Membumikan Pendidikan Iklim untuk Kaum Muda

Dok. Jurnal Perempuan

     Berbicara mengenai isu iklim, pelibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Anak-anak hingga lansia, tanpa pandang bulu, kini menjadi korban bagi krisis iklim itu sendiri. Sayangnya, suara anak-anak dan kaum muda kerap kali diremehkan bahkan diabaikan dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan dalam diskursus ini. 
​
      Berangkat dari keresahan itu, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) bersama Australian National University (ANU), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program KONEKSI, meluncurkan Modul Kaum Muda: Lab Aksi Iklim dalam acara diseminasi bertajuk “Memperkuat Literasi Iklim Kritis dan Partisipasi Anak dan Kaum Muda untuk Keadilan Iklim”. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, pada Kamis (6/4/2026) dan menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga subjek dari wilayah riset seperti Jakarta, Pekalongan, dan Pontianak.

---

     Namun, sebelum acara diskusi dimulai, terdapat pameran yang merupakan hasil olahan dari perwakilan kaum muda di tiga wilayah tersebut. Saya berkesempatan berbincang dengan tiga perwakilan komunitas muda dari Pontianak, Pekalongan, dan Jakarta Utara. Ketiganya menceritakan bagaimana krisis iklim hadir dalam bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apis, perwakilan dari Pontianak menyoroti pencemaran Sungai Kapuas akibat industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit. Menurutnya, kerusakan lingkungan menyebabkan suhu menjadi semakin ekstrem dan menurunnya kualitas Sungai Kapuas.

Dok. Jurnal Perempuan

         Sementara itu, Mubina dari Pekalongan bercerita tentang persoalan sampah dan krisis air bersih di wilayah pesisir yang terus terdampak rob. Air laut bahkan sampai menggenangi sawah yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Adapun Rina dari Koja, Jakarta Utara, menceritakan bagaimana warga harus hidup berdampingan dengan perusahaan minyak dan gas milik negara yang aktivitasnya kerap menimbulkan polusi udara dan suara. Selain menghadapi polusi dan persoalan lingkungan, warga juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sehingga harus membeli air menggunakan jerigen.

    Acara pun dimulai dengan sambutan dari perwakilan Pemerintah Australia melalui KONEKSI, Ria Arif, menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia dan Australia mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang inklusif, termasuk dalam isu perubahan iklim. Ia menilai riset yang dilakukan PUSKAPA UI penting karena tidak berhenti pada penelitian, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi komunitas. Selain itu, upaya ini penting dilakukan untuk menghadirkan pengalaman hidup kelompok marginal, termasuk anak dan kaum muda, ke dalam riset dan implementasi kebijakan.

       Sementara itu, perwakilan Bappenas, Endang Sulastri, menegaskan bahwa perubahan iklim adalah realitas yang sudah dirasakan saat ini. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan ganda, yaitu bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dan dampak perubahan iklim yang memperbesar kerentanan terhadap isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan keluarga, hingga kesehatan mental kaum muda melalui fenomena climate anxiety.

       Hal senada disampaikan perwakilan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Ia menyebut perubahan iklim berkaitan erat dengan pembangunan manusia dan kualitas hidup keluarga. Menurut Woro, pendidikan iklim tidak cukup hanya mengenalkan istilah ilmiah, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi bermakna bagi anak dan kaum muda. Ia menambahkan bahwa pendidikan iklim perlu menjangkau seluruh kelompok anak, termasuk anak disabilitas, anak pesisir, dan anak dari komunitas marginal.
​
      Dalam sesi pemaparan, tim PUSKAPA UI menjelaskan bahwa modul ini dikembangkan berdasarkan penelitian pada 2024 silam di tiga wilayah, yaitu Jakarta, Pekalongan, dan Pontianak dengan menggandeng perwakilan dari kaum muda dari latar belakang yang beragam. Ketiga wilayah dipilih karena memiliki pengalaman berbeda terkait dampak perubahan iklim, mulai dari banjir kronis, rob, polusi udara, hingga kabut asap.

Dok. Jurnal Perempuan

     Peneliti PUSKAPA UI, Widi Laras Sari, menjelaskan bahwa banyak anak muda sebenarnya mengalami dampak perubahan iklim setiap hari, tetapi tidak memiliki “bahasa politik” untuk memahami pengalaman tersebut sebagai bagian dari masalah struktural. “Mereka menganggap banjir mingguan, panas ekstrem, atau kabut asap sebagai sesuatu yang biasa, padahal itu memengaruhi kenyamanan hidup, belajar, dan kesehatan mereka,” jelasnya.

