Layar Perlawanan Perempuan Demak: Parade 16 Perahu dan Upaya Perempuan Nelayan Menolak Tenggelam

Dok. Puspita Bahari

“Sawah hilang, akses rusak, dan setiap tahun kami harus meninggikan rumah. Reklamasi dan jalan tol membuat keadaan makin buruk.” (Lasmiyah, Perempuan Nelayan)

​     Cerita Lasmiyah dari Dukuh Timbulsloko mengungkap wajah suram pembangunan yang telah memperburuk ketidakadilan iklim bagi perempuan di pesisir Demak. Pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh perempuan, justru menjadi penyebab utama perempuan kehilangan mata pencaharian, tenggelamnya permukiman dan terisolasi dari berbagai fasilitas publik. Desa-desa di pesisir perlahan tenggelam, banjir rob semakin sering dan meluas, sementara rumah serta mata pencaharian hilang satu per satu.

---

     Dari Dukuh Tambakpolo, Nurikah juga menggambarkan kerentanan nelayan akibat kerusakan alat tangkap dan minimnya akses layanan, “Jaring rajungan saya hilang terseret alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Pernah seorang perempuan disabilitas melahirkan di tengah laut karena jalan darat tak bisa dilewati,” ceritanya. Situasi ini semakin memperburuk kerentanan perempuan yang harus menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak, serta tekanan ekonomi yang berat.

     Atas kondisi dan situasi yang dihadapi oleh mereka, pada hari Minggu, 30 November 2025, Puspita Bahari, organisasi perempuan nelayan di Kabupaten Demak, menggelar perayaan dan rembuk pesisir bertema “Parade 16 Perahu Perempuan Nelayan: Melawan Eksploitasi Pesisir yang Merusak Kehidupan” sebagai rangkaian Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP) pada 25 November—10 Desember serta peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Dalam momentum ini, perempuan nelayan di pesisir Demak menegaskan bahwa kerusakan pesisir dan hilangnya penghidupan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan.

     Dalam pernyataannya, Masnu’ah (Ketua Puspita Bahari) menyoroti bahwa hingga hari ini pemerintah masih menjadi aktor utama dalam kerusakan pesisir melalui berbagai proyek alih fungsi lahan, reklamasi, dan tambang pasir laut, serta investasi pariwisata yang masif atas nama pembangunan. Akibatnya, nelayan dan perempuan nelayan harus melaut lebih jauh, menanggung biaya operasional tinggi, dan tetap pulang dengan hasil tangkapan yang semakin sedikit.

     “Ketika para pemimpin dunia berbicara tentang masa depan bumi, perempuan nelayan di Indonesia justru harus menghadapi cuaca ekstrem, banjir rob yang semakin sering, panas yang menyengat, dan angin kencang yang membahayakan keselamatan mereka di laut. Harapan kami sederhana, yaitu tidak ingin menjadi korban yang tenggelam dalam krisis iklim. Untuk itu, kami mendesak negara menghentikan proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif di pesisir yang mengancam keberlangsungan hidup perempuan nelayan dan generasi masa depan,” ujar Masnu’ah.

Dok. Puspita Bahari

​     Kegiatan yang didukung oleh GENERATE Project, University of Leeds ini diselenggarakan untuk memperkuat solidaritas perempuan nelayan dan masyarakat pesisir yang ruang hidup serta penghidupannya semakin terpinggirkan oleh eksploitasi pesisir dan dampak krisis iklim. Dalam melaksanakan parade ini, Puspita Bahari berkolaborasi dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, LBH Semarang, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI),  BARA PUAN, Jakarta Feminist, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), U-INSPIRE Indonesia, dan media lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Dukuh Tambakpolo dan perairan Morodemak, dihadiri oleh berbagai komunitas nelayan pesisir Demak, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan ini juga menjadi bagian  agenda aksi global dari World Forum of Fisher Peoples (WFFP) dan World March of Women (WMW).

     Rangkaian kegiatan meliputi rembuk pesisir, melukis harapan di miniatur perahu oleh perempuan nelayan, brokohan tumpeng, serta bancaan nasi branjangan yang disajikan dengan alas daun sebagai bentuk penghormatan kepada bumi dan laut sebagai “Ibu” yang memberi kehidupan. Parade 16 perahu menjadi simbol keterhubungan antara gerakan akar rumput dengan gerakan global 16 HAKtP dan solidaritas perempuan di seluruh dunia yang memperjuangkan keadilan ekologis dan perlindungan dari kekerasan.

