Dari Aliansi Perempuan Indonesia untuk Penghapusan Kekerasan dan Penegakan Negara Berkeadilan30/8/2025
 Dok. Jurnal Perempuan Jumat (29/8/2025), Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyatakan sikap tegas atas meningkatnya kekerasan negara dalam merespons aksi rakyat. Dalam konferensi pers akhir Agustus 2025, API menyoroti situasi krisis sosial-ekonomi yang menjerat rakyat. Mulai dari PHK massal, pengangguran, hingga kelaparan. Sementara pemerintah justru menaikkan fasilitas dan tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis. Kontradiksi ini menambah kemarahan rakyat, terutama perempuan yang menanggung beban ganda dalam rumah tangga dan ruang publik.
 Dok. Jurnal Perempuan Delapan dekade setelah Indonesia merdeka, membuka ruang gugatan: sudahkah perempuan benar-benar merdeka? Pertanyaan ini masih menggantung, pertanyaan ini masih menggantung, di saat berbagai banjir data statistik kerap dipuja sebagai bukti kemajuan, tetapi gagal menangkap realitas tubuh perempuan yang masih dibebani kerentanan struktural, kekerasan, dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Cara negara mengukur kemiskinan atau pemberdayaan perempuan akan menentukan bagaimana kebijakan dirancang. Sehingga kemerdekaan perempuan harus diuji bukan hanya dari ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari: akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, representasi politik, hingga kebebasan dari kekerasan berbasis gender.
 Dok. Jurnal Perempuan Pondok Pesantren Attarbiyatul Wathoniyah (PATWA), Desa Martapada Kulon, Kabupaten Cirebon menjadi wadah penyelenggaraan Sekolah Ekologi Pesisir (SEP) pada 11–22 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan inisiasi kolaboratif SALAM Institute ini melibatkan berbagai komunitas diantaranya Kurawal Foundation, Greenpeace Indonesia, Pusat Studi Agraria IPB, Sajogyo Institute, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Secara garis besar, fokus utamanya dalam membedah isu ekologi pesisir dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir di era global.
 Dok. Goethe-Institut Indonesien / Inge Dhewanti Jumat (15/8/2025) kemarin, telah diadakan diskusi publik bertajuk "Ruang Publik yang Hilang dan Legalisme Otokratik" bertempat di GoetheHaus, Jakarta Pusat. Diskusi publik ini menjadi keberlanjutan dari seri program peringatan 50 tahun wafatnya Hannah Arendt yang diadakan oleh Goethe-Institut Indonesien dalam kolaborasi bersama Yayasan Jurnal Perempuan. Ceramah dibawakan oleh Dr. Johanes Haryatmoko, SJ—yang akrab disapa Romo Moko—dan dimoderatori oleh Patricia Beata Kurnia dari tim redaksi Jurnal Perempuan.
 Dok. Jurnal Perempuan Dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional 2025, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Nasional bersama Forum Remaja Nasional menggelar webinar internasional bertema “Mengakhiri Female Genital Mutilation: Peran Strategis Pemuda dalam Memutus Mata Rantai Tradisi Berbahaya”. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (12/8/2025) ini diikuti oleh para berbagai peserta melalui Zoom dan YouTube, acara ini juga menghadirkan para narasumber lintas latar belakang yang menyerukan tentang praktik sunat perempuan.
 Dok. Jurnal Perempuan “Bagi perempuan Papua, hutan memiliki banyak manfaat. Perempuan biasanya mengelola hutan sebagai tempat mengambil kayu, obat-obatan, serta memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ketika hutan dialihkan fungsi, maka akan memperburuk beban ganda perempuan. Selain itu, ketika perempuan kehilangan ruang hidup, terutama aksesnya pada hutan hilang, terpaksa perempuan beralih menjadi pekerja dan keluar meninggalkan kampung. Kita bisa lihat di Papua, sebagian besar masyarakat adat yang hutannya telah dialihfungsikan dan menjadi lokasi investasi berada dalam kemiskinan.” --Naomi Marasian, (11/8/2025).
 Dok. Jurnal Perempuan Indonesia mungkin menjadi salah satu negara dengan budaya dan keberagaman yang paling beragam di muka bumi ini. Selaras dengan kekayaan budaya dan keberagamannya, sejarah Indonesia sama banyaknya dengan budaya itu. Sayangnya, sejarah yang kaya itu belum bisa menjadi sejarah yang diakui secara terbuka oleh negara. Bukan karena terlalu banyak kisah di dalamnya, melainkan terlalu banyak luka dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia Hapus Femisida mengadakan diskusi publik dengan tajuk “Menolak dan Melawan Penghapusan Sejarah Pemerkosaan Massal Mei 1998”, Minggu (10/8/2025).
 Dok. Jurnal Perempuan Sebagai sebuah respon untuk membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), sebuah diskusi publik dilaksanakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang bekerja sama dengan Kalyanamitra dan Koalisi Masyarakat Sipil. Diskusi ini membahas mengenai Pembaruan KUHAP yang bertajuk “RKUHAP: Situasi dan Tantangan bagi Perempuan, Anak, Disabilitas, Masyarakat Adat, dan Kelompok Pengaturan Khusus”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube INFID TV pada Rabu (6/8/2025).
 Dok. Jurnal Perempuan Kamis (7/8/25), Tim Jurnal Perempuan berkesempatan menghadiri pembukaan rangkaian Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2025 yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kasepuhan Guradog, Kabupaten Lebak, Banten. Tema perayaan HIMAS tahun ini meneruskan tema yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): "Memperkuat Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Jalan Menuju Kedaulatan Pangan".
 Dok. Jurnal Perempuan Rabu (30/7/2025), telah dilaksanakan acara Dialog bersama Perempuan Parlemen: Memperingati 41 Tahun Ratifikasi CEDAW dan Penguatan Agenda Legislasi Pro-Perempuan. Kegiatan ini digelar oleh Komnas Perempuan secara daring melalui Zoom Meeting dan YouTube. Acara ini dipandu langsung oleh Sonya Hellen selaku Jurnalis Kompas dan juga moderator dalam diskusi tersebut. Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dan perwakilan dari berbagai lembaga, di antaranya Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI), Ratna (Staf Ahli Hukum dan HAM dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak—KPPPA), serta Titi Anggraini (Perludem). Hadir pula perwakilan Komnas Perempuan, yaitu Daden Sukendar, Sondang Frishka, dan Ratna Batara Munti, serta Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan, Dwi Ayu Kartika Sari. Acara ini juga melibatkan rekan-rekan media dari Jakarta Post dan AJI Indonesia.
|
Jurnal Perempuan
terindeks di: 
Archives
January 2026
Categories |
RSS Feed