​                                                                                                    Abby Gina
                                                                                      Redaksi Jurnal Perempuan
                                                                               abbygina@jurnalperempuan.com
 
Menurut Ibu apakah kerentanan PRT dan PRT Migran berhubungan langsung dengan persoalan gender?
Di mana belum ada kesetaraan gender maka hak-hak perempuan pasti sulit untuk didapatkan dan harus terus diperjuangkan. Menurut saya hubungannya sangat erat karena sebagian besar PRT dan buruh migran adalah perempuan, yang sering mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.  Di masyarakat PRT sebagai salah satu kerja perawatan masih sering dipandang sebelah mata, bukan profesi yang menguntungkan, padahal profesi PRT dan khususnya PRT migran memberikan devisa bagi negara.
 
Bisa dijelaskan bagaimana kerentanan perempuan dalam bidang kerja keperawatan dan mengapa ini perlu mendapat perhatian serius dari negara?
Bicara soal PRT artinya bicara soal SDM (sumber daya manusia). Perempuan adalah motor pembangunan negara dan PRT adalah salah satunya. Perempuan adalah bagian dari gerak pembangunan, tapi kita lihat begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kita harus berjuang secara konsisten dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak perempuan. Menurut saya PRT masih rentan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelecehan, selain itu PRT juga mengalami kerentanan dalam bidang ekonomi, misalkan gaji tidak dibayar oleh majikan, beratnya biaya administrasi keberangkatan dan lain sebagainya.
 
Negara perlu memberikan perhatian serius karena jumlah PRT dan PRT migran sebagian besar adalah perempuan yang menghidupi anggota keluarga di kampungnya. Rata-rata rasio 1 orang PRT/buruh migran dapat menghidupi 5 orang anggota keluarga di kampungnya. Jadi perempuan bisa menjadi tulang punggung keluarga, tapi hak-haknya sebagai pekerja tidak diperhatikan oleh negara, padahal kita tahu bahwa PRT migran mampu menghasilkan devisa negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari ekspor minyak. Pemerintah harus memberikan perhatian serius bagi persoalan ini. Negara tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan SDM perempuan. 
 
Menurut Ibu apa pentingnya negara meratifikasi Konvensi ILO 189 dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT?
Penting sekali, bahkan seharusnya kita mendesak pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Tahun 2011 sudah ada komitmen untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 bersama dengan negara-negara lain, namun pada implementasinya, dalam pergantian kepemimpinan, komitmen itu seakan tidak menjadi prioritas lagi. 
RUU Perlindungan PRT sudah sejak tahun 2004 diperjuangkan di DPR untuk disahkan menjadi UU, namun hingga saat ini masih belum diterima. Persoalan yang menimpa PRT tidak menjadi isu yang menarik perhatian. Negara memberikan perhatian yang besar pada persoalan politik, migas, KPU dan lainnya, tapi RUU Perlindungan PRT ini malah tersisihkan. Isu ini harus kita perhatikan, RUU ini penting untuk memberikan perlindungan bagi PRT sebagai pekerja dan warga negara. Penting agar masyarakat, lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif memiliki pandangan yang sama. Di era globalisasi ini banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan mereka mempekerjakan PRT. Mereka mempekerjakan PRT tanpa adanya legal standing. Tanpa adanya UU Perlindungan PRT potensi PRT mengalami berbagai tindak kekerasan akan meningkat. Pembiaran terhadap kondisi semacam ini sama saja membiarkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelaku kekerasan terhadap PRT tentu merasa mudah melakukan pelanggaran hak pada PRT karena memang tidak ada landasan hukumnya. Penting agar pemerintah memberikan perhatian serius pada pemenuhan hak-hak PRT. 
 
Kowani bersama-sama dengan Jala PRT, ILO dan Komnas Perempuan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa pasal RUU tersebut, sehingga aspek perlindungan menjadi berimbang antara PRT dengan majikan. Demikian pula peranan agen penyalur PRT diminimalkan karena selama ini disinyalir sebagai penyebab terjadinya masalah yang merugikan baik pihak PRT maupun pihak majikan. Sebaliknya, peranan BLK (Balai Latihan Kerja) lebih ditingkatkan guna memenuhi ketersediaan PRT berkualitas sehingga majikan mendapatkan PRT yang sesuai dengan harapan dan PRT memperoleh upah yang memadai karena sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
 
Sejauh apa pentingnya organisasi PRT dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan daya tawar PRT terhadap majikan?
Penting sekali. Organisasi PRT dapat langsung bertindak menolong PRT yang sedang bermasalah, keberadaan organisasi membuat berbagai kasus pelanggaran hak PRT lebih cepat terdeteksi. Selain itu organisasi PRT juga dapat membantu pemerintah meminimalkan tindak kekerasan atau kejahatan terhadap PRT dengan cara melakukan edukasi kepada calon PRT dan PRT itu sendiri guna mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan. Organisasi PRT juga memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan PRT. Lewat organisasi mereka bisa saling bertukar informasi dan ilmu. Untuk itu penting juga bagi PRT untuk berorganisasi, seperti halnya di luar negeri. Organisasi PRT adalah sarana edukasi dan sosialisasi bagi PRT agar mereka bisa menjadi lebih maju. Bisa saja mereka berganti profesi, pun tetap menjadi PRT, mereka bisa menjadi PRT yang profesional. Melalui organisasi PRT, bisa juga dikembangkan jiwa wirausaha agar PRT tidak sekadar melahirkan PRT lagi. Akan baik bila PRT bisa melahirkan generasi penerus dengan jiwa wirausaha misalnya. Organisasi PRT penting dalam upaya pemberdayaan PRT.
 
Menurut Ibu apakah Kementerian Ketenagakerjaan sudah bersinergi secara efisien dengan kementerian lain dalam hal menjamin hak-hak PRT dan PRT migran?
Hal yang kita harapkan belum sepenuhnya tercapai ya. Kementerian-kementerian banyak yang belum bersinergi. Menurut saya masih belum menjalankan fungsinya dengan maksimal.  Kementerian belum bersinergi dan masih bekerja secara parsial dan tidak holistik, misalnya KPPPA, Kemnaker dan Kemenlu belum ada sinergi atau belum ada sebuah sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Pelanggaran hak terhadap PRT akan dapat diminimalkan bila pihak-pihak terkait bersinergi. Menurut hemat saya Kemnaker belum mengajak peran serta stakeholder untuk saling bekerja sama dalam membentuk satu sistem perlindungan terhadap perempuan PRT dan PRT migran. Pemerintah belum mengajak peran serta masyarakat terutama organisasi perempuan untuk terlibat dalam memperjuangkan hak-hak PRT. Pemerintahan sekarang bekerja dengan ego sektoral yang sangat kental. Perjuangan untuk hak PRT sebenarnya juga adalah bagian dari Nawacita, tapi rasanya kita (Kowani, Jala PRT dan Komnas Perempuan) berjuang sendiri. DPR juga tidak ada inisiatif untuk ikut mendorong.
 
RUU Perlindungan PRT digulirkan tiga belas tahun lalu, namun hingga saat ini belum ada payung hukum yang yang menjamin hak PRT. Mengapa proses Legislasi menjadi mandeg? Apa dan bagaimana terobosan Hukum yang perlu diupayakan?
Penting bagi kita untuk memiliki perpektif yang sama bahwa RUU PRT ini bermanfaat bagi kita semua. RUU PRT ini bukan hanya demi kepentingan PRT tetapi juga kepentingan bagi pengguna dan juga penyalur. Kami sendiri selalu mensosialisasikan pada 13 organisasi anggota tentang pentingnya RUU Perlindungan PRT ini. Mereka kemudian mensosialisasikan kembali pada masyarakat di sekitar mereka. Selama 13 tahun, DPR masih melihat bahwa RUU Perlindungan PRT ini hanya untuk kepentingan PRT. Penolakan terhadap RUU Perlindungan PRT ini didasari oleh cara pandang DPR yang memosisikan diri sebagai majikan yang akan dirugikan posisinya bila RUU tersebut menjadi UU. Kecemasan terhadap kehadiran UU Perlindungan PRT didasarkan pada asumsi bahwa bila RUU Perlindungan PRT ini menjadi UU, maka mereka tidak akan memiliki PRT lagi. Saya rasa kekhawatiran semacam itu berlebihan, dari sisi pengguna jasa sebenarnya keberadaan UU ini memungkinkan pengguna jasa untuk memiliki PRT yang profesional dan memiliki hubungan kerja yang profesional pula.  Kecemasan terhadap kehadiran RUU Perlindungan PRT dilandasi kekhawatiran bila kemudian PRT menjadi di atas angin, sombong, jual mahal dan sebagainya. Cara pandang seperti ini sebenarnya tidak lepas dari pola pikir yang melihat PRT dalam skema perbudakan, para pengguna nyaman dengan ketiadaan aturan yang jelas dan mengikat. Kami berjuang mengadvokasi RUU ini ke DPR. RUU ini penting untuk menjamin keselamatan perempuan dalam kerja agar mereka lebih nyaman dan terjamin dalam melakukan pekerjaannya sebagai PRT.
 
Demikian pula pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan belum sepenuh hati turut memperjuangkan RUU tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum optimal memperjuangkan, padahal permasalahan yang dihadapi PRT kita sebenarnya cukup kompleks, selain soal pelanggaran hak-hak perempuan sebagai pekerja di dalamnya juga banyak terjadi pelanggaran terhadap anak yang berprofesi sebagai PRT anak. Hukum yang perlu diupayakan adalah terus memperjuangkan pembahasan RUU Perlindungan PRT agar masuk di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan seluruh stakeholder harus merasa penting untuk segera mewujudkan RUU ini dengan sosialisasi yang berkesinambungan, melibatkan semua unsur masyarakat, LSM terkait dan media massa/ media sosial perlu turut mem-blow up pentingnya RUU Perlindungan PRT ini. Perjuangan panjang telah dilalui oleh teman-teman aktivis PRT untuk memperjuangkan RUU Perlindungan PRT di DPR, namun DPR tidak merespons dengan baik dan masih menganggap RUU tersebut belum perlu, anggota DPR masih memosisikan diri mereka sebagai majikan.
 
Bisa dijelaskan Bu sejauh mana komitmen Kowani dalam memperjuangkan hak-hak PRT?
Kami melihat perjuangan dari Jala-PRT, Komnas Perempuan dan berbagai organisasi lain yang menuntut kehadiran UU Perlindungan PRT. Sudah 13 tahun UU ini diperjuangkan namun hingga saat ini tidak lolos. Pemerintah, stakeholder, eksekutif dan legislatif tidak mendukung UU ini. Kami Kowani ikut memperjuangkan UU ini. Kowani memiliki yayasan Bina Kerta, lewat yayasan itu kami memberikan pelatihan bagi pemerintah, untuk care giver, dan kepala rumah tangga. Yayasan dan program tersebut sudah ada sejak 1994. Sebenarnya pada tahun 1994 Kowani pernah mendesak pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI, namun desakan tersebut tidak didengarkan, akhirnya kami mencari cara lain untuk memberdayakan perempuan yakni pada tahun 1999 Kowani menjadi inisiator PAP (Persiapan Akhir Pemberangkatan) bagi TKI.  Kami memberikan materi pada para TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Kowani bergerak bekerja dalam berbagai aspek, kami mengedukasi, memberi bantuan hukum dan melakukan sosialisasi pada masyarakat. Kami berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat pada profesi PRT. Di zaman sekarang masih banyak orang yang merendahkan profesi PRT dan menerapkan perbudakan, di daerah Jawa dan bahkan di kota besar, masih banyak PRT yang disekap di dalam rumah. Penting untuk mengubah pola pikir demikian dan menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa PRT adalah manusia. Data 2012 menunjukkan bahwa 75% PRT adalah perempuan. Kowani berjejaring dengan berbagai stakeholder lain untuk memperjuangkan UU ini. Kami giat mensosialisasikan dan memberikan edukasi pada masyarakat untuk mengubah pola pikir tentang PRT. Sebagai manusia dan perempuan PRT memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Penting bagi kami untuk mengawal UU Perlindungan PRT. Pertama-tama kami perlu mensosialisasikan bahwa UU ini penting tidak hanya bagi PRT tapi juga demi pengguna dan penyalur. Kami hendak mendorong PRT yang bermartabat dan memiliki nilai jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan keterampilan yang baik, PRT akan memiliki penghasilan yang lebih baik dalam dunia kerja.
 
Kowani tetap konsisten memperjuangkan hak perempuan dalam posisi apapun, dalam hal PRT, Kowani tidak memosisikan diri sebagai majikan, tetapi sebagai pembela hak perempuan, apalagi peran PRT sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Bekerja sama dengan Jala PRT, ILO dan Komnas Perempuan, Kowani telah melakukan sosialisasi dengan melakukan road show atau kunjungan kepada organisasi-organisasi anggota Kowani yang mempunyai anggota terbesar di seluruh Indonesia, saat ini baru terealisasi di 13 organisasi anggota Kowani, di samping secara terus-menerus menyuarakan pentingnya RUU Perlindungan PRT untuk segera menjadi UU diberbagai kesempatan dan tentu di berbagai media. Selain itu, kami juga membuat naskah posisi RUU Perlindungan PRT, kemudian kami mengomunikasikannya ke DPD dan DPR dalam rangka mensosialisasikan RUU ini.  Pada intinya kami berkomitmen untuk mengawal RUU Perlindungan PRT ini.  RUU ini sebenarnya penting untuk perlindungan PRT dan perlindungan pengguna jasa.
 
Dalam sosialisasi RUU Perlindungan PRT, Kowani sempat membedah aspek-aspek krusial dalam RUU tersebut, salah satunya tentang perjanjian kerja. Bisa dijelaskan urgensi dari perjanjian kerja bagi PRT dan PRT migran?
Perjanjian kerja dalam RUU Perlindungan PRT sangat krusial karena perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik PRT maupun majikan, antara lain dalam hal, besaran upah (bukan UMR tapi diserahkan pada badan pengupahan nasional), jam kerja, hak cuti, jaminan sosial, kecakapan/skill PRT dan lain sebagainya. Jaminan sosial penting diberikan bagi PRT, hal ini baik untuk PRT dan juga majikan, PRT menjadi terjamin dan majikan juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Perjanjian kerja ini sebenarnya memberikan keseimbangan hak dan kewajiban PRT dan majikan. PRT mendapatkan haknya tapi di sisi lain majikan juga mendapatkan haknya, karena dalam beberapa kasus ada pula PRT yang bekerja dengan tidak profesional, misalnya waktu cuti yang tidak jelas. Dalam aturan ketenagakerjaan ada aturan cuti yang jelas, misalnya dalam 1 bulan waktunya adalah 4 hari libur, tapi pada praktiknya ada PRT yang baru izin pulang kemudian sudah izin lagi, dalam hal itu majikan tidak bisa memotong gaji PRT, kita harus bayar gaji secara penuh bila tidak ada perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja melindungi semua pihak. Karena kekecewaan pihak majikan terhadap PRT selama ini juga tidak kalah pentingnya dan kasus-kasus kekerasan terhadap majikan dan anak majikan yang dilakukan oleh PRT juga kerap terjadi. Demikian pula kasus pencurian, perampokan dan tindak kriminal lain yang dilakukan PRT terhadap majikan. Perjanjian kerja nantinya bersifat mengawal hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang akan dirugikan di kemudian hari. Kedudukan PRT dan majikan sejajar di mata hukum. Sanksi hukum akan lebih jelas bila PRT atau majikan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Edukasi sadar hukum akan diberikan secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada PRT maupun majikan. Sosialisasi tentang pentingnya perjanjian kerja ini juga harus terus dilaksanakan, agar tidak ada lagi rasa kekhawatiran, utamanya dari pihak majikan yang selama ini berkembang di masyarakat, seakan perjanjian kerja ini hanya berpihak kepada perlindungan PRT, padahal perlindungan majikan juga diutamakan.
 
Selain menghadirkan UU Perlindungan PRT, apa upaya konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan PRT dan PRT migran?
UU ini penting. UU Perlindungan PRT juga perlu memuat tentang pentingnya peran BLK.  Dalam hal ini Kowani mengharapkan adanya upaya pemerintah untuk memberdayakan balai-balai latihan kerja (BLK) untuk PRT maupun PRT migran, sehingga keterampilan yang dimiliki PRT dapat dipertanggungjawabkan, bahkan bila memungkinkan hingga tahap sertifikasi. Hal ini menjadi penting agar PRT mampu bersaing di pasaran tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. BLK harusnya tidak hanya ada di tingkat provinsi melainkan juga ada di tingkat kabupaten, kota, kecamatan. Dengan adanya UU ini diharapkan ada kebijakan-kebijkan yang mendukung peningkatan kemajuan PRT. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak dapat dipungkiri banyak yang disebabkan oleh keterampilan yang dimiliki PRT maupun PRT migran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Majikan sudah mengeluarkan biaya rekrutmen yang cukup besar kepada pihak penyalur dengan upah yang mereka tetapkan setinggi-tingginya, namun kenyataannya majikan tidak mendapatkan hak yang sesuai. UU ini penting hadir untuk meminimalkan fungsi agen, karena agen banyak berperan dalam merugikan kedua belah pihak. Jika ada UU ini, kita bisa memotong operasi tengkulak, harusnya negara yang memfasilitasi proses mempekerjakan PRT, harus dijamin undang-undang dan didukung oleh aturan-aturan yang jelas. PRT harusnya terdaftar sebagai pekerja yang jelas. Perangkat hukum yang mengatur kerja PRT sampai saat ini masih dirasa belum memadai. Sehingga kontrak sosial antara para pihak dibiarkan berjalan seadanya.
 
Dalam masyarakat masih ada anggapan bahwa PRT adalah posisi yang rendah dan marginal, tuntutan akan hadirnya UU Perlindungan PRT diharapkan dapat meregulasi masyarakat untuk bertindak humanis dan adil pada PRT, namun apakah untuk mengubah cara pikir dan tindakan masyarakat terhadap PRT cukup diupayakan lewat UU atau dibutuhkan regulasi-regulasi lain?
Pada akhirnya kedudukan PRT akan sama dengan profesi-profesi lainnya di dunia kerja, sebagai PRT juga akan dituntut profesionalisme yang tinggi, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, sehingga hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang secara jelas. Dengan demikian cara pandang masyarakat terhadap PRT tidak lagi memandang rendah, harus ada benefit mutualism dalam relasi kerja. Kebutuhan akan PRT sudah sejak lama dirasakan sangat penting oleh masyarakat. Dari anak-anak hingga lansia (Care Taker/Care Giver) semua membutuhkan PRT. Di negara-negara maju profesi PRT ini sudah sangat umum dan diupah dengan mahal, yaitu dengan hitungan upah per jam yang cukup tinggi.  Hanya keluarga yang cukup mampu secara ekonomi dan sosial sajalah yang dapat mempunyai PRT di rumah tangganya. Tentu PRT yang dimaksudkan di sini adalah PRT yang mempunyai keterampilan dan pendidikan yang sesuai, mempunyai ijazah pelatihan dan sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional.
 
Di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan. Selain keberadaan RUU Perlindungan PRT, dibutuhkan juga regulasi-regulasi yang jelas, antara lain kerja sama beberapa instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan Nasioanal, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (melindungi PRT anak), BNSP ( Badan Nasional Sertifikasi Profesi ) serta Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI khusus untuk PRT migran.

Anita Dhewy
Jurnal Perempuan
anitadhewy@jurnalperempuan.com

​Gunretno adalah petani sekaligus koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang bersama komunitasnya Sedulur Sikep, gigih mempertahankan tanahnya dan menolak pendirian pabrik semen PT Semen Gresik di Sukolilo, Pati pada 2006. Perjuangan Gunretno dan Sedulur Sikep membuahkan hasil dengan dimenangkannya gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung pada 2009. Kemenangan ini diikuti dengan ditetapkannya kawasan karst pegunungan Kendeng di Sukolilo sebagai kawasan lindung oleh pemerintah. Sedulur Sikep sendiri adalah masyarakat adat yang tinggal di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng, membentang dari Blora dan Pati di Jawa Tengah hingga Bojonegoro di Jawa Timur. Mereka adalah pengikut ajaran Samin Surosentiko—yang bernama asli Raden Kohar—seorang tokoh dari Blora yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1890 dengan menolak membayar pajak karena membebani petani dan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Gerakan Saminisme oleh antropolog Amrih Widodo disebut sebagai fenomena sosial yang tertua di Asia Tenggara dan menjadi bagian dari gerakan petani. Karena itu perlawanan dan penolakan yang dilakukan Sedulur Sikep terhadap korporasi semen hari-hari ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam konteks gerakan perlawanan petani di Indonesia.
 
Setelah berhasil ditolak di Sukolilo, Pati, pada 2012 PT Semen Gresik yang berganti nama menjadi PT Semen Indonesia justru memperoleh izin di Tegaldowo, Rembang yang diikuti dengan pembangunan pabrik pada 2014. Maka Gunretno bersama Sukinah dan masyarakat Rembang melakukan perlawanan, menuntut penghentian rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia. Pada 16 Juni 2014 bertepatan dengan peletakan batu pertama PT Semen Indonesia di Rembang, ratusan ibu-ibu menggelar aksi dengan memblokir akses jalan di areal tapak pabrik agar truk-truk yang mengangkut material tidak dapat masuk ke lokasi tapak pabrik. Aksi mereka dihadang oleh aparat kepolisian. Mereka kemudian mendirikan tenda di dekat pintu masuk tapak pabrik. Hingga tulisan ini dibuat (sudah lebih dari dua tahun sejak didirikan), yu Sukinah dan ibu-ibu yang lain masih bertahan di tenda.
 
Gunretno juga membantu perjuangan warga di kecamatan Tambakromo dan Kayen, Pati, yang diincar oleh pabrik semen yang lain yakni PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa. Warga telah melakukan gugatan atas terbitnya izin pabrik dan penambangan tersebut dan dimenangkan lewat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 17 November 2015. Namun pemerintah Kabupaten Pati dan PT SMS mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Sementara gugatan warga Rembang dan Wahana Lingkungan hidup (Walhi) atas izin penambangan PT Semen Indonesia (dahulu PT Semen Gresik) ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada 16 April 2015. Majelis hakim beralasan dalam rencana pendirian pabrik, tergugat telah memenuhi kewajiban dengan melakukan asas keterbukaan publik, di antaranya sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat. Di Gombong, Kebumen, penolakan terhadap pembangunan pabrik semen juga dilakukan warga terhadap PT Semen Gombong (Medco Group). Selain wilayah tersebut upaya pembangunan pabrik semen juga gencar dilakukan di wilayah lain seperti Wonogiri dan Maros (Sulawesi Selatan).
 
