Tiga Dasawarsa Perjuangan YLBH APIK: Menyuarakan Keadilan untuk Perempuan

Dok. Jurnal Perempuan

     21 Mei 2025 merupakan hari khusus untuk Yayasan Asosiasi Bantuan Hukum (YLBH APIK) yang merayakan ulang tahun berdiri mereka. Sudah 30 tahun mereka membela korban perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Tiga dasawarsa bukanlah waktu yang singkat, tetapi selama itu pula YLBH APIK tak pernah lelah berdiri bersama mereka yang sering kali tak didengar suaranya: para perempuan korban ketidakadilan.

---

     Acara peringatan ini dengan hangat diadakan di Kantor Perpustakaan Nasional, Jakarta. Dalam acara ini, hadir berbagai tokoh penting: dari pejabat pemerintah, pegiat hukum, aktivis LSM dari berbagai organisasi, lembaga donor, hingga para pendiri LBH APIK. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, juga menyempatkan hadir dan memberikan sambutan penutup yang menyentuh.

     LBH APIK lahir pada tahun 1995, diprakarsai oleh tujuh pengacara perempuan di Jakarta yang menyadari betapa hukum sering kali abai terhadap pengalaman perempuan. Kini, LBH APIK telah tumbuh menjadi jaringan nasional dengan 18 kantor yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Namun, seperti disampaikan Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, semangat awalnya tetap menyala: “Hari ini adalah upaya untuk menegaskan kembali komitmen awal kami.”

     Perjalanan panjang LBH APIK tak lepas dari dukungan berbagai pihak sejak masa awal berdirinya. Kala itu, kolaborasi erat dengan LSM dan organisasi mitra, serta dukungan dari lembaga internasional seperti USAID dan Ford Foundation, menjadi pijakan penting. Namun, meskipun sudah menginjak usia 30 tahun, tantangan tetap ada—terutama dalam hal kemandirian finansial. Sebagian besar energi dan sumber daya masih tersedot untuk mendampingi para korban dan melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum, yang sering kali tidak menghasilkan pemasukan langsung.

Dok. Jurnal Perempuan

     Dalam acara tersebut, banyak refleksi penting muncul dari para sahabat dan mitra APIK. Sondang Frishka Simanjuntak dari Komnas Perempuan, misalnya, mengingatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya persoalan pribadi, tapi bagian dari sistem sosial yang timpang. Ketika perempuan dianggap lebih rendah dan tak berdaya, kekerasan menjadi mekanisme kontrol yang dilegalkan secara diam-diam oleh norma dan hukum yang ada. Karena itu, menurutnya, solusi atas KDRT tidak bisa berhenti di ruang pengadilan; harus ada perubahan struktur sosial dan cara berpikir masyarakat.

     Marciana dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menyoroti pentingnya akses hukum yang merata. Ia memperkenalkan inisiatif pos bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan sebagai wujud nyata dari keadilan yang dekat dan bisa dijangkau oleh siapa pun, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sering kali terpinggirkan dari sistem peradilan.

     Dalam talkshow bertema “Menyuarakan Kepentingan Perempuan, Memperjuangkan Demokrasi Berkelanjutan dan Berkeadilan”, dua tokoh perempuan inspiratif—Karlina Supelli dan Nursyahbani Katjasungkana—dipandu oleh Ninuk Mardiana Pambudy (Redaktur Senior Kompas)—mengulas lebih dalam soal akar ketidakadilan. Mereka sepakat bahwa kerentanan ekonomi perempuan tak bisa dilepaskan dari beban ganda yang mereka pikul: mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Masalah ini makin kompleks ketika dibungkus dengan tafsir keagamaan yang patriarkal—seperti dalam UU Perkawinan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam semua ruang, baik publik maupun domestik.

     Karlina menambahkan bahwa hambatan terbesarnya adalah cara berpikir yang masih diwarisi dari masa kolonial. Sistem gender biner dan cara pandang yang mengeksploitasi alam maupun tubuh perempuan harus diubah. Menurutnya, dibutuhkan dekonstruksi—pembongkaran dan perenungan ulang—agar masyarakat bisa menggali kembali nilai-nilai kemanusiaan yang sejati.

     “Pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan LBH APIK tidak sebatas membela kasus demi kasus,” ujar Nursyahbani. “Kami belajar dari pengalaman konkret para perempuan pencari keadilan. Dari sanalah arah kerja kami dibentuk—terutama untuk mendampingi perempuan miskin dan anak-anak yang haknya sering kali terabaikan.”

Dok. Jurnal Perempuan

     Tidak hanya itu, seorang aktivis senior dari tahun 1970-an, Zumrotin K. Susilo, mengatakan bahwa, “Dulu, kami berjuang tanpa dana, tanpa fasilitas, hanya bermodalkan niat dan hati,” kenangnya. Ia melihat, gerakan perempuan hari ini mulai kehilangan semangat kerelawanan yang dulu menjadi denyut nadi perjuangan. Padahal, menurutnya, perempuan sering kali memiliki rasa peduli dan kesiapan untuk terlibat secara sukarela yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Zumrotin mengajak generasi hari ini untuk kembali menyalakan semangat itu: semangat berjuang tanpa pamrih, bukan karena proyek atau donor, tetapi karena ingin melihat Indonesia yang lebih adil dan manusiawi bagi semua, terutama bagi perempuan.

     ​Menutup acara, Menteri PPPA Arifah—begitu ia akrab disapa—memberikan apresiasi tinggi dan menutup dengan hangat. “LBH APIK telah menjadi ruang aman, rumah perjuangan, dan jembatan harapan. Mereka bukan hanya memberi bantuan hukum, tapi juga membangun keyakinan bahwa hukum bisa, dan seharusnya, berpihak pada keadilan yang sesungguhnya,” ujarnya. (Patricia Beata Kurnia)