Menilik Kembali Peran Organisasi Perempuan Di Masa Orde Baru

Fitri Lestari
(Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
​Pegiat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Lingkar Studi Advokasi Hukum)
fitrilestariindonesia@gmail.com

Dok. Pribadi

Sarinah!
Katakan pada mereka
Bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri
Bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu
Tentang perjuangan nusa bangsa
Dan tiba-tiba tanpa ujung pangkal
Ia sebut kau inspirasi revolusi
Sambil ia buka kutangmu
Petikan dari “Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta”, (Rendra 1974: 212)

Ketika kita mengingat pembantaian massal 1965 politik Orde Baru memainkan kekuasaannya dengan memanipulasi sejarah, doktrinasi bahwa semua yang berbau komunis adalah jahat. Menurut Mariana (2015: 119), rezim orde baru melakukan teror sebagai upaya “penundukan” agar kekuasaannya dapat dilanggengkan, dengan menyatakan adanya “musuh negara” yakni penganut ideologi komunisme. Dalam upaya untuk mewujudkan negara yang bebas dari ancaman ideologi kiri maka muncul kebijakan tumpas kelor[1]. Semua organisasi “keluarga komunis”[2], seperti misalnya organisasi perempuan Gerwani telah disiksa dan dikalahkan. Presiden Soeharto tampil ke atas singgasana kekuasaannya dengan menciptakan kampanye kekerasan yang tak ada tolok bandingannya di masa lalu, dan dikuatkannya pula dengan tuduhan pesta seksual yang dilakukan para anggota Gerwani (Wieringa, 1999: xl).

Setelah ketegangan dari adanya pembasmian Gerwani kontrol pemerintah semakin meningkat, Kowani (Kongres Wanita indonesia) ditunjuk oleh pemerintah Orde Baru untuk menjadi organisasi payung bagi semua kelompok wanita, dari organisasi profesional, sosial, keagamaan sampai organisasi-organisasi fungsional (Suryakusuma, 2011: 17). Di masa demokrasi terpimpin, Kowani didorong menjadi organisasi radikal oleh Gerwani dan Hurustiati Subandrio (istri menteri luar negeri saat itu, Dr.Subandrio). Sejak Mei 1966, pada saat pembasmian kaum komunis, para pemimpin organisasi-organisasi perempuan yang berkaitan dengan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) meningkatkan jumlah wakil mereka dalam pengurus eksekutif Kowani (Reeve, 1983: 330). Namun penunjukan Kowani sebagai organisasi semua kelompok wanita menjadikannya mati dalam perjuangan perempuan. Kowani mendapatan pengesahan resmi dari pemerintah dalam Panca Dharma Wanita, yaitu: 1) wanita sebagai pendamping setia suami, 2) wanita sebagai pencetak generasi penerus bangsa, 3) wanita sebagai pendidik dan pembimbing anak, 3) wanita sebagai pengatur rumah tangga, 4) wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Bagaimana perjuangan independen kaum perempuan tidak mati, mereka membiarkan dirinya dicetak mengikuti budaya “ikut suami” (Suryakusuma, 2011: 17). Panca Dharma Wanita tersebut sangat membatasi perempuan, domestifikasi dan depolitisasi perempuan dengan hanya mengurusi suami, anak dan rumah tangga sama sekali tidak memberikan perempuan ruang untuk menikmati dan melakukan hal-hal sebagaimana sebagai subjek manusia. Keadaan tersebut juga sangat “bapakisme” dan “patronistik”. Menurut Langenberg (1986: 9-10), pengertian tentang bapak adalah dasar dari seluruh struktur stratifikasi sosial di Indonesia. Setiap patron adalah bapak, setiap klien mempunyai seorang bapak. Dengan demikian, paham “bapakisme” merasuki perilaku aparat negara pada semua tingkat, dan semua hubungan adalah hubungan “bapak-anak buah”.

Pada masa Orde Baru masalah wanita–atau dalam peristilahan Orde Baru disebut “kegiatan peningkatan peranan wanita”–di Indonesia disegregasikan ke dalam dan dikoordinasi oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) (Suryakusuma, 2011: 18). Namun peningkatan peranan perempuan ini adalah “peran ganda” karena negara mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan negara dan juga perempuan wajib dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ya, memang perempuan harus berpartisipasi dalam sosial dan politik namun Orde Baru yang membungkus dirinya secara liberal tak khayal hanya menjadikan perempuan sebagai alat yang berperan dengan citra “ibu rumah tangga” dan “istri”.