Gunretno dan masyarakat pegunungan Kendeng tak surut berjuang. Sejumlah aksi digelar untuk menolak pembangunan pabrik semen di Rembang dan di Pati atau di Jawa. Pada 12 dan 13 April 2016, 9 Kartini Kendeng yaitu Sukinah, Sutini, Giyem, Karsupi, Deni, Surani, Ambarwati, Murtini dan Ngadinah menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara dengan menyemen kaki mereka. Di hari kedua Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui Sukinah dkk dan menyampaikan pesan bahwa Presiden Jokowi akan menjadwalkan pertemuan. Gunretno dan Sukinah (mewakili 9 Kartini Kendeng) kembali menggelar Aksi Kartini Kendeng Nyelameti Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2016 di depan Istana Negara bertepatan dengan ulang tahun Jokowi. Pada kesempatan ini juga, pagi hari sebelum aksi berlangsung Gunretno bersama sejumlah akademisi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan dan perusahaan semen.
 
Jurnal Perempuan berbincang dengan Gunretno usai aksi bersama di depan istana tentang gerakan yang dibangunnya untuk menjaga dan melindungi alam, ruang kehidupan masyarakat Kendeng, juga upayanya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pegunungan Kendeng dengan mata air yang dimilikinya bagi kehidupan mereka serta upayanya melakukan advokasi penolakan pabrik semen termasuk merawat keberadaan Sedulur Sikep. Sikap dan tindakan Gunretno yang mengedepankan empati, menumbuhkan kesadaran kritis dan rasa keberpihakan terhadap alam atau yang disebutnya sebagai ibu bumi dan masyarakat petani dapat dikatakan sebagai pendekatan feminis.
 
 
Kalau saya lihat gerakan yang kang Gun dan kawan-kawan lakukan itu selalu ada proses pendokumentasian, nah kesadaran akan pentingnya dokumentasi ini awalnya bagaimana ya?
 
Mulainya ya belajar dari pengalaman sendiri akan pentingnya dokumentasi, pentingnya memiliki bukti, jadi awalnya karena kebutuhan akan bukti. Jadi begini, aku sebagai Sedulur Sikep kebetulan dibutuhkan di beberapa kelompok tani, ketika kemudian aku sering difitnah, aku merasa kalau aku berdebat secara lisan tidak akan selesai, karena penting buatku untuk mendokumentasikan setiap kegiatanku. Jadi aku walaupun dari Sedulur Sikep, tapi sejak awal sudah melek teknologi. Untuk dokumentasi mulai dari alat rekaman pita kaset, disket itu semua penting. Karena aku sering punya pengalaman difitnah, ketika aku punya bukti berupa rekaman visual, maka berhenti fitnah itu. Jadi dokumentasi penting untuk dilakukan. Dari situlah dalam proses perjalananku kemudian aku menyiapkan orang untuk belajar dokumentasi terlebih dulu. Karena mereka (pihak perusahaan) menggunakan senjata memecah-belah dengan fitnah. Jadi kalau kita punya dokumentasi akan sangat membantu. Karena itu alat-alat mulai dari kamera, lalu alat untuk skype, seperti itu kawan-kawan sudah aku bekali dari awal.
 
Kang Gun membangun jaringan dan punya banyak relasi ya, adakah hambatan atau tantangan yang dihadapi untuk membangun jaringan dan menggerakkan kawan-kawan?
 
Hm, sebenarnya niat untuk membangun jaringan ini bukannya tidak sengaja, tapi memang bisa dikatakan aku itu selalu menceritakan apa yang sebenarnya. Nah jadi dengan cerita-ceritaku itu kemudian ada yang tertarik, bersama-sama. Tertarik itu ada yang modelnya semangat ketika awal lalu lama-kelamaan menjadi tidak semangat. Ada juga yang ketika tahu secara mendalam dan merasa hanya sekadar begitu, lalu kemudian merasa tidak cocok. Ketika tidak cocok lalu kemudian menjelek-jelekkan. Yang seperti ini juga ada. Tetapi memang pada dasarnya yang penting ikhlas dan mengatakan apa adanya saja. Itu buatku cukup. Jadi kalau hambatan ya tetap ada dan semua itu menjadi proses belajar.
 
Selama ini strategi yang kang Gun gunakan untuk menghadapi upaya fitnah atau pecah belah itu bagaimana?
 
Ada berbagai cara ya. Salah satunya yang bisa dikatakan sebagai strategi juga, contohnya aku disebut mendapat bantuan dana atau funding dari mana-mana, lalu punya mobil, punya sawah dimana-mana, ya dituduh sebanyak apapun pada dasarnya tidak benar. Tapi memang melelahkan jika tuduhan itu tidak ditanggapi. Salah satunya dengan dokumentasi, tapi itu juga tidak cukup. Sampai ada strategi ketika kemarin itu aku banyak difitnah, lalu cara yang kulakukan apakah harus ada sumpah di tempat yang disakralkan bagi mereka? Itu yang biasanya membuat mereka kemudian tidak berani. Jadi kemarin ketika longmarch jalan kaki 20 kilometer di Pati itukan tengah malam, jadi ada orang-orang yang datang ke rumahku menyampaikan mas Gun kalau berani datang ke salah satu desa ini kalau memang benar-benar menolak semen. Di sana ternyata kemudian dikatakan bahwa aku selalu membuat pertemuan dengan mengundang warga. Ini perintah kang Gun, misalnya begitu, padahal aku tidak menyuruh. Kemudian dikatakan ini orangnya tidak datang karena dia sudah tidak berani dengan warga sini, karena dia suka memanfaatkan orang. Jadi orang-orang diundang dengan mengatasnamakan aku, padahal aku tidak menyuruh. Beberapa kali ada kejadian sampai seperti itu. Jadi itukan benar-benar fitnah karena aku tidak mengundang. Nah lalu mereka membuat saksi pembenaran, dengan mengatakan kemarin sudah kumarah-marahi orangnya, nanti kalau dia berani datang, potong tanganku. Sementara aku tidak tahu apa-apa. Kejadiannya sampai seperti itu. Nah ini membuat orang semakin emosi, semakin ingin mengancam dan membunuhku, sampai seperti itu. Aku tahunya ketika ada orang-orang yang mungkin loyal ya, menanyakan, “Kang tadi bikin pertemuan di sini?”, “Pertemuan apa? Enggak. “Lha ini tadi ada undangan pertemuan di sana.” “Ya sudah didoakan saja. Ada apa?” Lalu dia bercerita, jadi aku akhirnya tahu. Bahkan orang yang dekat denganku, Lik Ngadiman, dibawa-bawa juga. Dikatakan bahwa Lik Ngadiman yang dekat denganku, yang disuruh menyampaikan pesan, dan meski sudah disampaikan lewat teman sendiri, ternyata aku tidak datang. Padahal Lik Ngadiman ya tidak disuruh untuk menyampaikan pesan. Ya semacam itu fitnahnya, dan ini terus dilakukan, mereka punya tim yang mengerjakan itu.
 
Keluarga sejauh ini bagaimana ketika Kang Gun menghadapi berbagai ancaman?
 
Ya mulai dari simbah-simbahku, mulai keluarga satu rumah, dari bapak, ibu, adik, kakak, saudara-saudaraku semuanya sudah paham. Ya mereka selalu mengingatkan untuk berhati-hati. Ya tidak sekadar mengingatkan, kalau ada apa-apa keluarga merapat semua, memang keluarga yang menguatkan, mbak. Keluarga yang saya maksud itu ya bukan hanya yang berasal dari satu bapak dan ibu. Mereka yang selama ini loyal, itu juga sudah seperti keluarga sendiri, meskipun mereka orang lain.
 
Selama ini yang kang Gun lakukan itukan gerakan anti kekerasan begitu ya, dengan misalnya melakukan long march, happening art seperti yang dilakukan di PTTUN Surabaya, lalu menyemen kaki, nyelameti Jokowi, dsb. Ada makna yang dalam yang disampaikan tapi juga tidak membuat orang menjadi marah kalau melihat itu. Nah ini bagaimana kang Gun bisa mengemas gerakan ini menjadi begitu mempunyai kekuatan?
 
Dasarnya sederhana mbak, sebenarnya dasarnya diukur dari diri pribadi. Jadi aku selalu membahasakan bahwa di dunia ini ada dua warna, ada keburukan dan ada kebaikan. Jadi keburukan itu menjadi penyeimbang kebaikan. Tapi jangan lantas senang ketika diri kita sedang berada di tempat yang baik, karena itu yang aku ajarkan jangan ada kebencian terhadap siapapun termasuk lawan. Ketika calon majelis hakim yang memimpin persidangan kasus Pati itu Santer Sitorus yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi, orang-orang sudah merasa pesimis. Sikap pesimis ini sebenarnya tidak bagus, sudah tidak ada rasa percaya. Mungkin aku umpamakan aku pernah bersalah, ketika aku berusaha untuk berubah, justru ada kondisi yang memvonis, itu rasanya seperti apa. Karena itu aku selalu membahasakan bagaimana ibaratnya tetap tajam namun tidak menyakiti, seumpamanya keras juga tidak melampaui yang sewajarnya. Mau menjelek-jelekkan Santer, aku tidak bisa, jadi ya positif saja, nanti pasti ada jalan. Ya didoakan bahwa kain putih memanjang yang ditulisi dengan doa itu mudah-mudahan mengingatkan Santer. Di luar itu, kekhawatiran apakah doa tersebut akan terkabul atau tidak, ya ada. Tapi pesimis itu salah satu penyakit. Jadi harus tetap optimis bahwa kalau benar caranya, bersih niatnya, tetap ada jalan. Nah strategi atau ide seperti ini biasanya muncul secara spontan. Ya memang aku mengumpulkan sedalam mungkin semua yang kudapat, data-data dari situasi yang ada ku timbang, ku matangkan. Selalu seperti itu dan biasanya prosesnya berlangsung dengan cepat. Misalnya ketika menyemen kaki, persiapannya tidak sampai lima hari lalu langsung berangkat ke Jakarta, hasilnya ternyata bisa berjalan. Padahal kalau yang lainnya lewat proses, ada pertemuan, ini dan itu. Sedang yang di pengadilan Surabaya dengan menggunakan kain putih itu gagasannya muncul sehari sebelumnya. Sempat kupikir-pikir, iya atau tidak. Akhirnya iya. Lalu mencari kain putih seratus meter, pesan di Solo sehari sebelumnya. Ya seperti itu.     
 
Kalau tembang-tembang yang biasa dinyanyikan ketika menggelar aksi itu bisa diceritakan bagaimana maknanya?
 
Ya semua kegiatan aksiku itu aku melahirkan tembang-tembang. Selalu beda karena konteksnya beda. Katakanlah waktu di DPR ya, tanggal 16 Juni itukan memperingati dulur-dulur (saudara-saudara) Rembang yang sudah dua tahun di tapak pabrik, di tenda, kami membuat tembang. Seringnya membuat sendiri, hanya kadang aku menggali dari orang yang tahu tentang nembang. Pada waktu dulu, ada mbak Tantri yang kebetulan lebih tahu tentang aku, lalu sering aku memberikan bahan yang akhirnya menjadi tembang. Tapi sebelum kenal mbak Tantri ya aku bikin sendiri, mau dikatakan kolaborasi juga bisa. Ketika long march 20 kilometer itukan bagaimana caranya orang bisa tersentuh sehingga bisa ikut bersama-sama (dalam rombongan), karena kami inikan minoritas, orang Sedulur Sikep. Lalu ketika aku yang punya ide, ada celah orang itu nggak setuju. Nah maka kami menggandeng salah satunya mas Gufron. Lalu jadilah lagu: Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili, kemudian tambahannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah bagi kami itu tabu mengeluarkan kata-kata, sebenarnya takut, tapi nggak apa-apa, karena kalau sedulur-sedulur Muslim kan biasa. Jadi karena mayoritas Muslim, ya ini dipadukan. Nah kejadian-kejadian seperti itu biasanya spontan mbak. Sore itu sepuluh menit sebelum terlaksana, aku berpikir, long march 20 kilometer malam hari, kalau hanya diisi orasi, mungkin orang nggak senang. Tapi ketika selama 4 jam hanya menyuarakan itu, dua ribu orang menggunakan oncor lalu melantunkan itu, dari barisan depan, tengah dan belakang, diulang-ulang, mungkin bisa membuat orang yang melihat menjadi tersentuh. Pada akhirnya ada yang gabung ikut berjalan, ada yang dengan sepeda membawakan air dan memberikan minuman kepada orang yang berjalan, arti menyentuh hati mereka. Nah waktu di Surabaya kami juga membuat tembang, ini terkait gugatan banding dari Bupati Pati, ketika kalah di PTUN Pati lalu banding di PTTUN Surabaya. Nah aku dengar bahwa salah satu calon hakim ada yang bermasalah. Santer Sitorus pernah diperiksa oleh KPK karena suap. Satu hari sebelum berangkat untuk aksi, sore jam 3 aku dapat berpikir bagaimana ada kain putih seratus meter, terus ditulisi doa itu tadi, ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, sambil diangkat dan Sembilan Kartini berjalan dengan membawa bendera merah putih sambil membaca geguritan, diiringi ibu pertiwi. Ibu-ibu yang mengangkat kain putih juga mengenakan kain putih pinjungan. Jadi ini ada tembangnya juga: kain pinjung mengko werdi panjang punjung / slamet lan raharjo ibu pertiwi ibu bumi / saking serakah lan angkara ning manungso / putih iku pralambang sucining kalbu / mugi dayanana mring sedaya para hakim / mutuske adil mring yuna nusantara. Jadi kami tetap selalu berpikir positif, mugo-mugo putusane kanggo keapikane nusantara (mudah-mudahan putusannya untuk kebaikan nusantara). Jadi walaupun dia dipandang banyak orang tidak baik, kami selalu berpikir bahwa tidak ada orang yang senang menjadi jelek, semua orang ingin menjadi baik. Ketika dia sudah punya laku yang tidak baik, mungkin kita juga harus berterima kasih karena baik dan jelek itu sudah jadi imbangannya, itu yang selalu ku pegang. Pada akhirnya yang terjadi, di semua kegiatanku, polisi, tentara, mungkin sedikitpun tidak punya celah untuk mencari kesalahanku. Dan ini yang terjadi persoalan Kendeng dari awal dan tidak hanya Kendeng sih. Dari sebelumnya kami kan memang persoalan lingkungan, sebelum ada pabrik semen juga sudah ada persoalan. Nah waktu di Surabaya kami buat 4 tembang pucung. Lalu ketika di Rembang, Rembang itukan sudah dua tahun ibu-ibu mengetahui lalu-lalang mobil-mobil alat berat, membawa material untuk mendirikan konstruksi pabrik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sudah melapor bahwa di sana ada perusakan, tapi tidak dihiraukan. Jadi kubikin tembang: Amung butuh waktu rong tahun lumaku kanggo ngrusak alam / lemah subur den keduki, sedaya nuruti serakahe kapital / ora krungu opo nutupi pangrungu pengembating praja / sajak ora do peduli, ndulu lan nggulati gelare kahanan / wis rong tahun, prihatine para ibu ono jroning tenda / labuh nggrungkepi pertiwi tan kendat anyekapi sandang boga / siro ibu pertiwi kang setyo tuhu tyas iki percoyo / ndika kang bakal ngadili polah manungsa kang uwus nyawiyah ndika. Jadi kalau ibu-ibu ini ditindak, tidak dihormati, disakiti, tetap akan dibela ibu bumi.
 
Lalu prosesnya bagaimana ya Kang sampai kemudian yu Sukinah yang dipilih memimpin di Rembang dan kenapa yu Sukinah? 
 
Nggak tahu sih, ini juga mungkin dari alam, bahwa ada Sukinah. Jadi persoalan Rembang sudah hampir dua tahun, aksi-aksi nggak dihiraukan untuk aksi di wilayah Kabupaten. Satu saat ini harus diangkat secara nasional, bahwa di sini ada banyak pelanggaran. Nah waktu itu ya cukup lewat telepon ya, aku hubungi, mengajak ke Jakarta, entah nanti ke Komnas HAM, atau ke KPK, pokoknya ini disuarakan. Nah waktu itu aku banyak urusan persoalan Kendeng, di Pati, di Grobogan, jadi aku cuma bilang nanti berangkat naik bus, turun di Pulo Gadung, lalu ke tempat pak Bondan Gunawan, ketemu di sana. Waktu itu rencananya aku naik kereta, karena banyak urusan, tiket kadang jadi nggak keruan. Lalu aku diantar teman untuk cari tiket kereta, ternyata habis. Akhirnya naik bus. Nah aku nggak tahu ya, kebetulan satu bus dengan warga Rembang dan tempat duduknya urut, jadi yang depan aku, lalu Sukinah dan warga Rembang. Kami bisa ketemu satu bus padahal tidak janjian. Lalu aku berpikir dalam hati, ini ada apa ya. Jadi berangkat ke Jakarta sama-sama. Setelah di Jakarta, lalu menyusun strategi akan bertemu siapa, kami biasanya minta tolong ke teman-teman jaringan untuk membuat pemberitahuan entah ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kami minta tolong ke jaringan salah satunya HUMA. Namun yang sering terjadi ternyata lobiku lebih cepat untuk bertemu dengan siapa saja selama ini. Ketika aksi di Kedutaan Besar Jerman waktu itu, lalu terpikir spontan untuk mendatangi Kementerian ESDM, ya langsung berangkat. Ternyata di sana dikasih ruang dan tidak hanya menyampaikan surat saja, tapi diterima dengan baik. Kembali lagi ke soal Sukinah, ketika di tempat pak Bondan, aku menggali riwayat Sukinah. Jadi tidak langsung dipilih begitu, kami lihat salah satunya kemampuan mereka berbicara. Selain Sukinah ada juga Prin (Joko Prianto). Kesejarahan riwayat Sukinah kugali, Prin juga. Akhirnya ya sudah, Sukinah kamu yang jadi Senopatinya Rembang. Seperti itu yang terjadi. Di Gombong juga seperti itu.
 
Kalau untuk pengaderannya katakanlah seperti itu, prosesnya bagaimana ya Kang?
 
Ya salah satunya sederhana ya, kami ini bukan mengajarkan, tapi seseorang akan mendapatkan sesuatu tergantung pada kita mengeluarkan sesuatu. Ketika Sukinah itu sering bersama aku, Prin bersama aku, ya akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Jadi sebenarnya lebih pada ayo sama-sama belajar, aku juga masih belajar. Sederhana seperti itu.
 
Selama ini sedulur sikep dikenal memiliki kedekatan dengan alam, bisa diceritakan Kang bagaimana tradisi ini bisa terbangun?
 
Mungkin ini ya taruhlah aku cerita saja tentang Sedulur Sikep, sampai sekarang tidak sekolah formal, hanya ingin menjadi petani, tidak ada yang berdagang, terus perkawinannya tidak dicatatkan ke pemerintah. Ini pilihan hidup, bukan berarti menolak. Kami merasa ini sudah jadi pilihan, jadi hidup dengan cara ini bagi kami sudah cukup. Jadi taruhlah orang-orang itu ketika tidak puas dengan pemerintah terus menghujat, beda dengan Sedulur Sikep. Jadi konsisten pilihan hidupnya dengan cara seperti itu, itu bagian dari membangun keseimbangan. Sederhana mbak, kami bilang bahwa, yo ono sing nulis, ono sing macul, kuwi gathuke, nek nulis kabeh do megah macul (ya ada yang menulis, ada yang mencangkul, itu menjadi imbang, kalau semua menulis, nanti tidak ada yang mencangkul) jadi itukan keseimbangan. Terus persoalan belajar, ini memang pilihan ya, jadi semua orang yang belajar biasanya kan punya gegayuhan, punya cita-cita, lha kalau di Sedulur Sikep itukan hanya ingin mbecikno laku, mbenerno ucapan (memperbaiki tingkah laku dan ucapan) dan itu cukup belajar dengan bapak ibu. Kalau untuk mencukupi kebutuhan hidup dan hanya lewat bertani, juga cukup belajar dengan bapak ibu. Jadi aku merasa ini konkret karena pilihannya sederhana sekali kan. Lha maka dari itu jahat ya ketika kami itu melakukan tolak semen dan dianggap punya pamrih. Pamrihnya dimana? Karena kami itu banyak sedulur (saudara) ya nggak mungkin aku manfaatkan, aku mencalonkan diri jadi lurah atau DPR ya nggak mungkin karena nggak punya ijazah. Lalu kalau jadi pejabat ya nggak mungkin. Nah ini memang yang selalu dibangun mereka bahwa seolah-olah gerakan kami ketika dulu menolak semen Gresik disuarakan kami dibiayai oleh Indocement. Sekarang nyatanya Indocement juga aku tolak kan. Lha terkait Sedulur Sikep punya kedekatan dengan alam itu ya memang sudah ditanamkan dari kecil, belajar bersama keluarga, ke sawah, seperti itu. Lalu mungkin ada kekhawatiran untuk menyebutkan ya, misalnya, “Aku hidup itu ada yang menciptakan.” “Siapa?” “Gusti Allah”, “Gusti Allah itu siapa?” Perdebatan tentang ini sampai sekarang jawabannya ada di keyakinan. Tapi pada kenyataannya bumi yang kita injak ini yang memberi kita hidup. Ini nyata atau tidak? Jadi kalau tadi ada doa (dalam aksi Kartini Kendeng Nyelameti Presiden Jokowi yang digelar di depan Istana bertepatan dengan hari kelahiran Jokowi pada 21 Juni 2016, Sukinah dan Gunretno mendaraskan lagu/doa yang digubah Gunretno) yang bunyinya, “Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili,” (Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi akan mengadili) itukan nyata sebenarnya. Nah ini kadang dipandang seolah-olah Sedulur Sikep itu tidak punya keyakinan, tidak percaya adanya Sang Pencipta atau Gusti atau apa. Memang dari kami kalau terlalu disebut itu juga khawatir ya, bahwa kita hanya mementingkan untuk “menyebut” tapi tingkah lakunya nggak cocok dengan apa yang sering disebut itu. Sebenarnya dari kami ketika sering disebut itu justru malah menyepelekan. Nah ketika tidak disebut, lalu dianggap tidak punya Gusti, seperti itu yang terjadi. Maka kami sadar ketika simbah-simbah kami zaman (penjajahan) Belanda itukan memang diadu domba bahwa Sikep itu tidak punya atau tidak percaya dengan Gusti Allah, dia itu kafir seperti itu. Jadi memang dicarikan musuh sesama masyarakat. Tapi memang keyakinan Sedulur Sikep ya percaya, wong iku sak dermo nglakoni (orang itu sebatas menjalani). Artinya sak dermo itukan ya percaya ana sing murgi gesang (percaya ada yang memberi hidup), tapi nggak harus disebut. Cukup bahwa bagaimana kita hidup itu bisa berguna untuk orang banyak, itu saja.
 