     ​Lasmiyah, Nurikah, Masnu’ah, dan suara-suara lainnya menunjukkan bahwa perempuan nelayan berada di garis depan dampak krisis iklim dan pembangunan yang merusak pesisir. Mereka menuntut perhatian dan tindakan nyata dari negara untuk memulihkan ruang hidup dan penghidupan yang hilang. Pemerintah perlu memastikan pemulihan yang adil serta kehidupan yang layak bagi perempuan nelayan dan generasi mendatang. Lebih jauh, berikut adalah deklarasi perempuan nelayan yang disampaikan dalam kegiatan Parade 16 Perahu Perempuan Nelayan.

Dok. Puspita Bahari

Deklarasi Perempuan Nelayan Demak Menolak Tenggelam

     Kami perempuan nelayan dari Morodemak, Margolinduk, Purworejo, dan Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Indonesia, adalah perempuan yang hidup dan bergantung pada laut. Kami perempuan nelayan yang sampai hari ini masih berjuang untuk memastikan protein bangsa tercukupi. Kami adalah perempuan nelayan yang berjuang setiap hari, berhadapan dengan ombak tinggi, angin kencang, dan kami harus dipaksa hidup bersama dengan banjir.
Bukan kami penyebab banjir, tapi negara yang membiarkan kami tenggelam lewat izin industri di sepanjang pesisir Demak. Negara membiarkan kami hidup miskin karena solusi palsu dan keliru seperti tanggul laut, jalan tol, dan tambang pasir.

     Pada tanggal 30 November 2025, kami perempuan nelayan Demak, Jawa Tengah menyatakan posisi tegas kami dalam deklarasi ini:

1. Kami adalah perempuan nelayan, subyek penting dalam rantai industri perikanan, dan kami memerintah negara untuk segara mengakui profesi kami, memfasilitasi perlindungan dan pemberdayaan, menjamin ruang hidup kami serta akses kami atas laut;
2. Kami menolak solusi palsu atas dampak krisis iklim yang kami hadapi. Kami menolak pembangunan tanggul laut, kami menolak pembangunan jalan tol, ataupun solusi palsu lainnya yang hanya memikirkan pendapatan segelintir penguasa negara tanpa mempertimbangkan tradisi, budaya, dan mata pencaharian kami sebagai perempuan nelayan dan keberlanjutan lingkungan;
3. Kami menuntut tindakan tegas dari pemerintah atas penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Kami tidak mau lagi melihat Ibu laut kami dirusak oleh cantrang, sodo, arad, atau alat tangkap lainnya yang membahayakan lingkungan pesisir dan laut. Pemerintah harus melakukan penegakan hukum di laut kami atas penggunaan alat tangkap yang merusak.
4. Kami menuntut pemerintah melibatkan kami dalam perumusan kebijakan, memastikan partisipasi bermakna dari perempuan dalam setiap proses perumusan hingga pengesahan kebijakan.
5. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan tambang pasir yang akan membuat kami semakin tenggelam. Kami mau laut kami lestari, tidak boleh lagi ada ada tambang pasir diseluruh pantai Jawa Tengah. Kami menolak tenggelam!
6. Negara harus segera menetapkan banjir rob sebagai bencana nasional, karena banjir rob tidak bisa dilihat sebagai ‘takdir’ sebagai manusia yang tinggal di pesisir. Banjir rob adalah akibat dari kesalahan penataan ruang baik yang di darat dan laut.

     Kami, perempuan nelayan adalah pemegang hak. Kami berhak mengelola laut kami secara berkelanjutan.

     ​Akhirnya, parade 16 Perahu Perempuan Nelayan diselenggarakan sebagai ruang kampanye dan konsolidasi gerakan perempuan pesisir. Melalui kegiatan ini, Puspita Bahari mendorong peningkatan kesadaran publik mengenai dampak pembangunan ekstraktif dan krisis iklim terhadap perempuan nelayan, memperkuat gerakan perempuan Demak sebagai bagian dari gerakan perempuan dan HAM di Indonesia, serta menyerukan pencegahan kekerasan berbasis gender di wilayah pesisir. Parade ini sekaligus menjadi pengingat bagi negara mengenai tanggung jawab pemulihan desa-desa pesisir yang terdampak kerusakan lingkungan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. (Asterlita Tirsa Raha)