Perempuan Akar Rumput di Garis Depan Respons Bencana yang Inklusif

Dok. Jurnal Perempuan

     Bencana sering kali tampak datang tiba-tiba, tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar netral. Ia menyentuh masyarakat secara tidak merata, mengikuti jejak ketimpangan sosial yang telah lama ada. Dalam banyak situasi krisis, perempuan—terutama perempuan dari komunitas akar rumput—menghadapi kerentanan yang berlapis. Namun di saat yang sama, mereka juga menjadi pihak yang pertama bergerak menjaga kehidupan komunitas tetap berjalan.
​

---

     Realitas tersebut menjadi titik berangkat diskusi “Gerakan Perempuan Akar Rumput dalam Respons Bencana Inklusif” yang diselenggarakan dalam forum Bincang INKLUSI dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2026. Percakapan yang berlangsung  pada 13 Maret 2026 ini menghadirkan berbagai perspektif—mulai dari gerakan perempuan komunitas, organisasi kemanusiaan, akademisi, hingga pembuat kebijakan negara. Kegiatan tersebut via Zoom dan LIVE YouTube.

     Diskusi ini dimoderatori oleh Tracy Pasaribu selaku Project Officer Kemitraan. Ada 5 orang narasumber; Dina Lumbantobing dari Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dinas Dana Kharisma dari Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Bappenas, Arnice Ajawaila dari Koordinator Tanggap Darurat Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) Emergency Unit, Andi Misbahul Pratiwi dari Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, serta Nurbaiti dari Flower Aceh.

     Kegiatan ini mempertemukan kegiatan dari komunitas, perspektif kebijakan, pembelajaran yang ada di lapangan, serta praktik baik dari ragam pihak. Dampak nyata pada perempuan, anak perempuan makin berlapis, mulai dari hilangnya mata pencaharian, meningkatnya beban perawatan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, khususnya kesehatan reproduksi. Ini meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, situasi akan menjadi lebih berat lagi pada perempuan adat, perempuan difabel, perempuan kepala keluarga.

     Diskusi yang dibuka oleh Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, yang juga mengingatkan adanya peningkatan risiko kekerasan berbasis gender di wilayah terdampak bencana.

Dok. Jurnal Perempuan

Solidaritas Perempuan dalam  Bencana

     Pengalaman personal dibagikan oleh Nurbaiti, staf pemberdayaan dari Flower Aceh, yang menceritakan pengalamannya ketika banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 menerjang tempatnya di Aceh Tamiang, dekat perbatasan Medan. Ia merasakan kuatnya angin badai yang bahkan bisa mengangkat seng-seng atap rumah. Selain membawa air banjir, badai tersebut juga mematikan aliran listrik.

     “Rumah saya juga terdampak banjir. Posisinya, saya memiliki dua anak kembar yang masih berusia lima tahun, mertua yang sedang sakit, dan saudara yang difabel. Air banjir setinggi dagu orang dewasa. Kami antre untuk dievakuasi menggunakan sampan yang bocor, dimana sampan tersebut harus melawan arus yang kencang. Bahkan ada ular yang lewat di dekat kami. Pada saat yang sama, kami harus memikirkan bagaimana membantu warga lain yang kondisinya lebih parah,” tuturnya, menceritakan pengalaman buruknya sebagai korban banjir Sumatra.

     Nurbaiti dan keluarganya berpindah tempat pengungsian sebanyak tiga kali. Sampai di posko pengungsian, Nurbaiti dan warga lainnya dihadapkan pada kebutuhan khusus bagi bayi dan lansia. Di sisi lain, posko pengungsian tersebut ada dalam kondisi yang tidak ideal bagi para pengungsi, seperti kotor dan berbau menyengat.

     Kondisi ini membuat Nurbaiti mendelegasikan suaminya untuk mengambil bantuan, termasuk personal hygiene bagi perempuan, di posko Flower Aceh. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perempuan akar rumput bukan hanya penyintas bencana, tetapi juga pemimpin komunitas dalam proses pemulihan sosial.

