Ketika Rakyat Kehilangan Kepercayaan pada Elite: Pentingnya Gugatan Tanpa Kekerasan

Dok. Jurnal Perempuan

     Diskusi publik dengan judul Massa, Moralitas, dan Media: Membaca Demo dalam Perspektif Etika Publik merupakan ruang reflektif untuk menata ulang cara pikir kita dalam memahami hubungan antara massa, moralitas, dan media dalam peristiwa demonstrasi yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Diskusi ini dilaksanakan secara daring (10/9/2025) oleh Übermensch Philosophy dan dipandu oleh Anicha Putri Br Ginting yang merupakan pegiat Übermensch. Pembicara pada diskusi ini adalah Dr. Soe Tjen Marching yang merupakan penulis buku dan dosen senior SOAS University of London, United Kingdom; serta Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ. yang merupakan guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

---

     Franz Magnis Suseno yang biasa dipanggil Romo Magnis mengatakan bahwa saat ini Indonesia berada dalam suatu krisis, tetapi kita harus tetap menyadari, Indonesia dengan segala masalah yang terjadi, dapat dikatakan sukses jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Banyak orang khawatir Indonesia akan terpecah belah, tetapi kenyataannya berbagai konflik bisa teratasi, misalnya di Aceh. Indonesia tidak hanya krisis baru-baru ini, melainkan sudah dari sekitar lima tahun yang lalu, tuturnya. Masalahnya, ada pada demokrasi negara ini. Romo Magnis menyatakan, apabila 60 persen rakyat mendapat kesan jika Indonesia hanyalah milik kalangan elite, rakyat berkemungkinan akan mencari ideologi selain Pancasila. Apabila Pancasila benar-benar tidak dijalankan sebagaimana mestinya, terutama sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, kita berada dalam masalah yang besar.

     Berkaca pada berbagai demo besar yang telah terjadi, Romo Magnis menguraikan masalah yang dihadapi rakyat Indonesia. Kita memang memiliki DPR dan mengalami berbagai pemilu yang selalu berjalan dengan damai, sehingga rakyat seharusnya dapat menentukan pilihannya dengan matang. Akan tetapi, sering kali yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat adalah orang yang sangat kaya, memiliki banyak sponsor, dan mengeluarkan uang yang sangat banyak selama proses pemilu, termasuk untuk menarik atensi rakyat. Dengan begini, ketika mereka sudah terpilih menjadi DPR, mereka akan melakukan apapun untuk “balik modal”, termasuk dengan cara korupsi.
     Partai-partai yang ada di masa sekarang pun tidak memiliki program yang mumpuni, sehingga rakyat tidak bisa memilih sebuah partai yang paling sesuai di antara banyaknya partai yang ada. Partai hanya berisi sekelompok tokoh yang cita-citanya bukan memajukan bangsa, tetapi menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri beserta pengikutnya. Pada akhirnya yang terjadi hari ini adalah rakyat kecil semakin merasa tidak diwakilkan dan menjadi semakin marah. 
    Demo serentak yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang berujung rusuh disebabkan oleh rakyat yang tidak percaya lagi kepada aparat, menurut Romo Magnis. Polisi yang harusnya menjadi sahabat dan pelindung rakyat, tetapi rakyat sudah tidak percaya lagi dengan mereka. Agar Indonesia dapat keluar dari krisis, pemerintah harus secara meyakinkan dapat membuktikan keadilan kepada rakyat dan mencegah terciptanya kediktatoran di negara ini. Oleh karena itu, demokrasi harus benar-benar dikembalikan dan dipulihkan, dan jangan biarkan militer mengambil alih negara ini. Kembalikan kondisi Indonesia di masa awal reformasi ketika rakyat benar-benar diwakili, HAM dijamin, dan cita-cita Pancasila dijaga. Dengan segala kekacauan yang terjadi di Indonesia, Romo Magnis tetap optimis masih ada harapan untuk Indonesia, karena dari waktu ke waktu, Indonesia selalu bisa keluar dari kesulitannya. 
    Soe Tjen Marching, yang biasa dipanggil Soe Tjen, memulai materinya dengan pentingnya demokrasi. Karena negara kita menganut sistem demokrasi, rakyat memiliki posisi teratas di suatu negara, sedangkan para pejabat berada dibawah rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa pejabat merupakan pegawai rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk mengkritik pejabat dan pejabat memiliki kewajiban penuh untuk melayani rakyat. Dalam perspektif etika publik, pejabat harus bekerja untuk rakyat, mengesampingkan kepentingan pribadi, termasuk keluarga, dan orang-orang di dalam kelompoknya. 
    Yang terjadi pada Indonesia saat ini, pejabat elit justru bersekongkol antar sesamanya untuk memperoleh keuntungan. Soe Tjen menyatakan bahwa, pejabat sudah seharusnya bekerja dengan jujur dan transparan, serta melindungi publik dari segala bentuk manipulasi. Akan tetapi, jangankan meladeni rakyat, mendengar suara rakyat saja tidak mau. Pejabat elite justru memanfaatkan oknum untuk menyebar hoaks dan fitnah kepada rakyatnya sendiri, sehingga pendemo yang sedang memperjuangkan kepentingan rakyat, sering sekali difitnah sebagai antek asing. Pada awalnya, demo yang dilakukan selalu berjalan damai. Para demonstran akan saling bekerja sama untuk menangkap provokator. Rakyat yang sangat kooperatif itu masih saja difitnah, padahal yang sering menjadi provokator ialah oknum dari aparatus negara dan para pejabat itu sendiri, tuturnya. 
    Oposisi dari pejabat yang berkuasa saat ini sudah tidak ada. Yang terjadi hanyalah bagi-bagi kekuasaan kepada orang-orang di dalam kelompoknya. Saat ini praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinormalisasi, sedangkan orang yang jujur dianggap sok suci. Dewan Redaksi Jurnal Perempuan ini  memberikan contoh kondisi di Britania Raya yang sangat berkebalikan dengan di Indonesia. Di sana, wakil perdana menteri mengundurkan diri karena kurang dalam membayar pajak rumah keduanya. Walaupun ternyata hal tersebut merupakan kesalahpahaman, ia tetap memilih mundur. Hal yang kontras terjadi di Indonesia, di mana koruptor justru mendapat penghargaan, dan para pejabat sudah tidak punya malu untuk melakukan KKN.
     Menurut Soe Tjen, penjarahan yang dilakukan oleh pejabat yang selama ini melakukan korupsi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penjarahan yang dilakukan pada rumah beberapa pejabat publik beberapa waktu yang lalu, yang sebenarnya dicetuskan oleh provokator. 

