Dok. Jurnal Perempuan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menyelenggarakan acara Launching Integrasi Data Masyarakat Adat dan Gelar Wicara Satu Data Masyarakat Adat, pada Rabu (19/8/2026) lalu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia Tahun 2026 dan menegaskan pentingnya data sebagai kekuatan untuk melindungi keberadaan masyarakat adat. Acara ini dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc., beserta jajaran pejabat tinggi kementerian dan lembaga, perwakilan masyarakat dari berbagai daerah, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan terkait. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Dr. Restu Gunawan, M.Hum., menyoroti pentingnya integrasi data masyarakat adat yang selama ini masih tersebar di berbagai instansi pemerintahan dan organisasi, sehingga angkanya kerap berbeda-beda dan menyulitkan perumusan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kegiatan ini menjadi fondasi untuk membangun data nasional kebudayaan yang terintegrasi, akurat dan mutakhir. Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN, secara tegas menyoroti bagaimana negara masih gagal memenuhi hak-hak dasar masyarakat adat, meskipun konstitusi telah mengakui keberadaan mereka. Ia mengkritik pendekatan pembangunan selama satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi yang justru telah merampas wilayah adat seluas 11 juta hektare atas nama pembangunan dan tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kerap diposisikan sebagai objek, pengemis, bahkan kriminal di tanah kelahirannya sendiri ketika menolak penggusuran dan perampasan wilayah adat. Rukka menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat bukanlah permintaan, melainkan kewajiban dan tanggung jawab negara yang hingga kini masih terhenti di tataran konstitusi. “Sampai hari ini wilayah-wilayah adat belum diakui, masyarakat adat belum dilindungi, kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri belum dipenuhi. Yang terjadi adalah berbagai Undang-Undang yang lahir sampai hari ini justru menjadi legitimasi, legalisasi perampasan wilayah adat, penghancuran wilayah adat, dan pemiskinan masyarakat adat. Membuat masyarakat adat menjadi penonton di tanah leluhur sendiri. Menjadi masyarakat adat menjadi pengemis di tanah leluhur sendiri,” ungkap Rukka. Rukka juga menyampaikan bahwa di tengah krisis iklim dan politik global, masyarakat adat adalah garda terdepan yang menjaga 80 persen ekosistem terbaik dunia yang masih tersisa. Namun, ironisnya, para penjaga bumi ini terus terpinggirkan, sementara wilayah adatnya terus dirampas atas nama pembangunan. Ia berharap Kementerian Kebudayaan bersedia menjadi wali data masyarakat adat dan hadir sungguh-sungguh di tengah masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat penting sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, menargetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang selesai di tahun 2027. "Insyaallah mudah-mudahan RUU Masyarakat Adat ini kalaupun tahun ini tidak, awal tahun depan iya," kata Bob Hasan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemajuan masyarakat adat dan menyoroti ketidakberesan data yang mengakibatkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Beliau menekankan bahwa data masyarakat adat harus dibangun secara kolaboratif. Adapun empat tujuan utama integrasi satu data masyarakat adat ini adalah memperkuat basis data budaya nasional, menyediakan dasar kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek utama, serta membangun tata kelola data terpadu. Kementerian Kebudayaan siap menjadi wali data dan mendukung percepatan RUU Masyarakat Adat. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama penyediaan data antara Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan BRWA, penyerahan peta wilayah adat dari Sekjen AMAN kepada Menteri Kebudayaan, dan peluncuran integrasi data masyarakat adat. Selain itu juga dilakukan gelar wicara multipihak yang membahas akses dan pemanfaatan data untuk pengakuan, pelindungan dan pemajuan kebudayaan masyarakat adat secara berkeadilan. Gelar Wicara ini menghadirkan BRWA, Kementerian Kebudayaan, Dewan Pemuda Adat Nusantara, BAPPENAS, dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Gelar Wicara dibuka dengan cerita dari Rosmawati, Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Jawa/Kasepuhan Cicarucub mengenai keberadaan dukun beranak atau yang sering mereka sebut paraji. Dukun beranak memiliki pengetahuan dalam merawat ibu hamil dan bayi, mulai dari terapi pijat khusus hingga pemanfaatan obat, yang diwariskan secara lintas generasi dan tidak diperoleh dari pendidikan formal. Namun, di tengah perubahan zaman, para dukun beranak ini terpinggirkan karena ketakutan akan hukum dan tidak adanya pihak yang melindungi mereka. Akibatnya, pengetahuan mereka terancam punah dan kehilangan tempat yang layak dalam sistem kesehatan maupun pengakuan negara.
Diskusi ini kembali menegaskan bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan, keberadaan data masyarakat adat yang valid bukan sekedar administrasi, melainkan kebutuhan dasar agar kebijakan tidak tumpang tindih dan merugikan. Saat ini, berbagai kementerian dan lembaga memiliki data sendiri-sendiri, tetapi belum terintegrasi dalam satu peta jalan nasional. Oleh karena itu, penguatan Satu Data Masyarakat Adat menjadi krusial, terutama untuk memastikan bahwa perencanaan kebijakan tidak lagi mengabaikan keberadaan wilayah adat. Di sisi lain, pelindungan pengetahuan tradisional dan pemajuan kebudayaan menjadi bagian penting dari pengakuan masyarakat adat. Data yang dikumpulkan tidak hanya berisi koordinat geografis, tetapi juga mencakup kekayaan budaya, bahasa, dan kearifan lokal yang terancam punah. Pendataan ini diharapkan mampu melindungi warisan budaya dari klaim pihak lain, sekaligus menjadi dasar revitalisasi tradisi yang mulai tergerus. Kolaborasi antarkementrian dan masyarakat adat pun dinilai penting agar data ini tidak hanya menjadi arsip, melainkan alat untuk menghidupkan kembali praktik-praktik budaya yang selama ini terpinggirkan. Seruan untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat terus mengemuka di tengah berbagai upaya teknis ini. Sejak Kongres Masyarakat Adat pertama pada 1999, dorongan untuk memiliki payung hukum khusus telah berulang kali diusulkan, tetapi sayangnya hingga kini masih belum ada kepastian. Tanpa adanya undang-undang yang kuat, segala upaya pendataan dan pengakuan hanya akan berada pada tataran prosedural yang rentan konflik. Karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan DPR untuk mengajukan RUU ini sebagai prioritas. Keadilan bagi masyarakat adat adalah fondasi bagi pembangunan nasional yang benar-benar berpihak pada rakyat. (Dian Prawitasari) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
October 2026
Categories |

RSS Feed