Melampaui Representasi: Kepemimpinan Kolektif Perempuan Akar Rumput di Gresik

Dok. Jurnal Perempuan

​     Dalam diskursus pembangunan di Indonesia, kepemimpinan perempuan hampir selalu dibicarakan melalui bahasa representasi. Pertanyaan yang diajukan berulang kali adalah berapa banyak perempuan menjadi kepala daerah, anggota legislatif, atau menduduki jabatan strategis dalam birokrasi. Cara pandang semacam ini secara tidak langsung menyamakan kepemimpinan dengan posisi formal, seolah-olah seseorang baru dapat disebut pemimpin ketika memperoleh legitimasi institusional. Akibatnya, pengalaman perempuan yang membangun perubahan sosial dari luar struktur kekuasaan sering kali luput dari perhatian, bahkan tidak dianggap sebagai praktik kepemimpinan.

---

​     ​Keterbatasan perspektif inilah yang menjadi titik berangkat diskusi Feminist Thesis & Dissertation Talk (FTDT) Chapter #31 yang diselenggarakan LETSS Talk pada hari Sabtu (27/6/2026). Dalam forum tersebut, Iva Hasanah mempresentasikan tesisnya yang berjudul Dinamika Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput dan Perlawanan Stigmatisasi Gender (Studi Kasus Sekolah Perempuan Gresik, Jawa Timur). Alih-alih mempertanyakan bagaimana perempuan memperoleh kekuasaan formal, penelitian ini justru mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kepemimpinan lahir dari mereka yang bahkan sejak awal tidak diakui memiliki otoritas sosial.
 
​     Hal tersebut penting karena selama ini perempuan akar rumput lebih sering hadir sebagai objek pembangunan daripada subjek politik. Mereka dikenal melalui kategori-kategori administratif, seperti keluarga miskin, penerima bantuan sosial, penyandang disabilitas, atau ibu rumah tangga, yang seluruhnya mendeskripsikan kekurangan, dan bukan kapasitas. Dalam bahasa pembangunan, mereka menjadi kelompok sasaran, sementara dalam praktik sosial, mereka kerap diposisikan sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan. Maka dari itu, penelitian Iva membalik logika tersebut. Ia menunjukkan bahwa kelompok yang paling sering dipandang sebagai penerima kebijakan justru mampu menjadi produsen perubahan sosial.
 
​     Melalui studi kasus Sekolah Perempuan Gresik, Iva memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak tumbuh dari jabatan, melainkan dari proses panjang pembentukan kesadaran kritis. Sekolah Perempuan tidak dibangun sebagai ruang pelatihan keterampilan semata, tetapi juga sebagai ruang pedagogis tempat perempuan membaca ulang pengalaman hidupnya sendiri. Kemiskinan, subordinasi dalam keluarga, perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, hingga keterbatasan akses terhadap layanan publik tidak lagi dipahami sebagai nasib individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang dapat diubah melalui tindakan kolektif.
 
​     Di sinilah letak kontribusi penting penelitian tersebut. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai kualitas personal yang melekat pada individu tertentu, tetapi sebagai relasi sosial yang lahir melalui proses saling belajar, saling menguatkan, dan saling mengorganisasi. Temuan ini sekaligus menggeser paradigma kepemimpinan yang selama ini didominasi imajinasi heroik tentang seorang figur yang memimpin dari depan. Dalam pengalaman perempuan akar rumput di Gresik, perubahan justru berlangsung ketika tidak ada satu orang pun yang mengklaim dirinya sebagai pusat perubahan.
 
​     Hal ini tampak dari narasi para informan yang berulang kali menolak menyebut keberhasilan advokasi sebagai hasil kerja individual. Ketika mendampingi korban kekerasan, memperjuangkan akses BPJS bagi warga miskin, atau mengawal usulan dalam Musrenbang, jawaban yang muncul hampir selalu serupa, yaitu pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Seorang perempuan mungkin menjadi wajah yang tampak di ruang publik, tetapi kerja politik sesungguhnya berlangsung melalui jejaring solidaritas yang memungkinkan pengetahuan, keberanian, dan tanggung jawab didistribusikan secara kolektif. Kepemimpinan, dengan demikian, bukanlah soal siapa yang paling menonjol, melainkan bagaimana komunitas membangun kapasitas untuk bertindak bersama.
 
​     Perspektif tersebut menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan persoalan stigmatisasi gender yang menjadi fokus penelitian. Iva menunjukkan bahwa perempuan-perempuan anggota Sekolah Perempuan tidak hanya menghadapi satu bentuk marginalisasi. Mereka mengalami persinggungan antara kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma patriarkal, hingga identitas keagamaan dan posisi sebagai kelompok minoritas. Kompleksitas inilah yang membuat stigma bekerja secara berlapis. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi mengenai ketertindasan. Temuan yang justru mengemuka adalah bagaimana stigma diolah menjadi sumber solidaritas politik. Pengalaman dipandang bodoh, tidak layak berbicara, atau sekadar pelengkap dalam ruang publik menjadi titik temu yang memungkinkan perempuan membangun kesadaran kolektif mengenai ketidakadilan yang mereka alami.
 
​     Dalam konteks tersebut, pendidikan kritis memperoleh makna yang jauh lebih luas daripada sekadar transfer pengetahuan. Pendidikan menjadi proses pembentukan subjek politik. Perempuan yang semula mengaku gemetar ketika memasuki kantor desa perlahan mampu menyampaikan pendapat dalam forum Musrenbang, bernegosiasi dengan aparatur pemerintah, bahkan mengadvokasi penghentian praktik perkawinan anak di komunitasnya. Bukan hanya keterampilan berbicara di depan publik yang perlahan berubah, melainkan cara mereka memaknai diri sendiri sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan.
 
​     ​Diskusi FTDT #31 pada akhirnya menawarkan refleksi yang relevan bagi praktik pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selama ini, keberhasilan pemberdayaan sering diukur melalui indikator ekonomi atau peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga formal. Penelitian Iva mengingatkan bahwa ukuran tersebut belum tentu menangkap perubahan yang paling fundamental, yakni transformasi relasi kuasa yang memungkinkan perempuan berpindah dari posisi objek menjadi subjek politik. Dari perspektif ini, kepemimpinan bukanlah tujuan akhir dari pemberdayaan, melainkan konsekuensi dari tumbuhnya kesadaran kritis dan tindakan kolektif.

Dok. Jurnal Perempuan

​     ​Di tengah kecenderungan demokrasi yang semakin menonjolkan figur individual dan personalisasi kepemimpinan, pengalaman perempuan akar rumput di Gresik menawarkan pelajaran yang berbeda. Kepemimpinan tidak selalu lahir dari panggung kekuasaan, melainkan dapat bertumbuh dari ruang-ruang yang selama ini dianggap remeh: dari lingkar belajar di atas tikar, dari percakapan antartetangga, dari keberanian mengajukan pertanyaan di balai desa, hingga dari solidaritas yang dibangun oleh perempuan-perempuan yang selama ini justru diposisikan sebagai mereka yang tidak memiliki suara. Justru dari ruang-ruang itulah demokrasi memperoleh maknanya yang paling substantif. (Yasyfa Nadhira