Menuju Partisipasi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal yang Bermakna di Musyawarah Perempuan Nasional 2024

Dok. Jurnal Perempuan

     ​Dalam rangka menyambut Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) yang akan diselenggarakan di Badung, Bali, pada 20 April 2024 mendatang, dilaksanakan media briefing pada Selasa (16/42024) melalui Zoom Meeting yang dihadiri sebanyak 150-an peserta dari berbagai lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta jurnalis dari berbagai media. Kegiatan ini turut didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

---

     Adapun yang menjadi latar belakang diselenggarakannya Munas Perempuan Nasional 2024 ini untuk mempertemukan usulan dari akar rumput, terutama dari warga yang selama ini termarginalkan, dengan para pengambil keputusan. Melalui upaya tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk perencanaan pembangunan nasional yang partisipatif. Selain itu, kegiatan ini ditujukan agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan nasional.
 
     Munas Perempuan Nasional 2024 ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan secara daring pada 26-27 Maret 2024 lalu dan telah berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi, dengan diwakili oleh 2.195 partisipan dimana 86% di antaranya adalah perempuan dan 5% di antaranya adalah penyandang disabilitas. Tahapan kedua akan dilaksanakan secara tatap muka di Badung, Bali, pada 20 April 2024 mendatang.
 
     Munas Perempuan Nasional 2024 ini merupakan bentuk kesinambungan dari praktik baik dan kolaborasi lembaga-lembaga pemerintah—yakni KPPPA dan Bappenas—dengan OMS melalui Musyawarah Perempuan tahun 2023 lalu. Salah satu tujuan dilaksanakan Munas Perempuan Nasional 2024 adalah untuk merumuskan 9 agenda dengan pespektif teknokrasi perencanaan pembagunan nasional dan daerah yang peka gender dan inklusif. Agenda tersebut terdiri dari kemiskinan perempuan, perempuan pekerja, ekonomi perempuan berperspektif gender, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
 
     Media briefing dibuka dengan pemaparan dari Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris KPPPA, Titi Eko Rahayu, dan dilanjutkan dengan pemaparan kesembilan isu oleh masing-masing OMS. Titi mempertegas partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal sebagai upaya bersama agar suara yang disampaikan perempuan tidak hilang di setiap tingkatakan forum perencanaan. Karena pada realitanya, semakin tinggi forum perencanaan, kecenderungan inklusivitasnya semakin menurun, baik dalam keterwakilan maupun isu-isu lainnya yang diusulkan. Upaya ini juga penting untuk memastikan usulan dari desa dibahas oleh perencanaan pembangunan di tingkat nasional. 
 
     “Penyelenggaran Munas Perempuan 2024 dimulai dari Musyawarah Tingkat Daerah, penyusunan rekomendasi, Munas, dan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut serta advokasi pengintegrasian sembilan agenda perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam dokumen perencanaan pembagunan,” jelas Titi.
 
     Perwakilan OMS yang hadir juga menunjukkan dukungan untuk sembilan isu yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal belum sepenuhnya terakomodasikan dengan baik dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, Musyawarah Perempuan Nasional 2024 dapat menjadi wadah efektif untuk menyuarakan aspirasi perempuan akar rumput, agar suara mereka didengarkan dan dapat dimasukan ke dalam Perencanaan Pembagunan Nasional 2024.
 
     ​Musyawarah Perempuan Nasional 2024 berjudul “Suara Perempuan untuk Pembangunan Nasional” yang pelaksanaannya bertepatan dalam Hari Kartini ini menjadi isyarat untuk mendukung kesetaraan dan emansipasi gender. Diharapkan, Musyawarah Perempuan Nasional 2024 dapat mendorong kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal lain untuk berkontribusi dan memberikan gagasan dan usulan dalam kemajuan bangsa. Dalam pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, tidak boleh ada satu pun pihak yang tertinggal maupun ditinggalkan. (Merlinda Santina Ximenes)