Merefleksikan Perayaan Kartini Pemerintah DKI Jakarta: Benarkah Semua Sudah Berdaya Tanpa Sekat?

Dok. Jurnal Perempuan

​     Pada Kamis (7/5/2026), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) menggelar perayaan Hari Kartini 2026 dengan tema  “Kartini Jakarta: Berkembang Tanpa Batas, Berdaya Tanpa Sekat”. Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta ini menjadi ruang refleksi mengenai pemberdayaan perempuan sekaligus upaya mendorong kesetaraan gender di Jakarta melalui berbagai kegiatan, seperti talkshow, workshop, cerdas cermat, sampai bazar yang menampilkan UMKM Jakarta.

---

     ​Mewakili Jurnal Perempuan, saya berkesempatan hadir dalam sesi pembukaan acara yang dihadiri oleh Pramono Anung, selaku Gubernur DKI Jakarta, lalu dilanjutkan dengan talkshow bersama Anne Avantie (Perancang Busana) dan Cinta Laura Kiehl (Aktris). Dalam sesi tersebut, kedua narasumber yang dipandu oleh Rivana Pratiwi (Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV) memberikan pandangan dan pengalamannya terkait makna dari ‘berdaya’.
 
     ​Acara dibuka dengan sambutan Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktaviani, yang menjelaskan bahwa rangkaian Hari Kartini tahun ini diisi dengan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti lokakarya Women Go Digital, bazar UMKM perempuan, penandatanganan kerja sama pencegahan kekerasan berbasis gender bersama Transjakarta, launching fasilitas daycare untuk karyawan Transjakarta, hingga pemberian bantuan usaha bagi perempuan disabilitas dan penyintas kekerasan seksual.
 
     ​Seminar ini juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang yang inklusif bagi perempuan untuk berkembang. Ketua TP PKK DKI Jakarta, Hani Pramono, menekankan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam kehidupan keluarga, dunia kerja, maupun masyarakat. Karena itu, pemberdayaan perempuan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh melalui dukungan lingkungan sosial, akses ekonomi, dan ruang partisipasi yang setara.

Dok. Jurnal Perempuan

     ​​Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyinggung perkembangan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif terhadap perempuan. Ia menyebut tingginya keterlibatan perempuan di lingkungan pemerintahan serta peningkatan Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator bahwa perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan kota. Selain itu, ia juga menyoroti cara pandang generasi muda yang mulai melihat emansipasi sebagai kebebasan menentukan pilihan hidup tanpa dibatasi norma gender yang kaku.
 
     ​Setelah itu, sesi bincang-bincang pun dimulai dengan pertanyaan pemantik dari Rivana mengenai perjalanan karier Anne Avantie dan Cinta Laura. Dalam diskusi tersebut, keduanya membagikan pengalaman tentang perjuangan perempuan menghadapi stigma sosial, tekanan ruang publik, hingga pentingnya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Cinta mengakui bahwa dirinya termasuk perempuan yang beruntung karena tumbuh di lingkungan keluarga dan pendidikan yang mendukung perempuan untuk berkembang. Namun, ia menyadari bahwa tidak semua perempuan Indonesia memiliki ruang yang sama untuk tumbuh dengan rasa percaya diri dan keberanian menyuarakan diri. 
 
     ​Pengalamannya melakukan riset mengenai kasus kekerasan seksual di Amerika Serikat juga membuatnya melihat perbedaan dukungan terhadap korban, yang menurutnya masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena itu, ia menilai perempuan yang memiliki privilege perlu menggunakan suaranya untuk membantu perempuan lain yang belum memiliki kesempatan yang sama.
 
     ​Diskusi kemudian berlanjut pada tekanan terhadap perempuan di ruang publik dan media sosial. Cinta menyoroti bagaimana perempuan sering kali dibatasi oleh standar sosial mengenai usia, penampilan, hingga status pernikahan. Menurutnya, perempuan seolah dibuat memiliki “tanggal kedaluwarsa”, misalnya dianggap terlambat jika belum menikah di usia tertentu atau belum mencapai posisi tertentu dalam karier. 
 
     ​Ia mengkritik budaya yang membuat perempuan terus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain hingga lupa menikmati proses hidupnya sendiri. Baginya, perempuan memiliki banyak definisi dan tidak harus selalu mengikuti ekspektasi masyarakat. “Perempuan boleh menjadi berbeda, berekspresi, bahkan melawan arus,” ujarnya.
 
     ​Sementara itu, Anne membagikan pengalaman personalnya dalam membangun karier di industri fesyen. Ia mengaku sering mendapat cibiran dan stigma karena dianggap berbeda dan tidak mengikuti standar industri mode pada masanya. Penampilannya yang khas dengan bunga kamboja di rambut kerap membuatnya dipandang kuno dan sulit diterima di lingkungan fesyen Jakarta. Namun, pengalaman tersebut justru menjadi proses yang membentuk dirinya untuk tetap konsisten dengan identitasnya sendiri.
 
     ​Anne juga mengenang masa ketika ibunya sakit kanker sebagai titik yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Baginya, proses hidup tidak pernah instan dan setiap pengalaman harus dimaknai sebagai kesempatan untuk bertumbuh serta memberi dampak bagi orang lain, sekecil apa pun lingkupnya.
 
     ​Baik Anne maupun Cinta, keduanya sama-sama menekankan bahwa perempuan berdaya bukan hanya soal kesuksesan personal atau pencapaian finansial, tetapi juga keberanian untuk terus belajar, berpikir bebas, dan memberi manfaat bagi orang lain. Cinta memaknai keberdayaan sebagai kebebasan berpikir agar perempuan tidak mudah dipengaruhi oleh standar eksternal yang membuat mereka merasa kecil. 
 
