JP 46 Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender? (PDF)
SKU:
$1.00
$1.00
per item
Gender Budgeting sangat penting dilakukan agar dapat memastikan bahwa anggaran untuk kebutuhan kelompok yang marjinal seperti perempuan dapat terjamin kesejahteraannya. Gender Budgeting bisa dilakukan dengan berbagai cara, ada yang tidak memiliki budget khusus untuk pemberdayaan perempuan, namun mereka sudah memastikan bahwa anggaran yang responsif gender sudah terintegrasi dalam keseluruhan jenis anggaran melalui alat analisa gender budgeting maupun audit gender.
Selanjutnya bagaimana implementasinya di Indonesia? Biasanya pemerintah pusat maupun daerah merasa sudah menunaikan kewajibannya untuk menyisihkan budget bagi pemberdayaan perempuan jika sudah memasukkan komponen pendanaan bagi PKK, Majlis Ta’lim dan Dharma Wanita. Padahal kenyataannya, komponen- komponen tersebut belumlah cukup guna memerangi ketidakadilan gender dalam masyarakat lokal (hal.92).
Sementara itu jika ditelisik lagi, di semua anggaran pemerintah lokal dan pusat di Indonesia, ternyata gender budgeting belum terintegrasi. Kenyataannya alokasi anggaran di berbagai daerah, masih sangat jauh dibawah biaya renovasi gedung atau uang jalan pejabat misalnya. Di beberapa daerah anggaran yang tidak responsif gender bahkan mencapai 99 % (hal.46). Lain lagi satu kasus di salah satu kabupaten di Kalimantan, anggaran pemberdayaan perempuan saking kecilnya, akhirnya implementasinya nol.
Selanjutnya bagaimana implementasinya di Indonesia? Biasanya pemerintah pusat maupun daerah merasa sudah menunaikan kewajibannya untuk menyisihkan budget bagi pemberdayaan perempuan jika sudah memasukkan komponen pendanaan bagi PKK, Majlis Ta’lim dan Dharma Wanita. Padahal kenyataannya, komponen- komponen tersebut belumlah cukup guna memerangi ketidakadilan gender dalam masyarakat lokal (hal.92).
Sementara itu jika ditelisik lagi, di semua anggaran pemerintah lokal dan pusat di Indonesia, ternyata gender budgeting belum terintegrasi. Kenyataannya alokasi anggaran di berbagai daerah, masih sangat jauh dibawah biaya renovasi gedung atau uang jalan pejabat misalnya. Di beberapa daerah anggaran yang tidak responsif gender bahkan mencapai 99 % (hal.46). Lain lagi satu kasus di salah satu kabupaten di Kalimantan, anggaran pemberdayaan perempuan saking kecilnya, akhirnya implementasinya nol.
Catatan Jurnal Perempuan : Klik disini