Partisipasi Perempuan Pekerja Dibutuhkan untuk Meningkatkan Ekonomi Makro

Dok. Jurnal Perempuan

Berbicara tentang perkembangan ekonomi makro berarti berbicara soal partisipasi warga negara khususnya partisipasi perempuan, karena status perempuan sebagai ibu rumah tangga (IRT) sering menjadi kendala dalam pengakuan profesionalitas pekerjaan mereka. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. Ia menyatakan bahwa perempuan lebih banyak aktif di rumah, untuk itu kita perlu mendorong perempuan dalam meningkatkan partisipasi mereka pada dunia kerja. Di sisi lain kita juga perlu mengakui bahwa akses perempuan sebagai pekerja masih minim. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan progender guna mendukung perempuan untuk meningkatkan keaktifan di bidang pekerjaan. Bambang memaparkan pendekatan yang digunakan Bappenas yang meliputi perluasan lapangan pekerjaan, equal employment opportunity, kemudahan akses peran ganda atau pengadaan child care dan kebebasan finansial. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong keaktifan perempuan dalam dunia pekerjaan.
 
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyoroti ekonomi antara perempuan dan laki-laki yang cukup tinggi. Ia menyatakan jumlah perempuan kurang lebih 126 juta, terhitung tidak terlampau jauh dari jumlah laki-laki. Menurut Yohana jumlah perempuan adalah aset bagi negara untuk lebih bisa mengembangkan perekonomian. Yohana mengakui bahwa budaya patriarki yang melekat sering kali membuat laki-laki menganggap perempuan tidak memiliki kualitas yang berarti. Oleh karena itu, perlu ada pembekalan pada perempuan, salah satunya dengan memajukan industri rumahan, karena industri rumahan sering digarap oleh perempuan.
 
Di pihak lain, Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Aria Indrawati yang hadir sebagai pembicara menyatakan bahwa pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada perempuan disabilitas. Menurutnya, ketika kita berbicara perempuan yang secara sosial tersubordinasi sebenarnya perempuan disabilitas mengalami tekanan dua kali lebih berat. Untuk mendorong perempuan dengan disabilitas berkarya atau bekerja perlu ada akses yang terbuka bagi mereka. Akan tetapi, pemerintah juga perlu memulai dengan beberapa cara sederhana seperti pengakuan terhadap disabilitas sebagai bentuk keberagaman manusia dan bukan sebagai manusia yang tidak normal. Pernyataan ketiga pembicara disampaikan dalam diskusi tentang “Mengurangi Kemiskinan Perempuan Menuju Ekonomi Indonesia yang Kuat dan Berkeadilan” yang diadakan oleh Partai Demokrat pada Senin (19/3) dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional. (Iqraa Runi)

---