     Di tengah situasi tersebut, kelompok perempuan di komunitasnya segera bergerak membuka dapur umum dari bahan-bahan yang masih tersisa, memasak beras yang sudah terendam banjir, membagi air minum yang terbatas, serta mengorganisasikan bantuan darurat. Dalam melewati situasi kritis tersebut, solidaritas perempuan menjadi kekuatan utama mereka Nurbaiti dan pengungsi perempuan lainnya saling mendengarkan pengalaman satu sama lain, saling menguatkan, dan saling berempati terhadap posisi korban bencana.

     ​“Ketika bencana datang, perempuan langsung bergerak. Kami tahu kebutuhan perempuan dan anak-anak sering tidak menjadi prioritas kalau tidak kita yang menyuarakan,” ujarnya.

Dok. Jurnal Perempuan

Menggeser Narasi: Perempuan sebagai Penggerak Komunitas

     Dalam banyak narasi kebencanaan, perempuan kerap direduksi sebagai kelompok rentan yang semata membutuhkan perlindungan. Namun, pengalaman di tingkat komunitas menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana itu.

     Dina Lumbantobing, Koordinator Konsorsium PERMAMPU, menjelaskan bahwa sejak awal respons bencana, jaringan organisasi yang dipimpinnya—yang tersebar di 10 wilayah—langsung menaruh perhatian pada pentingnya data terpilah. Hal ini didasari kesadaran bahwa perempuan bukanlah kelompok yang homogen, demikian pula dampak bencana yang mereka alami sangat dipengaruhi oleh beragam identitas sosial yang saling berkelindan.

     Melalui koordinasi cepat di lapangan, PERMAMPU mengidentifikasi kondisi terdampak di 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk memetakan daerah terdampak terberat, yaitu Tapanuli Tengah. Sebanyak 1.835 penyintas yang didampingi menunjukkan keragaman situasi, termasuk tingginya jumlah lansia dan anak-anak, serta adanya korban meninggal. Dari sisi psikologis, banyak penyintas, terutama perempuan mengalami gejala psikosomatis: ketakutan yang berulang, kesedihan mendalam, hilangnya rasa aman, hingga kecemasan terhadap masa depan. Perubahan lingkungan yang drastis memperparah beban tersebut, air terjun hilang, aliran sungai bergeser, sumber mata air hilang, sehingga akses terhadap air bersih menjadi semakin sulit, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti mencuci.

     Di saat yang sama, sumber-sumber penghidupan masyarakat ikut lenyap. Komoditas seperti durian, rambutan, karet, hingga sawah yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga tidak lagi dapat diandalkan. Hingga kini, ketidakpastian masih membayangi, termasuk terkait penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap. Bagi banyak komunitas, harapan untuk tetap tinggal di atas tanah leluhur, tanah adat, dan tanah marga menjadi sangat penting. Sementara itu, trauma yang dialami perempuan memiliki dimensi khas, termasuk dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, di tengah kondisi pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang tidak berfungsi optimal.

     Meski demikian, Dina menegaskan bahwa perempuan tidak dapat diposisikan semata sebagai korban. Dalam banyak situasi, justru perempuan yang menjadi aktor pertama yang bergerak, mengorganisasikan dapur umum, mendata kebutuhan warga, hingga memastikan kelompok paling rentan tidak terabaikan. Melalui jaringan organisasi perempuan di berbagai wilayah Sumatra, PERMAMPU menyaksikan bagaimana perempuan membangun solidaritas komunitas yang memungkinkan masyarakat bertahan di tengah krisis.