     ​Sementara Anne menegaskan bahwa perempuan berdaya adalah perempuan yang mampu memberikan “daya” bagi lingkungan sekitarnya, bahkan melalui “gaya” yang merujuk pada kerja-kerja yang ia lakukan dalam industri fesyen tanah air. Menutup sesi diskusi, Anne dan Cinta mengajak perempuan untuk tidak membatasi diri pada standar sosial yang sempit, melainkan terus bertumbuh dengan menjadi diri sendiri, menghargai proses hidup, serta menyadari bahwa setiap perempuan memiliki perjuangan dan titik berangkat yang berbeda.
 
     ​Namun, di balik berbagai narasi positif yang disampaikan dalam forum tersebut, muncul pertanyaan dalam benak saya mengenai sejauh mana pembahasan tentang “perempuan berdaya” benar-benar menyentuh realitas kehidupan perempuan di Jakarta. Banyak pernyataan dalam seminar masih berfokus pada motivasi individual, optimisme pembangunan, dan simbol keberhasilan kota, sementara persoalan struktural yang dialami perempuan kelas bawah belum banyak dibicarakan secara mendalam.
 
     ​Pernyataan Pramono mengenai menurunnya kawasan kumuh dan kemiskinan sampai tingginya indeks pembangunan gender Jakarta, belum tentu sepenuhnya merepresentasikan kenyataan dan sekat-sekat yang dialami perempuan di lapangan. Sebab data statistik sering kali tidak mampu menggambarkan pengalaman hidup perempuan sehari-hari yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi, ruang tinggal yang tidak layak, serta kerentanan sosial lainnya.
 
     ​Kontras tersebut terasa ketika selepas acara, saya masih melihat ibu-ibu berjualan makanan ringan sambil duduk di bangku akses pejalan kaki dekat Balaikota DKI Jakarta. Pemandangan itu menjadi ironi di tengah diskusi di dalam ruangan ber-AC yang dipenuhi narasi tentang kebebasan berekspresi, pengembangan diri, dan perempuan sukses. Realitas tersebut menunjukkan bahwa masih ada perempuan Jakarta yang harus bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup, tinggal di lingkungan padat, serta menghadapi beban kerja yang tidak terlihat.

Dok. Jurnal Perempuan

     ​Narasi yang disampaikan kedua narasumber juga cenderung berhenti pada level pemberdayaan individual, seperti pentingnya percaya diri, berani mencoba, dan terus berkembang. Padahal, pendekatan semacam ini berisiko mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua perempuan memiliki titik berangkat, akses, dan kondisi sosial yang sama. Banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural berupa kemiskinan, keterbatasan pendidikan, beban kerja domestik, kekerasan berbasis gender, hingga tekanan sosial yang membuat kesempatan untuk “berdaya” tidak bisa dicapai hanya melalui motivasi personal semata.
 
     ​Suara perempuan akar rumput juga belum banyak diamplifikasi dalam forum tersebut. Pengalaman perempuan pekerja informal, ibu rumah tangga miskin kota, maupun perempuan yang hidup di wilayah-wilayah padat Jakarta belum benar-benar menjadi pusat pembahasan. Meskipun kerja-kerja PKK diapresiasi, tapi jika hanya sebatas ucapan belaka tanpa pemberian upah layak, hal tersebut tetap meminggirkan kerja yang dilakukan perempuan. Akibatnya, seminar lebih banyak menghadirkan representasi perempuan kelas atas yang sukses dibandingkan ruang refleksi kritis mengenai ketidaksetaraan yang masih berlangsung.
 
     ​Hal lain yang mengganggu saya adalah pemberian bantuan kepada perempuan penyintas kekerasan seksual—yang masih belum memiliki sensitivitas terhadap korban. Penyintas diajak naik ke atas panggung untuk menerima bantuan dan berfoto di depan publik sebagai bagian dari seremoni acara. Sebagai penyintas pula, saya merasa tidak nyaman karena seremoni tersebut berpotensi menjadikan pengalaman penyintas sebagai simbol formalitas dan pencitraan institusi, alih-alih benar-benar berpusat pada kebutuhan serta kenyamanan korban.
 
     ​Situasi-situasi di atas menunjukkan bahwa peringatan Hari Kartini di institusi pemerintah kita masih memiliki catatan merah. Terlebih, apabila ia tidak diiringi refleksi yang lebih kritis terhadap ketimpangan sosial yang nyata di sekitar kota. Narasi tentang perempuan kuat dan berdaya memang penting, tetapi pemberdayaan perempuan tidak dapat hanya dimaknai sebagai persoalan kepercayaan diri atau keberanian bermimpi semata. Begitu pula, pencitraan pada situasi dan data yang masih timpang dirasakan perempuan miskin kota.
 
     ​Pada akhirnya, Hari Kartini yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta kembali mereproduksi perayaan simbolik di dalam gedung pemerintahan. Momentum ini, semestinya menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana perempuan-perempuan di luar forum tersebut masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, menghadapi kerentanan, dan bertahan di tengah ketimpangan kota. Sebab perempuan berdaya bukan hanya mereka yang berhasil menembus ruang publik, tetapi juga pengakuan terhadap mereka yang setiap hari terus bertahan hidup di tengah keterbatasan. (Alifia Putri Yudanti)