Soe Tjen membuka sesi dengan mengajak peserta kelas menonton dan menganalisis cuplikan film Jagal (2012). Ia menyoroti bagaimana film dokumenter karya Joshua Oppenheimer ini menampilkan para pelaku pembantaian massal yang justru dengan bangga memperagakan kembali aksi kekejaman mereka. Kebrutalan itu dilakukan atas nama membela Pancasila dan NKRI, dengan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) sebagai perpanjangan tangan negara. Sasaran mereka adalah identitas PKI, tanpa pernah mempertanyakan secara substantif apa yang sebenarnya dilakukan oleh PKI.
Dalam cuplikan video yang lain, terdapat Emha Ainun Najib menceritakan pengalaman masa kecilnya menyaksikan mayat-mayat dan potongan tubuh korban yang dituduh sebagai PKI di depan audiens. Soe Tjen menyoroti bagaimana dalam kegiatan ceramah tersebut, peristiwa kekejaman yang diceritakan dengan nuansa penuh ‘humor’ justru menjadi bahan tertawaan. Sebagai tokoh publik yang memiliki pengaruh luas, ia justru tidak membicarakan peristiwa pelanggaran HAM berat ini sebagai bagian penting dari catatan sejarah. Cara bercerita yang penuh kebanggaan dan dirayakan ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan negara yang diturunkan lintas generasi. Secara tak langsung, ia juga membentuk pola pikir bahwa penyiksaan terhadap kelompok yang distigma dianggap sah. Padahal, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sebab penghukuman hanya dilontarkan berdasarkan label identitas, bukan kesalahan yang terbukti di pengadilan. Hal tersebut pula merupakan salah satu bentuk bahwasanya kekerasan tak melulu berbentuk fisik. Humor-humor seperti itu sejatinya adalah kekerasan subtil—yang justru jauh lebih berbahaya. Soe Tjen merujuk pada teori Johan Galtung dan Slavoj Žižek untuk menjelaskan keterkaitan kekerasan berlapis, yang komponennya terdiri dari kekerasan ideologis, struktural, psikologis dan budaya. Semuanya pun saling bertaut dan menjadi fondasi dan justifikasi bagi kekerasan fisik. Soe Tjen secara khusus menyoroti kekerasan berbasis gender sebagai instrumen yang sangat efisien untuk memecah belah rakyat. Menurutnya, patriarki dan diskriminasi gender menciptakan hierarki yang membelah masyarakat menjadi dua kubu, maskulin dan feminin. Ketika maskulinitas diglorifikasi, feminitas akan selalu ditempatkan pada posisi subordinat. Ia memutar sebuah video yang menggambarkan bagaimana kekerasan ini bekerja, “Manut saja, nggak usah banyak ngambek, nggak usah banyak protes, kamu pasti bahagia.” Hasilnya, hierarki maskulin-feminin ini pun menciptakan sosok yang dianggap kuat dan lemah. Bahkan, ia dapat dengan mudah menjadi pintu masuk bagi kekerasan struktural yang terus menggema lewat pemberian stigma. Misalnya, yang terjadi sekarang adalah ketika negara menuduh rakyat yang sedang berdemokrasi sebagai ‘anarkis’. Tanpa sadar, stigma ini digunakan untuk membungkam suara kritis dan memecah belah rakyat yang sebenarnya adalah sesama korban. Dengan begitu, pemerintah dapat dengan leluasa melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan kelompok yang dianggap mengancam. Dan menurutnya, itu adalah upaya dari genosida dan tentu sangat berbahaya, “Jadi yang namanya genosida, itu bagi saya bukan kejadian, tapi proses. Bukan satu kejadian saja. Itu proses yang cukup berkelanjutan juga, hingga kini.” Soe Tjen mengakhiri pemaparannya dengan mengingatkan pentingnya kesadaran kritis terhadap pola pikir dan konsep-konsep struktural yang menjadi pemicu kekerasan. Ia menekankan bahwa hal-hal struktural jauh lebih penting untuk dipahami karena hal tersebut yang mengawali tindakan kekerasan selanjutnya. Dengan demikian, upaya mencegah kekerasan tidak cukup hanya dengan merespon tindakan fisik, melainkan harus dimulai dari pembongkaran sistem ideologis dan struktural yang melahirkan dan melanggengkan kekerasan itu sendiri. Dalam sesi diskusi, peserta KAFFE pun turut merefleksikan berbagai bentuk kekerasan struktural yang masih dihadapi masyarakat sipil, mulai dari kekerasan ekologis, kekerasan berbasis identitas terhadap kelompok SOGIESC dan masyarakat Papua, hingga kekerasan terhadap perempuan. Mereka menyoroti bagaimana kekerasan hadir dalam berbagai ruang kehidupan, termasuk melalui ancaman DO (Drop Out) bagi mahasiswa yang berdemonstrasi, ketimpangan ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang dinilai membatasi perlindungan terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, pengesahan UU TPKS dipandang sebagai salah satu capaian penting bagi gerakan perempuan Indonesia. Menanggapi refleksi tersebut, Soe Tjen menekankan bahwa perlawanan terhadap kekerasan struktural tidak selalu harus dilakukan melalui aksi besar. Pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan pemikiran kritis dan keberanian mengambil langkah-langkah kecil dapat menjadi bagian dari perlawanan kolektif. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang membatasi potensi dan mendiskriminasi rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk kekerasan yang perlu dilawan. Sebab menurutnya, ketika kemerdekaan ke-81 Indonesia dirayakan penuh suka cita, rakyat Indonesia sebenarnya belum merdeka. Kemerdekaan saat ini hanya dinikmati oleh para pejabat, sementara rakyat masih terbelenggu kekerasan struktural yang diciptakan melalui politik adu domba dan hierarki. Kemerdekaan yang sejati hanya akan terwujud apabila rakyat kembali mengambil alih makna demokrasi itu sendiri. Sementara penghormatan pada simbol-simbol semu, hanyalah upaya dari penghancuran upaya kritis dan solidaritas kita bersama. (Dian Prawitasari) Comments are closed.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: Archives
October 2026
Categories |
RSS Feed