Dari Aliansi Perempuan Indonesia untuk Penghapusan Kekerasan dan Penegakan Negara Berkeadilan

Dok. Jurnal Perempuan

     Jumat (29/8/2025), Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyatakan sikap tegas atas meningkatnya kekerasan negara dalam merespons aksi rakyat. Dalam konferensi pers akhir Agustus 2025, API menyoroti situasi krisis sosial-ekonomi yang menjerat rakyat. Mulai dari PHK massal, pengangguran, hingga kelaparan. Sementara pemerintah justru menaikkan fasilitas dan tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis. Kontradiksi ini menambah kemarahan rakyat, terutama perempuan yang menanggung beban ganda dalam rumah tangga dan ruang publik.
​

---

     Forum ini dibuka dengan ungkapan bela sungkawa untuk alm. Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) aparat saat aksi. API menegaskan kematian Affan adalah simbol berulangnya pelanggaran HAM dan impunitas aparat. “Membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia,” ujar Diana Karmila. Affan disebut sebagai martir yang merepresentasikan kebrutalan negara terhadap rakyat yang hanya menuntut keadilan.

     Suara dari berbagai daerah memperlihatkan represi dan ketidakadilan yang meluas. Dari Palu, Stevi dari Perempuan Mahardika menjelaskan bahwa kenaikan pajak mendorong harga kebutuhan pokok naik, memaksa perempuan miskin untuk terus berhemat hingga mengorbankan kebutuhan dasar. Tekanan finansial memicu stres dan kekerasan dalam rumah tangga, menambah beban perempuan yang sudah berat.

     Dari Makassar, Dian dari Girl No Abuse menyoroti bagaimana pemangkasan anggaran perlindungan perempuan dan anak justru membuat korban kekerasan kehilangan akses bantuan. Pusat layanan yang dulu bisa diakses rutin kini hanya beroperasi sebulan bahkan tiga bulan sekali. Rumah aman kekurangan biaya, hingga tak mampu memenuhi kebutuhan dasar korban. Sementara itu, pajak rakyat dipakai untuk membeli gas air mata dan peluru yang digunakan aparat untuk melawan rakyat sendiri.

     Dari Papua, Ana dari Aliansi Mahasiswa Papua menceritakan bagaimana aksi damai rakyat Sorong ditanggapi dengan tembakan, penangkapan, dan pemukulan. Negara mempropagandakan perlawanan rakyat Papua sebagai kriminalitas, padahal itu adalah ekspresi demokrasi. Ia menegaskan penindasan yang dialami rakyat Papua sejatinya sama dengan rakyat di wilayah lain: kekerasan militer, kriminalisasi, dan pembungkaman. Solidaritas lintas wilayah dan lintas isu, adalah kunci perlawanan.

     ​Suara dari Manado melalui Sasa menyoroti pengalaman pelecehan aparat terhadap aktivis perempuan yang menolak reklamasi pantai. Ia menegaskan perempuan di garis depan perjuangan lingkungan mengalami kekerasan berlapis: kehilangan ruang hidup sekaligus menghadapi represi seksual dan kriminalisasi. Dari Pontianak, LBH Kalbar melaporkan aksi rakyat dibubarkan dengan gas air mata, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang, termasuk terhadap anak-anak. Belasan orang ditahan, dipukul, dan digeledah tanpa dasar hukum, menunjukkan parahnya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat.

Dok. Jurnal Perempuan

     Kesaksian lintas daerah ini menegaskan bahwa kekerasan negara bukan peristiwa sporadis, melainkan sistematis. Pola yang muncul selalu sama, yaitu rakyat menuntut hak, negara merespons dengan represi. Di satu sisi, anggaran negara terus diarahkan untuk belanja militer dan kemewahan pejabat. Di sisi lain, layanan dasar bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan justru dipangkas. Demokrasi di Indonesia semakin ditutup rapat dengan kekerasan.

     Dalam sikap politiknya, API menuntut dihentikannya segala bentuk kekerasan negara terhadap massa aksi, pencabutan fasilitas dan tunjangan DPR RI, serta investigasi transparan dan akuntabel atas kematian Affan Kurniawan dan korban-korban lainnya. API juga menyerukan penghentian impunitas aparat dan pengalihan anggaran dari belanja militer menuju perlindungan sosial yang berpihak pada rakyat. Aliansi menegaskan kemarahan ini tidak akan berhenti di meja konferensi pers. Aksi serentak pada 1 September 2025 dipersiapkan untuk memperlihatkan kekuatan kolektif perempuan dan rakyat.

     Konferensi pers ditutup dengan seruan solidaritas nasional. API mengajak seluruh kelompok, mulai dari buruh, tani, nelayan, mahasiswa, masyarakat adat, komunitas LGBT, penyintas kekerasan, hingga kelompok minoritas etnis untuk bersatu melawan arogansi negara. Perjuangan ini bukan hanya untuk menghentikan satu kasus, tetapi untuk mewujudkan masa depan yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan.

     ​Isu perempuan tidak terpisahkan dari persoalan struktural bangsa. Perempuan menjadi yang paling terdampak oleh krisis ekonomi dan kekerasan negara, tetapi juga menjadi kekuatan terdepan dalam perjuangan. Kematian Affan Kurniawan adalah luka sekaligus api semangat yang harus dijaga, agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari perempuan, untuk rakyat, inilah suara perlawanan yang menolak tunduk dan terus menuntut keadilan. (Inun Fariha Nuhba)