Oleh: Ayom Mratita Purbandani
Rubrik: Profil JP 114 Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender

     Perbincangan mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) pada kalangan kaum muda selalu menunjukkan kondisi ambivalen. Di satu sisi, kaum muda selalu didorong dan dituntut untuk mengeksplorasi diri dan ekosistem secara lebih jauh untuk menavigasikan keputusan-keputusan yang diambilnya dalam hidup. Di sisi lain, pengenalan diri melalui pemahaman kesehatan seksual dan reproduksi masih sarat dicap tabu, bahkan sekadar untuk diperbincangkan di ruang privat. Nahasnya, keingintahuan kaum muda mengenai HKSR sering kali ditekan dengan tabu moralitas sebagai tedeng aling-aling-nya. Karena itu, pemenuhan HKSR menjadi jalan sunyi tanpa penerangan yang ditempuh oleh kaum muda.
​

Oleh: Iqraa Runi Aprilia
Rubrik: Wawancara JP 114 Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender

     Mitra Kadarsih mendalami studi D-3 Kebidanan di Politeknik Kesehatan Jakarta pada 2004. Terinspirasi dari mamanya yang juga seorang bidan, Mitra kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat D-4 hingga tingkat Pascasarjana di Universitas Padjajaran. Sesekali Mitra masih mengajar di Program Studi Kebidanan Universitas Dehasen Bengkulu Unived. Perjalanan akademisnya berliku dan panjang, mengikuti irama perjalanan pendidikan kebidanan di Indonesia. Namun demikian, dari pengalaman membuka praktik mandiri sejak 2008 seperti halnya mamanya, Mitra justru banyak belajar mengenai filosofi dan model of midwifery care. Cita-cita awalnya menjadi dokter telah bertransformasi menjadi seorang bidan yang memiliki komitmen pada isu perempuan khususnya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

​

Oleh: Iqraa Runi Aprilia
Rubrik: Tokoh JP113 Feminisme dan Keadilan Iklim

     Farwiza Farhan lahir di Banda Aceh 1 Mei 1986. Farwiza Farhan adalah seorang aktivis lingkungan dan konservasionis yang namanya ramai diperbincangkan dalam beberapa bulan belakangan ini. Farwiza masuk ke dalam jajaran sosok perempuan berpengaruh menurut Majalah TIME pada TIME 100 Next 2022 kategori leaders. Perempuan yang akrab disapa Wiza ini adalah pendiri Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAkA). Pada tahun 2007, Wiza mendapatkan gelar sarjananya dari jurusan Biologi Kelautan, Universitas Sains Malaysia. Ia melanjutkan studi masternya pada tahun 2009 di University of Queensland Australia pada bidang Manajemen Lingkungan. Saat ini Wiza merupakan kandidat doktor di Departemen Antropologi Kultural dan Studi Pembangunan, Radboud University. Kontribusinya dalam perjuangan lingkungan bermula sejak tahun 2010 bersama Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) sebelum akhirnya BPKEL dibubarkan pada tahun 2012.

Oleh: Wanda Roxanne Ratu Pricillia
Rubrik: Profil JP113 Feminisme dan Keadilan Iklim

     Lahir di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Rukka Sombolinggi adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (Sekjen AMAN) selama dua periode, 2017-2022 dan 2022-2027. Sebagai Sekretaris Jenderal AMAN perempuan pertama, ia menggunakan identitasnya sebagai perempuan adat Toraja dalam memahami hak-hak masyarakat adat untuk kerja-kerjanya di Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) hingga bergabung dengan AMAN. Saat bergabung dengan JAPHAMA, Rukka mengaku patah hati karena melihat langsung bahwa masih banyak masyarakat adat yang teropresi dan didiskriminasi. Ia pun dan sadar bahwa situasi yang membuatnya sedih diakibatkan oleh tidak adanya pengalaman menyaksikan masyarakat adat yang diusir dan dikejar-kejar di kampung halamannya sendiri. Sebagai orang Toraja yang belajar mengenai kepemimpinan masyarakat dari keluarganya, Rukka lalu belajar mengutamakan tujuan dan kepentingan masyarakat adat.

