Dari Rahim ke Statistik: Krisis Kesehatan Ibu dan Anak di Tanah Papua

Dok. Jurnal Perempuan

     Angka-angka itu dingin, tetapi tubuh yang dikorbankan nyata. Di Tanah Papua, kehamilan masih menjadi ruang paling rawan bagi perempuan, bukan karena kodrat biologis semata, melainkan karena ketimpangan struktural yang terus dibiarkan. Diskusi publik bertajuk “Dari Rahim ke Statistik: Krisis Kesehatan Ibu dan Anak di Tanah Papua” yang diselenggarakan secara daring oleh Komunitas Anggrek Hitam pada Senin (2/2/2026) membuka kembali fakta yang menggelisahkan, rahim perempuan Papua masih diperlakukan sebagai statistik belum jadi  prioritas kebijakan.

---

     Papua terus menjadi sorotan nasional dalam isu kesehatan ibu dan anak, karena jurang ketimpangan yang mencolok dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dalam paparannya, dr. Arsen S. Krey, dokter sekaligus aktivis kesehatan, menegaskan bahwa Papua mencatat angka kematian ibu (Maternal Mortality Rate/MMR) tertinggi di Indonesia.
 
     Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menunjukkan bahwa pada tahun 2020, MMR Papua mencapai 500 kematian per 100.000 kelahiran hidup, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup.
 
     Studi empiris juga menunjukkan lonjakan angka kematian ibu di Papua dari 289 menjadi 565 per 100.000 kelahiran hidup dalam rentang waktu 2017–2020. Bahkan hingga 2025, Papua masih tercatat sebagai wilayah dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara.
 
     Krisis serupa juga tampak pada angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR). Berdasarkan Sensus 2020, IMR Papua berada di angka 38 kematian per 1.000 kelahiran hidup, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Salah satu faktor dominan yang berulang kali muncul adalah rendahnya tingkat pendidikan ibu, sebagaimana dicatat dalam berbagai jurnal obstetri dan ginekologi yang dirujuk dalam diskusi tersebut.

Dok. Jurnal Perempuan

Kompleksitas Perempuan Papua

     Data statistik hanya membuka pintu awal. Akar masalahnya berlapis. Sekitar 50 persen persalinan di Papua masih berlangsung di luar fasilitas kesehatan. Hambatan bahasa, rendahnya pendidikan ibu, lokasi geografis yang terpencil, serta minimnya pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) membuat kehamilan dan persalinan menjadi proses berisiko tinggi.
 
     Masalah kian kompleks ketika melihat kondisi sistem kesehatan. Di sejumlah wilayah Papua, 14,63 hingga 60 persen puskesmas tidak memiliki dokter, dengan situasi terburuk terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, di mana 62,57 persen puskesmas beroperasi tanpa dokter.
 
     Hingga akhir 2024, tercatat lebih dari 120–250 puskesmas di Papua tidak memiliki tenaga dokter, sebuah kondisi yang jauh dari standar pelayanan kesehatan dasar.
 
     Bahasa juga menjadi penghalang yang sering luput dibicarakan. Dalam sesi tanya jawab, dr. Arsen menekankan bahwa komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi. Ketika dokter berasal dari luar Papua dan tidak memahami bahasa lokal, informasi medis kerap gagal dipahami pasien. Arsen menegaskan,  “Penting bagi Papua akan keberadaan tenaga kesehatan asli Papua yang memahami konteks budaya dan bahasa setempat.”
 
     Sementara itu, Angelina Djopari dari Perempuan Mahardika Manokwari menggarisbawahi dimensi kebijakan dan anggaran. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang semestinya menjadi instrumen perbaikan layanan kesehatan justru tidak transparan alokasinya. “Sampai hari ini kita tidak tahu dana itu ke mana, sementara kesehatan ibu dan anak tetap minim,” tegasnya. Dalam konteks Papua, kematian satu ibu berarti hilangnya satu generasi, sebuah kerugian sosial yang tak terukur angka.
 
     Ketimpangan gender membuat kehamilan dipandang sekadar proses alami, bukan kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus. Perempuan hamil tetap bekerja berat di ladang hingga usia kehamilan lanjut, berangkat dari kepercayaan bahwa kerja fisik akan mempermudah persalinan, padahal justru meningkatkan risiko komplikasi.

Dok. Jurnal Perempuan

​Kasus Papua, Cermin Ketidakadilan Sistemik

     Diskusi ini menegaskan bahwa krisis kesehatan ibu dan anak di Papua tidak bisa dipersempit sebagai isu medis semata. Krisis ini berkelindan dengan kebijakan politik, ekonomi, adat istiadat, hingga relasi kuasa gender. Upaya penyelamatan harus bersifat menyeluruh, dari edukasi, distribusi tenaga kesehatan, hingga pengawasan anggaran dan keberanian politik untuk berpihak.
 
     Dalam paparan penutup, dr. Arsen Krey mengingatkan, peradaban orang Papua dimulai dari rahim mama-mama Papua.
 
     Di akhir diskusi, Putry E. Tanaty, moderator sekaligus penggagas acara menyimpulkan, selama rahim perempuan Papua terus diperlakukan sebagai angka statistik, krisis ini akan terus berulang. Tingginya angka kematian ibu, bayi dan stunting menunjukkan kegagalan sistemik, kebijakan yang tidak membumi dan layanan kesehatan yang timpang dan tubuh perempuan terutama perempuan hamil yang terus dipaksa bertahan tanpa perlindungan.
 
     Perempuan Papua termasuk yang hamil bekerja keras bukan karena pilihan bebas, tetapi sistem memaksa mereka menanggung beban ekonomi, sosial dan kesehatan sekaligus. Perubahan hanya mungkin terjadi jika keberpihakan diwujudkan secara nyata, akuntabilitas ditegakkan, dan setiap kehamilan diperlakukan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar data tahunan. (Lisa Febriyanti)