Melepaskan Feminisme dari Komodifikasi

Dok. Jurnal Perempuan

     Diskusi publik pada tanggal 6 November 2025 yang bertajuk “Komodifikasi Feminisme: Antara Nilai dan Logika Pasar” merupakan diskusi terbuka hasil kolaborasi dari Economica Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan Komunitas Mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia (KOMAFIL UI). Diskusi ini diisi oleh tiga pembicara: Ruth Indiah Rahayu (Ketua Ikatan Keluarga Alumni STF Driyarkara), Hariati Sinaga (Dosen Studi Kajian Gender UI), dan Asterlita Tirsa Raha (Founder Bhumi Perempuan dan Redaksi Jurnal Perempuan) dan dimoderatori oleh Faiz Abimanyu Wiguna (Asisten Pengajar Filsafat UI). 

---

     Pada diskusi ini, diungkap percakapan kritis tentang apakah feminisme sebagai gerakan yang berakar pada pembebasan dapat terperangkap dalam logika kapitalisme. Dalam sambutan pembuka dari perwakilan masing-masing pihak, semua sepakat bahwa seharusnya feminisme tidak semerta-merta menjadi komoditas dan terpengaruh dengan kapitalisme. Perlawanan terhadap patriarki harus mengakar dan bebas, tanpa ikatan komodifikasi.

     Acara dibuka dengan monolog dari Ruth Indiah Rahayu yang mempertanyakan perihal, “Mungkinkah feminisme dikomodifikasikan?” Ia menelusuri akar persoalan melalui kacamata Marxian: ketika nilai guna berubah menjadi nilai tukar, semua hal, bahkan kesadaran politis dapat menjadi komoditas. Dapat dilihat misalnya dari klaim ramah lingkungan milik sebuah produk, tetapi tidak bisa dilepaskan fakta bahwa ada pekerja perempuan yang diberi upah rendah atau hak yang tidak terpenuhi ketika menjadi pegawai produk ramah lingkungan tersebut. Menurut Ruth, hal ini merupakan fetisisme komoditas.

     “Bahkan klaim my body is my own bisa berubah menjadi fetisisme baru,” ujar Ruth, “ketika tubuh perempuan dijadikan sarana konsumsi dan penanda status sosial.” Fenomena ini, lanjutnya, memperlihatkan paradoks di zaman digital, perempuan merasa bebas berekspresi di media sosial, padahal kebebasan itu sadar atau tidak, sudah diatur oleh algoritma pasar, dan pada akhirnya akan rumit kelindannya dengan penghapusan objektifikasi terhadap perempuan.

     Faiz memulai diskusi dengan memberikan pertanyaan reflektif, apakah tokoh besar seperti Beyonce yang dikenal memiliki persona sebagai girl power serta feminis, atau mungkin Hillary Clinton dan Kamala Harris—maupun tokoh lain yang dianggap sebagai power perempuan dalam politik—adalah betul-betul feminis ataukah hanya ‘topeng’ saja untuk kepentingan pribadi?

     Hariati Sinaga menyoroti kelindan antara feminisme, digitalisasi, dan logika pasar. Menurutnya, narasi pemberdayaan perempuan kini kerap dijual sebagai produk demokratisasi yang bisa diakses siapa pun, padahal tanpa sadar tetap dikendalikan oleh logika pasar. “Transformasi digital memberi kesan semua orang bisa berpartisipasi,” katanya, “namun partisipasi itu berlangsung di dalam struktur pasar yang sama, hingga kita merasa empowered karena mendapat perhatian di media.” Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk “mediatisasi”, ketika perhatian dan keterlibatan menjadi komoditas baru. Dalam situasi seperti ini, feminisme kerap di-hijack sehingga menjadi bagian dari strategi pemasaran yang menampilkan “wajah progresif” kapitalisme.

     Sementara itu, Asterlita Tirsa Raha membawa persoalan ke konteks yang lebih lokal. Ia menyoroti bagaimana wacana pembangunan di wilayah timur Indonesia kerap digunakan untuk membungkus perluasan kapital. “Halmahera digambarkan sebagai daerah tertinggal, lalu kapitalisme datang membawa industri untuk menjadikannya ‘beradab’,” ujarnya.

     ​Namun, di balik narasi kemajuan, terjadi peminggiran terhadap pengetahuan dan solidaritas lokal. “Kenaikan ekonomi Maluku Utara bisa sampai 32 persen, tapi infrastruktur dan kesejahteraan tak ikut naik,” tambahnya. “Yang hadir justru hiperrealitas pembangunan, ada citra yang tidak sesuai dengan kenyataan.”

Dok. Jurnal Perempuan

     Ketiga pembicara sepakat bahwa perlawanan terhadap logika pasar menuntut strategi yang berakar pada solidaritas dan kesadaran kolektif, bukan sekadar simbol digital. Ruth menekankan perlunya merebut kembali konsep-konsep feminis yang telah diambil alih kapitalisme, seperti pemberdayaan perempuan dan collective care. Dengan tegas Ruth mengingatkan audiens untuk jangan 100 persen percaya dengan media—mengenai hal apapun. Audiens diimbau untuk selalu cross check apapun yang ditemui di media.

     Dalam sesi tanya jawab, menanggapi pertanyaan tentang ekspresi tubuh, Ruth menegaskan bahwa media sosial hanya memberi ilusi mengenai kebebasan ekspresi. Di balik klaim bebasnya, algoritma bekerja mengarahkan hasrat konsumsi. Seakan merasa bebas, tetapi tanpa sadar sedang dipasarkan oleh algoritma. Ruth mendorong perempuan untuk bebas berekspresi dalam relasi sosial yang riil di mana kebebasan tidak diselingkupi dengan engagement dan algoritma. Hariati menambahkan bahwa perlawanan tak harus spektakuler. Ia menekankan pentingnya ruang-ruang kecil yang terus tumbuh seperti, komunitas, jaringan perawatan, hingga solidaritas sehari-hari. “Bangun yang napasnya panjang, yang lingkupnya dianggap kecil, namun sebetulnya akan menjadi kesatuan yang besar, dan mengakar,” ujarnya. 

     ​Menjawab keresahan tentang emansipasi di tengah hegemoni pasar, Ruth mengakui bahwa politik elektoral pun kini menjadi komoditas. Ia menawarkan strategi degrowth memperlambat konsumsi dan menumbuhkan kemandirian ekonomi melalui jejaring lokal. Sementara Asterlita menutup dengan refleksi: “Ketika melihat perlawanan, harus dilihat berbagai variabel, hingga yang subtil sekali. Ada banyak cara melihat perlawanan dan keberhasilan, dan masing-masing berbeda. Jangan sampai seakan tidak ada hasil membuat kita jadi kerdil dan berhenti melawan,” tegasnya.

     Ajakan dari Ruth membekas hingga tuntas acara, “Kapitalisme tidak bisa dilawan secara langsung. Strateginya adalah memperlambat logika konsumsi, dengan cara hidup berkelanjutan, mencukupi diri sendiri, dan membangun jejaring lokal.” (Putri Nurfitriani)