Muhamad Ali: Yang harus Dikembangkan adalah Politik Nilai bukan Politik Identitas
Dok. Jurnal Perempuan
Bagi kalangan Islam, Ad Dien dimaknai sebagai way of life, jalan hidup, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Namun demikian, pembedaan agama dan politik bukan berarti tidak bisa dilakukan. Demikian pernyataan Muhamad Ali, Dosen Universitas California, Riverside dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Politik, Agama dan Status Perempuan” yang diadakan Jurnal Perempuan pada (1/7) di Kantor Yayasan Jurnal Perempuan. Menurutnya secara administratif Indonesia bersifat sekuler. Di Indonesia secara historis telah terjadi pemisahan demikian, misalnya keberadaan Kementerian Agama dan pemisahan pemimpin agama dan pemimpin politik. Hal ini sudah menunjukkan jalan benar ke arah demokratisasi.
Lebih lanjut Muhamad mengatakan mindset masyarakat menyatakan bahwa dalam segala hal aspek agama harus ada. Sehingga partai non agamis pun tetap mengakomodasi agama dan semua partai memainkan bahasa agama. Kelemahannya kemudian ternyata agama malah menjadi faktor pembeda, pemisah dan diskriminasi. Agama menjadi faktor negatif jika dijadikan bahasa dan sumber normatif ajaran universal yang berlaku bagi seluruh masyarakat, misalnya keadilan. Menurut Muhamad kemunculan politik identitas merupakan bentuk kemunduran, karena yang harus dikembangkan adalah politik nilai. (Anita Dhewy)
Lebih lanjut Muhamad mengatakan mindset masyarakat menyatakan bahwa dalam segala hal aspek agama harus ada. Sehingga partai non agamis pun tetap mengakomodasi agama dan semua partai memainkan bahasa agama. Kelemahannya kemudian ternyata agama malah menjadi faktor pembeda, pemisah dan diskriminasi. Agama menjadi faktor negatif jika dijadikan bahasa dan sumber normatif ajaran universal yang berlaku bagi seluruh masyarakat, misalnya keadilan. Menurut Muhamad kemunculan politik identitas merupakan bentuk kemunduran, karena yang harus dikembangkan adalah politik nilai. (Anita Dhewy)