     Temuan mereka menunjukkan bahwa pendidikan iklim yang ada selama ini masih berfokus pada sekolah formal, kota besar, dan sering kali bergantung pada akses digital. Akibatnya, banyak kaum muda dari komunitas marginal tidak terjangkau. Oleh karena itu, Modul Lab Aksi Iklim dirancang sebagai modul pendidikan nonformal yang dapat digunakan secara tatap muka dan mudah diakses, termasuk oleh kaum muda dengan kemampuan literasi yang beragam.
​
   Modul ini terdiri dari lima fase pembelajaran. Fase pertama mengajak para kaum muda mengenali dan mendefinisikan perubahan lingkungan di sekitar mereka. Fase kedua membahas strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Fase ketiga mengenalkan tata kelola dan kebijakan perubahan iklim, termasuk lembaga-lembaga yang dapat mereka ajak berdiskusi. Sementara itu, fase keempat mendorong mereka memahami hubungan antara pengalaman sehari-hari dengan hak-hak mereka sebagai manusia, anak, dan kaum muda. Pada fase terakhir, mereka diajak menyuarakan pendapat melalui berbagai medium, seperti surat, foto, atau bentuk ekspresi lainnya.

Dok. Jurnal Perempuan

     Tim peneliti PUSKAPA UI lainnya, Sheila Teiken, menjelaskan bahwa proses fasilitasi menunjukkan bagaimana perubahan iklim sering kali hadir secara perlahan dan dianggap normal oleh masyarakat. Di Pontianak, misalnya, banjir justru dipandang sebagian anak sebagai bagian dari keseharian dan ruang bermain. Namun, pengalaman tersebut berbeda bagi kelompok lain, termasuk teman-teman disabilitas.

     “Perubahan iklim tidak dirasakan sama oleh semua orang. Teman netra, misalnya, menghadapi tantangan tambahan ketika jalan menjadi licin atau sulit menemukan tempat berteduh saat cuaca ekstrem,” jelas Sheila.

   Menurutnya, pendidikan iklim perlu membantu kaum muda menghubungkan pengalaman pribadi dengan persoalan struktural. Dengan begitu, keresahan individu dapat berubah menjadi pemahaman kolektif. Hal ini karena sering kali masyarakat di daerah terdampak justru menganggap perubahan yang disebabkan oleh krisis iklim itu bukan menjadi suatu masalah. Padahal, perubahan hidup yang dialami oleh seorang individu pun bisa mengindikasikan adanya masalah besar yang perlu segera ditindak. 

    Melalui peluncuran Modul Lab Aksi Iklim, PUSKAPA UI berharap pendidikan iklim dapat lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari kaum muda dan kelompok marginal lainnya tidak lagi dipahami sebagai isu yang jauh atau abstrak. Sebab, bagi kaum muda di wilayah terdampak, perubahan iklim bukan sekadar data atau teori, melainkan kenyataan yang mereka hadapi setiap hari.

    Namun, saat mendengar sesi pemaparan dan diskusi, saya melakukan beberapa refleksi dan catatan penting terhadap proses riset maupun fasilitasi ke depannya. Pembicaraan soal pelibatan anak dan kaum muda tidak dapat dilepaskan dari peran orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua sebagai duty bearer terdekat. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa kaum muda sering kali tidak memiliki ruang aman untuk menyuarakan keresahan mereka, bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Ketika mencoba membicarakan persoalan lingkungan atau kebijakan, mereka kerap dianggap “belum mengerti urusan orang dewasa”. 

    Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan iklim tidak cukup hanya menyasar anak dan kaum muda, tetapi juga perlu melibatkan orang tua dan komunitas di sekitar mereka agar tercipta ruang dialog yang lebih aman, suportif, dan setara. Tanpa perubahan cara pandang orang dewasa terhadap suara anak muda, partisipasi bermakna akan sulit terwujud karena anak dan kaum muda tetap ditempatkan sebagai objek. Artinya, masih terdapat relasi kuasa karena suara mereka sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan hak masih tak diakomodasi oleh lingkungan terdekatnya.

     Selain itu, isu gender juga menjadi sorotan penting dalam diskusi. Relasi gender yang timpang membuat kaum muda, khususnya perempuan, berada pada posisi yang lebih rentan menghadapi dampak krisis iklim. Sayangnya, sensitivitas terhadap beban kerja perempuan masih minim. Dalam sesi diskusi, dua peserta masih menitikberatkan solusi iklim pada kerja-kerja perempuan, seperti menyebutkan partisipasi kelompok PKK untuk mengelola bank sampah maupun upaya perempuan untuk mengatur keuangan keluarga agar laki-laki berhenti merokok. Padahal, perempuan selama ini telah memikul banyak pekerjaan domestik dan sosial yang masih belum mendapatkan pengakuan berarti.
​
     Saya pun bersepakat dengan pemaparan salah satu peserta diskusi lainnya yang menitikberatkan permasalahan pada korporasi dan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis iklim. Terlebih, jika ditarik melalui kacamata global, situasi ini diperparah oleh negara-negara Barat yang selama ini diuntungkan oleh industrialisasi dan ekstraksi sumber daya, tetapi justru membebankan dampak ekologisnya kepada negara-negara berkembang dan kepulauan kecil yang kontribusi emisi karbonnya jauh lebih rendah. Akibatnya, kelompok yang paling sedikit menyumbang kerusakan lingkungan justru menjadi pihak paling terdampak menghadapi bencana ekologis hingga hilangnya ruang hidup. (Alifia Putri Yudanti)