HWDI dan Kemenkes RI Sepakati Layanan Kesehatan Inklusif bagi Perempuan dengan Disabilitas

Dok. Jurnal Perempuan

​     Akses layanan kesehatan yang responsif gender, berkeadilan, dan inklusif bagi perempuan disabilitas masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan hanya sekitar 9,4 persen perempuan disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi, jauh tertinggal dibandingkan 86,7 persen perempuan tanpa disabilitas. Menanggapi kesenjangan tersebut, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyelenggarakan Dialog Publik dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada Rabu (9/9/2026) lalu. Acara bertema “Penguatan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Inklusif” ini juga sekaligus  memperingati 29 tahun perjalanan organisasi yang bermula dari semangat pertemuan perempuan disabilitas di Bangkok (1955) dan Washington D.C. (1997). ​

---

​     ​“29 tahun lalu, para pendiri membangun ruang agar perempuan penyandang disabilitas dapat menyuarakan kepentingannya sendiri. Kemudian hari ini, ruang itu berlanjut melalui keterlibatan perempuan penyandang disabilitas dalam perbaikan kebijakan dan layanan kesehatan,” ungkap Ketua Umum HWDI, Revita Alvi. 

​     Penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemenkes RI ini diharapkan menjadi ruang kerja terarah untuk menyusun kebijakan, memenuhi standar pelayanan kesehatan inklusif, meningkatkan literasi kesehatan, memperkuat kemampuan tenaga kesehatan, dan mendorong pelibatan bermakna kelompok disabilitas. 

​     Revita menegaskan bahwa layanan kesehatan inklusif harus terjangkau dengan ketersediaan informasi yang mudah dipahami, komunikasi yang aksesibel, tenaga kesehatan yang paham berinteraksi dengan individu disabilitas, serta pemberian akomodasi yang layak. Lebih jauh, dalam kesehatan reproduksi, perempuan disabilitas berhak memperoleh penjelasan yang jelas, perlindungan privasi, dan pengambilan keputusan atas kesehatannya sendiri. 

​     Komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar inklusif juga disampaikan oleh Yuna Farhan, Country Director International Budget Partnership (IBP) Indonesia. Menurutnya, inklusif juga mencakup persoalan sistem akses informasi dan kualitas layanan yang setara, bukan hanya fasilitas fisik semata. Hasil survey yang dilakukan HWDI bersama Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif, FITRA NTB, dan YASMIB melalui Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) pada 2024-2025 terhadap 48 Puskesmas di 8 daerah masih menunjukkan adanya kesenjangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil survei ini dapat dijadikan dasar perbaikan bersama dalam semangat social accountability yang mengedepankan pembelajaran, perbaikan berkelanjutan, serta upaya menjadikan pelayanan publik bekerja lebih baik. 
​
​     ​Lebih lanjut, Yuna menekankan bahwa jumlah anggaran dapat dilihat sebagai cerminan prioritas sehingga kriteria pelayanan kesehatan yang inklusif perlu diakomodasi dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Ia juga menyambut baik rencana Presiden merenovasi 10.000 Puskesmas sebagai peluang besar untuk memastikan prinsip inklusi masuk sejak tahap perencanaan, desain, spesifikasi teknis hingga pengadaan. 

Dok. Jurnal Perempuan

​     ​Inisiatif HWDI dan mitra dalam mendorong layanan kesehatan yang inklusif tersebut sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 17 Tahun 2023 yang menjamin hak akses layanan kesehatan yang setara, aman, bermutu, dan terjangkau bagi individu dengan disabilitas. Pihak Kemenkes RI, melalui Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Indah Febrianti, menekankan tiga pesan utama. Pertama, komitmen memperkuat aksesibilitas sarana dan kompetensi tenaga kesehatan. Kedua, mewujudkan standar layanan inklusif sebagai acuan daerah. Ketiga, memperkuat kolaborasi data berbasis bukti dengan organisasi penyandang disabilitas dan mitra pembangunan. 

​     Dalam dialog publik yang digelar usai penandatangan MoU antara Kemenkes RI dan HWDI, Kustini, selaku Ketua DPD HWDI Jawa Barat, memaparkan hasil survei Koalisi PRIMA terhadap 48 Puskesmas di 8 daerah (Bandung, DKI Jakarta, Kupang, Lombok Tengah, Makassar, Medan, Pekanbaru, dan Palembang). Ia menyoroti masih tingginya angka Puskesmas yang belum memiliki guiding block, ramp atau jalur landai yang belum aksesibel, ketiadaan toilet standar, serta minimnya kemampuan tenaga kesehatan berkomunikasi dengan individu disabilitas tuli dan wicara. Kustini menegaskan bahwa aksesibilitas infrastruktur maupun kapasitas petugas masih menjadi hambatan bagi individu disabilitas dalam memperoleh hak kesehatan yang layak. 

