Oleh: Seli Muna Ardiani
Rubrik: Profil JP 112 Pengetahuan Feminis Indonesia : Refleksi, Aksi dan Praxis

     Ririn Hajudiani adalah seorang aktivis pejuang hak perempuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) tahun periode 2022 sampai 2026. Melalui lembaga ini, Ririn melakukan pengorganisasian dan pendampingan terhadap kelompok marginal khususnya kelompok perempuan miskin pedesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain isu perempuan, LPSDM turut menyuarakan isu adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan pada 25 desa di Kabupaten Lombok Timur. Secara umum, program yang dilaksanakan LPSDM bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi serta memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat akar rumput guna mendorong lahirnya kebijakan yang adil dan berperspektif keadilan gender.

Oleh: Ni Putu Putri Wahyu Cahtani
Rubrik: Wawancara JP112 Pengetahuan Feminis Indonesia : Refleksi, Aksi dan Praxis

     Titiek Kartika Hendrastiti merupakan salah seorang akademisi di jurusan Administrasi Publik, Universitas Bengkulu. Di samping memerhatikan hal-hal seputar kebijakan publik, perjalanan intelektualnya juga diwarnai oleh dinamika isu perempuan dan keadilan gender. Komitmen dan konsistensinya pada isu perempuan dan keadilan gender mengantarkan dia sehingga pada posisi menjadi peneliti senior. Ketertarikannya pada isu perempuan dapat ditelusuri sejak Titiek masih sangat muda. 

Oleh: Retno Daru Dewi G. S. Putri
Rubrik: Profil JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial

     Margaretha Tri Wahyuningsih adalah Program Officer Environmental Governance Unit (ENVGOV) di The Asia Foundation (TAF) yang memiliki program yang fokus pada peningkatan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan. Menggunakan pendekatan advokasi, Margaretha dan timnya turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan membantu kelompok marginal termasuk kelompok perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program. Dalam tim kerja, ia bertugas memastikan implementasi Gender Mainstreaming dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan. Sebanyak kurang lebih 25 Civil Society Organization (CSO) sudah didampinginya dalam implementasi hibah untuk kegiatan masing-masing organisasi.

Oleh: Abby Gina Boang Manalu
Rubrik: Wawancara JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial

     Ir. Erna Rosdiana merupakan salah satu perempuan pejabat tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada 21 Juni 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melantik sembilan orang pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Dari sembilan orang pejabat eselon II, terdapat tiga pimpinan perempuan dan Erna Rosdiana merupakan salah satunya. Sejak saat itu, Erna Rosdiana menempati posisi strategis sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.

Oleh: Retno Daru Dewi G. S. Putri
Rubrik: Profil JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan 

     Farida Haryani adalah seorang aktivis pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat (PASKA) Aceh. PASKA didirikan untuk memberdayakan para penyintas konflik dan pelanggaran HAM, khususnya perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal, PASKA membimbing para dampingannya untuk mengasah kemampuan yang dapat meningkatkan kondisi finansial mereka. Perempuan penyintas konflik dan pelanggaran HAM menjadi salah satu sasaran utama pemberdayaan Farida karena mereka mengalami beban berlapis akibat masalah yang terjadi.

Oleh: Abby Gina
Rubrik: Wawancara JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan 

     Galuh Wandita adalah Direktur Asia Justice and Rights (AJAR). Galuh adalah seorang aktivis kemanusiaan. Secara konsisten ia telah mengadvokasi pemenuhan hak bagi orang-orang yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.  Lebih dari 30 tahun, ia bergelut pada isu ini.  Pada tahun 1997, Galuh menjadi salah-satu pendiri organisasi perempuan pertama di Timor-Timur yang bekerja untuk isu kekerasan terhadap perempuan dalam konflik, Fokupers. Setelah jajak pendapat (1999), Galuh bekerja sebagai petugas HAM bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Timor-Timur. Pada tahun 2002, ia diangkat sebagai wakil direktur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).  Sebelum terlibat dalam kerja advokasi untuk Timor-Timur, selama 10 tahun sebelumnya ia telah aktif dalam kerja kemanusiaan bersama organisasi masyarakat sipil, termasuk upaya membangun jaringan solidaritas antara perempuan Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Timor-Timur. Pengalaman advokasi yang begitu kuat, menjadi basis Galuh untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM dan memerangi segala bentuk impunitas. Galuh Wandita, mendapatkan gelar Bachelor of Art dari jurusan Antropologi, Swarthmore College dan gelar Masters in International Human Rights Law dari Universitas Oxford.

Oleh: Abby Gina
Rubrik: Wawancara JP 109 Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

     Mariana Amiruddin adalah seorang aktivis gerakan perempuan. Saat ini sedang menjalani periode kedua (2019-2024) sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai Wakil Ketua. Komitmennya memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia telah tumbuh sejak menempuh studi magister program kajian gender di Universitas Indonesia. Mariana menyelesaikan studi magisternya pada tahun 2000, sejak saat itu dia mengadvokasi isu kesetaraan gender melalui aktivisme dan menghasilkan berbagai tulisan. Selama lebih dari 10 tahun ia terlibat dalam mendokumentasikan dan membangun diskursus feminis di Indonesia bersama Jurnal Perempuan. Di tahun 2008-2013 dia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan. Mariana juga dikenal sebagai penulis baik karya fiksi, esai, maupun artikel yang terbit di berbagai surat kabar dan majalah. Isu-isu yang diangkat dalam tulisannya terkait tentang feminisme, sastra, politik dan hak asasi manusia.

Oleh: Atnike Nova Sigiro
Rubrik: Profil pada JP 109 Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

     Diah Pitaloka, perempuan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jabar 3, Kabupaten Cianjur – Kota Bogor. Diah Pitaloka saat ini mengetuai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia periode 2020 – 2024. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia merupakan forum anggota parlemen perempuan lintas partai yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya di DPR RI.

     Kepengurusan Keanggotaan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia juga melibatkan para perempuan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. Menurut Diah, persoalan perempuan merupakan persoalan bersama, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan itu sendiri.

*Tulisan ini pernah dimuat dalam Wawancara pada JP 107 Perempuan dan Pandemi Covid-19
​
Dr. Pinky Saptandari saat ini adalah Dosen Senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya. Ia mengampu mata kuliah Antropologi Gender & Seksualitas,  Antropologi Pembangunan, Antropologi Kesehatan & Gizi,  Antropologi Psikologi & Psikiatri dan Antropologi Hukum. Pinky menempuh studi S1 bidang Sosiologi di Universitas Airlangga, lalu meneruskan pendidikan S2 bidang Antropologi di Universitas Indonesia. ​

Oleh Gadis Arivia

“I want to live like a butterfly in the sun.”  Ini bukan ungkapan Toeti Heraty tapi ungkapan Margaretha Zelle atau Mata Hari, penari perempuan di tahun 1917 yang dituduh telah membunuh 50.000 tentara Perancis. Ia memiliki pacar-pacar yang berpengaruh di berbagai negara, cerdas luar biasa serta menjadi mata-mata terkenal.  Toeti Heraty tentu tidak pernah menjadi mata-mata, hanya sekali ia mencoba melakukan kegiatan mata-mata, ketika itu ia benar-benar ingin mengetahui apa yang akan dilakukan komunitas yang mencintainya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70.  Kegiatan mata-mata tersebut sukses.   ​