Organisasi Kowani berlaku sebagai mitra Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (UPW), kowani banyak kehilangan otonominya dan sangat dikontrol pemerintah. Organisasi ini sangat terkait dengan Golkar serta didominasi oleh Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi[3]. Keduanya adalah organisasi fungsional, dengan keanggotaan otomatis mengikuti hierarki suami. Yang paling menjijikan di organisasi pemerintah tersebut adalah ketika pimpinan “fungsional” terletak pada kedudukan suami, apapun latarbelakang pendidikan, organisasi atau kecenderungan politik isteri. Lalu dimana letak peran perempuan yang sesungguhnya apabila harus “bapakisme” seperti ini!? Maka celakalah sistem kedudukan perempuan di masa Orde Baru ini karena sangat tidak berpihak pada kesetaraan.

Orde Baru memberikan dukungan dana kepada organisasi-organisasi wanita sehingga dengan kata lain organisasi-organisasi wanita dipaksa mendukung tujuan pembangunan pemerintah. Sehingga organisasi perempuan tidak dapat bergerak dan melakukan perlawanan, sulit karena sudah tercipta hubungan patron-klien. Lagipula penyadaran yang ada mudah dibungkam dan menyuarakan pendapat bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan subversif karena bertentangan dengan pemerintah. Bagi kaum wanita, ini berarti hilangnya otonomi secara nyata. Mereka dipaksa tunduk dan siapapun yang melakukan perlawanan akan dihilangkan dan bahkan dibunuh. Persekongkolan kekuasaan Orde Baru dibangun terus-menerus, dengan cara pelecehan martabat perempuan pada khususnya, yang telah digunakan sebagai pembenaran kelangsungan basis kekuasaan totaliter Presiden Soeharto yang berwatak patriarkal (Wieringa, 1999: xlvii). Bahkan dengan watak patriarkal militer Presiden Soeharto telah menjadikan para perempuan aktivis kiri sebagai Tapol dan melemahkan organisasi perempuan lainnya (Mariana, 2015: 120).

Setiap upaya untuk memaksa wanita kembali ke chador atau rumah adalah kebijakan yang reaksioner, apalagi menekan perempuan dengan peran ganda tanpa hak untuk memilih ruang geraknya. Hal demikian tidak menghargai revolusi yang hendak membebaskan rakyat dan menghapus eksploitasi dan kesengsaraan. Perempuan di mana pun harus bersatu untuk menguatkan dan meluaskan gerakan mereka menuju kemerdekaan (Saadawi, 2001: xxi).

Masa Orde Baru adalah masa kelam dan pedih karena hilangnya rasa kemanusiaan hingga rakyat menjadi tumbal kekuasaan, hal ini perlu untuk ditilik kembali mengingat perjuangan perempuan tidak mudah dan penuh dengan tumpah darah, masa itu menyulut api perlawanan untuk gerakan-gerakan perempuan masa  kini. Panjang umur perjuangan!
 
Daftar Pustaka:
Mariana, Anna. 2015. Perbudakan Seksual Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. Marjin Kiri. Tangerang Selatan.

Saadawi, Nawal El. 2001. Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suryakusuma, Julia. 2011. Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru. Komunitas Bambu. Jakarta.

Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Garba Budaya dan Kalyanamitra. Jakarta.
 

Catatan Belakang:
[1] Istilah “tumpas kelor” diambil dari bahasa Jawa. Negara menganggap seluruh keluarga komunis harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, mulai dari keluarga yang dipersangkakan hingga generasi anak, cucu, dst. Lihat Hersri Setiawan, Kamus Gestok, Galang Press, Yogyakarta, 2003. hlm 296.

[2] Istilah “Keluarga komunis”, meliputi PKI dan ormas-ormas kaitannya, yaitu Gerwani (Gerakan Wanuta Indonesia), Pemuda Rakyat, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan HSI (Himpunan Sarjana Indoneia). Baca Saskia Eleonora Wieringa, Penghancuran Gerakan Peremuan di Indonesia, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Jakarta, 1999. Hal xxxix

[3] Dharma Wanita adalah organisasi isteri pegawai negeri, sedangkan Dharma Pertiwi adalah organisasi isteri anggota militer lihat Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, Komunitas Bambu, Jakarta, 2011. Hlm 19

---