     Peran ini terlihat dalam berbagai praktik: mulai dari pendampingan pemulihan trauma, membuka ruang aman untuk mendengar pengalaman penyintas, mengorganisasikan bantuan, mengelola distribusi logistik, hingga merawat jejaring dukungan sosial. Lebih jauh, Dina menekankan pentingnya memastikan perempuan memiliki kontrol atas sumber-sumber penghidupan, seperti tanaman pangan, pertanian, dan hewan ternak kecil. Bagi PERMAMPU, kontrol ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi menjadi fondasi keberlanjutan hidup komunitas sekaligus ruang bagi perempuan untuk memperkuat posisi dan kemandiriannya.

Praktik Kemanusiaan yang Berperspektif Inklusi

     Pengalaman praktik kemanusiaan juga dibagikan oleh Arnice Ajawaila dari YAKKUM Emergency Unit. Ia menyoroti bahwa pendekatan bantuan yang seragam kerap kali tidak mampu menjawab kebutuhan riil kelompok rentan. Dalam banyak kasus, bantuan disalurkan dengan asumsi bahwa kebutuhan setiap orang sama, padahal setiap kelompok memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bagi difabel, misalnya, akses terhadap informasi yang mudah dipahami serta jalur evakuasi yang inklusif menjadi kebutuhan mendasar. Sementara itu, perempuan di pengungsian membutuhkan ruang aman, pencahayaan yang memadai, serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

     Untuk merespons kebutuhan tersebut, YAKKUM mengembangkan pelatihan Dukungan Psikologi Awal (DPA) bagi kader dan pemuda agar mampu memberikan layanan psikososial di tingkat komunitas.

     Namun demikian, keberadaan sumber daya manusia saja tidak cukup, terutama ketika berhadapan dengan penyintas dari kelompok berisiko tinggi. Tantangan aksesibilitas, keterbatasan mobilitas, hingga hambatan komunikasi di tengah situasi krisis menjadi persoalan nyata. Tidak semua penyintas dapat berkumpul di satu tempat, dan tidak semua pihak memahami atau memiliki akses terhadap Juru Bahasa Isyarat. Di sisi lain, persoalan data juga menjadi kendala serius, data kelompok rentan seperti difabel  dan lansia sering kali tidak mutakhir, sementara tidak semua wilayah memiliki organisasi difabel yang dapat dijadikan rujukan. Akibatnya, proses penjangkauan membutuhkan upaya dan energi besar.

     Arnice menegaskan bahwa inklusi tidak dapat dipahami sebatas pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan pangan atau layanan kesehatan. Lebih dari itu, inklusi menyangkut upaya memastikan bahwa setiap orang memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

     Dari pengalaman YAKKUM, terlihat bahwa difabel sesungguhnya memiliki mekanisme bertahan hidup yang kuat, meskipun sering kali belum terorganisasi secara sistematis. Oleh karena itu, pendekatan kebencanaan tidak seharusnya berhenti pada tahap kesiapsiagaan. Upaya antisipasi sebelum bencana terjadi—termasuk evakuasi lebih awal—menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok dengan keterbatasan mobilitas. Dalam hal ini, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menimbang Kebijakan dari Perspektif Kerentanan. 

     Dinar Dana Kharisma dari BAPPENAS menyampaikan bahwa upaya untuk mengenali kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, lanjut usia, dan difabel sebenarnya telah diakomodasi, terutama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Negara tidak hanya menghadirkan program dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga mendorong pendekatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan tingkat dan bentuk kerentanan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, program pembangunan dituntut untuk tidak lagi bersifat generik, melainkan dirancang secara lebih spesifik, responsif, dan adaptif terhadap hambatan yang nyata dihadapi kelompok sasaran.

     Kerentanan sendiri tidak dapat dipahami sebagai kondisi yang statis. Ia terus berubah, dipengaruhi oleh berbagai situasi seperti bencana alam, krisis iklim, wabah penyakit, konflik sosial, hingga tekanan ekonomi dan kemiskinan. Karena itu, penting bagi negara untuk membangun kesiapsiagaan yang mampu mengantisipasi dinamika tersebut, sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan kelompok rentan dalam berbagai konteks.

