​Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi kawasan Asia Tenggara, ketika Malaysia secara resmi mengambil alih Keketuaan ASEAN. Namun, momentum ini tidak datang dalam suasana dunia yang stabil. Kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan di Amerika Serikat memicu kembali gelombang populisme anti-migran dan kebijakan perdagangan proteksionis yang menciptakan eskalasi perang dagang. Kebijakan sepihak Amerika Serikat dalam menentukan tarif bea masuk ekspor menjadi salah satu faktor yang memperumit tatanan global dan memperbesar tantangan bagi ASEAN dalam mengusung agenda inklusif dan berkeadilan.

     Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang hingga kini masih termaginalkan karena berbagai macam faktor. Kendati telah diakui keberadaannya dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” masyarakat adat masih mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk penindasan yang berkaitan dengan hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam. Untuk itu, pada Selasa (22/4/2025), Kaoem Telapak bekerja sama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) untuk menyelenggarakan diskusi publik yang bertajuk: “RUU Masyarakat Adat: Urgensi Pengesahan dan Peran Akademisi dalam Advokasi Kebijakan”.

     ​Berbicara perihal media, tidak luput dengan pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender yang kerap dialami oleh perempuan. Pasalnya, media kerap menjadi alat untuk melanggengkan relasi kuasa dan budaya patriarki yang menimbulkan berbagai ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Beragam konten dan narasi di media melekatkan perempuan dengan stereotip gender yang bertolak belakang dengan pengalaman perempuan itu sendiri. Merespons hal tersebut, Jurnal Perempuan mengangkat tema diskusi pada KAFFE April 2025 berjudul ”Kekerasan Berbasis Gender dalam Media: Analisis Wacana Kritis atas Representasi Perempuan dalam Pemberitaan dan Budaya” yang diampu oleh Dr. Haryatmoko, SJ (Anggota AIPI Komisi Kebudayaan). Diskusi tersebut diselenggarakan secara daring pada Rabu (16/4/2025).

     ​Pada Jumat (11/4/2025) telah diselenggarakan diskusi bedah buku yang berjudul "Ego dalam Perebutan Kuasa Asuh Anak" secara hybrid di Sekretariat Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan) serta melalui Zoom Meeting. Magdalena Sitorus selaku penulis buku hadir secara langsung dalam diskusi bedah buku ini.

     Pada Jumat (21/03/2025) telah diselenggarakan diskusi publik bertajuk "RUU KUHAP: Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu" secara daring melalui kanal Live YouTube ICJRID (Institute for Criminal Justice Reform). Diskusi ini menghadirkan pakar hukum, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia untuk membahas urgensi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam memastikan keadilan yang lebih transparan, akuntabel, serta berperspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender.