Women’s March Jakarta 2024 Turun ke Jalan: Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki!

Dok. Jurnal Perempuan

     Pada (7/12/24) yang lalu, digelar aksi turun ke jalan Women’s March Jakarta (WMJ) 2024 yang diinisiasi oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (atau Jakarta Feminist). WMJ 2024 mengangkat tema, “Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki” sebagai bentuk penyeruan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan ketidakadilan. WMJ 2024 mengajak organisasi jaringan lintas isu untuk berkolaborasi bersama. Mulai dari isu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sampai sekarang belum disahkan, isu Komisi VIII DPR RI 2024 yang tidak ada representasi perempuan, penerapan UU TPKS yang belum maksimal, penghapusan peraturan-peraturan daerah diskriminatif, kerusakan iklim dan lingkungan, hingga isu Papua dan masih banyak lagi. Aksi berlangsung aman, ramai, meski hujan sempat turun deras.

---

     Aksi dimeriahkan oleh poster yang dibawa peserta yang mulai berdatangan dari pukul 6 pagi sambil berjalan dari titik kumpul di depan Gedung Bawaslu sekitar pukul 7 hingga ke arah Patung Kuda di depan Monumen Nasional. Poster-poster yang diunjukkan peserta merupakan ekspresi dari keresahan kolektif maupun personal peserta. Tidak hanya melalui poster, berbagai seniman pun berekspresi dalam aksi ini, seperti penampilan dari Ishvara yang memulai long march hingga musisi-musisi seperti Chris Derek, Yacko, dan lain-lain. Berbagai orator bergantian menyuarakan keresahan-keresahan di atas mobil komando, seperti perwakilan dari Greenpeace yang menyuarakan isu lingkungan, Feminis Themis yang mengangkat isu tuli dan disabilitas, Jakarta Feminis dengan isu femisida, Sanggar Swara dengan isu LGBTQIA+, Kabar Bumi dengan isu buruh migran, KontraS dengan isu kejahatan kemanusiaan di Palestina, Myanmar, dan sebagainya, serta baik dari jaringan maupun perorangan lainnya.

Dok. Jurnal Perempuan

     Tidak hanya mahasiswa, pekerja seks, pekerja rumah tangga, orang tua dengan anak, seniman, teman disabilitas, komunitas trans, dan peserta lainnya juga merapat dalam barisan massa aksi. Aksi berjalan lancar meski hujan deras sempat mengguyur perjalanan. Hujan deras tidak menghalangi peserta dan para orator untuk terus menyuarakan tuntutan-tuntutan WMJ tahun ini juga semangat dari massa aksi yang tidak surut.

Dok. Jurnal Perempuan

     Aksi ditutup dengan pembacaan 10 tuntutan WMJ 2024 oleh 10 perwakilan organisasi dan diakhiri dengan penampilan musik dangdut dari DJ Angel dan Dame. Adapun ringkasan atau poin besar dari tuntutan-tuntutan WMJ 2024 antara lain:
 

1. Segera mengesahkan dan menjalankan seluruh kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi terhadap perempuan, kelompok marginal, rentan, dan minoritas.
2. Mencabut dan/atau membatalkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, rentan, dan minoritas lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Menghentikan praktik-praktik berbahaya (harmful practices) dan diskriminatif terhadap perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas gender dan seksual.
4. Mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif, yang menjamin seluruh orang bisa mendapatkan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan identitas gender, disabilitas, orientasi seksual, status kesehatan, status ekonomi, dan status sosial budaya lainnya, termasuk mengesahkan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) sebagai bahasa isyarat yang sah dan diakui secara nasional.
5. Memberikan perlindungan sosial yang universal, aksesibel, berkualitas, komprehensif, adil gender, inklusif, dan akomodasi layak sehingga menjawab kebutuhan masyarakat dan kelompok rentan yang beragam di manapun mereka berada, termasuk teman disabilitas dan buruh migran di luar negeri.
6. Memastikan keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam pemerintahan di tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk mengubah komposisi pimpinan dalam Komisi VIII DPR RI.
7. Menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan dan berpusat pada pemenuhan hak-hak korban. Pengakuan dan permintaan maaf atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu harus diikuti dengan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM secara adil.
8. Menuntut Pemerintah Indonesia melakukan aksi dan intervensi yang tegas dalam mengatasi krisis iklim melalui pelibatan peran perempuan dalam kebijakan iklim dan memastikan pengelolaan sumber daya alam, aksi iklim, dan mitigasi bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.
9. Menuntut pemerintah untuk menghentikan kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap perempuan adat terutama di Papua. Khususnya menarik pasukan militer dan kepolisian dari tanah Papua, menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) yang merampas hak masyarakat asli Papua, serta bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut.
10. Mendesak Pemerintah Indonesia mengakui konflik ekonomi politik di berbagai wilayah, termasuk genosida, militerisme, otoritarianisme, krisis kemanusian terhadap masyarakat Palestina, Rohingya, Myanmar, Filipina, Sudan, Congo, Bangladesh, Papua, dan di berbagai wilayah lain, adalah isu ketidakadilan sosial dan gender. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Pemerintah Indonesia harus mengambil posisi politik yang tegas.

​     Women’s March Jakarta 2024 menjadi tepat di masa-masa sekarang, yaitu ketika masa pergantian pemimpin dan kepala daerah yang membawa harapan baru untuk mencapai kehidupan kesetaraan dan keadilan gender. Meski tantangan di depan masih terlihat, namun semangat solidaritas dan kolaborasi pergerakan perempuan menjadi kekuatan besar guna mendorong perubahan di Indonesia, maupun dunia. (Gloria Sarah Saragih)
​