Oleh: Kadek Ayu Ariningsih
Rubrik: Wawancara JP113 Feminisme dan Keadilan Iklim

     Ketika menelusuri tokoh perempuan ahli perubahan iklim, kita dapat dengan mudah menemukan sosok perempuan bernama Dr. Moira Moeliono. Tumbuh dan besar di Bandung, latar belakang keluarga Moira sama sekali tidak terkait dengan pendidikan kehutanan yang diambilnya. Keinginan untuk memperoleh petualangan baru yang sepenuhnya berbeda dengan latar belakang keluarganya membuat Moira memutuskan untuk menempuh pendidikan sarjana kehutanan di Institut Pertanian Bogor. Moira mengawali pendidikan kehutanan dari yang umum seperti memproduksi kayu. Setelahnya Moira belajar menyoal konservasi dan seputar permasalahan sosial. Moira melanjutkan studi doktoral di University of Hawaii dengan fokus Geografi Sosial. Moira banyak mempelajari tentang hak lahan dan hubungan antara masyarakat tradisional dengan lahannya. 

Oleh: Seli Muna Ardiani
Rubrik: Profil JP 112 Pengetahuan Feminis Indonesia : Refleksi, Aksi dan Praxis

     Ririn Hajudiani adalah seorang aktivis pejuang hak perempuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) tahun periode 2022 sampai 2026. Melalui lembaga ini, Ririn melakukan pengorganisasian dan pendampingan terhadap kelompok marginal khususnya kelompok perempuan miskin pedesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain isu perempuan, LPSDM turut menyuarakan isu adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan pada 25 desa di Kabupaten Lombok Timur. Secara umum, program yang dilaksanakan LPSDM bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi serta memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat akar rumput guna mendorong lahirnya kebijakan yang adil dan berperspektif keadilan gender.

Oleh: Ni Putu Putri Wahyu Cahtani
Rubrik: Wawancara JP112 Pengetahuan Feminis Indonesia : Refleksi, Aksi dan Praxis

     Titiek Kartika Hendrastiti merupakan salah seorang akademisi di jurusan Administrasi Publik, Universitas Bengkulu. Di samping memerhatikan hal-hal seputar kebijakan publik, perjalanan intelektualnya juga diwarnai oleh dinamika isu perempuan dan keadilan gender. Komitmen dan konsistensinya pada isu perempuan dan keadilan gender mengantarkan dia sehingga pada posisi menjadi peneliti senior. Ketertarikannya pada isu perempuan dapat ditelusuri sejak Titiek masih sangat muda. 

Oleh: Retno Daru Dewi G. S. Putri
Rubrik: Profil JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial

     Margaretha Tri Wahyuningsih adalah Program Officer Environmental Governance Unit (ENVGOV) di The Asia Foundation (TAF) yang memiliki program yang fokus pada peningkatan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan. Menggunakan pendekatan advokasi, Margaretha dan timnya turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan membantu kelompok marginal termasuk kelompok perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program. Dalam tim kerja, ia bertugas memastikan implementasi Gender Mainstreaming dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan. Sebanyak kurang lebih 25 Civil Society Organization (CSO) sudah didampinginya dalam implementasi hibah untuk kegiatan masing-masing organisasi.

Oleh: Abby Gina Boang Manalu
Rubrik: Wawancara JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial

     Ir. Erna Rosdiana merupakan salah satu perempuan pejabat tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada 21 Juni 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melantik sembilan orang pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Dari sembilan orang pejabat eselon II, terdapat tiga pimpinan perempuan dan Erna Rosdiana merupakan salah satunya. Sejak saat itu, Erna Rosdiana menempati posisi strategis sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.

Oleh: Retno Daru Dewi G. S. Putri
Rubrik: Profil JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan 

     Farida Haryani adalah seorang aktivis pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat (PASKA) Aceh. PASKA didirikan untuk memberdayakan para penyintas konflik dan pelanggaran HAM, khususnya perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal, PASKA membimbing para dampingannya untuk mengasah kemampuan yang dapat meningkatkan kondisi finansial mereka. Perempuan penyintas konflik dan pelanggaran HAM menjadi salah satu sasaran utama pemberdayaan Farida karena mereka mengalami beban berlapis akibat masalah yang terjadi.