Mother of The Sea: Sekolah Ekologi Pesisir dan Gerakan Kolektif Perempuan

Dok. Jurnal Perempuan

     ​     Pondok Pesantren Attarbiyatul Wathoniyah (PATWA), Desa Martapada Kulon, Kabupaten Cirebon menjadi wadah penyelenggaraan Sekolah Ekologi Pesisir (SEP) pada 11–22 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan inisiasi kolaboratif SALAM Institute ini melibatkan berbagai komunitas diantaranya Kurawal Foundation, Greenpeace Indonesia, Pusat Studi Agraria IPB, Sajogyo Institute, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Secara garis besar, fokus utamanya dalam membedah isu ekologi pesisir dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir di era global.

---

     Salah satu rangkaian paling menggugah perhatian adalah diskusi bersama Siti Masnuah (49), tokoh organisator perempuan nelayan yang selama lebih dari dua dekade membersamai komunitas kelompok nelayan Puspita Bahari. Sejak 2025, komunitas ini menjadi wadah bagi perempuan nelayan Demak untuk menemukan suaranya dalam menghadapi dinamika kehidupan pesisir (Sinombor, 2019). Duduk lesehan di antara para peserta, Masnuah berbicara lugas tetapi hangat dengan resonansi keibuan. Ia memaparkan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, dari hasil laut yang tidak menentu, banjir rob yang menenggelamkan permukiman, hingga menyempitnya ruang hidup akibat industri. Beberapa perusahaan dinilai bekerja secara eksploitatif menggunakan sumber daya alam untuk bahan produksi, contohnya seperti penyerapan air tanah yang berlebihan. Hal ini berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat nelayan di sekitarnya.

     “Hari ini, profesi nelayan tidak lagi menarik. Saya saja tidak ingin anak-anak saya jadi nelayan—terlalu berat dan penuh ketidakpastian,” ujarnya, disambut anggukan peserta SEP.

     Bagi nelayan perempuan, tantangan itu berlapis. Status perempuan sebagai nelayan acapkali menjelma semacam anomali—menyimpang, terpinggirkan. Masnuah menyorot bagaimana status perempuan nelayan kerap tidak diakui sehingga membuat mereka terhalang dari perlindungan kerja dan rentan mengalami kekerasan berbasis gender.  Stigma “perawan tua” mendorong perkawinan usia dini, sementara banjir rob memaksa banyak suami merantau, dan meninggalkan istri anak di desa. Kajian krisis iklim dan kekerasan berbasis gender (KBG) Komnas Perempuan membenarkan dampak serius dari hal itu, perempuan menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari ancaman kelangsungan hidup, risiko KBG sebagai efek domino dari sulitnya ruang hidup, hingga kesulitan mengakses layanan kesehatan reproduksi (Fadilah, 2024).

     Dari keresahan itu kesadaran kolektif masyarakat pesisir pun tergerak. Masnuah, sebagai inisiator komunitas membagikan cara pengorganisasian yang dilakukan Puspita Bahari. Di antara langkah yang Puspita Bahari lakukan adalah mendirikan koperasi mandiri yang modalnya adalah murni dari hasil swadaya para perempuan, pengolahan hasil laut dan pemasarannya, hingga pembagian pembalut kain bagi perempuan penyintas banjir rob di Timbulsloko, Demak. Selain itu, mereka juga gencar mengadakan advokasi rutinan bagi masyarakat terdampak, bahkan pernah menggelar peragaan busana di desa Timbulsloko sebagai simbol perlawanan dan mitigasi krisis iklim.

     Salah satu rekam jejak Puspita Bahari terdokumentasi dalam buku ilustrasi “Banjir Rob” yang diterbitkan bersama mahasiswa dari University of Leeds, yang dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/TidalFloodsBook. Kisah-kisah yang disajikan dalam buku ini diangkat dari kisah nyata kondisi perempuan nelayan di tiga desa: Morodemak, Margolinduk, dan Purworejo—meskipun nama-nama yang ditampilkan adalah nama samaran. Spirit “Rakyat Bantu Rakyat” dan “Perempuan Bantu Perempuan” menjadi napas perjuangan Puspita Bahari untuk terus berdampak membawa perubahan. Peran Puspita Bahari diakui hingga di level internasional dibuktikan melalui keterlibatan di World Forum of Fisher Peoples (WFFP) di Brazil pada November 2024.

     Sebuah kisah yang menggetarkan, Masnuah pernah menolak tawaran menjadi promotor sebuah proyek industrialisasi pesisir senilai lima miliar rupiah. Demi mempertahankan ekosistem tempatnya hidup dan bertumbuh, ia menolak. “Saat itu saya memilih untuk tidak serakah. Dan ternyata rezeki itu tetap datang, bahkan lebih dari cukup ketika kita mendahulukan kepentingan bersama,” ungkapnya sambil tersenyum. Ia tahu, industrialisasi ini akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Sebab peristiwa itu, ia percaya bahwa perempuan nelayan harus mempunyai kemandirian ekonomi. Mereka tidak boleh ‘lapar’, agar tidak gampang dipengaruhi. Meski menolak tawaran tersebut, mereka tidak pernah kekurangan. Selalu akan datang keajaiban jika kita mendahulukan kepentingan bersama. Tidak lama setelah tawaran tersebut, datang bantuan untuk komunitas dan dirinya. Kini, di sela kesibukannya, Masnuah sedang menempuh pendidikan sarjana, “Saya sekarang kuliah semester 6—sama seperti kalian,” ucapnya dengan raut sumringah.

     Bagi Laili Salma (23), seorang peserta SEP asal Magelang yang tergabung dalam Coastal and Fisheries Community, pelajaran terpenting dari sesi ini adalah bahwa penguatan ekonomi perempuan nelayan tidak hanya soal tambahan penghasilan. “Gerakan kolektif komunitas seperti  koperasi sampai inisiatif pengolahan hasil laut membuat perempuan nelayan mandiri, punya ruang untuk berkreasi, dan lebih siap menghadapi kondisi sulit seperti  kerusakan lingkungan yang sering bikin aktivitas nelayan lumpuh. Solidaritas ini bahkan yang membuat mereka lebih berani menyuarakan hak dan mempengaruhi keputusan di tingkat desa sampai nasional,” katanya. Lili juga menambahkan bahwa di sisi lain, gerakan kolektif juga bisa menjadi wadah agar upaya ekonomi tidak berhenti di level individu, tapi bisa berkembang menjadi kekuatan bersama. Pada akhirnya, pengembangan ekonomi dan gerakan kolektif ini bisa saling melengkapi. 

     Kegiatan ini tidak hanya menampilkan cerita perjuangan dan dimensi personal sang aktor, tetapi juga menjadi pemahaman baru bagi peserta SEP 2025 yang konsen dalam isu lingkungan dan masyarakat adat bahwa persoalan lingkungan pesisir tak terpisahkan dari isu gender dan keadilan sosial. Sektor ekonomi menjadi pondasi bagi kemandirian masyarakat, sementara kolektivitas menjadi jembatan menuju perubahan sosial, lingkungan, dan kebijakan yang lebih adil bagi komunitas pesisir. (Hana Rusmalia)

Referensi
Fadilah, K. (2024, November 25). Komnas Perempuan Anggap Krisis Iklim Bikin Risiko Kekerasan Gender Meningkat. DetikNews.
Sinombor, S. H. (2019, February 27). Masnu’ah, Pelopor Komunitas Perempuan Nelayan. Kompas.Id.