Bertani itukan menjadi kehidupan dan penghidupan Sedulur Sikep dan saya dengar yang dijalankan itu pertanian organik, bisa diceritakan Kang, bagaimana pola pertanian yang dipraktikkan Sedulur Sikep?
 
Tidak menyebut secara keseluruhan Sedulur Sikep, tapi menyebut Gunretno sebagai Sedulur Sikep. Maksudnya berorganik itu tidak mudah, ketika menyebut Sedulur Sikep kan pandangannya seolah-olah semua Sedulur Sikep sudah berorganik, lebih tepat Gunretno sebagai Sedulur Sikep yang sudah berorganik. Aku tidak hanya berbicara teori tapi sudah menjalankan pertanian organik selama 20 tahun. Kalau ditanya kenapa, ya sederhana saja, ketika tanah kita cintai dengan sungguh-sungguh maka sebaliknya kita juga akan dicintai. Jadi ketika selama ini kawan-kawan berlomba untuk meningkatkan produksi dengan mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi, sesungguhnya pada akhirnya petani justru menjadi buruh di lahannya sendiri. Itu jika dilihat dari perhitungan ekonomi. Menjalankan  pertanian organik harus diawali dari pola pikir terlebih dahulu . Selama pola pikir seseorang belum berubah, maka untuk melakukan pertanian organik dari mulai menggarap lahan hingga mengelola lingkungan secara organik akan mengalami kesulitan. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, harus dibangun dulu jiwanya. Karena penyakitnya biasanya ketika seseorang tidak memiliki rasa percaya terhadap dirinya sendiri, itu menjadi sumber awal dari penyakitnya. Karena dia tidak akan percaya diri dengan apa yang dilakukan. Tidak akan percaya bahwa yang dia lakukan itu memang sesuatu yang riil jadi kebutuhan. Salah satu contoh kalau kita kekurangan, maksudnya kekurangan dalam hal untuk mencukupi kebutuhan hidup diri kita sendiri, sebenarnya yang punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, ya diri kita sendiri. Tapi setelah kita punya kemampuan untuk menyelesaikan hal tersebut kadang kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur pada diri kita sendiri yang berusaha melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Akhirnya itu yang menjadi sumber tidak percaya pada diri sendiri, tapi percaya pada orang lain yang semestinya mereka tidak tahu ukuran yang tepat untuk diri kita. Ingin makan kurang beras, mesti yang bisa mencukupi diri kita sendiri. Tapi di saat kita bisa mencukupi sendiri tidak ada syukur dan penghargaan terhadap diri sendiri akhirnya selalu heran, heran dengan mungkin promosi, teori yang lebih bagus, rasa heran itu sampai menghilangkan jati dirinya bahwa sesungguhnya lebih berharga ketika kita sendiri bisa menyelesaikan persoalan apapun.
 
Ini juga butuh keimanan. Ketika ada yang ngomong, menanam padi kok jarang-jarang, aku kan sudah pakai sistem SRI (system of rice intensification), sistem SRI itu bisa dikatakan kita menanam dengan jarak tanaman yang lebih lebar dan ada penjelasan rasionalnya. Jika dalam pertanian konvensional orang menggunakan jarak tanam sekitar 15 cm, jarak tanam yang aku gunakan 20 atau 25 cm. Jika ditarik garis bundar, kawasan akar yang akan memakan unsur hara tanah menjadi lebih luas, sehingga kebutuhan tanaman tercukupi. Dengan tercukupinya unsur hara tanaman, maka menjadikan tanaman tersebut memiliki daya tahan dan sehat serta cepat berbuah. Dengan cara seperti ini biaya produksi yang kukeluarkan selalu kecil. Kawan-kawan kena hama, aku tidak. Ini yang aku lakukan. Sudah kukasih contoh seperti ini kadang orang tidak percaya.     
  
 
Di antara Sedulur Sikep apakah ada juga yang mempraktikkan pertanian organik?
 
Iya mulai ada, semi organik. Adikku Gunarti, lalu Lik Kuat, Lik Kukuh, ya ada beberapa sudah mulai semi, jadi semi itu tidak 100% organik. Lalu di Blora, ada Sedulur Sikep Lik Tejo, juga ada kawan-kawan di luar Sikep yang kenal aku sudah mulai ada satu dua orang yang meniru caraku.
 
Jadi Sedulur Sikep lainnya rata-rata masih menggunakan pola bertani yang biasa ya?
 
Iya, banyak yang seperti itu, masih dengan pola yang biasa. Tapi sudah mulai mengarah ke semi organik dan mengurangi pestisida, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sudah ke arah sana, tapi untuk total tidak menggunakan bahan kimia seperti yang kulakukan dalam menanam padi sepertinya belum ada yang berani.
 
Ketakutan dari sedulur atau kawan-kawan petani yang lain itu karena khawatir gagal atau karena apa ya?
 
Begini jadi bukan dalam arti takut gagal, bukan, lebih pada penurunan produksi dan pasar. Pasar tidak menjamin mereka karena hasil produk organik katanya mahal. Nah itu yang tadi saya katakan ketika timbul kekhawatiran, istilah khawatir itu sendiri sudah menjadi penyakit. Berbeda ketika aku bertani organik, targetku bukan untuk mencari untung, targetku adalah aku bisa mengonsumsi beras yang sehat. Jadi tujuannya memang untuk diri sendiri. Berbeda seperti misalnya kalau hasil produksiku meningkat aku bisa beli ini itu, maka itu sudah menjadi penyakit. Jadi memang dibutuhkan penggunaan teknologi yang tepat. Misalnya pada umumnya pemupukan dilakukan pada saat padi berumur 15 hari, misalnya seperti itu. Lalu masa tanam benih itu harus berumur 21 hari atau 30 hari. Nah cara-cara yang kulakukan tidak seperti itu. Aku perhatikan apakah persemaian benih itu sudah layak untuk dipindahkan atau belum, jadi bukan berdasarkan perhitungan hari, tapi kesiapan mereka untuk dipindahkan, itu ukurannya misalnya sudah berdaun empat. Nah untuk berdaun empat itukan ada yang butuh 21 hari, 31 hari, ada yang 12 hari. Setelah berdaun empat bisa dipindah, lebih siap, dan itu tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, jadi idealnya diukur dengan jumlah daun, seperti itu cara-caranya. Lalu pemupukan juga demikian. Ibaratnya seperti orang, seseorang itu lapar butuh makan itu bukan karena jam kan, tetapi karena rasa, merasanya sudah lapar, tidak harus menunggu sampai jam 12 ya mesti makan. Tapi orang pada umumnya karena hitungan jam atau waktu. Jadi bagaimana memahami kehidupan tanaman yang ditanam, ikut merasakan pertumbuhan tanaman yang ditanam. Ini penting dan ini memang tidak segampang yang dikatakan, memang hal-hal seperti ini membutuhkan ketelatenan. Jadi begitu terkait pertanian organik itu. Membuat orang menjadi merdeka lahir batin itu memang pada akhirnya kembali pada diri sendiri. Orang mau dikasih sandang pangan sebanyak apapun kalau pikirannya belum menerima ya tidak akan bisa merasa merdeka.
  
Kang Gun mengolah tanah berapa hektar?
 
Aku mengolah tanah tidak sampai satu hektar, tanah kepunyaanku sendiri tidak sampai satu hektar. Tapi sering juga aku menyewa di tempat lain. Seperti kemarin awalnya aku menolak semen di Sukolilo, tempatku. Ketika Sukolilo menang, aku menyewa tanah di wilayah Tambakromo dan aku memang sengaja melakukan itu karena ini bukan sekadar tolak semen, aku memberi contoh bahwa cara mengolah sawah yang benar seperti yang kulakukan dan di situ menjadi media bagi orang-orang untuk bertemu denganku dan aku bercerita tentang apa yang kulakukan. Tapi kemarin setelah putusan menang, aku berhenti menyewa. Tapi kalau tanah milikku sendiri hampir seluas satu hektar.
 
Nah yang ditanam padi saja atau ada yang lain bergantian begitu Kang?
 
Oh bergantian, dua kali padi, satu kali palawija, tapi tergantung, perlu disesuaikan, misalnya aku tidak menanam jagung. Benih jagung sekarang dikuasai oleh para penguasa pupuk, sama korporasinya dengan penguasa pupuk. Pupuk satu paket dengan benih. Jadi benih yang dijual tersebut membutuhkan banyak pupuk kimia, kalau tidak dipupuk ya tidak tumbuh, tidak produktif. Nah karena itu perlu dihindari, tanaman-tanaman hibrida itu rakus akan pupuk. Maka dari itu aku menanam yang lainnya, bagaimanapun hasilnya tidak apa-apa. Misalnya kacang, dia tidak perlu dipupuk, jika tumbuh syukur, jikapun tidak mereka dapat menjadi pupuk tersendiri bagi tanah di bawahnya. Ya seperti itu.
  
Kalau di Sedulur Sikep biasanya yang bertani laki-laki dan perempuan sama saja atau ada bagian dan peran tertentu?
 
Bersama-sama, rumah diurus bersama, sawah juga diurus bersama. (Bareng-bareng, ngomah yo dicandak bareng, sawah yo dicandak bareng). 

Diterbitkan di: Jurnal Perempuan, Edisi 90, Vol. 21 No. 3, Agustus 2016, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  

“Sebetulnya saya dilematis. Satu sisi saya harus dibebani tanggung jawab memberi nafkah. Kalau saya tidak memberi nafkah, saya salah. Perempuannya (pasangan-red) sebetulnya bisa memberi nafkah, tapi ini juga menjadi beban buat saya. Tradisi mengatakan kewajiban memberi nafkah adalah laki-laki, mengapa tidak sama-sama saja.” (KH. Husein Muhammad)

Apa yang diungkapkan pemimpin Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon ini membantah anggapan keliru yang menyebut  laki- laki adalah penguasa atas pasangannya. Nyatanya, sebagai laki-laki, Kiai Husein menyadari bahwa dirinya dan kaumnya juga menjadi korban atas ketidakadilan tradisi patriarki. Pembatasan tanggung jawab dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan coba ia terabas hingga Kiai Husein harus diadili oleh sejumlah kiai alumni Lirboyo, Kediri.

Perkenalannya dengan Masdar Farid Mas’udi (Direktur P3M/Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) menuntun Husein untuk hadir dalam setiap halaqah atau seminar. “Kajian kitab yang biasa untuk kontekstualisasi kitab, tidak menyinggung soal gender,” tutur laki-laki kelahiran 9 Mei 1953 ini. Hingga pada tahun 1993, Husein diundang untuk menghadiri seminar bertajuk “Perempuan dalam Pandangan Agama-Agama.” Sejak saat itu, sosok yang gemar menghabiskan waktu luangnya dengan membaca ini tercengang dan merasa tertantang dengan kompleksitas persoalan perempuan.

“Saya merasa disadarkan bahwa ada peran para ahli agama, bukan saja Islam melainkan pula dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan. Saya memang kaget dan bertanya, bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia. Setelah itu, saya mulai menganalisis persoalan ini dari sudut basis keilmuan yang saya terima dari pesantren,” tegas Husein. Dari sinilah Husein mulai berkenalan dengan gerakan feminisme.

Keterlibatan Husein dalam gerakan feminisme bak gayung bersambut. Beberapa persoalan perempuan sering kali memberikan ruang kepada Husein untuk mengkaji dan menelaahnya dari fikih Islam. Pandangannya terkait dengan hak asasi manusia, khususnya perempuan, tak jarang lahir dari ketajaman olah pikirnya. Ia pun semakin merasa ingin melibatkan diri dalam gerakan feminisme melalui daya kritis dan analitisnya atas setiap persoalan perempuan. Manakala keberaniannya membela perempuan teruji dengan diadili oleh sejumlah kiai lulusan Lirboyo, Kediri, Husein kian mantap menapaki hidupnya sebagai “laki-laki baru” (baca: feminis laki-laki).

“Menurut saya, laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan  punya  hak yang sama. Yang membedakan adalah kita sendiri yang bikin fatwanya. Tapi, ini juga berarti merugikan banyak orang. Apakah agama membolehkan kekerasan? Apakah agama meluruskan diskriminasi? Jadi, saya lebih banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bukan mengklaim harus begini. Apakahagama melakukan kekerasan?” tegas Husein.

Pernyataan Husein menguak paradigma yang selama ini masih bercokol dalam kehidupan masyarakat kita. Ia sadar benar akan perannya dalam gerakan perempuan dan memutuskan untuk mengambil peran itu, yaitu membentuk paradigma baru tentang tradisi dan kesetaraan melalui cara pandang fikih/hukum Islam. “Kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, dan kebudayaan. Karenanya, pola hidup masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan. Karena itu, pengaruh agama yang sangat besar terhadap kebudayaan, akan menjadi sangat strategis jika kajian-kajian masalah perempuan pun dilihat dari sisi agama,” tuturnya.

Ia menegaskan, bukan sajapersoalanperempuan, melainkan persoalan lainyang juga disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap teks-teks agama, patut dikaji ulang. “Analisis kita terhadap agama masih konservatif. Itulah penyebab dari ketimpangan sosial dan pemahaman yang bias,” imbuh pendiri Fahmina Institute Cirebon.
Bagi sebagian orang kehadiran feminis laki-laki sebagai sesuatu hal yang mustahil. Namun, benarkah sesuatu yang mustahil tidak akan pernah hadir? Nyata sudah, bahwa kehadiran Kiai Husein dalam gerakan feminisme membantah anggapan sebagian tadi. “Intinya adalah saling menghormatilah, karena mereka punya potensi yang sama. Jadi, harus dihilangkan proses relasi yang timpang itu. Menurut saya, ini akan menguntungkan banyak sekali bagi kehidupan ini, bukan hanya menguntungkan perempuan, melainkan menguntungkan diri kita juga. (Konkretnya) kalau perempuan itu sehat, sehat secara reproduksi, fisik, mental, intelektual, maka ini akan menghasilkan banyak keuntungan bagi kita sendiri yang lelaki. Ia produktif, dapat melahirkan generasi-genarasi yang sehat dan cerdas. Anak-anak kita diasuh oleh perempuan yang cerdas,” ungkap Husein.

Menurutnya, perempuan adalah manusia ciptaan Allah yang memiliki potensi sama dengan laki-laki. “Allah saja menghargai manusia, mengapa kita tidak menghargai manusia?” kata Husein. Mengutip dari pernyataan John Stuart Mill yang dilansir dari Jurnal Perempuan edisi  XII,  “Pikirkanlah apa akan terjadi  kelak pada anak  laki-laki yang  tumbuh dewasa, entah menjadi orang bodoh atau pintar sekalipun, meyakini bahwa hanya karena ia laki-laki, dengan demikian ia adalah makhluk superior, lebih unggul dari perempuan. Rasa superioritasnya ini ia timba dari pengalaman dan rasa yang hidup selama bertahun-tahun di dalam rumahnya.” Terbit pertanyaan, apa saja yang Husein lakukan dalam keseharian di tengah anak dan istrinya? “Saya masak, goreng telor ceplok, ambil nasi sendiri. Tidak minta dilayani istri. Anak-anak kita gendong, kita ajak ke mana-mana. Enggak harus ibu. Itu yang konkret,” papar penulis buku Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LkiS, 2001).

Pengalaman Husein menjadi feminis laki-laki tentu selaras dengan benturan yang harus ia hadapi. Kritik-kritiknya terhadap kondisi perempuan di pesantren, termasuk mengkritik kitab Uqud al Lujjayn (referensi yang digunakan di pesantren yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri), semata-mata karena Husein ingin mengartikan ulang, melakukan evaluasi, dan menerapkan paradigmanya bahwa substansi sebuah agama adalah keadilan. Dan, Husein paham benar bahwa mengubah paradigma pesantren harus melalui pesantren pula, termasuk pandangannya bahwa perjuangan perempuan adalah persoalan kemanusiaan yang juga harus diatasi secara manusiawi. (Nur Azizah)
 
Catatan Belakang:
Tulisan ini bersumber dari hasil wawancara dengan Kiai  Husein dan buku  Kyai  Husein  Membela  Perempuan
(Pustaka Pesantren, 2005).
Pernah diterbitkan di:  Jurnal Perempuan, No. 64, 2009  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Waktu itu saya bertanya, “Apakah Anda tidak risau bahwa Anda dicari-cari oleh polisi dan sejumlah aparat dari berbagai negara?” Khun Sa waktu itu menjawab, “Saya bukan bandit, saya bukan teroris, tetapi saya juru selamat ratusan petani di daerah ini,” ujarnya. (Yuli Ismartono, 2003)
 
Kutipan di atas adalah salah satu isi percakapan antara Yuli Ismartono dan Khun Sa seorang “Raja Opium” yang sangat disegani di wilayah Segitiga Emas (golden triangle), yaitu terletak di antara negara Burma, Laosn  dan Thailand. Bertemu dengan Raja Opium adalah pengalaman jurnalistiknya yang paling dikenang sekaligus sebuah prestasi tersendiri. Betapa tidak! Khun Sa adalah nama yang tidak asing lagi bagi banyak pihak, terutama bagi pemerintah, seperti Burma atau Amerika Serikat. Bagi pemerintah Burma, Khun Sa tidak saja dikenal sebagai raja opium, namun juga dikenal sebagai sosok bandit yang ringan tangan dalam mencabut nyawa-nyawa orang yang berseberangan dengannya atau memperlihatkan sikap melawan. Sementara itu, Khun Sa menjadi target operasi atau the most wanted person pemerintah Amerika yang berperang melawan jenis obat-obatan terlarang.

Keberhasilan Yuli menemui Khun Sa bukanlah tanpa perjuangan. Kabar bahwa Khun Sa bersedia menemui dirinya harus dinantinya selama setahun. “Untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Khun Sa, saya nunggu dulu setahun,” katanya. Suatu hari saya mendapat kabar dari teman wartawan Bangkok Post kalau saya bisa bertemu dengan Raja Opium. Berita itu datanganya tengah malam, kenang Yuli. “Kamu harus segera berangkat hari ini juga ke Chiangrai. Di sana kamu akan bertemu dengan orangnya Khun Sa yang akan membawamu ke markas Khun Sa,” kata Yuli meniru ucapan rekannya. Malam itu juga ia pergi meninggalkan Bangkok menuju Chiangrai. Ternyata sampai di Chiangrai, ia tidak bisa langsung berangkat untuk menemui Khun Sa, ia masih harus menunggu kepastiannya selama dua hari, sampai akhirnya pada tengah malam, orang-orang Khun Sa mengajaknya untuk meninggalkan Chiangrai menyeberang ke perbatasan Birma. Perjalanannya pun selalu ditempuh pada malam hari karena perjalanan ini merupakan perjalanan yang terlarang.

“Jadi, tengah malam, kita diajak naik gunung, naik keledai, lama sekali perjalanannya, melintasi hutan dan sungai, sampai sakit saya untuk bisa bertemu dengan Raja Opium itu. Sampai pada akhirnya, saya tiba di suatu tempat di mana banyak orang membawa senjata. Khun Sa sendiri memakai pistol.  Ia dikawal oleh tentaranya sendiri. Saya melihat di mana-mana ada tanaman opium. Wow, mengerikan sekali, tapi saya bangga akhirnya bisa menemui Raja Opium ini,” kenangnya. Di sinilah kehebatan Yuli Ismartono, di saat semua pihak kesulitan mencari jejak Khun Sa, ia malah dengan kemampuannya berbincang dengan Raja Opium tersebut.
 
Jurnalistik dan Perang dalam Kehidupannya
Siang itu cuaca di Jakarta tidak terlalu cerah ketika Yuli menerima Jurnal Perempuan. Tanah Jakarta baru saja terguyur hujan deras dan pada saat wawancara dilakukan, rintik hujan masih terlihat menari-menari lewat kaca jendela ruang kerjanya. Ruang kerja Yuli berukuran empat kali empat meter dan berada di lantai empat gedung Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta. Di ruangan itu ada tiga meja, satu meja digunakan sebagai meja kerja, satu meja digunakan untuk menata buku-buku, dan satu meja kecil yang ditaruh di ujung ruangan bersama dua kursi tamu. Selain buku-buku, memasuki ruangannya kita akan disuguhi oleh gambar-gambar foto Yuli ketika dalam tugas meliput perang. Tidak ketinggalan, satu set komputer diletakkan di ujung ruangan bersebelahan dengan meja kerja. Semua tertata dengan cukup rapi. Itulah ruangan seorang eksekutif Majalah Tempo berbahasa Inggris. Ditemani dengan dua gelas air putih, wawancara pun dimulai di kursi ruangan yang memang tersedia untuk dua orang.

Yuli memulai percakapan dengan mengisahkan pengalaman ketika ia mendapat tugas peliputan ke Bangkok. Tugas itu merupakan tugas pertamanya ketika ia diminta menjadi koresponden Majalah Tempo. Bangkok tidak saja meninggalkan kesan sebagai wilayah paling mengesankan. Pengalaman itu terjadi di saat ia bersama rekan wartawan perempuan terjebak di bawah jembatan kecil di tengah-tengah kedua kubu yang saling menembak.

Awalnya tidak terpikirkan sama sekali bahwa ia menjadi seorang wartawan perang, sekitar awal tahun 1980-1990 akhir. “Awalnya, saya hanya ingin menjadi wartawan saja,” kata Yuli. Namun, waktu itu di Bangkok hampir selama dua tahun terjadi sejumlah kudeta oleh tentara. Sementara itu, letak Bangkok yang tidak jauh dari perbatasan Muangthai dan Kamboja, pada tahun 1980-an juga sedang terjadi perang antara tiga faksi di Kamboja, yang salah satu faksi yang berkuasa menggugah ASEAN untuk berperan menciptakan perdamaian. Di sini peran pemerintah Indonesia, menurutnya, sangat menentukan, karena sebagai salah satu pendiri ASEAN kelihatannya pemerintah RI ingin sekali mengadakan perdamaian antara sejumlah negara di Asia Tenggara yang berkonflik. Tentunya Tempo sangat berkepentingan dalam berita itu. Dari sinilah Yuli Ismartono dibutuhkan dan langsung ditempatkan di Bangkok sebagai koresponden.

