Pengebirian Narasi Femininitas Laki-Laki

Nikodemus Niko
(Mahasiswa Sosiologi Pascasarjana Universitas Padjajaran)
[email protected]

Dok. Pribadi

Dalam banyak kasus yang disuguhkan media kepada publik, berisi adanya kesenjangan hubungan sosial antara kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar jurang pemisah untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kacamata sosiologi konflik percaya bahwa masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan dalam menilai masalah ini, sehingga pola hubungan dan perubahan yang dilihat adalah konflik antar dua kepentingan. Namun di lain pihak terdapat konflik lain yang  terselubung antara konflik laki-laki dan perempuan yaitu femininitas laki-laki yang hampir pada setiap sendi kehidupan ingin dihancurkan oleh maskulinitas yang superior.

Diskursus antara laki-laki dan perempuan memang sudah berlangsung sejak lama, dan hingga kini masih terjadi proses panjang untuk mencapai suatu kesetaraan. Dan kemudian muncul sebuah diskursus dimana terjadi proses negara (Indonesia) tidak mengakui adanya gender lain selain laki-laki dan perempuan. Diskursus yang sebenarnya terjadi sudah lama ini bak api dalam sekam, yang seolah-olah tidak menjadi perhatian masyarakat luas. Pada konsep heteroseksual laki-laki dan perempuan dinarasikan sebagai maskulin dan feminin. The heterosexualization of desire requires and institutes the production of discrete and asymmetrical oppositions between “feminine” and “masculine,” where these are understood as expressive attributes of “male” and “female.” (Butler, 1990). Tetapi tidak dapat dinampikkan bahwa narasi feminin dan maskulin ini bisa saja bertukar antara laki-laki dan perempuan; feminin (laki-laki) dan maskulin (perempuan).

Suatu femininitas laki-laki dalam kehidupan sehari-hari sangat sering kita jumpai. Tak jarang kita bertemu dengan seseorang yang bertubuh laki-laki namun berkelakuan seperti perempuan. Di negara kita seringkali mereka mendapatkan penolakan-penolakan sadis dengan tuduhan “tidak normal”, “sakit jiwa” dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah manusia biasa yang eksistensinya suda ada sejak lama. Karl Heinrich Ulrichs merupakan ahli medis perintis pertama pada tahun 1825 yang berpegang teguh demi keadilan dan kemanusiaan terhadap homoseksual, menemukan bahwa pada awal pertumbuhannya semua embrio adalah identik, dan selanjutnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu jantan, betina dan urning. Pada kelompok urning ini memiliki karakter fisik salah satu gender beserta satu insting seksual yang tidak terkait dengan organ-organ seksualnya, dengan demikian mereka memang alamiah (Spencer, 2004). Namun, banyak orang yang kemudian masih menutup telinga terhadap penemuan-penemuan atas keragaman gender dan seksualitas. Sangatlah tidak layak jika mereka dikatakan “tidak normal”, “sakit jiwa” atau lain sebagainya.

Tidak jarang kelompok yang memberikan stigma ini berasal dari berbagai kalangan, seperti agamawan, akademisi, bahkan pemerintah (penyelenggara negara) yang kemudian ingin menghancurkan narasi selain daripada narasi bahwa “laki-laki harus maskulin.” Kemudian stigma negatif dari berbagai kalangan agamawan yang membentuk kebencian dan kejijikan atas feministas laki-laki di  masyarakat luas.femininitas Sering terdengar ucapan dari kaum agamawan, bahkan kaum terpelajar atau intelek: “laki-laki kok kemayu”, “laki-laki kok ngondek”, segala jenis pernyataan itu ditujukan untuk penghancuran dan pengebirian terhadap femininitas laki-laki. Segala bentuk penghancuran atas narasi femininitas laki-laki ini sering terdengar dalam ceramah-ceramah, khotbah, seminar akademisi atau melalui media-media yang dikonstruksi oleh negara.

Femininitas laki-laki erat kaitannya dengan homoseksualitas, walau tidak semua laki-laki feminin memiliki orientasi seksual sebagai homoseks, bisa saja biseksual atau yang lainnya. Patut digali lebih jauh mengapa negara gencar untuk menghancurkan femininitas laki-laki dengan tangan-tangan maskulin? Dalam konteks negara, kemudian lahir berbagai aturan hukum dalam undang-undang atau peraturan, atau apalah itu namanya, yang pasti aturan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap truth (kebenaran) yang nyata adanya. Bahwasannya pandangan mengenaifemininitas laki-laki yang merupakan ketidakwajaran harus segera didekonstruksi. Pembungkaman hak dasar seorang warga negara ini merupakan sebuah kejahatan negara, yang mana sangat sedikit orang menyadari hal ini. Adanya berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi merupakan sebuah konstruksi dari negara. Sebut saja di negara Nigeria yang mengesahkan Undang-Undang Anti Homoseksualitas pada empat tahun yang lalu. Adanya UU yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ini merupakan bentuk penistaan negara terhadap hak-hak dasar warga negaranya.

Di Indonesia sendiri pembungkaman negara terhadap femininitas laki-laki terjadi melalui UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, disebutkan bahwa lesbian dan homoseksual dianggap sebagai persenggamaan yang menyimpang. Hal ini terdapat dalam penjelasan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  a, yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘persenggamaan yang menyimpang’ antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual.” Meski tidak secara gamblang UU ini menyatakan bahwa aktivitas homoseksual dilarang, namun secara tersirat UU ini mendeklarasikan bahwa “Semua warga negara harus heteroseksual.” Konstruksi maskulinitas oleh negara ini kemudian menimbulkan pengecapan masyarakat terhadap femininitas laki-laki, bahwasannya mereka adalah menyimpang. Bukankah ini juga merupakan bentuk penistaan negara terhadap hak asasi seseorang?
 
Daftar Pustaka:
Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.
Spencer, Colin. 2004. Sejarah Homoseksualitas. Bantul: Kreasi Wacana.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

---