     Dalam praktiknya, pemerintah telah mengembangkan sistem data yang cukup komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dapat diakses hingga tingkat desa. Data ini memungkinkan identifikasi lebih rinci atas kondisi dan hambatan yang dihadapi masyarakat. Namun, tantangan krusial terletak pada bagaimana memastikan data tersebut terus diperbarui secara berkala, memiliki kualitas yang memadai, serta benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif.

     Lebih dari sekadar kumpulan angka, data menjadi instrumen penting untuk membaca realitas sosial, mengidentifikasi tantangan, serta merancang kebijakan yang lebih responsif dan afirmatif. Dalam hal ini, BAPPENAS juga mengembangkan berbagai perangkat analisis agar data tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami dan digunakan secara taktis dalam proses perencanaan. Pemanfaatan data ini tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kerja-kerja advokasi kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan.

Dok. Jurnal Perempuan

Bencana dan Ketimpangan Gender yang Berlapis

     Peneliti Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, Andi Misbahul Pratiwi, mengingatkan interseksionalitas kebencanaan selalu berkelindan dengan struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Identitas-identitas mempengaruhi ketimpangan yang dialami seseorang. 

     Bencana tidak pernah tunggal dan bukan merupakantakdir Tuhan. “Ketika bencana terjadi, ketimpangan yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terlihat menjadi semakin nyata—beban kerja perempuan meningkat, akses terhadap sumber daya terbatas, dan risiko kekerasan berbasis gender sering ikut meningkat.”

     Dalam penanganan kebencanaan di Indonesia, sering kali kelompok resiko tinggi kerap dilabeli sebagai kelompok rentan saja, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari program-program penanganan bencana. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kebencanaan yang bersifat top-down dengan partisipasi yang sangat minim dari kelompok marginal. Kelompok-kelompok ini jarang diakui pengetahuan dan kepemimpinannya dalam mengawal krisis.

     Terlepas dari itu, pengalaman perempuan dalam bencana tidak dapat dipahami hanya melalui kategori gender semata. Faktor lain, seperti kemiskinan, disabilitas, usia, maupun lokasi geografis turut membentuk kerentanan seseorang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw, yang menjelaskan bahwa ketidakadilan sosial sering terjadi melalui persilangan berbagai identitas sosial sekaligus.

     Dalam konteks bencana, seorang perempuan dengan disabilitas yang tinggal di wilayah terpencil dapat menghadapi hambatan berlapis: keterbatasan akses informasi, jalur evakuasi yang tidak ramah disabilitas, serta layanan bantuan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifiknya. Pendekatan interseksional menjadi penting agar respons bencana tidak menyamaratakan pengalaman semua orang.

     Penanganan bencana yang efektif harus bergerak menuju partisipasi bermakna, dimana perempuan dan kelompok rentan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menentukan proses dan arah pemulihan.

     Ketangguhan komunitas tidak hanya lahir dari kebijakan negara atau bantuan kemanusiaan, hal itu juga tumbuh dari kerja-kerja solidaritas yang dilakukan di tingkat komunitas—yang sering kali dipimpin oleh perempuan. Demikian, respons bencana yang adil harus dimulai dengan mendengarkan pengalaman mereka selaku masyarakat akar rumput. Tanpa pengakuan terhadap pengetahuan komunitas, kebijakan kebencanaan berisiko kembali mengabaikan mereka yang paling terdampak.

     ​Di tengah krisis ekologis yang semakin sering terjadi, kepemimpinan perempuan akar rumput menjadi pengingat bahwa ketangguhan sosial tidak dibangun hanya melalui program-program besar, tetapi juga melalui praktik-praktik solidaritas yang menjaga kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Dari ruang-ruang solidaritas itulah, harapan tentang masa depan yang lebih adil terus dirawat. (Ina Irawati)