Hal yang paling mengesankan dan sudah pasti tak akan terlupakan baginya adalah di saat ia terjebak di tengah-tengah pertempuran di perbatasan Kamboja. “Kami terjebak dalam peperangan selama satu hari satu malam di perbatasan Kamboja. Waktu itu kami berdua, saya dan satu teman lagi wartawan perempuan dari Strait Times Singapura, berasa ada di antara peluru yang  melayang  dari  dua kubu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kami berdua bersembunyi di bawah jembatan kecil dan sudah pasti mencekam. Jadinya, kami berdua sepanjang hari itu menunduk saja, di antara bebatuan dan lumpur selama satu hari satu malam. Sungguh, malam itu sangat mencekam. Kami sempat kehabisan bahan makanan dan minuman, tapi kami harus bertahan. Untung perang tidak berlarut-larut karena persediaan makanan kami habis. Sejak peristiwa itu, saya selalu sedia makanan dan minuman setiap kali peliputan, saya khawatir kondisi mencekam itu kembali terulang,” kenang Yuli Ismartono ketika mengenang salah satu peliputan perang yang paling menegangkan dalam tugasnya sebagai jurnalis.

Terlihat sekali dari cara ia bercerita dan mimik wajahnya bahwa ia memang sangat menikmati penugasannya sebagai wartawan perang. Pengalamannya terjebak di tengah-tengah pertempuran tidak membuatnya jera. Semakin banyak perang, semakin tertantang nyali jurnalistiknya. “Di Thailand sendiri, selain kudeta politik dari tentara, juga banyak masalah yang layak diberitakan, misalnya antara kaum muslim dan pemerintah pusat. Seperti Aceh di sini, mereka menginginkan mendirikan negara Islam di situ. Dan, kebetulan, pada saat itu juga di perbatasan dengan Malaysia di bagian selatan Muangthai, banyak masalah dengan kelompok-kelompok gerilya komunis yang sebetulnya pelarian dari Malaysia, tapi mereka meminta suakanya ke Thailand. Selain itu juga, di perbatasan dengan Birma, konflik selalu ada antara pemerintah Birma (sekarang Myanmar) dan kalangan gerilyawan yang menentang otoritas pusat. Mereka selalu bergejolaknya di perbatasan. Karenanya, bisa dibilang bahwa Thailand itu perbatasannya penuh dengan wilayah konflik. Sepertinya tepat sekali saya ditempatkan di Bangkok. Semua itu, menurut saya adalah area konflik yang menarik,” ujar Yuli.

Pengalaman meliput sejumlah konflik di perbatasan Thailand tampaknya menjadi pintu masuk bagi Yuli untuk memasuki area konflik berikutnya. Majalah Tempo kelihatan puas dengan hasil liputan yang dilakukan olehnya selama ini. Entah ini semacam kutukan atau malah berkah jika kemudian Yuli harus menerima sejumlah penugasan liputan yang sudah pasti merupakan area peperangan. Selain Thailand, ia pun harus menerima penugasan di Irak, kemudian di Afghanistan, pertikaian pemerintah Srilangka dengan pemberontak Tamil Eelam, runtuhya rezim Aphartheid di Afrika Selatan, bahkan ia harus mengejar raja opium yang terkenal, yaitu Khun Sa di wilayah Segitiga Emas. Tentunya, sejumlah penugasan yang dilimpahkan kepada dirinya adalah kepercayaan yang telah ia bangun. Simak saja apa komentarnya tentang yang satu ini.  “Pertama, mungkin saya sudah ada di luar negeri dan kedua saya sudah berpengalaman meliput area konflik, termasuk berapa uang yang saya terima dan bagaimana menembus wilayah konflik, semua sudah sangat jelas dan saya memang mengerjakan dengan kesungguhan,” demikian tuturnya.

Tugas lain yang juga tidak bisa dilupakannya adalah ketika ia bertemu dengan pemberontak Tamil Eelam di Srilangka. Ia mendapat kesempatan bisa bertemu dengan pemberontak ini setelah tidak sengaja ia bertemu dengan pengungsi lain yang lolos dari area konflik melalui jalan tikus. Jalan tikus bagi pengungsi atau Yuli sama-sama sebagai jalan penyelamat. Bila jalan tikus ini dianggap sebagai jalan penyelamatan dan pelarian diri dari konflik bersenjata, maka tidak demikian anggapan Yuli karena jalan tikus adalah jalan penyelamat bagi dia untuk akhirnya bisa menemui para pemberontak Tamil Eelam.

Seperti yang ditulis oleh majalah Bazaar, untuk bertemu dengan para pemeberontak Tamil Eelam, ia harus melewati berbagai pos penjagaan dan rute jalan yang sangat berat. Berbagai penjagaan ketat harus dilalui Yuli sampai akhirnya ia diantar oleh pihak pemberontak ke pusat pemberontakan. Ternyata, untuk sampai ke sana, yaitu di semenanjung Jaffna, Srilangka, ia harus menjinjing tinggi- tinggi ransel yang berisi kamera dan tape. Jalan yang dilaluinya pun penuh dengan ranjau. Di sepanjang jalan yang dilewati harus ditunjukkan tanda-tanda bahwa mereka adalah tamu yang sudah diketahui kedatangannya. Sampai akhirnya, Yuli tiba di tanah Jaffna, pusat pemberontakan Tamil Eelam, dan ia melihat setiap orang di sana memanggul senjata. Yuli pun diperlakukan dengan sangat baik, ia diberi penginapan khusus perempuan.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dunia jurnalistik bagi Yuli adalah segala-galanya dan medan perang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Yuli beruntung mempunyai keluarga yang  mengerti  dengan  kehidupan  jurnalis.  “Keluarga  dan suami saya penuh pengertian. Sedikitnya untuk satu peliputan saya harus meninggalkan keluarga selama 2-3hari. Bahkan, ketika saya mendapat tugas ke Irak, saya meninggalkan mereka kurang lebih tiga bulan,” tuturnya. Yuli adalah ibu dari dua anak, yang pertama perempuan bernama Atikah Suburt (29), saat ini menjadi wartawan CNN untuk peliputan di Indonesia dan satunya lagi laki-laki bernama James Lowai (24) yang sekarang masih menempuh kuliah di Amerika.

Yuli lahir di Yogyakarta pada 4 Oktober 1946 dan terlahir sebagai anak seorang diplomat. Karena itu, tidak mengherankan apabila ia selalu berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti tugas ayahnya, hingga akhirnya ia harus menyelesaikan studi S1-nya di India meskipun sempat kuliah di Universitas Indonesia. “Saya pernah di UI sebentar, kemudian saya melanjutkan ke India dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Kami berteman, di samping karena orang tua kami sama-sama diplomat dan kami menempuh pendidikan di universitas yang sama, sampai akhirnya ia dipenjara oleh pemerintah Burma. Kalau ada kesempatan, saya selalu mengontaknya. Kami masih saling memberi kabar meskipun harus dengan sembunyi-sembunyi,” demikian ujarnya.

Selesai menamatkan studi, ia kembali ke Indonesia. Yuli pun bingung mencari pekerjaan yang pas untuk dirinya hingga ia bertemu dengan Ibu Herawati Diah yang menawarinya bergabung di harian Indonesian Observer. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengenal pekerjaan lain, selain kegiatan jurnalistik yang ia tekuni sejak 1969. Di media yang satu ini, ia melewati karier jurnalistiknya selama satu tahun karena kemudian ia meneruskan studinya ke Amerika di Universitas Firencius, New York. Setelah itu, ia kembali lagi ke Indonesia dan menjadi editor untuk Jurnal Prisma edisi bahasa Inggris sekitar tahun 1977-1982. Selepas dari Prisma, iamenjadi koresponden Majalah Tempo di Bangkok. Awalnya memang ia tidak bekerja untuk Majalah Tempo. Kepergiannya ke Bangkok dalam rangka mengikuti tugas suami. John Mcbeth, demikian nama suaminya, adalah salah seorang pejabat UNICEF yang ditugaskan di Bangkok. Karena kebetulan di Thailand dan sepanjang perbatasannya penuh daerah konflik sementara Tempo membutuhkan jurnalis yang bisa meliput, maka jadilah Yuli ditawari oleh Tempo untuk menjadi koresponden di sana yang ternyata banyak melahirkan pengalaman menarik baginya.
 
Jurnalis Profesional
Memasuki wilayah konflik bukanlah pekerjaan mudah. Biasanya, daerah ini tertutup bagi semua pihak, kecuali pihak-pihak tertentu atau pihak yang bertikai. Menjadi wartawan di daerah konflik tidak bisa  mengandalkan  kemampuan  teori jurnalistik. Jurnalis yang dikirim ke wilayah konflik tidak saja harus cermat menyimakperistiwa, tetapi jugaharuscermatmawasdiri menghadapi kemungkinan terkena tembakan. Di sini keberanian sangat diutamakan.
“Waktu kita terjun ke lapangan, kita tidak ada waktu untuk takut. Kita bukan saja harus melihat semua dan terus mencatat, tapi kita juga harus mawas diri,” kata Yuli. Dalam konteks itu, faktor pengalaman, keberanian. dan keinginan untuk membangun jaringan adalah kunci utama dalam proses peliputan di wilayah konflik. Faktor inilah yang terus menjadi kuncinya dalam setiap kesempatannya meliput area konflik dan sejauh ini, ia memang tidak pernah menolak kesempatan yang diminta padanya, bahkan ia sangat menikmati kesempatan tersebut.

“Kata kunci selama saya bertugas adalah jaringan. Saya selalu memanfaatkan jaringan dimana pun saya ditugaskan. Saya bisa masuk ke daerah gerilyawan Tamil Eelam itu bukan saya dapat sendiri. Saya ngomong-ngomong dengan pengungsi. Saya bertanya, ‘Daerah itu sudah diblokir, kok, kamu bisa keluar?’ Orang itu menjawab, ‘Oh, ada jalan tikus, Bu.’ Terus, saya cerita sama teman saya dari Amerika dan itu prinsip saya, saya tidak mau jalan sendirian. Karena saya takut bila terjadi sesuatu, tidak ada yang digambar oleh pengungsi. Dan, benar ternyata, kita sampai juga di tempat tujuan,” ujar Yuli. Membangun komunikasi dengan berbagai pihak ini juga yang membawa kesuksesan Yuli menembus daerah konflik di Thailand untuk pertama kali. Menurutnya, Majalah Tempo tidak pernah mengajarkan secara detail bagaimana meliput wilayah konflik. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan Sang Jurnalis ini untuk menggali sendiri kunci-kunci yang bisa membawanya ke area konflik.

Ia adalah salah satu wartawan yang mencari sendiri kunci-kunci itu. Ketika di Bangkok, misalnya, Yuli berteman dengan banyak pihak. Ia memanfaatkan asosiasi perkumpulan wartawan yang ada di Bangkok. Di Bangkok banyak pula wartawan asing dari penjuru dunia berkumpul karena waktu itu Thailand dan wilayah sekitarnya dipenuhi oleh konflik dan liku-liku. Yuli pun meminta pertolongan mereka. “Saya ingat banyak izin yang harus dipenuhi, namun semua bisa teratasi karena banyak yang membantu saya untuk mengurusnya,” ujar Yuli. Hal yang sama juga dilakukan ketika ia harus meliput wilayah konflik di Afghanistan pada 1989. “Waktu dikirim ke Afghanistan, saya ikut Jawal Dastan, mungkin nama itu tidak populer. Ia adalah kepala suku yang masih bertahan di bagian utara Afghanistan. Waktu itu pemerintah Rusia angkat tangan terhadap tentara Afghanistan, seperti Amerika bertekuk lutut di Vietnam. Peristiwa ini adalah peristiwa besar. Tank-tank besar Rusia tidak ada, siapa nanti yang akan berkuasa? Saya harus mencari informasi itu dan sangat sukar untuk mendapatkan datanya. Datang ke kedutaan Afghanistan untuk mencari tahu kemungkinan ke sana, saya malah dibilang, ‘Kamu gila, kamu perempuan, tidak berjilbab, sulit untuk masuk wilayah Afghanistan,’ demikian kata pejabat kedutaan itu. Tapi, untung, dulu Taliban belum masuk, Afghanistan masih agak liberal. Ketika saya ditanya, ‘Kamu siapa dan apa maksudnya datang ke Afghanistan?’ Saya menjawab, ‘Saya wartawan dan saya ingin meliput kondisi Afghanistan setelah Rusia menyerah.’ Setelah menunjukkan sejumlah identitas, barulah mereka memberi izin untuk masuk ke wilayah Afghanistan.”

“Selama berada di sana dan melakukan peliputan, termasuk juga untuk mengirim berita, saya memanfaatkan teman. Termasuk ketika saya bertanya bagaimana saya bisa masuk ke masyarakat? Mereka jawab, kamu harus ini dan itu, termasuk mereka mengingatkan saya untuk memakai kerudung. Jadi, itulah fungsi networking. Penting sekali di situ. Kita harus jalin persahabatan, kalau sudah itu, dengan kredibilitas juga. Kalau waktu itu ada pembicaraan yang off the record, ya, harus benar-benar off the record. Kita harus menghormati permintaan mereka. Saya dianggap wartawan yang profesional, bisa dipercaya, dan kutipan saya tidak pernah ngawur-ngawuran. Karena itu, saya selalu diajak oleh wartawan-wartawan Bangkok Post dan dipercaya oleh mereka sehingga saya mudah sekali mendapatkan kesempatan yang mahal,” tutur Yuli.

Selain faktor jaringan, faktor lain yang menjadi prinsip Yuli adalah memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik, termasuk kode etik jurnalistik. “Saya berusaha objektif waktu mengirim berita. Tugas saya murni untuk mencari informasi dan mencari tanggapan orang untuk saya kirim ke Jakarta. Saya tidak pernah membuat kesimpulan. Sayaserahkansemua ke editor-editor itu. Kalau kita mau jadi wartawan yang profesional, kerja kita adalah memberitakan. Keinginan saya adalah memberi informasi yang sebenarnya, yang setepatnya, kepada masyarakat. Itulah visi kita untuk menjelaskan satu masalah yang sedang terjadi, harus sejujur mungkin, seobjektif mungkin. Misalnya, kita diberitakan dan kita dilarang mengomentari, dan kita harus memberi pendapat. Jadi, penulisan kita harus mencerminkan objektivitas itu,” ujarnya.
 
Jurnalis Perempuan
Perang adalah area maskulin. Kekerasan, senjata, darah, dan korban-korban manusia tak berdosa menjadi penghiasnya. Penggambaran perang yang semacam itu tidaklah menjadi penghalang bagi Yuli untuk terjun ke dunia yang selalu didominasi nuansa maskulin. “Ini dunia laki-laki sebetulnya, tapi dalam konteks ini saya adalah jurnalis, saya profesional dan saya tidak pernah melihat bahwa saya berbeda. Karena mungkin saja saya diskriminasi, tapi saya tidak mau melihat itu sebagai rintangan. Saya selalu memaksa kalau tidak boleh. Saya pernah dilarang masuk ke daerah konflik itu, mereka mengatakan kepada saya, kamu, kan, perempuan. Bagi saya, tidak ada kata perempuan atau laki-laki. Saya sering mendapatkan kata-kata itu. Pernah suatu kali oleh tentara saya dilarang masuk, alasannya ini bukan area untuk perempuan. Tapi,  saya balas menjawab bahwa  ini tugas saya. Tidak ada laki-laki atau perempuan dalam tugas ini. Mereka tetap marah, ‘Kamu bodoh sekali, ya. Ini, kan, bahaya. Kamu bisa kena tembak.’ Saya jawab, ‘Oh, itu risiko saya, Pak.’ Pokoknya, saya terus meyakinkan mereka bahwa saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik,” jelas Yuli dengan berapi-api.

Persoalan-persoalan yang diskriminatif terhadap perempuan itulah yang kadang kala menghambat perjalanan karier jurnalistiknya. Terkesan itu persoalan ringan, tapi itu merupakan persoalan besar menyangkut posisi perempuan di dalam lingkungan masyarakat. Yuli selalu merasa kesal bila hilangnya kesempatan meliput suatu peristiwa hanya disebabkan gendernya. Kekesalan dan kesedihan Yuli sebagai perempuan tidak saja ditujukan dari perilaku masyarakat yang memposisikan dirinya lemah. Kesedihannya semakin bertambah ketika ia harus menyaksikan bagaimana perang tidak pernah meninggalkan sesuatu yang membanggakan. Perang telah banyak merenggut nyawa manusia, terutama perempuan dan anak-anak yang paling banyak menjadi korban.

“Saya sedih karena saya benar-benar seorang yang pro-damai. Saya dapat melihat secara nyata betapa buruknya pengaruh dan dampak perang. Perang itu, dari yang kecil sampai yang besar, yang selalu menderita itu rakyat. Perang itu, kan, permainan pemimpin politik mereka, tapi dampaknya itu masyarakat. Saya sedih. Menggambarkan kesedihan korban perang itulah yang menjadi tujuan saya untuk memberitakan suatu peristiwa. Inilah yang akan terjadi kalau perang itu terjadi. Saya melihat di Irak itu menyedihkan sekali. Semua serba kekurangan, di rumah sakit banyak korban, kekurangan obat, kekurangan makanan. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab. Perang selalu mengatasnamakan kebebasan, tapi pada akhirnya menyedihkan. Seperti di Kamboja, selama beberapa dasawarsa perang terus, ladang, gedung sekolah, hancur percuma, yang menderita adalah rakyat yang tidak tahu-menahu soal perang.”

“Saya melihat bagaimana orang kena ranjau di Afghanistan, Srilangka, Kamboja. Kehidupan seseorang itu bisa hancur sama sekali hanya karena ia kena ranjau. Anak kecil banyak yang kakinya buntung kena ranjau. Paling banyak yang menjadi korban itu perempuan dan anak,” tambahnya. Kesedihan akan korban perang di Birma juga membuat dirinya sangat terpukul. “Saya melihat sebuah masyarakat atau rakyat Birma yang tertindas berusaha keras untuk keluar dari penindasan itu, tapi gagal. Saya menangis waktu itu, saya melihat banyak korban, banyak darah yang mengalir, malah pemimpinnya ditahan sampai terkucil,” kata Yuli. Perang memang selalu tidak berpihak kepada kemanusiaan. Semua atas dasar kekuasaan.

Semangat dirinya untuk meliput wilayah konflik cukup besar. Namun, cita-cita itu harus berhenti sejenak. Bersama dengan sejumlah karyawan Tempo  lainnya  di tahun 1993, Yuli harus berhenti bekerja karena Tempo diberedel pemerintah Indonesia pada zaman Orde Baru. Majalah Tempo diberedel bersama majalah Editor dan tabloid Detik yang memberitakan masalah pembelian kapal perang oleh Habibie semasa menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Ketika tidak lagi di Tempo, Yuli pernah bergabung di SCTV pada divisi pemberitaan dan kehumasan. Sebelum kembali ke Tempo tahun 1999 ketika Tempo diperbolehkan terbit lagi, ia pernah menjadi staf kehumasan PT Freeport Indonesia di Papua.

Semangat Yuli Ismartono cukup dibanggakan. Sebagai perempuan, ia tidak saja berhasil menembuswilayah-wilayahperangyangselamainidijauhiolehperempuan, tapi ia juga berhasil menunjukkan bahwa profesionalitas itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dan, semua perempuan juga bisa melakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Yuli Ismartono, seorang jurnalis perempuan yang menantang perang. (Eko Bambang Subiyantoro)

Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2003
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 28, 2003  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Lahir dari sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Mei 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melangkah menuju upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran, perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan, perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata, dan perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan. Perdagangan orang, utamanya anak dan perempuan, merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana Komnas Perempuan menyikapi maraknya kasus perdagangan orang? Padaawal Juli 2010, jurnalis Dewi Setyarini, berbincang dengan Ketua Komnas Perempuan Yuni Chuzaifah, di kantornya di Jalan Latuharhary No.4B,  Jakarta. Berikut hasil perbincangan selengkapnya.
 
Jurnal Perempuan (JP): Bagaimana komitmen Komnas Perempuan dalam ikut menyelesaikan persoalan traThcking?
Yuniyanti Chuzaifah (YC): Komnas Perempuan sekarang bekerja sama dengan Komnas HAM mencoba membuat national inquiry, sebetulnya kayak pemantauan bersama tentang  isu-isu  pelanggaran  HAM  dan  trafficking.  Ide awalnya adalah bagaimana seluruh masyarakat terlibat dalam proses pemantauan. Karena kita tidak ingin pemantauan ini menjadi mekanisme elitis institusi-institusi HAM, jadi kita membuat instrumen pemantauan HAM untuk buruh migran dan trafficking. Komnas HAM menggarisbawahi masukan soal trafficking juga. Semuanya sudah di-launching. Sekarang kita bekerja sama dengan kawan-kawan di komunitas sudah melaksanakan instrumen itu.

Kita kemarin ke Johor, Tanjungpinang, ke beberapa wilayah perbatasan. Planning-nya juga ke wilayah perbatasan di Kalimantan, ke penjara-penjara, ke tempat-tempat deportasi, ke terminal Selapanjang. Nah, dari situ kita ingin ke depan ada pemetaan yang lebih komperehensif, suatu solusi yang betul-betul solutif untuk pengentasan pelanggaran (hak) buruh migran dan (persoalan) trafficking, karena mekanisme perlindungan melalui advokasi kasus-kasus sudah tidak mempan lagi. Hampir setiap tahun banyak lembaga-lembaga buruh migran membuat data yang fantastik soal kasus-kasus kematian, juga dramatis; kematian yang sadis sampai hilang kontak dan sebagainya. Kita sudah 30 tahun mengirim buruh migran dan tidak ada perlindungan yang signifikan. Dan memang, tipis sekali bedanya antara pengiriman buruh migran dan perdagangan orang. Sebetulnya, melalui pemantauan ini kita ingin ada hal- hal konkret.