     Di akhir sesi pemaparan materi, Soe Tjen mengingatkan, DPR bukanlah pejabat terelite, sehingga rakyat jangan terlalu fokus kepada mereka. Di atas DPR terdapat pejabat yang lebih elite, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri yang mendapat bayaran lebih tinggi. Kita sebagai rakyat berhak untuk marah kepada pejabat, karena kerja mereka sudah sangat kacau. 
    Setelah Romo Magnis dan Soe Tjen memaparkan materi, dibukalah sesi tanya jawab. Hal-hal yang ditanyakan oleh para peserta diskusi antara lain, cara mengevaluasi berbagai gerakan di Indonesia agar tidak menciptakan kediktatoran, makna nasionalisme terutama bagi kalangan minoritas, cara untuk menjembatani perbedaan pendapat dalam gerakan sosial, bagaimana jika ternyata penjarahan yang terjadi merupakan murni kemarahan demonstran, dan strategi kolektif sebagai rakyat yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem negara tanpa menggunakan kekerasan. 
    Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, Romo Magnis menyampaikan beberapa hal. Romo tetap memiliki harapan untuk Indonesia keluar dari segala masalah hal yang terjadi. Indonesia masih memiliki lembaga-lembaga negara yang berfungsi, meskipun lemah, sehingga rakyat bisa menuntutnya untuk memperbaiki diri. Yang terjadi sekarang, lembaga-lembaga tersebut sering kali menghindari dari masukan rakyat, terutama dalam hal merumuskan undang-undang. Pada akhirnya, kondisi negara akan tetap bergantung pada presiden dan wakil presiden. Apakah mereka mampu mengambil tindakan yang sesuai dengan harapan rakyat atau tidak. 
     Permasalahan Indonesia adalah tidak adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi dianggap sebagai tindakan permusuhan padahal penting untuk menaruh perhatian pada hal-hal problematis yang kemudian dibawa ke ruang diskusi. Meskipun akan menimbulkan debat yang tajam, perbedaan pendapat seharusnya dapat terjadi tanpa adanya permusuhan. Kekerasan dalam demo memang harus selalu dihindari karena tidak akan menghasilkan keputusan yang menyelesaikan masalah, dan justru akan menimbulkan masalah lain kepada rakyat, seperti aparat yang dipersenjatai membalas serangan rakyat. Kekerasan bisa dicegah apabila para elit mau mendengarkan tuntutan rakyat dengan membuka ruang diskusi yang terbuka dan kritis. Jika militer mengambil alih kekuasaan di Indonesia, rakyat akan semakin rentan menjadi korban kekerasan aparat dan negara tidak akan kembali pada sistem yang lebih demokratis. Oleh karena itu, gerakan masyarakat harus mendapat dukungan dari civil society, dan seluruh pihak perlu menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi politik yang terjadi.
    Di sisi lain, menurut Soe Tjen, cara untuk mencegah terjadinya kediktatoran dalam suatu negara hanya dapat dilakukan dengan rakyat yang terus mengawal jalannya negara. Memperbaiki negara memerlukan proses yang menuntut rakyat untuk terus bergerak. Para aparat yang dipersenjatai justru harus dibatasi geraknya, tidak boleh berbuat semaunya, dan bertugas untuk melindungi rakyat, bukan menyerang rakyatnya sendiri. Di masa kini, berbagai masalah seharusnya bisa diselesaikan melalui diskusi, bukan dengan angkat senjata. 
     Nasionalisme akan selalu berdampingan dengan humanisme. Populernya tagar #KaburAjaDulu sangat bisa dipahami karena banyak orang merasa putus asa dengan kondisi Indonesia saat ini, tetapi akan selalu ada harapan untuk Indonesia jika rakyat terus berusaha dan bergerak. Krisis demokrasi di Indonesia berakar pada lemahnya institusi, normalisasi korupsi, dan hilangnya oposisi yang sehat. Memperbaiki Indonesia memang merupakan proses yang harus dilakukan dengan rakyat yang terus mengawal jalannya negara dan elit politik membuka ruang diskusi terbuka yang kritis. Kekerasan harus dihindari karena hanya memperburuk keadaan. Aksi kolektif tanpa kekerasan menjadi cara lebih etis dan konstruktif. Harapan bagi Indonesia tetap ada selama keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi dijunjung bersama. (Dira Chaerani)​