​     ​“Toilet itu dari 48 puskesmas yang kami lakukan, hanya 6 persen toiletnya itu benar-benar aksesibel. Kemudian tidak ada satupun puskesmas yang memiliki toilet yang ruangannya itu sesuai standar. Artinya ruangan itu sulit untuk bisa diakses, khususnya adalah untuk pengguna kursi roda," jelas Kustini. 

Dok. Jurnal Perempuan

​     ​Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dr. Imran Pambudi, menyampaikan komitmen Kemenkes untuk mengangkat isu disabilitas dalam kebijakan yang mencakup upaya preventif, promotif, dan kuratif hingga rehabilitatif. Ia mengakui layanan primer yang ramah disabilitas masih sangat sedikit, terutama Puskesmas. Sementara, layanan rumah sakit lebih baik karena unsur penanganan disabilitas masuk dalam akreditasi. Menurutnya, kendala utama menurutnya terletak pada pembiayaan serta struktur bangunan yang sudah terlanjur dibangun tanpa mengadopsi prinsip aksesibilitas. 

​     Sebagai upaya nyata, Kemenkes telah melatih sekitar 140.000 tenaga kesehatan di layanan primer untuk memberikan layanan ramah disabilitas, termasuk pelatihan bahasa isyarat. Saat ini, Kemenkes juga sedang menyusun standar pembuatan Surat Keterangan Disabilitas (SKD) yang menjadi syarat kartu disabilitas dan akses konsesi (keringanan biaya yang diberikan pada individu dengan disabilitas) sesuai Perpres, dengan mempertimbangkan kompleksitas penilaian disabilitas, masa berlaku surat, serta risiko penyalahgunaan konsesi. SKD inilah yang nantinya masih menjadi persoalan menurut refleksi para peserta dialog publik. Oleh sebab itu, Imran menekankan pentingnya pelibatan kelompok disabilitas sebagai mitra strategis agar aturan yang dihasilkan tidak memberatkan dan benar-benar berpihak pada kelompok disabilitas. 

​     Hal tersebut mengingat pada praktiknya, masih banyak puskesmas dan rumah sakit daerah yang menolak mengeluarkan SKD karena belum adanya panduan resmi dari Kemenkes. Ini membuat individu dengan disabilitas yang tinggal di daerah kesulitan mengakses hak dan konsesi mereka.

​     Imran  mengakui bahwa proses penyusunan pedoman baru dimulai sejak Mei 2026. Pedoman ini rencananya membagi kewenangan, yakni puskesmas untuk disabilitas tampak, sedangkan rumah sakit rujukan dengan dokter tersertifikasi untuk disabilitas sensorik, psikososial, dan intelektual. DKI Jakarta menjadi rujukan best practice dalam hal ini, meski implementasinya ke daerah masih bertahap dan terkendala anggaran. 

​     Di sisi lainnya, persoalan pembiayaan menjadi perhatian serius. Hal ini karena biaya tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau tes psikologi untuk mendeteksi potensi gangguan mental) bagi disabilitas psikososial dan intelektual yang bisa mencapai Rp1.500.000, berpotensi menambah beban individu dengan disabilitas. Sementara itu, BPJS tidak dapat mengakomodasi biaya tersebut sehingga dibutuhkannya alokasi khusus untuk biaya tes melalui advokasi ke DPR. 

​     HWDI juga menekankan pentingnya layanan yang tidak hanya aksesibel secara fisik, tetapi juga harus akomodatif. Bentuknya bisa berupa ruang tenang yang fungsional, pelatihan interaksi dan pendampingan bagi tenaga kesehatan, dan securitymelalui program Disability Perspective Interactive Training (DPIT). Pasalnya, fakta di lapangan masih menunjukkan individu dengan disabilitas yang datang sendiri tanpa pendamping terpaksa dipulangkan. 

​     ​“Harapannya, tentu saja kami berharap bahwa Puskesmas menjadi lebih aksesibel dan akomodatif. Paling tidak 10 tahun ke depan 10 persen, 10 kota kabupaten itu sudah mulai aksesibel untuk Puskesmas,“ pungkas Kustini. (Dian Prawitasari)