Terutama pula, Komnas Perempuan ingin membuat mekanisme pemulihan karena selama ini kompensasi bagi korban lebih ke arah finansial, padahal bicara soal buruh migran, mereka rata-rata penopang keluarga, jadi kita bicara soal seluruh rakyat miskin berapa kali lipat jumlah buruh migran di luar negeri. Jadi, sebetulnya, ketika kita bicara soal pemulihan kasus-kasus yang gila atau korban perkosaan, kehamilan buruh migran yang melahirkan anak-anak tanpa ayah, wajah-wajah anak yang dibawa dari luar negeri itu, kan, nantinya akan mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sepanjang hidupnya, baik orang tuanya maupun anaknya. Jadi, kita (Komnas Perempuan) ingin membuat suatu pemulihan yang tidak hanya mengembalikan hak si korban, tapi juga pemulihan untuk reparasi, keberterimaan di komunitasnya. Termasuk pula menjadikannya sebagai kebijakan konkret di wilayah-wilayah karena perda- perda yang ada itu banyak mengatur soal pengiriman atau retribusi, pajak- pajak yang berhubungan dengan pengiriman buruh migran, tapi yang (mengatur) dimensi perlindungan belum banyak. Memang ada seperti di NTB, sudah dicoba perda yang ada dimensi perlindungan, bagaimana pemerintah bertanggungjawab soal pemulihan kembali.

JP: Bagaimana sinerginya dengan pemerintah dan pihak lain yang terkait?
YC: Jadi, yang dilakukan Komnas Perempuan dan Komnas HAM adalah ke beberapa wilayah tersebut (Johor, Tanjungpinang, Selapanjang). Tapi, idenya adalah mendorong kawan-kawan yang bekerja untuk isu HAM dan buruh migran untuk menggunakan instrumen itu sehingga di akhir idenya adalah bagaimana kita punya data nasional yang lebih baik tentang data trafficking. Tapi, lagi-lagi, mengandalkan data kuantitatif dengan sebaran yang banyak atau data kualitatif yang sistemik menasional, rasanya tidak sederhana. Tapi, setidaknya, Komnas Perempuan dan Komnas HAM dengan jaringan masing- masing punya peta terbaru, terutama mengenai bagaimana perlindungan yang harus dilakukan, karena UU No. 39 belum cukup efektif untuk menjadi alat perlindungan. Bisa dibuktikan, UU itu sudah berapa kali, sih, digunakan untuk menjerat pihak aktornya, terutama misalnya PJTKI (PPTKI). Walaupun berapa kali dikutip soal PPTKI yang melakukan pelanggaran, tapi praktiknya seperti apa. Menurut para agen PJTKI, waktu dengar pendapat di DPD, sanksi itu belum pernah terjadi.

 
Yang menarik, pejabat lokal di wilayah-wilayah border yang tadi saya sebut, tidak terlalu clear apa itu migrasi dan apa itu trafficking. Jadi, data yang dia punya (hanya) soal trafficking dan KDRT. Artinya, seluruh buruh migran diasumsikan sebagai trafficking. Di (daerah) border bisa jadi yang paling banyak adalah trafficking, tapi apakah secara objektif trafficking-nya ada dua pola, kekerasan itu, atau karena tidak ada pemahaman yang clear antara migrasi dan trafficking. Termasuk pula, bayi-bayi kita temukan. Dalam workshop yang pernah kita lakukan, ada sejumlah orang yang dideportasi dan (harus) kembali pulang ke tempat asalnya, tapi banyak yang tidak punya uang sehingga rentan menjadi korban trafficking. Jumlah orang di dalam kapal, antara yang berangkat dan yang sampai, ada selisih yang cukup banyak. Jadi, selisihnya pada ke mana? Apakah pendataan teknis yang tidak komprehensif atau soal orang-orang yang tidak jelas didrop ke mana?

JP: Menurut Anda bagaimana penanganan korban traThcking sekarang, apakah ada perkembangannya? Kita sudah punya Undang-Undang PTPPO dan juga sudah dibentuk P2TP2A di berbagai daerah?
YC: Ya, P2TP2A sekarang, karena perubahan nomenklatur, jadi dalam APBN budget didrop tidak ada. Ini penting untuk kembali dipikirkan. Belum lama ini, kami ketemu dengan KNPPA, Bu Linda (Meneg PPPA) bilang akan mendesak pemda untuk menyediakan fasilitas P2TP2A. Tapi, dari beberapa pertemuan dengan kepala daerah, rasanya perspektif perempuannya juga banyak yang belum bagus; melihat isu-isu perempuan juga belum bagus, melihat isu kekerasan terhadap perempuan, trafficking. Bukan paham sebagai suatu kata, tetapi bagaimana pola penanganan yang konkret. Menyediakan dana itu tidak sederhana, bisa jadi malah tidak ada. Memang ada beberapa propinsi seperti di Papua, mereka buat Rumah Aman, kemudian rumah sakit untuk korban kekerasan. Untuk wilayah lain yang rentan trafficking, mestinya serius dibuat. Yang terjadi, sekadar ada bangunannya, tapi sistemnya tidak komprehensif. Itu yang perlu dipikirkan, membangun sistem perlindungan, terutama untuk shelter-shelter yang lebih pro-perempuan. Sejauh yang saya lihat dulu, sebelum terlibat Komnas Perempuan, di shelter itu tidak proporsional antara jumlah korban, gedungnya, fasilitasnya, termasuk sumber daya orang yang menangani. Kemudian pula dari segi jarak, buruh migran atau korban trafficking menempuh jarak yang tidak realistis untuk menjangkau shelter milik KBRI sehingga yang terjadi, justru di tengah-tengah pelarian mereka menjadi korban trafficking oleh supir taksi atau para migran lainnya yang berkeliaran di negara penerima. Kalau kita lihat, misalnya, beberapa kasus bayi di Selapanjang, menurut mereka, itu kebanyakan (dilakukan oleh) orang-orang dari Pakistan yang rata-rata adalah buruh bongkar pasang atau buruh bangunan yang temporer.

JP: Berarti soal sistem, ya? Kelemahan lain dalam penanganan korban selain sistem?
YC: Ya, perspektif orang yang dipakai untuk melihat masalah isu migrasi, kan, cenderung demografis, ekonomis, politis, tidak melihat, misalnya, dimensi agama dalam proses orang bermigrasi. Korban trafficking banyak juga yang motif awalnya karena dia ingin beribadah haji atau umroh. Kita lihat, misalnya, orang menggunakan visa umroh untuk haji; atau setelah haji dia tidak pulang supaya bisa bekerja di sana. Ketika dia tidak punya dokumen, menjadi ilegal, rentan posisinya, sangat mudah dipindahkan ke majikan lain atau mudah diperjualbelikan, juga tentu menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua, karena kemiskinan, di beberapa suku tertentu, misalnya.

Ya, jadi memang ada tokoh agama yang baik, di beberapa wilayah ia menyediakan fasilitas pendidikan untuk para perempuan yang bermigrasi supaya anaknya aman dididik di situ; atau di wilayah tertentu dia membuka lembaga pendidikan yang rata-rata para perempuan ini bisa sekolah dan dengan mudah, menyelesaikan pendidikan Aliyah. Walaupun pada akhirnya ia menjadi buruh migran, tetapi relatif ia punya pengetahuan bahasa Arab, punya pengetahuan untuk menjaga dirinya. Tapi, ada juga  tokoh  agama  yang menjadikan ketidaktahuan buruh migran sebagai komoditas. Jadi, perdagangannya berlapis.

JP: Pelaku perdagangan yang berlapis dan adanya pandangan bahwa mereka adalah malaikat penolong berpengaruh terhadap sulitnya penanganan?
YC: Iya, orang jadi tidak clear melihat. Polanya juga semakin canggih dan kadang samar, bahkan pelaku perdagangan ini bisa jadi saudara dekat. Di beberapa wilayah, untuk bekerja di pub, menjadi pekerja seks, harus ada tanda tangan dari orang tua. Artinya, keluarga menyetujui‚ “memperdagangkan” entah itu anaknya, entah itu keluarganya. Kalimat izin dipahami seperti itu.

JP: Bagaimana dengan prosedur penanganan korban yang berbelit?
YC: Ya, itu dari hulu sampai hilir yang harus ditangani, soal aparat penegak hukum yang harus sama-sama sensitif terhadap korban juga suatu agenda. Tapi, selebihnya juga soal kemiskinan, terbatasnya opsi-opsi pekerjaan bagi perempuan  rentan.  Sekarang,  dengan  semakin  menguatnya  moralisme  di Indonesia, pekerja seks tidak boleh, mobilitas keluar malam jadi terbatas (ada daerah yang punya perda prostitusi yang membatasi warga keluar malam hari- red), padahal bisa jadi ia tukang sayur. Pilihannya menjadi sedikit. Opsi untuk PRT diperjuangkan (melalui) undang-undangnya pun, dari kalangan kelas menengah masih sangat resistan. Opsi perempun sangat terbatas. Menjadi buruh migran yang legal juga prosedurnya enggak sederhana untuk orang- orang yang mungkin pendidikan masih terbatas sehingga terkadang pilihan untuk masuk dalam jeratan trafficking itu menjadi lebih terbuka karena tidak ada opsi. Dari hasil riset saya terhadap beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK) dan buruh migran, rata-rata mereka adalah korban pernikahan dini, lalu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami pergi, atau melakukan kekerasan yang lain, lalu dia tidak punya jaringan tempat untuk bergantung, keluarganya miskin semua, dan dia harus menanggung anak untuk survive sehingga dia harus masuk dalam lingkaran trafficking.

Rantai kemiskinan, juga soal agama yang harus ramah pada perempuan, kemudian tindakan yang tidak tegas yang menimbulkan efek jera pada pelaku, nyaris sulit untuk menjerat para pelaku perdagangan, pembuktiannya juga complicated, sulit. Rumit, ya, apalagi kalau berhadapan dengan korban yang rentan. Dia sudah harus melakukan bukti-bukti segala macam, nyaris enggak mungkin gitu, kan. Ini memang masalah yang perlu pendekatan multidimensi dan sistemis, ya. Di samping tadi itu, ya, soal pemulihan, ini termasuk agenda Komnas Perempuan, bagaimana membuat suatu standard setting untuk mekanisme pemulihan, baik buruh migran maupun trafficking.

JP: Bagaimana pemulihan yang efektif agar korban tidak balik lagi menjadi  korban traThcking?
YC: Yang jelas pemulihan dalam makna luas, ya, jadi korban sendiri mendapatkan hak keadilan, baik secara ekonomi maupun psikis, karena kadang sudah menjadi korban trafficking, suaminya tidak mau terima dia secara psikis. Beberapa kasus perempuan yang tadinya menjadi korban perkosaan terus kemudian terjebak dalam prostitusi, kan, kebanyakan karena tidak diterima oleh suaminya. Dia menganggap, terutama kelompok moralis, ini soal purity, body purity, dan purity symbol. Akhirnya, dia (korban trafficking)  merasa dirinya kotor dan  dia menyemplungkan langsung. Jadi, pemulihan kepada korban juga harus didukung oleh komunitas, bahwa kadang, adil itu enggak hanya bagi dirinya, tapi bagi korban, bahwa saya harus diterima oleh masyarakat. Makanya, yang saya lihat, survival para korban trafficking maupun penghamilan paksa dan sebagainya  di  wilayah  yang  permisif,  enggak  harus  membuat  surat nikah.

Tetapi, kalau di wilayah yang semakin moralis, dia harus membuat  surat nikah walaupun asli palsu. Misalnya, karena jaringan di Timur Tengah untuk mendapatkan surat nikah itu mudah, ada jaringan yang siap siaga. Survival- nya sampai seperti itu, sudah menjadi korban dia harus memastikan juga di komunitas. Jadi, pemulihan dalam makna luas adalah seperti itu, individu, masyarakat, kebenaran, keadilan; karena sekarang, pulih bagi korban, tapi ketika distigma lagi oleh masyarakat, tidak ada artinya.

JP: Bagaimana bentuk pemantauan nantinya?
YC: Sebagai sebuah konsep, kita sudah punya pemulihan dalam makna luas. Tetapi, isu buruh migran memang harus kita ramu bersama. Konsepnya, sih, setelah finding-finding dari pemantauan ini baru kita cari polanya yang pas. Mungkin bahan bakunya adalah pemulihan dalam makna yang luas ini, tapi persisnya seperti apa, kan, justru tujuan pemantauan ini untuk mendapatkan deskripsinya yang pas. Paling tidak, secara sinergis kita bikin kajian soal kebijakan-kebijakan lokal, preview perda diskriminiatif. Nah, nanti kita lihat sisi kebijakannya seperti apa, respons pemerintah setempat atau lembaga- lembaga negara di tingkat lokal, terus jaringan di setiap wilayah, juga misalnya peta korban itu sendiri, termasuk jaringan aktor yang terlibat di situ, mesti dilihat sehingga memutus rantainya itu menjadi lebih clear.

JP: Apa kendala yang kemungkinan muncul?
YC: Kendalanya berlapis, soal kekuatan korban dengan kekuatan jaringan pelakunya enggak berimbang, lalu kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya, retribusi pajak. Rata-rata perda yang muncul adalah soal gimana pajak-pajak. Itu juga yang dikeluhkan oleh PJTKI. Makanya, UU No. 39 ini kalau semua pihak ingin merevisi, interest-nya beda-beda. PJTKI, civil society, dan korban punya interest sendiri.

JP: Apakah ada optimisme masalah traThcking ini akan selesai, minimal berkurang?
YC: Kalau dari peta Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan tahun 2009, sekarang ini ada keberanian korban. Jadi, sekarang ini korban tidak takut walaupun aktornya adalah orang penting, orang berpengaruh. Itu menurut saya luar biasa, termasuk korban trafficking atau buruh migran yang rentan. Yang kedua, data laporan terbanyak datang dari laporan lewat telepon. Jadi, teknologi HP (handphone) pada titik tertentu membuka akses yang lebih mudah bagi perempuan untuk bicara atau mengungkapkan kasusnya. Dulu, kasus hilang kontak sangat tinggi. Sekarang, dengan adanya HP, buruh migran bisa komunikasi dengan keluarga dan anaknya, itu bisa membantu dalam situasi sulit, ya. Itu yang saya rada optimis.

Sekarang juga orang melalukan campaign yang sangat serentak, bahkan kolosal yang populer di kalangan anak-anak muda dengan musik dan sebagainya yang membuat orang aware. Kata trafficking orang sudah tahu walaupun mungkin substansinya masih enggak jelas. Misalnya, belum lama ini, ada pertemuan soal campaign (anti) trafficking, terus bilang, “Stop perdagangan ilegal terhadap perempuan,” jadi, kalau legal boleh? Paling tidak, orang harus dipahamkan soal trafficking itu. Pola baru, kan, rada mengerikan, soal menjual virginitas. Kasus terakhir ada orang diancam via video. Oleh pelakunya, anak-anak diminta berhubungan seks, direkam dalam video, dan kalau melaporkan, akan disebar (video tersebut). Melalui ancaman, itu juga membuat kerentanan baru.
Paling prinsip (dalam penyelesaian masalah trafficking) adalah soal penegakan hukum. Kita punya UU (tentang) anti-trafficking, tapi sebetulnya tingkat efektivitasnya seberapa, sih? Kalau itu dibuat efek jera, mungkin bisa membuat perdagangan perempuan bisa ditekan. (Dewi Setyarini)
 
Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2010
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 68, 2010  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

​“Saya setuju dengan sebutan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang maskulin. Saya dapat melihat dan merasakan maskulinitas itu dari ‘teks-teks’ sosial kita yang sarat dengan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dan, saya kira semua itu akibat hegemoni patriarki yang telah tumbuh cukup lama dalam negeri ini. Untuk itu, saya sangat tertantang untuk menulis cerpen sebagai saksi atas ketidakadilan.” (Ratna Indraswari Ibrahim)1
 
 
Bila Ratna Indraswari Ibrahim tidak menulis, itu bisa berarti dua kemungkinan, yakni tidak ada lagi pelanggaran kemanusiaan atau kehidupan ini memang telah usai. Sejauh ini, memang tidak pernah terbayang oleh Ratna jika ia harus berhenti menulis. Baginya, menulis cerpen bisa mengungkapkan sekaligus menggambarkan suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. “Cerpen adalah bagian dari sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra merupakan refleksi kejujuran atas realitas sosial di mana karya sastra itu tumbuh,” kata Ratna. Alasan itulah yang menjadikan Ratna merasa dapat membantu dan berbagi kepada sesama manusia lewat cerpen-cerpennya. Kemanusiaanlah yang menjadikan Ratna tetap menulis.

Ratna adalah perempuan biasa yang luar biasa. Mengenal Ratna mengingatkan kita pada si Genius Stephen Hawking yang memberi pemahaman bahwa keterbatasan fisik bukanlah instrumen utama bagi berkurangnya kegeniusan seseorang. Ratna secara fisik tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya seperti manusia normal. Ratna adalah orang cacat secara fisik, tetapi genius secara ide. Ratna adalah Stephen Hawking dalam dunia sastra dan perjuangan perempuan di komunitasnya.

Hampir sebagian besar anggota tubuhnya, terutama tangan dan kakinya, tidak bisa difungsikan, menyuap makanan pun tidak mungkin ia kerjakan sendiri. Di atas kursi rodanya, Ratna kerap kali kecewa kepada masyarakat yang memperlakukan orang cacat dan perempuan dalam posisi yang tidak penting, terbelakang, dan bodoh. Tekad untuk mengubah pandangan masyarakat yang keliru inilah yang menjadikan Ratna selalu hidup dalam kehidupan yang tidak berperilaku adil.

Ia sangat mengagumi ibu Nabi Musa A.S., karena kecerdasannya, perempuan itu menemukan jalan untuk menyelamatkan Musa kecil dari kekejaman Firaun yang siap membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir. Ratna bercita-cita agar perempuan di negerinya dapat berpikir seperti itu, berpikir alternatif, cerdas,  dan mandiri dari kekuatan laki-laki yang mendominasi dan memperlakukan perempuan secara tidak adil. Itulah Ratna, ia hidup dalam cerpen-cerpennya yang kelak akan dikenal sebagai sosok yang memberi pemahaman kepada dunia bahwa nilai dan kedudukan manusia bukan dilihat dari fisik, melainkan dari tindakan, pikiran, dan sumbangsih seseorang dalam kehidupan bersama.
 
Ratna dan Sisi Kehidupannya
Dalam dunia sastra, nama Ratna Indraswari Ibrahim cukup dikenal sebagai penulis cerpen. Cerpen-cerpennya kerap dimuat di sejumlah media cetak, baik lokal maupun nasional. Selain dikenal sebagai penulis cerpen, Ratna juga dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan hak para difabel untuk memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara. Kondisi fisiknya memang tidak normal karena sebagian besar anggota tubuhnya tidak berfungsi. Ia terserang penyakit polio pada usia 12 tahun dan sejak itu ia harus mengisi hari-harinya di atas kursi roda.

Meskipun harus menghabiskan kehidupannya di atas kursi roda, Ratna merasa tidak mempunyai persoalan menyangkut kondisinya yang difabel. Persoalan ini baginya sudah lewat. Ia juga tidak mengalami diskriminasi dalam keluarganya. Orang tua dan saudara-saudara tidak pernah memperlakukannya secara istimewa. Inilah yang menjadikan Ratna merasa selesai dengan kondisinya.

Di atas kursi roda, Ratna semakin menemukan dirinya. Kehidupannya telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang cukup berharga bagi dirinya menyangkut keberadaan difabel lainnya. Di atas kursi roda, ia dapat merasakan bagaimana perlakuan masyarakat masih belum sepenuhnya menerima orang-orang difabel. Keinginan Ratna hanya satu, yaitu perlakuan yang sama dari masyarakat kepada mereka yang difabel. Dengan sepenuh hati, Ratna kerap memaksa masyarakat yang menganggap difabel sebagai objek yang perlu dikasihani untuk mengubah pandangan bahwa difabel adalah subjek yang juga mempunyai peran penting. Ratna telah menunjukkan perannya, yaitu menumbuhkan motivasi kepada rekan-rekannya sesama difabel dan masyarakat umum bahwa mereka ini adalah manusia biasa yang juga warga negara.

Kepedulian ini diwujudkan Ratna dengan mendirikan organisasi penyandang cacat di Kota Malang, yaitu Bakti Nurani yang pada tahun 1977—2000 dinakhodai oleh Ratna. Melalui Bakti Nurani, Ratna membangun jaringan keluar dengan berba- gai organisasi untuk membangun kekuatan. Tidak saja dengan sesama organisasi penyandang cacat, tetapi juga organisasi sosial lainnya. Baginya, membangun jaringan dapat menggalang kekuatan yang mempercepat proses perubahan masyarakat. Kekuatan jaringan yang dibangun Ratna tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri hingga pada tahun 1993, ia diundang untuk hadir dalam seminar Hak Asasi Manusia di Sidney, Australia sebagai delegasi dari Indonesia.

Ratna Indraswari Ibrahim lahir dari keluarga besar. Ia adalah anak keenam dari sebelas bersaudara, lima laki-laki dan enam perempuan. Ratna dilahirkan di Kota Malang, Jawa Timur pada 24 April 1949. Darah keluarganya mengalirkan minat menulis yang tinggi dalam diri Ratna. Ia sendiri mengakui bahwa kelahirannya dalam keluarga Saleh Ibrahim (ayahnya) membawanya pada perasaan seperti anak ikan yang bertemu dengan air. Ayahnya, Saleh Ibrahim yang berdarah Padang adalah seorang penulis dan aktivis. Beberapa karya tulisnya menghiasi sejumlah media massa pada saat itu. Sayang, Saleh Ibrahim tak bisa menemani Ratna hingga melihat putrinya ini menunjukkan kemampuan menulisnya. Pada tahun 1967, ayah Ratna meninggal akibat kanker. Umur Ratna saat itu baru 18 tahun.

Ratna sangat mengagumi ayahnya. Lelaki ini mengajarkan anak-anaknya untuk membeli dan membaca buku. Karena itulah, koleksi buku Ratna banyak sekali, mencapai 1.000 judul. Semenjak ayahnya meninggal, Ratna menapaki kehidupan bersama ibunya, Siti Bidahsari Arifin, orang Padang berdarah campuran. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, ibunda Ratna juga yang suka menulis dan melukis. Ibunyalah yang memperkenalkan Ratna pada kemandirian dalam hal menulis.

Suatu kali, ibunya pernah mengatakan, “Perempuan itu jangan ngobrol saja, perempuan itu harus menulis, menulis apa saja. karena dengan menulis, ia dapat menemukan dirinya,” ujar Ratna mengutip kata-kata sang Ibu. Tampaknya, ucapan tersebut dipegang teguh oleh Ratna, bahkan hingga kini. Pada tahun 1975, cerpen pertama Ratna berjudul “Jam” dimuat dalam sebuah majalah remaja MIDI. Sejak saat itu, Ratna semakin memantapkan hati, jiwa, dan pikirannya untuk menulis.
Dalam kesehariannya, aktivitas Ratna cukup sederhana, yakni membaca, menulis, berdiskusi, dan berorganisasi. Beberapa waktu memang Ratna harus keluar rumah untuk mendatangi sejumlah seminar, baik tentang politik, sosial, maupun budaya. Ratna aktif menghadiri seminar-seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara. Bagi Ratna, tidak ada kerugian apa pun untuk mendatangi seminar, malah menambah wawasan.

