Dok. Jurnal Perempuan Pada hari Minggu (22/6) Jurnal Perempuan menyelenggarakan Gathering Sahabat Jurnal Perempuan ke-11 yang bertempat di kediaman Fasli Jalal di Rawamangun, Jakarta Timur. Acara Gathering kali ini bertema “Peluang Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi”. Salah satu pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rahma Iryanti. Pada kesempatan kali ini Yanti membahas angka partisipasi tenaga kerja perempuan. Yanti memaparkan pada saat ini angka partisipasi perempuan di dalam pendidikan sudah mengalami peningkatan dengan jumlah yang hampir sama dengan laki-laki. Yang berbeda jauh adalah angka partisipasi perempuan di dalam pasar tenaga kerja. Angkat keaktifan laki-laki mencapai 84% dari jumlah usia produktif, sementara perempuan hanya 51%. Yanti mengatakan pendapatan per-kapita kita saat ini cukup baik, jika perempuan dapat berkontribusi di dalam ekonomi, pendapatan bisa terus meningkat. Dari penelitian yang dilakukan oleh Bappenas, rendahnnya angka partisipasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya informasi, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, adanya diskriminasi gender, dan juga biaya yang tinggi. Di samping itu, perempuan lebih banyak berpartisipasi pada jenis pekerjaan informal, seperti pekerja rumah tangga atau pekerja rumahan. Terkait hal ini dibutuhkan adanya suatu peraturan karena pekerjaan di sektor informal umumnya berupah minim, bahkan banyak sekali perempuan yang tidak diberikan upah (unpaid worker) dan bentuk perlindungannya tidak ada. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah pada saat ini adalah pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS dan pemberian bantuan dana sekolah untuk keluarga tidak mampu.
Yanti memaparkan, di samping berbagai kelemahan perempuan di pasar tenaga kerja, ada sekelompok kecil perempuan yang berpendidikan tinggi yang mengalami peningkatan jabatan. Para perempuan di sektor formal ini banyak mengisi posisi-posisi dengan jabatan yang cukup tinggi. Bagi Yanti, meskipun fakta menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di sektor informal lebih besar, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dapat terus ditingkatkan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Saat ini pemerintah memiliki program bagi perempuan di desa untuk membangun usaha kecil yang sustain. Pemerintah terus memonitor misalnya melalui survey panel sebagai upaya untuk keluar dari kemiskinan. Saat ini rekomendasi kebijakan yang ada adalah pengawasan terhadap diskriminasi pekerja perempuan (equal employment opportunities), penyediaan informasi tenaga kerja, penyediaan pelatihan dan keterampilan, mempermudah akses masuk ke dunia kerja dan reformasi hukum. Pelaku usaha kecil mikro sudah diberikan akses pinjaman rendah, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Yang baru adalah perijinan gratis bagi pelaku usaha mikro. Yanti berharap kebijakan-kebijakan itu dapat membantu perempuan untuk berkontribusi di dalam perekonomian karena pelaku usaha mikro kebanyakan adalah perempuan. Yang terakhir, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO no. 100 mengenai upah yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan dan no. 111 tentang diskriminasi pekerjaan dan jabatan. “Saya rasa ini cara untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarier”, papar Yanti. (Lola Loveita)
Yanti memaparkan, di samping berbagai kelemahan perempuan di pasar tenaga kerja, ada sekelompok kecil perempuan yang berpendidikan tinggi yang mengalami peningkatan jabatan. Para perempuan di sektor formal ini banyak mengisi posisi-posisi dengan jabatan yang cukup tinggi. Bagi Yanti, meskipun fakta menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di sektor informal lebih besar, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dapat terus ditingkatkan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Saat ini pemerintah memiliki program bagi perempuan di desa untuk membangun usaha kecil yang sustain. Pemerintah terus memonitor misalnya melalui survey panel sebagai upaya untuk keluar dari kemiskinan. Saat ini rekomendasi kebijakan yang ada adalah pengawasan terhadap diskriminasi pekerja perempuan (equal employment opportunities), penyediaan informasi tenaga kerja, penyediaan pelatihan dan keterampilan, mempermudah akses masuk ke dunia kerja dan reformasi hukum. Pelaku usaha kecil mikro sudah diberikan akses pinjaman rendah, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Yang baru adalah perijinan gratis bagi pelaku usaha mikro. Yanti berharap kebijakan-kebijakan itu dapat membantu perempuan untuk berkontribusi di dalam perekonomian karena pelaku usaha mikro kebanyakan adalah perempuan. Yang terakhir, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO no. 100 mengenai upah yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan dan no. 111 tentang diskriminasi pekerjaan dan jabatan. “Saya rasa ini cara untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarier”, papar Yanti. (Lola Loveita)
RSS Feed