wacana Feminis
    • Tokoh Feminis
    • Cerpen/Puisi Feminis
  • Warta Feminis
  • Warung JP
    • Category
    • Daftar Toko Buku
  • Toeti Heraty Scholarship
    • Biodata Penerima Beasiswa
Warta Feminis

Amnesty International Ajukan Sembilan Agenda HAM untuk Pemerintah Terpilih

16/4/2019

 
Picturedok. Jurnal Perempuan
Senin (15/4), Amnesty International (AI) meluncurkan dokumen yang berisi sembilan isu utama hak asasi manusia (HAM) yang harus diprioritaskan oleh para kandidat presiden dan legislatif yang akan terpilih pada pemilu mendatang. Sembilan agenda HAM tersebut meliputi hak atas kebebasan berekspresi; hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan; pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu; kekerasan oleh aparat keamanan; hak perempuan; kondisi HAM di Papua; akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh perusahaan sawit; penghapusan hukuman mati; dan perlindungan terhadap hak-hak LGBTI.
 
Dalam jumpa pers di kantor AI, Papang Hidayat, peneliti senior Amnesty International mengatakan penyampaian agenda HAM untuk kandidat yang berkampanye merupakan tradisi AI yang sudah berlangsung sejak 2009 di Indonesia. Bidang-bidang prioritas tersebut didasarkan pada penelitian dan kegiatan AI di Indonesia dan temuannya sudah pernah dilaporkan sebelumnya. “Sembilan isu yang dimunculkan dalam dokumen merupakan kompilasi dari kerja-kerja AI sejak tahun 1960-an. Dari kompilasi tersebut, ada isu yang terus-menerus muncul dan tidak pernah menghilang,” ujar Papang.
 
Acara peluncuran dihadiri Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik serta perwakilan dari masing-masing tim sukses kandidat presiden, Kyai Maman Imanulhaq dari Tim Kampanye Nasional Jokowi Amin (TKN) dan Ferry Mursyidan Baldan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi (BPN). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM menyambut baik dan mengapresiasi AI atas agenda yang disampaikan. “Perspektif HAM masih belum menjadi kerangka berpikir umum dalam membangun politik negara. Contohnya pada debat kandidat capres-cawapres dimana isu HAM tidak menjadi kerangka utuh dalam debat namun hanya sekadar box kecil saja dalam keseluruhan debat,” ujar Taufan Damanik. Ia menambahkan  penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sangat krusial. Penuntasan kasus tersebut merupakan bukti bahwa keadilan bisa ditegakkan di Indonesia.
 
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyampaikan pemerintah terpilih diharapkan bisa memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. “Agenda HAM yang kami ajukan ini mengedepankan rencana aksi konkret yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan parlemen berikutnya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia setelah keadaan yang memburuk dialami oleh begitu banyak individu dalam empat setengah tahun terakhir, terutama kaum minoritas dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya,” kata Usman dalam siaran persnya.  
 
Dalam dokumen berjudul “Prioritaskan HAM: 9 Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih”, AI juga menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan hak perempuan seperti penerapan qanun jinayat di Aceh, sunat perempuan (female genital mutilation), minimya perlindungan hukum bagi PRT, ketiadaan payung hukum terkait kekerasan seksual dan belum optimalnya perlindungan bagi pekerja migran yang tidak terdokumentasi. Selain itu, AI juga menegaskan kegagalan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah efektif untuk memberikan keadilan, kebenaran dan reparasi bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM di masa lalu.
 
Magdalena Sitorus, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan pentingnya pengesahan RUU Penghapusan kekerasan Seksual. “Secara substansi RUU PKS berbicara mengenai penghapusan kekerasan seksual, siapapun yang menjadi korban dan apapun latar belakangnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah payung hukumnya tetapi pembahasan bergeser ke isu-isu lain,” tegasnya.
 
Berkaitan dengan pelecehan, intimidasi, serangan dan diskriminasi yang dialami kelompok LGBTI, Taufan mengungkapkan adanya langkah sistematik untuk membalikkan diskursus yang ditunjukkan munculnya perda-perda yang mendiskriminasi LGBTI dan adanya bias aparat pemerintah dan penegak hukum. “Siapapun yang menang dalam pemilu nantinya akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, maka dari itu perlu dilakukan legal review terhadap kebijakan yang ada. UU yang tidak sejalan dengan prinsip HAM perlu direvisi,” ujarnya. Ia berharap kebijakan negara di masa mendatang lebih sesuai dengan standar HAM. (Dewi Komalasari)


Comments are closed.
    Jurnal Perempuan
    ​
    terindeks di:
    Picture

    Archives

    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    October 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    December 2016
    November 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014

    Categories

    All

    RSS Feed

Yayasan Jurnal Perempuan| Alamanda Tower, 25th Floor | Jl. T.B. Simatupang Kav. 23-24 Jakarta 12430 | Telp. +62 21 2965 7992 Fax. +62 21 2927 7888 | yjp@jurnalperempuan.com
  • TENTANG KAMI
    • Profil
    • Kontak
    • Laporan Tahunan
    • Demo Suara Ibu Peduli
  • Jurnal Perempuan
    • Kirim Tulisan
  • YJP PRESS
    • Buku Seri YJP Press
  • KAFFE
  • Radio JP
    • Podcast JP
  • Sahabat JP
    • Daftar Nama SJP
    • International Friends of JP
    • Blog SJP
    • Gathering SJP
  • Wacana Feminis
    • Tokoh Feminis
    • Cerpen/Puisi Feminis
  • Warta Feminis
  • Warung JP
    • Category
    • Daftar Toko Buku
  • Toeti Heraty Scholarship
    • Biodata Penerima Beasiswa