Tidak jarang pula Ratna bergabung  bersama teman-temannya untuk turun  ke jalan memprotes sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut  isu kebudayaan, perempuan, lingkungan, dan aksesibilitas bagi difabel. Ia juga kerap hadir untuk memberi dukungan pada sejumlah aksi mahasiswa, seperti aksi mogok makan yang dilakukan mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah daerah. Ratna memang tidak bisa bergabung terus-menerus, tetapi kehadirannya mampu menambah dukungan moral.

Solidaritasnya yang tinggi membuat Ratna dikenal hampir di semua kalangan. Hal ini tampaknya berpengaruh bagi kehidupan Ratna. Hidupnya tak pernah sepi. Dalam keseharian, ia terus menciptakan arus bagi setiap aktivis LSM, mahasiswa, budayawan, wartawan, para difabel, birokrat, pendidik, dan elemen masyarakat lainnya. Rumahnya di Jalan Diponegoro 3, Malang tak pernah sepi dari kehadiran seorang teman, masyarakat biasa, hingga sejumlah tokoh besar, seperti budayawan dan politisi. Ratna tidak pernah membeda-bedakan siapa saja yang datang ke rumahnya. Kehadiran rekan-rekannya merupakan spirit baru bagi Ratna untuk semakin memahami kehidupan. Mereka banyak membantu, menjadikan Ratna kuat dan percaya diri.

Di rumahnya, di atas kursi roda, ia mendengar banyak cerita dan keluhan tentang ketidakadilan sosial. Cerita-cerita inilah yang kerap kali menjadi ide bagi setiap cerpen-cerpennya yang hampir selalu berangkat dari kenyataan sosial. Dengan sabar Ratna mendengarkan cerita yang kadang kala cukup menyesakkan dadanya. Setiap cerita kehidupan itu selalu melahirkan korban. Ratna sendiri menyebut teman-temannya sebagai “kunang-kunang”, penerangan bagi dirinya. Ratna senantiasa mengikat komitmen dengan setiap temannya dan menjaga komitmen itu. Inilah yang membuat setiap orang memiliki komitmennya sendiri dengan Ratna.

Ratna mempunyai kegemaran membaca sejak kecil. Sewaktu SMA ia telah membaca sejumlah buku “berat” untuk dibaca anak seusianya, seperti buku karangan Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi dan bacaan-bacaan Marxis. Kebiasaan membacanya ini mengajarkan Ratnapada banyak haltentang kehidupan. Kebiasaan membaca inilah yang menjadi teman hidupnya sehari-hari. Koleksi buku Ratna banyak, hampir setiap ada buku baru ia beli. Teman- temannya selalu menginformasikan adanya buku baru atau buku bagus. Ia lalu menitip temannya untuk membelikan karena ia sadar, mobilitasnya terbatas. Ditambah pula, sejak ibunya meninggal, praktis Ratna menjalani hidupnya seorang diri. Ia hanya ditemani tiga temannya yang siap membantu Ratna menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari makan, mandi, ke toko buku, menghadiri seminar, sampai mengetikkan makalah atau naskah cerpennya.

Ratna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan honor menulis cerpen, juga pembayaran sewa kamar-kamar di rumahnya yang diindekoskan. Meskipun saudara-saudaranya sedia membantu, namun bukanlah Ratna bila tidak bisa mandiri. Ia harus belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, untungnya keluarga Ratna bisa memahami hal itu. Dengan penghasilan terbatas, ia menyuguhkan secangkir kopi dan sepiring makanan kecil untuk teman-temannya yang datang ke rumahnya yang selalu terbuka. “Silakan mau makan, berdiskusi, menginap, atau apa saja selama saya bisa membantu, saya akan bantu, asalkan mau dengan kesederhanaan,” kata Ratna yang pernah menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya ini namun mengundurkan diri.

Dalam menulis cerpen, ia tidak selalu meminta bantuan temannya untuk mengetikkan. Terkadang Ratna juga menuliskan naskah cerpennya sendiri, ia hanya minta disiapkan komputer di depan kursi rodanya. Dengan sepasang sumpit sebagai “tangannya”, Ratna menekan tombol huruf pada keyboard komputer secara perlahan dan penuh kesabaran. Cukup lama waktu yang dibutuhkan Ratna untuk mengetik satu kata menjadi kalimat lalu paragraf, apalagi sebuah cerpen. Setiap tombol yang ditekan membutuhkan waktu kurang lebih setengah menit, maka ia membutuhkan waktu berjam-jam untuk sebuah cerpen. Apakah ini menjadi hambatan? Tidak, justru di situlah pergulatan batinnya terjadi hingga mampu memberikan jiwa pada setiap karyanya. Dengan kesabaran, ketekunan, dan komitmen, Ratna tidak saja produktif menghasilkan cerpen, tetapi juga menghasilkan cerpen yang tajam.

Selain menjadi cerpenis lepas, Ratna juga menjadi aktivis sosial dengan menjadi salah satu pendiri Yayasan Entropic, sebuah yayasan yang peduli pada isu lingkungan hidup. Bagi Ratna, alam memberikan kehidupan bagi manusia. Sungguh suatu kebiadaban bila alam harus dirusak oleh kelompok-kelompok yang mementingkan dirinya sendiri. Dari alam pun Ratna mengahasilkan sejumlah cerpen yang membela kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahun 1998, Ratna mendirikan Yayasan Pajoeng dan menjadi koordinator litbang di sana. Yayasan Pajoeng adalahsebuahyayasanyang bergerak dalam bidang pengembangan kebudayaan di Kota Malang. Kebudayaan, menurut Ratna, adalah sumber peradaban. Sebuah bangsa menjadi kurang beradab ketika kehilangan akar kebudayaannya karena setiap kehidupan merupakan refleksi kebudayaanya. Ratna juga menjadi pionir bagi perkumpulan aktivis dari berbagai elemen di Kota Malang yang tergabung dalam Forum Pelangi. Komunitas diskusi ini aktif melakukan kajian dan tukar informasi antarelemen masyarakat di Kota Malang. Ratna dan teman-temannya di Malang juga membidani lahirnya Jurnal Naraswari yang memfokuskan isinya pada isu perempuan dan kesetaraan gender. Media ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami sejumlahketidakadilan gender yang terjadi di sekitarnya.

Kepedulian Ratna terhadap persoalan perempuan bukanlah hal baru. Pada tahun 1995, Ratna pernah menjadi delegasi Indonesia pada Kongres Perempuan Internasional di Beijing, China. Pada tahun 1997, Ratna juga menghadiri Kongres Perempuan Sedunia di Washington DC, USA. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia memberinya penghargaan sebagai Perempuan Berprestasi. Dalam soal belajar, ia tidak akan pernah berhenti, “Belajar itu tidak pandang usia dan kapan pun,” demikian tuturnya. Itulah kebanggaan Ratna ketika mengikuti pelatihan kepemimpinan MIUSA (Mobility International United States) di Eugene, Orengon, USA pada tahun 1997.
 
Mengabarkan Kenyataan Lewat Cerpen
Ratna sendiri sudah lupa sudah berapa banyak cerpen yang dilahirkannya. Yang  jelas,  Namanya  Massa  (Yogyakarta:  Penerbit  LKis,  2000)  adalah judul buku kedua kumpulan cerpennya. Kehadiran buku tersebut menjadi tonggak ketekunannya selama 25 tahun menggeluti dunia sastra. Sebelumnya, Ratna juga pernah melahirkan kumpulan cerpen berjudul Menjelang Pagi (1995) dan yang terbaru adalah buku kumpulan cerpennya yang ketiga berjudul Lakon di Kota Kecil (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002). Ketiga buku tersebut hanya berisi reproduksi ulang cerpen-cerpen Ratna yang pernah dimuat di media massa, namun itu bukan berarti sebuah ide dan intelektualitas hanya terukur dari kuantitas karya. Ratna adalah orang yang sangat menghormati proses.

Memahami proses adalah memahami persoalan secara lebih substansi dan mendalam. Ia lebih senang orang mengenalnya secara proses, bukan sebagai Ratna yang sekarang ini. Konsistensinya pada proses telah melahirkan cerpen-cerpen yang cerdas. Kompas sebagai koran nasional hampir tak pernah meluputkan nama Ratna dalam setiap penerbitan buku kumpulan cerpen pilihan Kompas. Salah satu karya Ratna adalah “Bunga Kopi” yang terdapat dalam kumpulan Cerpen Pilihan Kompas Tahun 2007.

Cerpen-cerpen Ratna senantiasa mengabarkan kepada kita bahwa ada penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Cerpen adalah media yang dipilihnya untuk mengungkapkan perasaannya dalam melukiskan sebuah kisah. Cerita dalam cerpen-cerpen Ratna berangkat dari kenyataan sosial yang didapatnya dari teman-temannya. Melalui cerpen, setiap pembaca diajak untuk memahami realitas sosial tersebut untuk pada akhirnya turut merasakan, apakah dirinya menjadi penindas atau yang tertindas. “Itulah tugas cerpen, mengabarkan sebuah kenyataan dan membangunkan mimpi kita dalam sebuah kisah,” kata Ratna yang menemukan jati dirinya dalam pekerjaan menulis cerpen.

Ada banyak pilihan untuk mensosialisasikan gagasan dan pengalaman, Ratna memilih menulis untuk mengekspresikan semua itu. Dengan menulis ia merasa semua orang dapat membaca, kapan pun dan dimana pun. Meskipun minat baca di Indonesia masih rendah, Ratna percaya bahwa dari hal yang kecil itulah akan tercipta sesuatu yang besar. Bila kita tengok cerpen Ratna yang berjudul “Rambutnya Juminten” yang dimuat Kompas, 18 Juli 1993, kita akan dapatkan bagaimana Ratna mengabarkan suatu realitas masyarakat yang sangat mengagungkan suami sebagai kepala rumah tangga. Juminten adalah seorang istri yang dikategorikan “setia” dan ideal dalam ukuran masyarakat yang menganut paternalisme tinggi. Sebagai seorang Istri, Juminten mau melakukan apa saja demi sang Suami, termasuk memanjangkan rambutnya, meskipun dalam hatinya sangat bertolak belakang. Cerpen itu cukup kuat memaksa kita untuk tersadar bahwa perilaku paternalistis menjadikan perempuan tak berdaya. Cerpen tersebut terpilih dalam Cerpen Pilihan    Kompas Tahun 1995 dan menjadi nominasi Cerita Pendek Perempuan di tingkat ASEAN pada tahun 1996.

Selain “Rambutnya Juminten”, beberapa cerpen Ratna juga mempunyai prestasi terbaik, seperti “Jerat” yang masuk dalam Cerpen Pilihan Kompas Tahun 1993; “Bajunya Bu Boni” menjadi pemenang ketiga Sayembara Cerpen Majalah Wanita Femina tahun 1996; “Perempuan itu Cantik“ termasuk dalam Cerpen Pilihan Kompas Tahun 1996 dan masuk seleksi Yayasan Lontar, Jakarta; dan “Seruni” yang menjadi salah satu pemenang Sayembara Cerber Majalah Wanita Femina tahun 1998. Cerita terakhir ini mengisahkan pemberontakan seorang mahasiswa kedokteran dalam melawan tradisi. Selanjutnya, pada tahun 2000, cerpennya kembali terpilih menjadi cerpen pilihan Kompas.

Sejumlah cerpen Ratna memang tidak sekadar cerpen. Ia mewakili sepotong kenyataan sosial yang terjadi. Memahami cerpen Ratna tidak bisa hanya dengan dibaca, tetapi juga harus dirasakan karena di situlah letak kekuatan cerpennya. Ia dapat menjelaskan realitas yang selama ini dipandang keliru oleh banyak orang berkaitan dengan perspektif kemanusiaan. Cerpen Ratna mengajak kita untuk bisa memahami setiap persoalan tidak dari satu perspektif, tetapi dari banyak sisi. Perspektif yang beragam dapat membantu kita untuk memahami setiap persoalan tersebut, seperti yang dikatakan Ratna, “Bahwa kebenaran seseorang itu tidak bisa dipandang dari satu sisi. Kebenaran itu hendaknya dilihat dari sisi dan perspektif yang lebih luas. Melalui share pendapat dan berbagi pengalaman, saya kira setiap persoalan yang muncul dapat lebih jelas tingkat kebenarannya.”
 
Memihak Perempuan Lewat Cerpen

• Juminten mengangkat bahunya yang indah, “Kang, saya ingin memotong rambutku semodel Marni. Dia bilang, saya akan kelihatan rapi, kalau potongan rambutku pendek.” “Kamu bersolek, kan, untuk suamimu, iya, kan?” (“Rambutnya Juminten”, 1993). 

Penggalan di atas adalah cuplikan dialog dari cerpen Ratna berjudul “Rambutnya Juminten”. Cerpen tersebut adalah salah satu cerpen terbaiknya dan—dapat dikatakan—mewakili perasaan Ratna akan kegelisahanya terhadap kondisi perempuan di negeri ini. Juminten mewakili kebanyakan perempuan di  negeri ini yang harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Ini bukan karena Juminten tidak punya keinginan lain, melainkan kultur sosial masyarakat yang paternalistis membuat Juminten harus merelakan “dirinya” untuk diperlakukan sekehendak suaminya.

Dalam cerpen tersebut Juminten menuruti saja apa kata suaminya yang menginginkan rambutnya agar tetap dipanjangkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Juminten harus memanjangkan rambutnya. Sementara itu, di sisi lain, tren mode rambut pendek tampaknya menjadi pilihan hampir setiap perempuan. Juminten tidak saja mewakili perasaan Ratna, tetapi Juminten juga mewakili perasaan sebagaian besar perempuan yang hidup dalam hegemoni patriarki. Perempuan tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Ia hadir untuk memenuhi selera para laki-laki.

Teralienasinya perempuan oleh kekuasaan laki-laki inilah yang menurut Ratna setidaknya harus menjadi perhatian setiap insan. Sama halnya dengan komentar Budi Dharma (Guru Besar Sastra Inggris di IKIP, Surabaya), bahwa Juminten merupakan korban konstruksi sosial masyarakat. “Sebagai anggota masyarakat, ia semata komponen. Ia dibentuk oleh kehendak-kehendak dari luar, bukan dari dirinya sendiri,” kata Budi Dharma.

Ratna memang bertekad untuk membongkar realitas patriarki ini melalui cerpen-cerpennya. Ratna menginginkan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk bersama-sama menggugah kesadaran perempuan yang teralienasi oleh hegemoni patriarki. Ratna sangat perhatian terhadap persoalan perempuan yang telah menikah. Menurutnya, sudah banyak contoh yang menggambarkan bagaimana perempuan yang menikah selalu menjadi objek kekerasan oleh suaminya, entah itu secara fisik, psikologis, maupun secara ekonomi. Ratna berpandangan bahwa sebagai istri, perempuan yang menikah, harus berani menunjukkan hak-haknya sebagai warga negara yang sama dalam perlakuan di mata hukum.

Hal ini tampak dalam komentar Ratna yang cukup keras ketika menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga, “Istri harus berani melapor ke polisi bila ia dipukul oleh suami,” tegasnya. Pernyataan ini sangat jelas memberi pemahaman bahwa suami dalam instrumen perkawinan, tidak punya hak untuk melakukan kekerasan terhadap istri atas dalih apa pun. Untuk itu, istri wajib melaporkan kepada polisi bila ia mengalami kekerasan sekecil apa pun. Sebagai cerpenis, Ratna hanya bisa mengkisahkan kegelisahannya tersebut dalam sebuah cerpen. Ia pun sering kecewa terhadap tayangan-tayangan televisi yang hampir sebagian besar mengeksploitasi perempuan. Ratna khawatir bahwa citra perempuan yang terbangun melalui televisi yang suka menangis, sebagai pekerja rumah tangga, tidak mempunyai daya kreativitas berpikir, bercitra sensual, ditangkap secara mentah-mentah oleh masyarakat. Tayangan televisi ataupun media cetak adalah agen yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat. Bila tayangan televisi sendiri telah mengalami bias gender, maka jangan disalahkan bila masyarakat akan mencontoh perilaku seperti yang tertangkap di televisi atau media cetak selama ini.

Dalam konteks tersebut, cerpen-cerpen Ratna sebenarnya tidak saja melawan hegemoni-hegemoni patriarki,  tetapi  juga  melawan  hegemoni  kapitalistis  yang selalu menampakkan manusia secara fisik. Dalam konteks itu pula, Ratna mau melakukan apa saja agar cerpen-cerpennya bisa dibaca. Ia memang tidak menginginkan dirinya menjadi terkenal, tetapi ia hanya ingin memberi pelajaran bahwa realitas yang terjadi tidaklah sama dengan tampilan di media massa yang sangat eksploitatatif. Mensosialisasikan cerpennya melalui sekolah-sekolah adalah upayanya untuk memberikan pemahaman dini terhadap siswa tentang persoalan ketidakadilan gender. Upaya ini ia lakukan agar siswa lebih terbiasa untuk memahami realitas yang sesungguhnya.
 
Penutup
Ratna Indraswari Ibrahim memang tidak terbiasa untuk diam tidak menulis. Menulis sudah menjadi bagian hidupnya. Namun, kebiasaanya untuk menulis telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Bila Ratna menulis, berarti ada ketidakadilan yang merajalela, ada penindasan yang kejam, ada korban yang jatuh, dan ada cinta yang tercabik. Bila Ratna menulis, berarti ada perempuan yang diperkosa, ada tanah yang digusur, ada aktivis mahasiswa yang dipukul, dan ada manusia yang terbantai. Ratna memang sosok penulis cerpen yang tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang ia tuliskan. Cerpen Ratna adalah saksi yang berbicara pada nilai-nilai kemanusiaan.
​
Semestinya kita dapat belajar dari  Ratna  bahwa  kesempurnaan  seseorang itu tidak akan diperoleh tanpa kita berupaya untuk menyempurnakan diri kita sendiri. Tidak ada satu pun yang bisa mengubah diri kita, kecuali diri kita sendiri. Itulah yang telah dilakukan oleh Ratna untuk mencari kesempurnaan dirinya. Ratna adalah saksi di mana keterbatasan fisik bukanlah hambatan seseorang untuk berbuat untuk sesamanya. Ratna telah membuktikan, meskipun ia tidak bisa menggunakan kemampuan fisik anggota tubuhnya, tetapi ia mampu memberi pencerahan melalui pikiran-pikirannya. Ratna dapat dijadikan saksi bahwa kekuatan pikiran lebih berbahaya ketimbang kekuatan fisik. Kekuatan fisik hanya tumbuh di dalam jasmani, tetapi kekuatan pikiran tumbuh di dalam jiwa. (Eko Bambang Subiyantoro)

Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2002
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 23, 2002  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dengan isu pendidikan perempuan adalah Kapal Perempuan (Lingkar Pendidikan Alternatif untuk Perempuan). Metode yang dilakukan adalah memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan alternatif. Yanti Muchtar adalah Direktur Eksekutif Kapal Perempuan yang telah menerapkan pendidikan untuk perempuan ini di masyarakat terpinggir dan para ibu rumah tangga yang hidup di sana. Selengkapnya, berikut wawancara Jurnal Perempuan dengan Yanti Muchtar.
 
Jurnal Perempuan (JP): Apa pentingnya pendidikan alternatif bagi perempuan?
Yanti Muchtar (YM): Kalau kita mau melihat isu demokratisasi, maka harus ada satu, dua, tiga atau lebih masyarakat sipil yang kuat. Maka, kalau kita bicara tentang masyarakat sipil yang kuat, berarti kita juga akan bicara kelompok- kelompok perempuan yang kuat sebagai bagian dari masyarakat sipil itu.  Pada akhirnya, kebutuhan untuk mengorganisasi perempuan menjadi sangat penting agar proses demokratisasi bisa berjalan sepenuhnya dan dengan yang sebaik-baiknya menuju masyarakat adil dan pluralis, yang akhirnya manfaatnya juga bisa dirasakan oleh kaum perempuan.
JP: Atas hal tersebut, bagaimana Kapal Perempuan mengorganisir sekolah perempuan?
YM: Tentu saja sama dengan yang tadi saya katakan, prasyarat dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan pluralis membutuhkan  masyarakat sipil yang kuat, yaitu masyarakat sipil yang berperspektif keadilan sosial dan keadilan gender. Karenanya, kita harus memperkuat perempuan sebagai bagian yang terpenting dari masyarakat sipil sebab untuk konteks Indonesia, kita harus mengakui bahwa 57% masyarakatnya adalah perempuan. Dari jumlah ini, artinya manakala kita bicara proses demokratisasi, maka mau tidak mau kita harus memperkuat dan memberdayakan perempuan.

JP: Dari kegiatan pendidikan alternatif untuk perempuan, Kapal Perempuan memilih pendidikan yang diberikan pada ibu rumah tangga. Mengapa demikian?
YM: Kapal Perempuan mencoba melawan arus dengan cara memperkuat dan mengorganisasi ibu rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang tidak militan dan sulit diorganisasi, padahal mereka itu, kan, mayoritas. Makanya, kami coba mengorganisasi ibu-ibu rumah tangga di dua wilayah, yaitu di Ciliwung dan di Kampung Jati, Klender. Dan, ternyata setelah satu tahun, mereka berhasil mendirikan Sekolah Perempuan di dua wilayah tersebut.

JP: Apa saja program yang dimiliki di Sekolah Perempuan itu?
YM: Kita mencoba mengintegrasikan tiga pendekatan sekaligus. Pendekatan pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran perempuan sekaligus meningkatkan cara berpikir yang kreatif dan kritis, namun di saat bersamaan kita juga tahu bahwa faktor ekonomi juga merupakan sebuah masalah yang tidak bisa kita tinggalkan. Pendekatan ekonomi saja memang tidak cukup. Artinya, perempuan sebetulnya perlu pula pengetahuan, itu mengapa kami masuk dengan pendekatan apa yang disebut pemerintah sebagai “keaksaraan fungsional”, yaitu mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ketiga hal itu coba kami gabungkan dengan metodologi yang berusaha tidak memisahkan ketiga hal ini. Misalnya, ketika kami mengajar membaca, maka yang dibaca adalah persoalan mereka. Setelah itu dianalisis, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan dan menggali jawabannya. Nah, dari situlah muncul kebutuhan pentingnya berorganisasi, bersolidaritas sehingga hasil proses itu kemudian menghasilkan organisasi yang mereka inginkan.

JP: Jadi, berdasarkan pengalaman perempuan itu kemudian timbul kebutuhan akan pengetahuan-pengetahuan tersebut?
YM: Persis, berdasarkan pengalaman merekasendiri lalu mereka bisa merumuskan kebutuhan mereka.

JP: Adakah kendala dalam pengorganisasian Sekolah Perempuan tersebut?
YM: Ada, yaitu dari masyarakat sendiri, dan sebetulnya masyarakat kita memang sudah terkotak-kotak. Maka, ketika kami datang ke dua wilayah  tersebut, yang keluar adalah isu penyebaran agama. Kita sempat dianggap melakukan penyebaran agama. Dan, kendala kedua, banyak yang berpikir kami bawa bantuan karena selama ini, orang datang ke mereka untuk bawa bantuan  fisik. Jadi, menurut kami, materi yang nantinya disampaikan pada kelompok ibu rumah tangga ini adalah tema pluralisme juga, yaitu bagaimana saling menghargai dan bagaimana saling menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat, dan di antaranya adalah perbedaan agama.

JP: Apa perubahan yang terjadi di kelompok pendidikan alternatif bagi perempuan tersebut?
YM: Mereka bisa lebih terbuka dan berani mengekspresikan pikiran mereka sendiri. Misalnya, di Ciliwung, kami terkena isu agen penyebaran agama, ternyata ibu-ibu yang sekolah di tempat kami menolak isu itu dengan mengatakan itu mengada-ada dan bohong belaka. Reaksi itu sebenarnya hasil proses penguatan bahwa mereka berani mengatakan dan bertindak atas nama diri mereka sendiri. Akhirnya, posisi tawar mereka dalam masyarakat itu pun lalu menjadi lebih baik.

JP: Artinya Kapal Perempuan berhasil memfasilitasi Sekolah Perempuan di dua wilayah itu, apakah memang ada kebutuhan sekolah alternatif di sana?
YM: Tentu ada, sebab kalau kita mau bicara soal Indonesia yang adil dan sejahtera serta demokratis, tentu harus ada pengawasan, monitoring, dan input dari masyarakat. Masyarakat miskin tentu saja ada di dalamnya, berikut perempuan- perempuan miskin. Mungkin sebagai salah satu contoh, inisiatif LSM untuk membantu, seperti yang dilakukan Kapal Perempuan, tetapi sebaiknya itu adalah keinginan atau diinisiatifkan oleh mereka sendiri. Dan, harapan ke depan, proses-proses pengorganisasian itu dapat didorong oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah. Dorongan itu bukan sekadar omongan, melainkan juga terjamin di APBD dan APBN, bahwa usaha-usaha yang tersistematisasi memang pendanaannya ada dari pemerintah. Mengorganisasi ibu-ibu agar mereka kuat dan mampu mengekspresikan aspirasi dan pendapat mereka itu, kan, penting. Misalnya, saat pemilu lalu, hampir semua pihak memberikan pendidikan politik, padahal seharusnya yang diberikan adalah pendidikan kewarganegaraan dan itu harusnya memang dilakukan oleh negara.

JP: Berbalik pada kelompok perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga yang dianggap tidak militan, pengalaman Kapal Perempuan sendiri bagaimana?
YM: Ya, ternyata mereka militansinya tinggi sekali karena pada tingkatan tertentu tidak ada itu namanya riil ibu rumah tangga. Banyak di antara mereka menjadi buruh cuci dan pengusaha kecil. Pengalaman kami ternyata, mereka cukup mampu untuk membangun komunitasnya. Saya hanya ingin membandingkan ketika saya pulang dari Manila, di situ ada persatuan orang tua yang isinya ibu rumah tangga dan mereka memulai aktivitas pendidikan pre-school di setiap komunitasnya dengan konsep dari mereka untuk mereka, dan ternyata gerakan ini cukup kuat, begitu pula di daerah miskin kota. Saya langsung membayangkan bagaimana mereka bisa melakukan itu dan apakah mungkin diterapkan di negara kita.

JP: Dapat  digambarkan apa yang dilakukan mereka di sana?
YM: Seperti di Filipina, Indonesia juga saya rasa, kadang anak tidak disekolahkan, selain faktor biaya, jarak yang jauh, mungkin juga tidak ada tempat atau ibu- ibunya menganggap tidak penting. Maka, kelompok ibu-ibu rumah tangga ini bersatu dan mengumpulkan uang, menyewa satu ruangan, dan membuat satu sekolah di situ. Di sana mereka sekaligus dididik untuk menjadi guru TK dan mereka dapat bergantian menjadi guru TK di sana. Bagi yang tidak punya biaya tidak perlu membayar.

JP: Apa pendapat Anda mengenai persoalan pendidikan di Indonesia?
YM: Indonesia memang sudah meratifikasi deklarasi education for all, yaitu ‘pendidikan untuk semua’ dan juga berdasarkan UUD ‘45 yang diamandemen, pendidikan dasar 9 tahun seharusnya gratis,  bermutu,  dan  aman.  Karena itu, tidak mungkin bila Indonesia tidak memikirkan persoalan pendidikan  ini, apalagi persoalan perempuan yang jelas separuh lebih dari penduduk di Indonesia ini. Ya, kita harus terus menjalankan metode pendidikan alternatif ini sebelum semuanya menjadi semakin runyam dan negara ini tidak menjadi apa-apa di mata dunia. (Sofia Kartika)

Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2005
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 44, 2005  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 

​

Menjalani masa kanak-kanak dan remaja di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rainy mengawali karier menulis sejak SMP dengan mempublikasikan  karyanya berupa kolom pengalaman  Kotak Wasiat   dan beberapa cerpen anak di majalah Si Kuncung. 

“Untuk anak SMP, pemuatan tulisan di Si Kuncung, walau sekadar Kotak Wasiat, tentu berpengaruh besar pada diri saya. Rasa bangga melambung dan dorongan untuk menulis semakin kuat, apalagi ada honornya,” kenangnya.

“Ayah saya sudah meninggal sewaktu usia saya enam tahun dan ibu membesarkan lima orang anaknya seorang diri. Suatu kali saya melihat boneka anjing yang menggemaskan di etalase. Kalau saya minta ke Ibu, pasti tak dikabulkan karena gajinya terlalu kecil untuk memanjakan anak-anaknya  dengan  mainan.  Saya lalu terpikir untuk menulis kolom Kotak Wasiat di Si Kuncung, sebuah kolom pengalaman yang lucu. Tulisan itu dimuat dan honornya kalau tak salah Rp5.000 lalu saya belikan boneka anjing,” paparnya.

Semenjak belia, Rainy memang sudah jatuh cinta kepada dunia menulis. Hal ini bermula dari kesukaannya mendengarkan cerita-cerita ibunya. Ketika memasuki masa remaja, cerita bergeser dari dongeng atau legenda ke cerita-cerita tentang silsilah marga-marga Batak dan asal muasalnya; juga pahlawan di Tanah Batak, seperti Singamangaraja dan tokoh-tokoh masyarakat Batak yang dikenal ibunya. Namun, pengalaman lain yang paling berkesan adalah sewaktu di Taman Madya (setingkat SMP) di Taman Siswa, Pematang Siantar. Guru sejarahnya, Bu Asni Lubis, adalah seorang pencerita yang ulung. Sang Guru pandai bercerita seolah- olah Diponegoro, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, atau Jenderal Sudirman itu sahabat- sahabatnya. Pengalaman masa kanak-kanak dan remaja inilah yang berkaitan dengan dorongan dalam dirinya untuk menulis.

Bakat menulisnya mulai terasah ketika SMA ia diajak ibunya ke sebuah majalah gereja yang diterbitkan oleh sebuah kantorpusatgerejawi. Ibunya memperkenalkan Rainy pada salah seorang redakturnya. Rainy diajak menulis cerita bersambung. Walau honornya sangat kecil, ia semangat menulis karena merasakan kebanggaan dan kepuasan tertentu. Kata ibunya, ajakan itu kesempatan baik untuk berlatih menulis. Dorongan dari ibu penting, sebab membuatnya menyadari bahwa menulis itu suatu prestasi. Selain cerita, Rainy juga mencoba menulis beberapa puisi di sebuah koran lokal ternama waktu itu.

Masih ketika SMA, Rainy ke Jakarta diajak belajar soal redaksional pada sebuah penerbit. Ia berkenalan dan bergaul dengan banyak cerpenis dan penyair, di antaranya Darwis Khudori, Hamsad Rangkuti, Veven Sp. Wardhana, Ags. Arya Dwipayana, Arwan Tuti Artha, Budi Sarjono, dan banyak lagi. Rainy suka main  ke rumah Pramoedya Ananta Toer di Utan Kayu, diperkenalkan oleh komponis Subronto Kusumo Atmojo. Selain bertemu Pram, ia beberapa kali bertandang ke rumah Mochtar Lubis di dekat Tugu Proklamasi.

Lingkungan pergaulannya dengan para cerpenis membuatnya terpengaruh untuk memilih menulis cerpen. Di samping itu, baginya pergulatan menulis cerpen juga tak sepanjang menulis novel. Rainy tipe penulis yang membutuhkan mood saat menulis fiksi. Ia agak obsesif dengan apa yang ditulisnya. Baginya, lebih cocok menulis cerpen. Menulis novel memerlukan konsentrasi khusus walau suatu saat ia ingin bisa menulisnya. Sebenarnya, saat belajar redaksional di penerbit itu, ia pernah menulis  sebuah novel remaja. Novel itu ia serahkan ke seorang rekan jurnalis di Surabaya. Sayangnya, sesudah itu ia kehilangan kontak dengan jurnalis itu, sedangkan ia tak memiliki copy naskah novelnya sendiri.

Rainy kemudian tumbuh menjadi cerpenis yang diperhitungkan. Beberapa kali karyanya dimuat di Kompas dan salah satu cerpennya berjudul “Aaa! Iii!...Eee! Ooo!” yang mengisahkan seorang gadis cantik yang menderita mental terbelakang, masuk antologi cerpen pilihan Kompas 1999 Derabat.
 
Sastra Kitab Suci
Rainy belia kemudian memilih kuliah jurusan teologi di STT Jakarta. Inilah alasannya memilih bidang teologi, karena ingin belajar sastra sekaligus kitab suci. Tetapi, ketika ia masuk, program di STT Jakarta sudah berubah menjadi untuk kependetaan. Kurikulum dipadatkan dari enam tahun menjadi lima tahun. Dan ternyata, sastra kitab suci hanya sebagian mata kuliah.

Masih ada lagi mata kuliah lain, seperti dogmatika, pastoral, yang kurang ia minati, tetapi harus dipelajari. Untungnya, di sana para mahasiswa juga ditugaskan untuk membaca kitab suci agama-agama lain, seperti Hindu dan Islam.  Selain itu juga ada pelajaran filsafat yang terkait dengan perkembangan sastra, seperti Nietzsche dan Sartre. Mata kuliah sastra berlangsung hanya untuk semester 1—4. Bagusnya, di sana ia bebas memilih pengarang yang karyanya harus dibaca, namun terkait dengan filsafat.

Baginya, siapa pun yang membaca kitab suci pasti akan terbentur menghadapi teks-teks patriarki. Orang yang kritis, akan terusik rasa keadilannya, marah, dan tak betah oleh bias gender atau diskriminasi terhadap perempuan, mulai dari kitab suci, organisasi agama, dogma/ajaran, dan ritus. Inilah yang terjadi pada Rainy, apalagi skripsinya di bidang Biblika, Perjanjian Baru. Rainy kemudian memilih women’s studies karena tuntutan bidang studi dan pekerjaan. Waktu itu, ia melakukan riset buruh di sejumlah pabrik dan juga riset isi media. Belum lagi menyusun modul pelatihan, di tempat kerjanya    (Yakoma- PGI) mengintegrasikan penyadaran gender.

“Saya, kan, mesti berhadapan  dengan  para  narasumber  dan  fasilitator yang pengetahuannya tentang kajian perempuan cukup maju. Lalu, kalau tak nyambung bagaimana? Pengetahuan saya tentang analisis gender minim, apalagi untuk riset buruh dan media. Saya berhadapan dengan konsep-konsep seperti women in development, gender and development… wah, dulu saya tak paham membedakannya. Internet waktu itu belum populer sehingga saya tak bisa mencari informasi. Memang, ada teman yang bersedia membantu, tetapi, kan, tetap saja belum memadai. Lalu, saya putuskan untuk mengikuti Kajian Wanita di UI untuk memperdalam dan sekaligus menopang studi teologi saya. Kajian wanita penting bagi mereka yang berkiprah di bidang pelatihan media seperti saya, pengelolaan publikasi dan riset, apalagi dalam organisasi agama,” katanya.
 
Jalan Sendiri-Sendiri
Ketika ditanya mengenai perkembangan gerakan perempuan, Rainy mengakui rada tersendat, terutama merujuk pada pengalaman di lingkungan gerejanya. Di lingkungan gereja, gerakan perempuan berjalan tersendat-sendat. Secara umum, menurut pengamatannya, mulai ada perubahan. Pada beberapa sinode gereja, perempuan telah menduduki kursi pengambilan keputusan tertinggi. Beberapa sinode juga telah membangun rumah damai (crisis center) bagi perempuan korban kekerasan. Memang jumlahnya masih terbatas, tetapi sudah memperlihatkan kemajuan.

Hanya saja, menurut Rainy, yang dinamakan gerakan bersama belum terwujud. Lembaga terkait perempuan di lingkungan Kristen cenderung jalan sendiri- sendiri—untuk tidak mengatakan terkotak-kotak. Bahkan, di antara para aktivis perempuan sendiri ada berbagai persoalan. Ini sangat disayangkan karena dengan demikian, kaum perempuan tidak menawarkan perspektif power relation dan sisterhood yang berbeda dengan laki-laki. Hasilnya, tentu saja tak maksimal. Hanya pada momen penting, seperti pengesahan UU Pornografi dan Pornoaksi, misalnya, gerakan perempuan lintas agama bersatu. Ini memang menggembirakan, tetapi tanpa momen khusus yang mendesak, sehari-hari jalan sendiri-sendiri, tidak bersinergi.
 
Tak Pernah Memandang Diri sebagai Difabel
Rainy menjadi seorang difabel ketika ia menginjak bangku SMA. “Di SLA baru terasa, dan saya pernah mencoba MRI (Magnetic Resonance Imaging) di RS Cipto, Jakarta, hasilnya tak ada apa-apa. Saya juga pernah terapi akupuntur di beberapa tempat, terasa membaik, tetapi tak lama kembali pada kondisi semula. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti memperlakukan telinga saya sebagai ‘pesakitan’ dan menerima kenyataan bahwa saya memang difabel,” paparnya.

Meski demikian, ia tak pernah memandang diri sebagai “orang cacat”. Rainy merasa sama saja seperti orang-orang lain, sama seperti mereka yang pakai kacamata karena matanya rabun atau berat tubuhnya berlebih. Ibunya juga tak pernah memperlakukan dirinya berbeda dengan yang lain. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sama dengan adik-adiknya. Tak ada perlakuan lebih dan tak ada perlakuan kurang. Lingkungan keluarga, terutama ibu dan adik- adiknya sangat penting untuk membangun konsep diri. Menurutnya kalau orang- orang di sekeliling kita memandang kepada kita dengan optimis, maka kita pun akan optimis.

Ibunya pernah marah besar pada seorang tetangga ketika dikatakan bahwa setamat SMA sebaiknya Rainy dikawinkan saja. Ia memang tak mendengar langsung percakapan Ibu dengan tetangga itu, tapi Ibu menceritakannya kepada saya dengan nada marah. “Dikiranya kau tak punya masa depan! Cuma di dapur!” kata ibunya. Sampai sekarang, bila mengingatnya, emosi Ibu terasa berdenyut di hatinya.

Menerima dirinya sebagai difabel, Rainy berkeras untuk mengatasi kekurangan dirinya dengan belajar. Dalam berkomunikasi, Rainy membaca gerak bibir orang yang berbicara kepadanya. Sewaktu SMA dan semasa kuliah, Rainy selalu memilih duduk di baris bangku terdepan. Dari pengalamannya belajar, ia menyimpulkan bahwa bila kita punya kekurangan, kita mesti meraih kelebihan yang lain.
Rainy tak pernah berterus-terang bahwa pendengarannya kurang. Orang baru tahu setelah bergaul dengannya. Dalam pergaulan, Rainy tak pernah “pasang tampang” bahwa ia difabel. Di lingkungan kampusnya dulu, ukurannya bukan difabel atau nondifabel, melainkan intelektualitas. “Kalau mampu, kita menjadi tempat orang untuk berkonsultasi atau bertanya,” jelas Rainy.

Memang, ada beberapa mahasiswa yang memandang sebelah mata, tetapi tak sampai mengusik keasyikan kuliahnya di kampus. Rainy belia juga jadi pengurus senat dan ikut mengelola majalah dinding kampus sehingga ia tak lagi memikirkan kekurangan yang ada dalam dirinya.
Baginya, seorang difabel harus mengenali keterbatasan dirinya dan memilih bidang yang cocok dengan minat dan kemampuannya. “Saya tak mungkin menduduki posisi public relation karena keterbatasan pendengaran, misalnya. Sebaliknya, saya cocok di bidang terkait publikasi dan riset serta pelatihan- pelatihan, khususnya pembuatan modul dan pengadaan materi. Pengalaman mengajarkan, jika kita difabel, maka kita harus ‘dua kali lebih’ dari yang lain agar diperlakukan setara dan dihargai,” katanya.

Bagaimana dengan perlakuan diskriminasi? Ia yakin, semua difabel pernah mengalami diskriminasi. Ia pernah mengatakan pada dirinya walau tak sampai menyurutkan semangat hidup bahwa saya difabel dan seorang perempuan! Ini untuk mengingatkan kerentanan dua hal akan diskriminasi dan eksploitasi. Rainy yakin, semua difabel pernah mengalami diskriminasi, juga eksploitasi. Disuruh mengerjakan macam-macam pekerjaan di luar pekerjaan kantor, urusan pribadi, dan kalau menolak diancam akan di-PHK. Dulu Rainy menulis makalah untuk atasan dan memakai nama atasan, juga penelitian dengan memakai nama atasan. Periode lampau ia cukup sering menulis makalah, tetapi bukan atas nama dirinya. Seorang penulis terkenal pernah mengiriminya SMS bahwa ia adalah benchmark yang dipasang di tempat kerjanya.

Dalam batas tertentu, ia bisa menerima bahwa perlakuan diskriminasi itu sifatnya manusiawi. Misalnya, orang-orang berbincang dengan suara perlahan, tidak memperhitungkan kehadirannya yang berpendengaran kurang. Dalam situasi seperti ini, kita harus bersabar. Sebagai informasi, indra telinga berkaitan dengan keselarasan emosi. Mereka yang pendengarannya kurang, harus mampu mengolah emosi sedemikian rupa agar stabil. Banyak membaca akan menolong mengenali diri dan mengatasi persoalan psikis maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja.
 
Sulit Berharap pada Pemerintah
Rainy merasa sulit berharap banyak kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan difabel dalam pembangunan infrastuktur, misalnya trotoar  jalan, jembatan penyeberangan, dan zebra cross. Dengan kondisi infrastruktur jalan seperti ini, orang buta sulit berjalan sendirian, apalagi para pengguna kursi roda. Para pengendara sepeda saja tak punya tempat di jalan raya, apalagi difabel. Harapan terpaksa dibatasi sebatas membuka peluang kerja bagi para difabel.
Di era globalisasi dan pasar bebas, menurutnya, persaingan yang dihadapi para difabel akan semakin hebat. Angka pengangguran di Indonesia tinggi, membuat peluang difabel untuk memenangkan persaingan di dunia kerja semakin sulit. Di sinilah intervensi pemerintah diperlukan, misalnya, dengan memberi keringanan tertentu bagi pihak swasta yang mempekerjakan difabel. Rainy melihat, ke depan isu difabel akan dilihat sama penting dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam kehidupan di planet bumi. (Donny Anggoro)


Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2011
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 69, 2011  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 

Latifah Iskandar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dipercaya memimpin tim perumus, tim sinkronisasi, tim lobi, dan sejumlah tim kecil lainnya yang tergabung dalam Tim Pansus RUU PTPPO pada tahun 2006. Bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Hukum dan HAM, mereka merampungkan pembahasan yang dijanjikan selesai paling lambat Desember 2006. Masyarakat waktu itu gelisah menantikan undang- undang yang sudah lama ditunggu-tunggu ini. Apa jawaban Latifah? Apakah RUU usul inisiatif DPR itu nantinya hanya akan menjadi “macan kertas” atau memang benar-benar sudah sebagaimana yang diharapkan masyarakat? Berikut wawancara jurnalis Jurnal Perempuan, Henny Irawati.
 
JP : Sudah sejauh mana perkembangan RUU PTPPO?
Latifah Iskandar (LI): Bulan Juli kemarin draf terakhir sudah kita kirim. Pada tanggal 14 Agustus 2006, presiden sudah menjawab dan menerbitkan surat yang menunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama DPR membicarakan RUU itu. Dan, 7 September 2006 rapat internal Pansus akan memutuskan mekanisme pembahasan bersama pemerintah. Di situ akan disebutkan jenis-jenis rapat, bagaimana pengambilan keputusannya, siapa yang berhak membahas, apakah menteri atau wakilnya. Semua itu nanti akan dibahas di rapat pleno yang akan saya pimpin. Dan, menurut informasi yang saya terima dari KPP, pemerintah juga sedang menyiapkan DIM (Daftar Isian Masalah—red.) yang insya Allah akhir September akan selesai dan DIM itu akan disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama-sama di (rapat) paripurna.

JP : Mengapa butuh rentang waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini?
LI: RUU ini termasuk cepat. Kalau saya boleh sombong atau bangga sedikit, sejak Januari dibahas, selama 7 bulan itu sudah selesai di Pansus. Sekarang sedang menuju presiden. Bandingkan dengan RUU yang lain. Alhamdullilah, ada mekanisme yang membuat waktu itu jadi relatif. Konkretnya, di DPR itu cuma dua hari saja untuk melakukan rapat Pansus, selebihnya ada rapat komisi, rapat paripurna. Dalam pembahasan, panjang-pendek, efisiensi, dan leadership itu sangat berpengaruh untuk membuat kinerja Pansus menjadi optimal. Kalau dikatakan lama, itu dululah (versi usulan pemerintah). Saya tidak bicara itu. Saya bicara yang dikerjakan Pansus periode ini. Dan, Alhamdullilah, dibandingkan dengan RUU APP yang belum apa-apa.
 
JP : Hambatan-hambatan apa yang ditemui tim Pansus selama pembahasan?
LI: Kalau hambatan itu, mungkin pada bagaimana menyinkronkan dengan produk- produk perundang-undangan yang lain. Itu masalah yang cukup besar. Pada pembahasan kemarin, kita juga menghadirkan pakar-pakar hukum yang lain supaya UU kita ini implementasinya tidak mengalami kendala yang berarti. Kaitannya dengan kekhawatiran banyak pakar hukum, bahwa KUHP yang menjadi acuan pertama UU ini nanti akan kehilangan kekuatan hukumnya. Tetapi, saya melihat bahwa kendala utama produk ini adalah bisa sinkron tidak dia dengan perundang-undangan yang lain. Jadi, pembahasan yang agak lama itu pada bagaimana pakar-pakar itu memberikan masukan pada Pansus untuk bisa melahirkan UU yang tidak tiba-tiba lahir, tiba-tiba masuk mahkamah konstitusi.

JP : Belum adanya UU untuk menjerat pelaku trafficking membuat aparat kesulitan menegakkan hukum, bagaimana menurut Ibu?
LI: Ya, memang benar. Meskipun kalau untuk anak-anak sudah ada UU Perlindungan Anak, itu juga masih kurang. Efek jeranya masih kurang. Setiap hari di media ada siaran tentang pelaku trafficking yang dipegang polisi, tetapi belum tahu hukumannya bagaimana karena masih di tingkat kepolisian. Di tingkat kehakiman dan kejaksaan, kita juga belum tahu bagaimana. Datanya masih sangat sedikit. Hasil kunjungan kerja kami ke propinsi-propinsi dan kabupaten, kota, banyak penegak hukum yang belum bisa menangani kasus- kasus trafficking ini. Ya, memang belum ada UU-nya. Mudah-mudahan UU ini dapat terimplementasikan dengan baik, tentunya penegak hukumnya harus punya komitmen.

JP : Lantas mengapa DPR baru mengusulkan RUU PTPPO ini sekarang?
LI: Jadi begini, membuat UU itu bisa dari pemerintah atau dari DPR. Kita melihat UU dari DPR itu relatif lebih cepat dibanding UU dari pemerintah. Kenyataannya memang demikian. Dulu, waktu zaman Megawati, UU ini sudah pernah diajukan. Tetapi, sampai Megawati selesai masa jabatannya, UU itu belum selesai. Dan, UU itu tidak bisa dilanjutkan, harus dibahas mulai dari awal lagi. Pada saat kita rapat dengar pendapat dengan KPP, menginvetarisasi, DPR juga menginventarisasi, Komisi VIII juga menginventarisasi, UU mana yang sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat UU PTPPO ini. Waktu rapat dengan menteri, kita sepakati strateginya menjadi RUU usul inisiatif DPR. Jadi, betul- betul ini strategi yang dipilih untuk mempercepat UU yang sangat ditunggu.

Kalau ukurannya lama dibahas, sejak dulu sampai sekarang, iya. Kalau hasil pembahasannya mau dinilai, sudah cukup, kok, ini. September ada DIM dari pemerintah. Mekanismenya sudah disepakati. Kita punya waktu sebagian September. Oktober kita reses, tidak boleh menggelar rapat. Bulan November, kalau tidak ada kontroversi, tinggal mengatur beberapa hal yang terkait, misalnya bagaimana agar pasal-pasal tersebut implementasinya mudah, bagaimana tanggung jawab pemerintah. Nanti UU-nya sudah  ditetapkan, tapi karena tidak jelas, tidak bisa diimplementasikan. Sebagai ketua Pansus, saya optimis. Tentunya dari semua sisi juga diharapkan bantuannya untuk mengomunikasikan hasil ini.

JP : Bagaimana dengan efek jeranya? Apa Ibu yakin bahwa itu sudah cukup memberatkan pelaku?
LI: Harus yakin. Kita membuat UU ini untuk menindak pelaku trafficking yang kita tahu semakin hari semakin meningkat. Dan, itu akan sukses di tangan penegak hukum yang punya komitmen tinggi. Saya tidak bisa menjamin. Tetapi, saya harus optimis karena produk ini harus diimplementasikan. Kepolisian itu meminta kepada saya, “Tolong, dong, cepat, kita butuh sekali UU ini karena (sekarang kita) ingin menangkap dengan hukum apa?” Di KUHP hanya disebutkan perdagangan. Perdagangan apa? Diterjemahkan seperti apa? Perdagangan manusia sekarang ini sangat canggih, modusnya juga bermacam- macam. Saya tidak bisa menjamin, tapi saya yakin UU ini sudah dibahas secara optimal dan harus dipegang penegak hukum yang baik.
JP : Kapan targetnya?
LI: Paling lama Desember. Mudah-mudahan Novembersudah bisadisempurnakan. (Henny Irawati)
 
Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2006
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 49, 2006  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 

Pada 30 November 2008, Cucu Saidah yang saat itu aktif di Handicap Surakarta dengan Faisal Rusdi, pelukis yang menggunakan mulut, menikah. Meski tanpa kehadiran orang tua dan keluarga besarnya, Cucu tetap bahagia. Gores kebahagiaan mereka, ia tunjukkan kepada Jurnal Perempuan yang menyambangi kediamannya tepat di Hari Raya Idul Adha akhir November 2009  yang  lalu. Foto pernikahan, film dokumenter tentang aktivitas mereka, turut menggenapi kekosongan ruang itu.
​
Pada tahun 1998, Cucu Saidah yang baru menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Persada Indonesia, Bandung melakukan sesuatu yang berani. Ia berupaya menularkan apa yang telah dipelajarinya dengan menjadi guru honorer di Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC). Tekadnya untuk berbagi dan meningkatkan kesadaran kepada sesama difabel tak surut oleh honor yang hanya sebesar Rp80.000 per bulan kala itu. Genap empat tahun ia mengabdikan ilmunya, Cucu mendapat kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan difabel se-Asia Pasifik di Jepang. “Di pelatihan itu kita diperkenalkan dengan sistemnya, perjuangan, dan pergerakan mereka hingga bisa mendapat layanandari pemerintah. Kalau di Indonesia, jangan dibandingkan lah.”

Ketika Cucu memulai pelatihan di negeri Sakura, banyak hal menjadi proses titik balik baginya. Aktivitas selama sepuluh hari menginap di Centre Independent Living (serupa LSM di Jepang-red) menjadi arena menempa mental dan kesadaran dirinya. “Ada satu staf di sana yang cacatnya lebih parah dari Faisal (suami Cucu). Ia Cerebral Palsy (gangguan pada otak kecil yang mengakibatkan gangguan motorik dari leher ke bawah) berat. Bicara pun ndak jelas, makan dengan nasi tim dan disuapi. Padahal, usianya sudah 40 tahunan,” kata Cucu. Walhasil, setiap hari Cucu harus makan bersama dengan peserta lain termasuk staf itu. Meja bundar menjadi salah satu media interaksi dan komunikasi dalam pelatihan tersebut. “Jadi, kemana-mana pasti ketemu muka. Makananku selalu tak habis. Dan kalau ditanya aku selalu bilang ndak lapar.”
Sambil memotong semangka sebagai suguhan, Cucu kembali menuturkan pengalamannya selama pelatihan di Jepang. “Satu dua hari hilang nafsu makanku dan guruku (dengan pendekatan peer conseling) mendekatiku. Dia membaca kalau aku ndak biasa dan belum terbiasa dengan meja bundar itu,” kata Cucu.

Yayasan Talenta Surakarta menggunakan metode pemahaman karakter diri dengan menggambar orang. Beberapa psikolog melakukan tes dengan gambar THP (Tree, Home, People) untuk mengetahui karakter seseorang. Sementara itu, sebuah Center Independent Living di Jepang menggunakan meja bundar sebagai alat bantu untuk mengenali tingkat hegemoni kenormalan seseorang.

Selama berjam-jam Cucu berbincang dengan salah seorang peer conseling   di sana. Pertanyaan mendalam tentang pemahaman diri, seperti apa hakikat kita menjadi manusia, kenapa kita dilahirkan, apa hakikat kita sebagai makhluk sosial, hingga bagaimana seandainya kalau kita yang duduk di kursi roda itu, menyesaki rongga kesadaran Cucu. “Jadi, lama-lama aku mikir, iya, ya, bagaimana pun kita, warna apa pun, kita manusia, sama.”
Hari berikutnya sudah bisa ditebak, Cucu mulai menyapa dan bertatap muka dengan staf tersebut. Cucu pun mulai menikmati hidangan yang disuguhkan di pelatihan itu. “Meski semeja sama dia, tapi aku ndak melihat ke arah dia.” Esoknya, ia mulai menyapa staf itu, “Konichiwa.” Ia menyambut dengan bahagia (konichiwa). “Di situ, saya kembali berpikir, bagaimana pun kita bersaudara,” kata Cucu.

Beragam kegiatan Cucu ikuti di sana, termasuk pembangunan karakter diri melalui peer conseling. “Bagaimana kita bertindak sebagai pemimpin, bukan pemimpin sebuah lembaga, organisasi atau institusi, tapi bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri,” ungkap Cucu. “Seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang paling penting, punya hati,” jelasnya. Cucu menjelaskan bahwa hakikat manusia harus bisa membawa diri sendiri lebih dulu untuk menjadi seperti apa. Sebaliknya jika manusia menjadi sosok yang palsu, maka ia tak akan pernah bisa menemukan dirinya. “Artinya, kalau hanya palsu, tapi diri kita sendiri tidak tahu mau dibawa kemana, ya, tidak bisa jadi diri sendiri.”
Pada tahun 2003 ketika Cucu kembali ke Indonesia, rasa kaget menyergapnya. “Di sana dengan bebasnya aku bisa ke mana-mana dengan kursi roda elektrik. Aku bisa kemana pun, mulai dari ke penginapan sampai naik kereta, aku bebas. Sampai di sini aku terbentur lagi dengan pelayanan publik yang ada,” kata Cucu.

Rendahnya akses publik di Indonesia tak mematahkan semangat Cucu untuk bergerak dan berbagi konsep dengan sesamanya.  Segala  yang  Cucu  peroleh dari perjalanannya ke negeri Sakura tak sia-sia. Ia pun menjadi leader di antara sesama teman difabel di Bandung, tempat ia menghabiskan masa kecil hingga dewasa melalui diskusi demi diskusi. Ia memulai berbincang dengan sesama difabel semasa di SLB (Sekolah Luar Biasa) hingga membentuk barisan volunter bersama beberapa mahasiswa di Bandung. “Mulailah aku berbagi tentang konsep independent living itu seperti apa, lewat peer conseling dan peer support.” Hingga pada tahun 2005, Cucu, Faisal Rusli, dan beberapa difabel lain membentuk komunitas bernama BILIC (Bandung Independent Living Centre).

Keduanya tak keberatan ketika Jurnal Perempuan mengutarakan maksud hendak berbincang tentang mereka berdua. Di sela perbincangan, sesekali tampak Cucu memandangi Faisal suaminya yang tengah serius menyimak perbincangan kami. Mereka pasangan difabel yang sungguh mandiri. Mereka berteman sejak di  SLB. Cucu di SLB D dan Faisal di SLB D1. Kepada Jurnal Perempuan Cucu menjelaskan, SLB D diperuntukkan bagi mereka yang dikatakan tidak mengalami gangguan intelektual, tetapi hanya fisik, misalnya polio. Perlakuan guru juga hampir sama seperti di sekolah biasa. Sementara, SLB D1 justru yang lebih banyak mendapatkan diskriminasi. “Kalau yang D1 seperti suami saya, sering mendapatkan diskriminasi. Karena secara fisik ndak berfungsi, maka dianggapnya intelektual juga tergangggu, padahal tidak,” ungkap Cucu.

Cucu memang tak mendapatkan diskriminasi langsung selama di SLB. Namun, itu tidak mengurung sensitivitasnya menyaksikan diskriminasi yang dialami teman-temannya, hal yang makin jelas ia lihat saat bergabung mengajar  di  YPAC. “Perlakuan guru-guru di SLB banyak yang tidak manusiawi. Anak-anaknya lebih banyak digoblok-goblokin. Dianggapnya mereka mempunyai gangguan intelektual sehingga perlakuannya tidak disesuaikan dengan usianya. Misalnya, usia sebenarnya 15 tahun tapi masih diperlakukan kayak anak-anak usia 5 tahun. Ketika menjadi honorer di YPAC, aku lebih banyak dekat dengan remaja (SMP— SMA) karena pendekatanku lebih banyak pendekatan teman daripada guru dan murid. Dan, aku menyaksikan teman-teman diperlakukan seperti anak kecil. Itu yang membuat aku miris.”
“Aku cacat dari lahir,” kata Cucu. Meski mitos seputar kelahirannya menjadi gunjingan tetangga, Cucu bersyukur karena orang tuanya bukan orang yang percaya akan hal itu. “Kakakku sering cerita kalau kelahiranku sempat jadi cemoohan. Bahkan, dari saudara dekat juga sempat mencemooh. ‘Mungkin karena bapaknya terlalu galak,’ terus anak cacat mau jadi apa?”

Ketika Cucu menuturkan kisahnya, ia tampak terharu. Ia ungkapkan perasaan bangga kepada orang tuanya yang tidak menyembunyikan kehadirannya. “Justru mereka mencoba agar anaknya yang bungsu ini harus seperti orang lain, seperti kakak-kakakku yang lain. Mereka berpikir bahwa anak-anaknya harus sekolah. Karena orang tua ndak bisa membekali anak-anaknya dengan materi, tapi ilmu.” Kendati begitu, Cucu sadar benar jika orang tua dan keluarga pasti mengalami proses untuk berbesar hati menerima kehadirannya di tengah keluarganya.

Sungguh beruntung Cucu terlahir dari orang tua yang sangat mengasihinya.  Ia mengenyam pendidikan dasarnya di SLB di Bandung sejak SD umum di Garut (tempat kelahirannya) enggan menerima Cucu. Usianya baru lima tahun saat orang tuanya meminta Cucu tinggal bersama kakaknya yang tengah merampungkan kuliah di Bandung. Seminggu sekali orang tuanya berkunjung.  “Sedih  juga  kalau mengingat itu. Negatifnya, aku dijauhkan dari orang tua saat usia kanak. Positifnya, aku menjadi orang, menjadi diriku sendiri. Kebayang kalau orang tuaku menyembunyikanku. Mungkin aku akan ngesot-ngesot di rumah.” Tak jauh berbeda dengan orang lain, Cucu pun berhasil menuntaskan pendidikannya hingga S1, jenjang pendidikan yang masih sangat jarang di daerah asalnya, Garut. Kini ia pun bisa menunjukkan bahwa dirinya juga bekerja layaknya orang “normal.” Suatu hari, ketika ia memutuskan untuk menikah dengan Faisal Rusdi, orang tua dan keluarganya menolak keputusannya; menolak Cucu menikah dengan Faisal yang kondisinya lebih “berat” dari Cucu. Bagi Cucu, hal ini mungkin membangkitkan luka lama orang tuanya. Luka lama bagaimana keluarga dan orang tua dicemooh tetangga dan saudara. Luka lama tentang bagaimana orang tuanya berjuang menerima kehadiran Cucu di tengah keluarga. Berkat perjuangan, kesabaran, dan ketekunan keduanya meyakinkan orang tua, kini orang tua menerima apa pun pilihan dan keputusan Cucu.

Tak  banyak  difabel—apalagi  perempuan   difabel—yang   seberuntung  Cucu; mendapat kesempatan pendidikan hingga memperoleh ruang untuk mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan. “Secara umum, perempuan difabel akan menerima perlakuan diskriminasi ganda. Kalau secara personal, di zaman sekolah di SLB, mungkin aku juga pernah mengalami, tapi karena aku masih kecil jadi belum menyadari.” Ia mengatakan, dalam rumah tangga pun, suaminya begitu menghormati. Kedudukan mereka setara. “Memang suamiku difabel, tapi dalam kehidupan, menuangkan cinta, mengambil keputusan, dan sebagainya, kita selalu berkomunikasi. Justru suamiku lebih bisa memahami aku.”
Meski demikian, pengalaman tidak menyenangkan bukannya tak ada. Waktu SMA ketika Cucu hendak naik ke angkutan umum, ia dianggap tidak bisa naik sendiri. “Terus aku dipegang bagian belakangnya. Aku bilang, eh, jangan pegang- pegang. Dia bilang, kan, mau nolong. Ya, tapi tanya dulu, dong, jawabku,” begitu cerita Cucu.

Berbincang tentang fasilitas publik yang ada di negeri ini seperti menegakkan benang basah. Fakta tersebut menjadikan Cucu enggan menggunakan kursi roda, apalagi sejak kecil Cucu merasa lebih nyaman menggunakan kruk dibanding kursi roda, hanya pada saat-saat tertentu ia menggunakan kursi roda. “Semua pelayanan publik memang bermasalah. Misalnya, orang yang mau menolong, tidak tahu gimana cara menolongnya. Jadi, aku suka gereget melihatnya. Harusnya, mereka tanya dulu bagaimana kenyamanan si difabelnya.” Pengalaman lain yang Cucu alami adalah menghadapi layanan di bandara. Ia menjelaskan bahwa kebijakan bandara kini justru makin memarginalkan difabel. Begitu juga perempuan hamil dan orang sakit, harus lebih dulu menyerahkan surat keterangan dokter. Khusus penumpang domestik yang memerlukan asistensi, mereka  (pihak  bandara-red)  menetapkan  bahwa  asistensi  disepakati dalam selembar kertas bermaterai Rp6000 yang harus ditandatangani oleh penumpang. Kertas tersebut menyatakan bahwa penumpang itu sakit dan maskapai tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. “Jadi, dianggapnya kita ini penghambat. Misalnya terjadi apa-apa, kita bukan orang yang pertama ditolong.” Atas daya kritis Cucu terhadap kebijakan bandara, sering kali ia harus terbentur dengan persoalan tersebut ketika hendak melakukan perjalanan. Bahkan, akibat soal surat asistensi itu, ia pernah membuat Garuda menunda penerbangannya selama satu jam.

Pada tahun 2007, Cucu dan lima orang temannya dari tim IDPs Norwegia hendak ke Yogyakarta. Ia satu-satunya difabel dalam rombongan tersebut. Karena ia enggan menandatangani surat asistensi, pihak Garuda mendatangkan  pilot dan sekretaris general manager Garuda. Atas dalih kebijakan, pihak Garuda tetap tak mengizinkan Cucu untuk terbang. Walhasil, datanglah seorang penumpang yang juga terlambat. “Kalau enggak salah, dia dari Komnas HAM atau staf dari kepresidenan, saya lupa. Dia bilang, ‘Anda bayangkan kalau ini terjadi pada ibu Anda. Ibu Anda harus melakukan perjalanan dan tidak diperbolehkan.’ Pihak Garuda tetap ngeyel, ini peraturan. Dan, bapak itu berkata, ‘Kalau ibu ini tetap tidak diperbolehkan, saya akan lapor presiden saat ini juga.’ Akhirnya, kita bisa melenggang melewati orang-orang yang sudah duduk enak di kelas bisnis.”

“Di hampir seluruh bandara di Indonesia, kecuali Solo dan Yogyakarta. Lagi-lagi karena masalah surat, sampai aku dibilang orang gila oleh staf Adam Air waktu itu. Jadi, saya pikir, kebijakan bandara itu (surat asistensi-red) berlaku untuk semua. Tapi, banyak difabel yang belum menyadari. Jadi, ketika disodorkan kertas mereka tanda tangan saja.”
Masih berkaitan dengan kebijakan bandara, Cucu juga pernah protes karena saat ia dan dua temannya dari Jepang serta tiga volunter sebagai pendamping tiba di bandara Surabaya, pihak bandara malah mendatangkan ambulans di luar pesawat, bukannya kursi roda.

Cucu bercerita, “Berbicara fasilitas publik, sangat menyedihkan. Waktu ngurus pembuatan SIM, dipanggil nama, Cucu Saidah, polisinya malah ngelihatin dari atas ke bawah.
‘Ibu mau bikin SIM?’
‘Ya, iya, Pak, masa mau minta sumbangan.’ ‘Oh… SIM apa, Bu? Ibu bisa nyetir?’
‘Ya, lagi belajar, Pak.’ ‘Mobilnya ada?’
‘Pak, kalau saya ndak punya mobil, tentu saya ndak bikin SIM.’”
Sejak Cucu memutuskan untuk pindah dan menetap di Solo, pengalaman tak lantas selesai. Meski konon Solo kerap dianggap sebagai kota yang ramah bagi difabel, nyatanya Cucu sering kali dianggap sebagai penghuni RC (Rumah Cacat, nama lain dari BBRSBD-Balai Besar Rehabilitasi Sosiali Bina Daksa). “Ceritanya kita belanja ke mal, lalu ketemu seorang ibu dan bertanya,‘Dari RC, ya?’
‘Enggak, saya dari Bandung.’
‘Baru masuk ke RC? Sekolah atau kerja?’ ‘Enggak, saya kerja.’
‘Kerja di mana, di RC?’
‘Eggak, saya di Helen Keller International.’
‘Oh, kenapa ndak kerja di RC aja. Suami saya juga kerja di sana. Bagus di sana.’ ‘Ndak, terima kasih, saya ndak berminat.’
‘Kenapa? Kan, di sana juga ada asrama.’ ‘Ndak, Bu, saya sudah punya pekerjaan.’ ‘Kan, orang cacat di sana semua.’
‘Enggak, Bu, terima kasih. Saya manajer program di Helen Keller Internasional.
Silakan Ibu datang ke kantor saya.’”

Bahkan, ketika jurnalis Jurnal Perempuan menemani Cucu belanja ke sebuah mini market dalam sebuah perjalanan ke Yogya, kasir malah seolah-olah melayani jurnalis ini, padahal jelas-jelas Cucu yang mengeluarkan uang untuk pembayaran. “Perlakuan manusiawi dan kembali kepada diri masing-masing,” harap Cucu.
Bagi Cucu, PR terbesarnya adalah membuat teman-teman sesama difabel bangga atas dirinya sendiri. “Bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri,” kata Cucu. Ia juga percaya bahwa kebutuhan bagi difabel maupun nondifabel adalah sama, menginginkan hidup yang layak dan berkecukupan, baik dari sisi ekonomi maupun profesional, untuk dirinya sendiri maupun keluarga.

Catatan Belakang:
Tulisan ini dibuat pada tahun 2010
Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 65, 2010  Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.